Tampilkan postingan dengan label PERISTIWA. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label PERISTIWA. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 21 Agustus 2021

Pengejaran TNI-Polri, KKB Justru Tembak Warga Sipil

wrtsh papua


Aksi penembakan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap warga sipil kembali terjadi. Aksi tersebut dikaitkan sebagai upaya balas serangan setelah sebelumnya kelompok tersebut melarikan diri pasca pengejaran pasukan gabungan TNI-Polri. (21/8)

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Puncak, Paniel Wakerkwa dalam keterangannya menyebutkan jika telah terjadi kontak senjata antara TNI-Polri dengan KKB pada 19 Agustus 2021. Bahkan aksi pengejaran KKB dilakukan aparat sampai ke Kampung Mundidok.

"Kemarin (19/8) terjadi kontak senjata antara TNI Polri dengan KKB. Sempat baku kejar sampai di Kampung Mundidok, disana dapat kabar kalua ada anggota KKB tertembak. Sekarang dirawat di ilaga dan senjatanya diamankan,"

Terkait korban warga sipil, Wakerkwa menyebutkan jika peristiwa tersebut terjadi dini hari tadi (21/8) Ketika KKB melakukan aksi penyerangan.

"Baru tadi subuh KKB Kembali datang, mereka melakukan serangan. Tapi dari penyerangan itu mereka salah sasaran, salah satu warga justru kena tembak,"

Atas penembakan yang mengenai warga sipil tersebut, sejumlah penduduk dikabarkan menjadi panik dan mengungsi ke Ilaga untuk mengamankan diri. Wakerkwa mengaku belum melakukan pendataan terhadap warga, namun pihaknya telah berkoordinasi dengan Bupati Intan Jaya sebagai upaya tindak lanjut.

"Belum kami datakan siapa-siapa dan berapa jumlahnya. Sekarang saya sudah berkoordinasi dengan Bupati agar bisa ditindak lanjuti oleh pemerintah,"

Minggu, 15 Agustus 2021

Kajian: Menjawab Keberadaan Aparat Keamanan di Papua

wrtsh papua


Tidak ada operasi militer di Papua

Keberadaan aparat keamanan baik TNI maupun Polri di beberapa wilayah di pegunungan Papua merupakan kebijakan yang  strategis yang diambil pemerintah guna menjawab kekerasan yang selama ini terjadi di Papua, seperti yang kita ketahui bersama bahwa beberapa tahun terakhir kekerasan sering menimpah masyarakat Papua baik orang asli Papua maupun pendatang.

Kekerasan ini sering dilakukan oleh kelompok perjuangan Papua merdeka atau yang biasa di sebut TPNPB atau KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata). Teror dan kekerasan meningkat yang mengakibatkan banyak korban dari masyarakat sipil seperti tokohbagama, guru, pekerja dan para pekerja lainnya.

Berdasarkan data yang ada, kelompok KKB ini meningkatkan beberapa serangan kepada masyarakat sipil dikarenakan beberapa faktor seperti meminta pembagian dana Otsus kepada pemerintah melalui ancaman kepada beberapa kepala daerah, bila hal ini tidak dipenuhi maka masyarakat sipil yang menjadi korban.

Beberapa analisis juga mengungkapkan adanya kerjasama antara elite elite Papua dengan kelompok KKB yang erat hubungannya dengan politik suatu jabatan kepala daerah pemerintahan di Papua.

Hal itu terungkap dalam laporan beberapa kejadian dimana setiap kali ada pemeriksaan keuangan oleh KPK dan BPK dapat dipastikan terjadinya kasus kekerasan atau penembakan terhadap warga sipil yang dilakukan oleh kelompok KKB. Kajian ini menggunakan kacamata ekonomi-politik-keamanan yang dapat memperlihatkan eratnya kaitan antara KKB dengan Elit Papua dengan mengorbankan masyarakat sipil.

Pada tahun 2018, pemerintah mulai melakukan pendekatan dengan pola pembinaan terhadap masyarakat dengan program yang disebut binmas noken guna meningkatkan taraf perekonomian masyarakat yang berada di wilayah pegunungan, lembah dan beberapa wilayah pesisir Papua. 

Selain binmas noken, pemerintah juga melakukan penegakan hukum terhadap aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok KKB, selama 3 (tiga) tahun terkahir ini pemerintah berhasil menekan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok KKB dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di beberapa wilayah pegunungan Papua.

Program Binmas Noken dan Penegakan hukum melalui pendekatan keamanan yang dilakukan pemerintah telah menjawab beberapa permasalahan di Papua, seperti kesenjangan akses kebutuhan primer, kerusakan sumber daya alam, kebebasan sipil (Kamtibmas), peningkatan SDM dan lain sebagainya.

"Kalau ada yang mengatakan pendekatan keamanan ini tidak berhasil, berarti dia tidur selama ini atau dia tidak berada di Papua."

Konsentrasi keberadaan aparat keamanan di Papua selama kurun waktu 3 (tahun) ini lebih baik dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Akibatnya menurunnya aksi kekerasan dan teror yang dilakukan oleh kelompok KKB, banyaknya kelompok KKB yang ditangkap, beberapa pentolan KKB yang menyatakan kembali ke NKRI dan meningkatnya SDM Papua dibidang pertanian dan peternakan.

Jadi, tidak ada operasi militer yang lancarkan oleh pemerintah di Papua apalagi di Intan Jaya, Nduga, Puncak Jaya dan beberapa wilayah lainnya. Keberadaan aparat keamanan di Papua, semata-mata hanya untuk memberikan penegakan hukum dan meningkatkan taraf perekonomian melalui program Binmas Noken.

Tidak ditemukan adanya indikasi kepentingan ekonomi dan politik dibalik penegakan hukum dan peningkