Rabu, 06 Januari 2021

Naftall Tipagau, DPO Pemasok Senjata KBB Intan Jaya Berhasil Ditangkap

wrtsh papua

 



Kabar dan informasi Sekretaris Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Intan Jaya Naftall Tipagau alias Nataniel Tipagau telah dikonfirmasi dan saat ini berada di sel tahanan Reskrimum Polda Papua. (6/1)

 

Sempat dihubungi sebelumnya, Agus Bagau sebagai Juru Bicara KNPB Intan Jaya juga mengatakan pihaknya telah mendapat infirmasi keberadaan Naftall di kantor Polisi.

 

“Kami sempat hubungi, kami juga sempat koordinasi dengan yang ada di Jayapura, dan kami mendapat informasi kalau Naftal telah diamankan di Polda Papua dan disangkakan pidana tentang amunisi,” ujarnya.


Baca juga:

Tokoh Papua Sebut Dualisme Penolakan Otsus Dikarenakan Praktik Rasial

 

Agus mengatakan bahwa dirinya cukup menyesalkan tindakan yang dilakukan oleh Naftal tentang kepemilikan amunisi seperti yang disebutkan Kepolisian, sebab hal tersebut akan mencoreng nama KNPB dan memberi anggapan kalau KNPB yang justru mendatangkan konflik di Papua.

 

“Ini masuk ke ranah pribadinya sendiri, karena hal-hal seperti itu tidak ada di KNPB. Memang kami cukup sesalkan, namun kami tetap akan mendorong bantuan hukum kepadanya,” kata Agus Bagau.

 

Dilain pihak Kabid Humas Polda Papua Kombes AM Kamal mengatakan kalau penangkapan tersebut terjadi pada 4 Januari 2021, dia juga mengatakan kalau Naftall ditangkap ketika sedang melakukan transaksi melalui ATM di distrik Jayapura Utara.


Baca juga:

Jubir KNPB Buka Suara Penangkapan Naftall Tipagau

 

“Naftall kita tangkap di daerah Distrik Jayapura Utara, dan selanjutnya dibawa ke Polda Papua untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut,” ujarnya.

 

Kembali ditambahkan oleh Kamal bahwa Naftall terlibat langsung dalam dua transaksi amunisi bersama rekannya. Kejadian pertama bersama Paulus Tebay dan yang kedua bersama Lingkar, namun dalam penyergapan tersebut Naftall selalu berhasil melarikan diri.


Baca juga:

Disinformasi, KNPB Ciptakan Ancaman Perayaan Natal Di Papua

 

“ini adalah upaya polisi karena yang bersangkutan merupakan DPO sejak setahun lalu (Januari 2020) dengan kasus transaksi dan kepemilikan amunisi di Kabupaten Nabire. Dalam dua kali aksinya, dia selalu bisa kabur meski rekannya (Paulus Tebay dan Lingkar) berhasil ditangkap,”

 

Ditambahkan oleh Kamal bahwa ada beberapa kasus yang melibatkan Naftall secara langsung. Selain kedapatan dua kali melakukan transaksi amunisi, Naftall juga aktif dalam melakukan propaganda, provokasi, dan penyebaran berita bohong lewat media sosialnya. Ia menambahkan kalau Naftali bisa diancam pidana 20 tahun penjara karena terjerat pasal 1 ayat 1 UU darurat No. 12 Th 1951 Jo. pasal 55 KUHP.

Selasa, 05 Januari 2021

Jubir KNPB Buka Suara Penangkapan Naftall Tipagau

wrtsh papua



Juru Bicara Sekretaris Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Intan Jaya, Agus Bagau mengatakan pihaknya masih mencari tahu keberadaan Naftall Tipagau yang dikabarkan telah dilakukan penangkapan oleh aparat kemanan di Jayapura. (5/1)


Agus menyampaikan bahwa Naftall Tipagau yang juga merupakan sekretaris KNPB Intan Jaya tersebut diketahui berhasil digelandang sekira pukul 17.00 WIT disekitaran Universitas Yapis, Jayapura Utara pada 4 Januari.


Baca Juga:

Tokoh Papua Sebut Dualisme Penolakan Otsus Dikarenakan Praktik Rasial


“Saya mendapat informasi kalau Naftall ditangkap oleh aparat kemarin sore (4/1). Saksi mengatakan bahwa Naftall berniat melakukan transaksi di ATM yang berada di Yapis,” ujarnya.


Ketika dikonfirmasi mengenai keberadaan Naftall, Agus mengatakan jika pihaknya juga masih mencari informasi tersebut. Pihaknya mengatakan sedang berusaha menghubungi beberapa pihak terkait advokasi hukum.


“Masih kami cari keberadaannya supaya jelas kasusnya, kami juga akan konfirmasi aparat, namun kuat dugaan saya kalau dia berada di kantor Polisi,"


Baca Juga:

Tidak Tepat Otsus Menyengsarakan, Seluruh OAP Mengharapkannya


Ketika disindir menganai kemungkinan-kemungkinan yang melibatkan Naftall, dikatakan oleh Agus bahwa pihaknya juga tidak bisa mengkonfirmasi hal tersebut. Namun banyak pihak menduga bahwa Naftall disangkakan sebagai provokator atas persebaran informasi di media sosial.


“Untuk itu tentu belum bisa kami cari tahu kepastiannya, tapi memang saya katakan bahwa dia (Naftall) sangat aktif bermedia sosial, beberapa tulisannya juga sangat tajam. Mungkin ada kaitannya dengan itu,” pungkasnya.

Senin, 04 Januari 2021

Tokoh Papua Sebut Dualisme Penolakan Otsus Dikarenakan Praktik Rasial

wrtsh papua

 


Otonomi khusus bukan hanya memunculkan pro/kontra antara pemerintah pusat RI yang menginginkan percepatan pembangunan di Papua dan beberapa organisasi/kelompok yang terang-terangan menolak kehadiran otsus. Namun pembahasannya kian melebar bahkan oleh kubu yang melakukan penolakan itu sendiri.

 

Pada kuartal ketiga tahun 2020 lalu Kepala Biro Politik ULMWP, Bazooka Logo menegaskan bahwa fokus dalam perjuangan yang sedang dihadapi saat ini adalah untuk mendukung segala bentuk lobi internasional dan penyelenggaraan referendum.

 

“Setiap agenda ULMWP sudah diatur dalam konstitusi yang berfokus pada agenda untuk menuntut hak menentukan nasib sendiri (referendum). Ini semua untuk berdaulat, Papua secara penuh akan memimpin wilayahnya sendiri,” ungkap Bazoka Logo. (07/20)


Baca juga:

Mentahnya Demo Penolakan Otsus, Telah Lahir Ribuan Generasi Emas Bagi Papua

 

Seiring waktu, perdebatan panjang pun hadir dari topik tentang kebijakan otsus tersebut. Oleh kelompok KNPB misalnya, melalui Jubir Internasional KNPB Victor Yeimo yang juga mendaulat dirinya sebagai bagian lain dari Jubir organisasi Petisi Rakyat Papua mengatakan bahwa aksi penolakan otsus adalah bagian penting dari perjuangan.

 

“Petisi Rakyat Papua (PRP) adalah manifestasi sikap yang murni hadir dari rakyat Papua secara resmi. Ini lah sebabnya kami mendorong semua pihak untuk mendukung upaya PRP sebagai solusi damai,” ujarnya. (01/21)

 

Dalam menanggapi kasus tersebut, jelas terlihat perbedaan pandangan antar kedua kubu yaitu ULMWP dan KNPB (merujuk PRP). Sebelumnya, hal ini juga pernah disampaikan oleh pengamat yang juga merupakan Ketua Bamus Papua/Papua Barat, Willem Ansanay yang megatakan bahwa pergerakan separatis di Papua banyak dipengaruhi oleh faktor kepentingan.


baca juga:

Victor Yeimo: Puji Tuhan, Petisi Otsus Sudah Di PBB

 

“Nyatanya semua memiliki pandangan yang berbeda, ini disebabkan karena dari kelompok-kelompok tersebut memiliki misinya sendiri, memiliki tujuannya sendiri. Sehingga akan ada banyak opsi dan tidak menutup kemungkinan akan saling berbenturan,” ujarnya. (03/01/21)

 

Menurut Willem, permasalahan tersebut juga banyak disebabkan oleh kemunculan kelompok-kelompok baru, terlebih isu yang diusung adalah gerakan perlawanan terhadap pemerintah. Pihaknya yakin bahwa tidak ada pergerakan yang murni berawal dari hati untuk mengangkat martabat orang Papua.

 

“Bisa dibuktikan untuk beberapa waktu kedepan nantinya, apa yang mereka kampanyekan tentang penolakan otsus untuk sejahtera atau merdeka atau apapun itu, tidak akan pernah terwujud. Itu semua karena mereka menyimpan ambisi pribadi untuk hal-hal yang sifatnya pribadi,” tambahnya.


Baca juga:

Otsus Menjadi Solusi, Tokoh Papua Minta Evaluasi Sehingga Rakyat Diuntungkan

 

Willem juga mengungkapkan fakta bahwa dalam pergolakan otsus sebelumnya telah membuka tabir kelompok-kelompok tersebut dalam praktik rasialisme yang murni terjadi di Papua.

 

“Mereka juga mengkotak-kotakkan golongan. Misalnya ULMWP yang menegaskan bahwa pihaknya harus diisi oleh suku-suku tertentu, dan KNPB yang menolak keanggotaan dari kelompok dan usia tertentu. Itu belum seberapa, karena ada lagi anggapan orang pantai dan orang gunung yang seharusnya sudah tidak tepat disampaikan karena membatasi hak sesama manusia,”

 

Oleh sebab itu, melihat pengaruh dan latar belakang karakteristik kelompok tersebut, dikatakan bahwa wajar jika diantara mereka sibuk untuk menjatuhkan nama kelompok lain. Willem juga menambahkan bahwa fanatisme buta yang tidak dibarengi dengan pemikiran matang menjadi pelengkap dalam konflik yang terjadi.


Baca juga:

Disinformasi, KNPB Ciptakan Ancaman Perayaan Natal Di Papua

 

Mengakhiri penyampaiannya, Willem Ansanay meminta kepada seluruh rakyat Papua untuk tidak mudah terprovokasi ajakan dari kelompok tertentu yang orientasinya hanya untuk kepentingan pribadi. Menurutnya lebih baik mulai memikirkan bagaimana mengisi hari-hari dengan aksi yang positif dan berdampak secara langsung pada kehidupan masing-masing individu.

 

“Karena setiap ajakan dan seruan yang dilakukan oleh ULMWP/KNPB itu tidak nyata-nyata akan terjadi, lebih baik tinggalkan dan mulai memikirkan usaha terbaik yang bermanfaat untuk diri sendiri dan keluarga. Ini lah cara untuk membangun Papua yang kita cintai,” tutupnya.

Minggu, 03 Januari 2021

Tidak Tepat Otsus Menyengsarakan, Seluruh OAP Mengharapkannya

wrtsh papua



Kornelis Way tokoh masyarakat asal Papua Barat menyatakan seluruh rakyat di Provinsi Papua/Papua Barat sangat mendukung keberlanjutan kebijakan otonomi khsus dan berbagai kebijakan pemerintah lainnya untuk membangun bumi Cenderawasih.


“Tidak ada yang bisa menampik kalau otsus itu sangat bermanfaat, banyak masyarakat sangat menunggu-nunggu. Karena otsus memberi dampak pada semua sektor penting. Mulai dari pembangunan, pendidikan, infrastruktur, sampai fokus pemberdayaan ekonomi,” (1/1)


Secara umum, Kornelis meminta agar masyarakat tidak mempercayai sumber-sumber informasi yang hanya akan menciptakan konflik. Pihaknya menyatakan bahwa ada banyak organisasi di Papua yang mencoba mengacaukan situasi keaman. Petisi Rakyat Papua adalah salah satu dari sejumlah organisasi lain di Papua yang coba merundung kedamaian.


Baca juga:

Kelompok Separatis Jadi Sumber Konflik, Negara Tuntut Penuntasan Terorisme Di Papua


“Ya, memang sangat tidak baik. Ada banyak organisasi seolah Papua ini hanya dijual (dimanfaatkan) untuk kepentingan kelompok separatis, bahkan oleh organisasi yang baru seperti PRP. Padahal diluar sana banyak orang yang tidak peduli dan hanya mengharapkan kesejahteraan-kedamaian,” ujar Kornelis.


Selain banyaknya tarik ulur yang terjadi, menurut Kornelis konflik tersebut juga terjadi lantaran ada upaya kelompok separatis yang menutupi fakta kebaikan atas berjalannya otsus, sehingga masyarakat awam menjadi korban dan seolah bergerak untuk menolak keberlanjutanya karena minimnya informasi.


“Yang sangat disayangkan adalah masyarakat ini seolah dibungkam oleh kelompok yang kontra terhadap pemerintah RI. Saya tegaskan bahkan masyarakat di pedalaman hutan Papua pun tetap merasakan dampak otsus. Lagi-lagi kerana otsus telah menjangkau banyak bidang,”


Baca juga:

Jelang Natal, Kelompok Separatis Terus ‘Goncang’ Papua. Polres Merauke Tangkapi Aktivis KNPB


Kornelis mengandaikan argumennya tentang otsus bagi orang di pedalaman Papua, hal ini juga diklaim sebagai klarifikasi yang mementahkan tuduhan kelompok separatis. Menurutnya seluruh OAP telah merasakan otsus meski tidak secara langsung, 


“Memang tidak salah juga ada anggapan kalau orang di pedalaman tidak sepenuhnya merasakan otsus, itu karena faktor wilayah dan prioritas. Tapi, orang-orang di pedalaman itu saya yakin tetap merasakan dampak otsus lewat akses jalan/jembatan yang dibangun, subsidi penerbangan yang dikhususkan untuk distribusi bahan pokok, banyak sekali contohnya,” ujarnya.


Ditambahkan oleh Kornelis bahwa undang-undang otsus akan mengangkat kebaikan bagi orang Papua, hal ini juga dikatakan akan memperkuat kecintaan terhadap NKRI. Kornelis juga mengharapkan agar seluruh orang asli Papua untuk tidak menggubris keburukan kelompok spearatis yang hanya menghambat kemajuan Papua.

Sabtu, 02 Januari 2021

Marinus Yaung: Tahun 2021 Isu Papua Hilang Momentum

wrtsh papua



Akademisi yang juga merupakaj Dosen Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung menganggap Benny Wenda hanya membuang-buang waktu dan menghancurkan perjuangan Papua. (2/1)


Benny Wenda yang merupakan Ketua ULMWP tersebut dianggap tidak memahami arah perjuangan sehingga telah melakukan kesalahan yang akan berdampak ke depan. Terlebih Marinus mengatakan kalau kesalahan yang terjadi lebih dikarenakan faktor keterbatasan dan ketidak pahaman Benny Wenda.


"Sebelumnya pernyataan yang keluar dari Benny Wenda tidak lebih hanya dianggap sebagai manufer politik, ini hanya untuk mencari simpati. Padahal ini adalah cara yang salah," ungkap Marinus.


baca juga:

Pakar: Kelompok Separatis Papua Tidak Pernah Berkontribusi


Ditambahkan bahwa Marinus semakin mempertanyakan cara Benny Wenda yang mengangkat isu Papua lewat eksistensinya di Negara Inggris. Marinus berkeyakinan bahwa Inggris bukanlah negara yang mendukung Papua.


Mengapa yang digunakan adalah Inggris? Padahal Inggris itu bukan negara sebagai basis. Karena yang mendukung pergerakan Papua di Inggris hanya ada pada level elit politik dan beberapa parlemen saja. Ini menjadi salah dan keliru, justru isu Papua akan rusak nanti," terangnya.


Marinus kembali mengatakan bahwa Benny Wenda hanya melakukan aksi yang tidak realistis, bahkan isu Papua akan dianggap sebelah mata karena sesumbar yang dilakukan oleh Benny.


baca juga:

Jelang Natal, Kelompok Separatis Terus ‘Goncang’ Papua. Polres Merauke Tangkapi Aktivis KNPB


"Pernyataan Benny tentang deklarasi pada 1 Desember kemarin itu tidak bisa dipertanggungjawabkan kedepannya. Ini karena tidak ada dasar yang jelas, ditambah karena tidak adanya dukungan dari negara-negara yang memiliki suara penuh di PBB,"


Pada akhir penuturannya Marinus malah mengatakan jika pada tahun 2021 isu tentang Papua sudah kehilangan momentum. Sebabnya, ditambahkan oleh Marinus, bahwa dinamika telah terjadi dan dunia tidak lagi memandang Papua sebagai wilayah yang perlu mendapat dukungan kuat.


"Dunia akan menganggap isu Papua hanya sebagai aksi biasa, tidak ada usaha lebih yang harus dibela. Satu, karena arah perjuangannya sudah meleset. Dua, karena dunia melihat perjuangan Papua ini hanya lebih dilihat sedang dilakukan oleh seorang saja (Benny Wenda), bukan sebagai representasi OAP secara umum,"

Jumat, 01 Januari 2021

Wamen PUPR Aggap Otsus sebagai Solusi, Jangan Dinilai dari Uangnya saja!

wrtsh papua

 



John Wempi Wetipo yang menjabat sebagai Wakil Menteri PUPR dalam keterangannya menilai bahwa otsus lahir untuk menjadikan orang Papua menjadi tuan rumah diatas tanahnya sendiri.

 

“Otsus adalah solusi dari permintaan OAP sendiri, menjadi tuan rumah di tanahnya sendiri. Tentu ini menjadi harapan besar,” ujarnya. (1/1/21)

 

Ditambahkan oleh Wetipo bahwa dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Papua menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian lebih dalam upaya mendongkrak percepatan pembangunan dan menipiskan kesenjangan.


Baca juga:

KNPB Otak Dari Rentet Pembunuhan Di Maybrat, Papua Barat

 

“Segala bentuk terobosan selalu dipikirkan pemerintah pusat untuk Papua. Dari bidang Kementerian PUPR terus mengupayakan konektivitas instruktur untuk membuat Papua menjadi daerah yang maju,” tambahnya.

 

Menyinggung soal otsus yang ramai dibicarakan, Wetipo menganggap jika anggapan serta penilaian tentang kegagalan otsus banyak disebabkan karena perilaku oknum pejabatnya yang tidak bisa mengemban amanah.


Baca juga:

Pakar: Kelompok Separatis Papua Tidak Pernah Berkontribusi

 

“Kalau ada pernyataan otsus gagal, saya tegaskan itu bukan karena kebijakannya. Kita semua tahu bahwa otsus adalah jalan tengah (solusi) yang diharapkan OAP. Semua itu karena pejabat daerahnya yang tidak transparan dan tidak mau menjalankan perannya untuk membawa Papua menjadi daerah yang lebih baik,”

 

Karenanya, Wetipo diketahui menyesalkan oknum sejumlah pejabat daerah yang tidak bisa memanfaatkan otsus dalam hal kebijakan-kebijakan untuk mendorong percepatan, ia juga geram dengan perilaku oknum tersebut yang hanya memandang otsus dari sisi anggaran.

Selasa, 29 Desember 2020

Mahasiswa Papua Tolak Separatisme. Pancasila dan UUD’45 Tak Tergantikan

wrtsh papua

 



Forum Mahasiswa Papua - Maluku Utara (FORMALUT) dan Sentral Organisasi Pelajar Mahasiswa Indonesia Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara (SeOPMI HalTim) menolak aksi separatisme dan mendorong percepatan pembangunan di Bumi Cenderawasih, Papua. (28/12)

 

Koordinator aksi, Harmawi Ade mengatakan bahwa pihaknya merasa terusik dengan situasi yang terjadi di Papua saat ini, terutama oleh konflik yang selalu dilatar belakangi oleh pergerakan kelompok spearatis.

 

“Tidak ada hentinya Papua selalu dirundung permasalahan. Menurut kami otak dari terhambatnya kemajuan di Papua besar dipengaruhi oleh tindakan separatis yang mengancam,” ungkapnya dalam aksi yang digelar didepan Kantor Radio Republik Indonesia Ternate.


baca juga:

Jan Arebo: Isu Kegagalan Papua Sengaja ‘Digoreng’ Kelompok Anti Pemerintah

 

Meluas, pihaknya juga menyoroti penggunaan media sosial yang dimanfaatkan oleh kelompok separatis untuk menyebarkan propaganda dan provokasi terkait kepentingan mereka untuk mengacaukan keamanan di Papua.

 

“Terutama persebaran informasi yang terjadi di media sosial, mereka (kelompok separatis) ini selalu membuat masyarakat menjadi resah, ini bersinggungan dengan dampak psikologis. Bahkan peristiwa kerusuhan di tahun 2019 lalu juga karena faktor hoaks yang disebar oleh kelompok-kelompok tidak jelas,” tandasnya.

 

Oleh sebab itu pihaknya bersama dengan FORMALUT dan SeOPMI HalTim bersikap untuk tegas dalam menolak setiap upaya yang dilakukan oleh kelompok separatis yang berseberangan dengan asas Pancasila serta UUD 1945.


baca juga:

KNPB Otak Dari Rentet Pembunuhan Di Maybrat, Papua Barat

 

“Melalui ini, kami sampaikan pernyataan sikap bahwa tidak boleh ada organisasi manapun yang mencoba menggantikan Pancasila dan UUD1945, dari Sabang sampai Merauke. Lebih baik bubarkan organisasi-organisasi radikal dan tumpas hingga tuntas kelompok separatis,”

 

Terhadap apa yang disampaikannya, Ade menilai bahwa pembangunan di Papua sudah beranjak baik dan signifikan, dia bahkan yakin bahwa hal itu akan mendorong kesejahtaraan rakyat Papua.


baca juga:

Pakar: Kelompok Separatis Papua Tidak Pernah Berkontribusi

 

“Trans Papua sepanjang 4 ribu KM itu adalah poros dari pembangunan di Papua, setelah itu baru merambah pada pengadaan sektor penting lainnya seperti pemenuhan kebutuhan listrik/internet, menunjang berbagai fasilitas kesehatan/transportasi/pendidikan, dan tidak lupa pemenuhan aspirasi rakyat lewat kebijakan otonomi khsusu (otsus),” tandasnya.

Ade menyinggung otsus sebab kebijakan tersebut dinilai telah menjadi terobosan yang paling tepat untuk menjangkau keinginan rakyat Papua dalam menunjang kesejahteraan. Sebab otsus diperuntukkan agar Papua bisa menjadi daerah yang semakin maju dan muaranya untuk meminimalisir kesenjangan yang teradi.

Senin, 28 Desember 2020

Disinformasi, KNPB Ciptakan Ancaman Perayaan Natal di Papua

wrtsh papua


Natal menjadi hari yang istimewa di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat, hal ini merujuk pada setidaknya ada 80% lebih masyarakat di Papua yang beragama Kristen.


Namun momen hikmat tersebut tercoreng dengan berbagai upaya provokasi yang dilakukan oleh salah satu sayap perjuangan Papua KNPB (Komite Nasional Papua Barat) dengan menyebarkan berbagai informasi yang salah.


Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Papua Barat yang menampik seruan informasi karena berpotensi menciptakan keresahan bagi masyarakat.


“Tidak ada, natal di Papua Barat (Kota Sorong) itu berjalan dengan damai. Itu juga video lama yang sengaja diunggah ulang oleh KNPB dengan narasi yang tidak tepat. Indikasinya mereka mencoba mendorong isu yang tidak baik dan jelas merugikan,” ujar AKBP Adam Erwindi. (27/12)


Adam Erwindi dalam keterangannya menilai jika kelompok KNPB hanya mencari sensasi untuk mendorong eksistensi.


“Kalau dilihat dari rekam jejaknya, memang beberapa waktu terakhir kelompok KNPB ini cukup gencar melakukan aksi yang merugikan, bahkan beberapa kasusnya sampai menghabisi nyawa korbannya,” tambahnya.


Dijelaskan oleh Kabid Humas bahwa keterlibatan aparat dalam perayaan natal merupakan upaya pengamanan. Tujuan dilakukannya pengamanan juga dijelaskan untuk menciptakan situasi yang kondusif sehingga masyarakat yang sedang merayakan natal bisa beribadah dengan tenang.


“Aparat (TNI/Polri) hadir untuk menjamin keamanan, kami mengerahkan sejumlah personel untuk menjaga perayaan natal ini menjadi aman sehingga masyarakat bisa beribadah dengan tenang,”


Dilain pihak, patroli gabungan TNI Polri di Kabupaten Jayawijaya wilayah Provinsi Papua telah berhasil mengamankan 36 orang yang terpengaruh minuman keras. Selain itu ada 2 kendaraan bermotor hasil curanmor, dan sebanyak 5 miras lainnya yang berhasil diamankan pada perayaan natal ke-dua.


“Patroli gabungan TNI-Polri kita laksanakan guna menjaga kamtibmas diperayaan hari kedua natal agar tetap aman dan kondusif, terkait dengan maraknya masyarakat yang mabuk sehingga bisa mengganggu keamanan di Jayawijaya," ujar Kapolres Jayawijaya, AKBP Dominggus Rumaropen, S.Sos., M.M.

Minggu, 27 Desember 2020

Otsus Menjadi Solusi, Tokoh Papua Minta Evaluasi Sehingga Rakyat Diuntungkan

wrtsh papua

 



Kebijakan Otsus yang dicetuskan sebagai jalan tengah atas tarik ulur situasi di Papua masih menjadi perdebatan yang panjang. Tentu hal tersebut dikarenakan pendapat pro kontra dari masyarakat termasuk para pemangku kebijakannya.

 

meski demikian, dukungan terhadap otsus masih lebih santer terdengar melalui berbagai platform media. Terlebih otsus yang sudah dijalankan hampir 20 tahun lamanya cukup berhasil memberikan dampak baik bagi kelangsungan kehidupan masyarakat.

 

memang selama hampir dua decade perjalanan otsus di Papua tidak selalu tepat sasaran, hal tersebut juga yang diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Presidium Papua, Thaha Al-Hamid dalam keterangannya pada 24 Desember 2020 lalu.


baca juga:

ULMWP Hoax! NRFPB Tidak Mendukung Pemerintahan Benny Wenda

 

“Sebagai orang asli Papua bisa dipastikan semua telah merasakan otsus, meski belum terlihat secara signifikan. Namun otsus ini telah mengajarkan bagaimana orang Papua bisa memimpin daerahnya sendiri,” ungkapnya.

 

Ditambahkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah pusat terhadap Papua patut diapresiasi, otsus merupakan produk hukum yang bermula dari pemikiran bijak serta pendekatan kemanusiaan. Walaupun, menurut Thaha bahwa otsus masih menyisakan tugas tambahan.

 

“Otsus sudah berjalan baik, namun kedepan harus dilakukan evaluasi terhadap beberapa sektor didalamnya. Sebab apa gunanya otsus jika implementasi di lapangan tercoreng oleh ketidak mampuan pemerintah daerah dalam mengelola,” tambahnya.


baca juga:

Miris! Pentolan Organisasi Makar Di Merauke Adalah ASN

 

Thaha mengatakan bahwa pejabat Papua sendiri belum siap untuk mengelola otsus terutama pada sektor keuangan yang diketahui jumlahnya tidak kurang dari 100 Trilyun Rupiah.

 

“Perlu juga mengkritik internal Papua, karena mereka sendiri malah tidak siap dengan itu semua. Sehingga banyak yang lupa jika sudah melihat gelontoran uang begitu banyaknya. Mungkin setelah ini bisa dilakukan upaya penyelidikan terkait itu,”

 

Diketahui bahwa Thaha mendukung upaya dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika harus terjun mengaudit penggunaan dana otsus. Pihaknya menambahkan bahwa KPK tidak perlu takut untuk mengusut adanya indikasi korupsi dana di Papua.


baca juga:

Jan Arebo: Isu Kegagalan Papua Sengaja ‘Digoreng’ Kelompok Anti Pemerintah

 

“ini saya ungkapkan karena rasa kekhawatiran, sebuah daerah tidak akan pernah beranjak maju jika masih terdapat celah korupsi didalamnya. Sebab uang-uang itu adalah hak bagi rakyat, digunakan untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya.

 

Diakhir kesempatannya, Thaha meminta kepada setiap masyarakat untuk tenang dan tidak terprovokasi berbagai hasutan yang tidak jelas sumber dan asal muasalnya. Menurutnya lebih baik masyarakat bisa tenang serta tidak bertindak secara emosional, sebab otsus adalah milik bersama (OAP), sehingga setiap permasalahannya harus diselesaikan dengan nilai kebersamaan.

 

 

Sabtu, 26 Desember 2020

Mentahnya Demo Penolakan Otsus, Telah Lahir Ribuan Generasi Emas Bagi Papua

wrtsh papua

 



Papua patut berbangga dan kemajuan akan semakin terpampang nyata, pasalnya (Pj) Sekda Papua Doren Wakerkwa menyampaikan setidaknya sudah ada 1.051 orang asli Papua (OAP) yang dinyatakan lulus lewat program beasiswa otonomi khusus (otsus).

 

Doren bahkan mengatakan bahwa saat ini masih terdapat 1.236 siswa lainnya yang masih menempuh pendidikan dan dibiayai oleh pemerintah.

 

“Ini sudah dimulai dari tahun 2009, Pemprov Papua lewat program beasiswa terus berupaya mendorong pendidikan bagi OAP. Kesemuanya pun bersumber dari jalur beasiswa otsus,” ujar Doren dalam keterangannya. (23/12)


baca juga:

KNPB Ditolak, Warpo Beberkan Buruknya ULMWP

 

Dikatakan oleh Doren bahwa Papua beruntung karena ditunjang oleh anggaran yang cukup besar terkait otsus. Sebab hal ini telah membuka tabir bahwa Papua telah berhasil mencetak ribuan orang dengan pendidikan yang cukup baik.

 

“Dari dana otonomi khusus ini telah menghasilkan seribuan orang lulusan, bahkan dari berbagai lembaga pendidikan, dan tentunya dengan kemampuan yang beragam," kata Doren.

 

Dijabarkan oleh Doren terkait status penerima beasiswa, sudah tercatat lulusan doktoral dari lembaga di luar negeri sebanyak 7 orang, S2 sebanyak 22 orang, S1 sebanyak 148 orang, pendidikan diploma sebanyak 9 orang, dan setingkat SMA sebanyak 132 Orang. Serta ada juga lulusan luar negeri dari lembaga pendidikan akademi ditambah lisensi pilot sebanyak 4 orang, kerja sama fasilitasi untuk pendidikan S2-S3 Jalur BIT LPDP sebanyak 24 orang.


baca juga:

ULMWP Hoax! NRFPB Tidak Mendukung Pemerintahan Benny Wenda

 

Dengan keberhasilan yang telah dicapai tersebut Doren menambahkan bahwa pihaknya mengharapkan kepada para generasi emas Papua tersebut untuk bisa membantu pemerintah dalam upaya memangkas kesenjangan bagi Papua.

 

Disinggung terkait capaian tersebut, Ketua DPD Pemuda Mandala Trikora Ali Albert Kabiay menyatakan apresiasi dan rasa bangganya. Ali mengatakan hal tersebut akan membawa dampak baik bagi kemajuan Papua diwaktu yang akan datang.

 

“Ini patut kita syukuri, bagaimana Papua telah bertransformasi menjadi daerah yang siap untuk kebaikan dan kemajuan. Saya optimis untuk beberapa tahun ke depan, Papua akan menjadi daerah yang sangat luar biasa, dan tidak lagi dianggap menjadi daerah yang tertinggal di Indonesia,” ujarnya. (25/12)

 

baca juga:

Miris! Pentolan Organisasi Makar Di Merauke Adalah ASN


Ali juga menggambarkan pandangannya terkait kemajuan Papua, dia mengatakan kalau Papua masih bisa berlari lebih kencang jika saja setiap urusannya tidak dicampur adukkan dengan permasalahan yang selalu dikaitkan dengan eksistensi kelompok separatis.

 

“misalnya seperti ini, kalau saja kelompok separatis tidak mengganggu kedaulatan NKRI dari dulu-dulu, sudah pasti Papua akan lebih baik percepatan pembangunannya. Sejauh ini Papua sudah maju, itu pun masih ada gangguan. Ya, saya kira semua sepakat,” ungkapnya.

 

Senada dengan Doren, Ali juga menyampaikan harapannya kepada siswa dan sarjana yang telah dinyatakan lusus dari lembaga pendidikannya masing-masing. Menurutnya dengan jumlah kelompok terdidik yang cukup banyak tersebut, saat ini adalah waktu yang tepat agar selalu bisa memberikan yang terbaik untuk Papua.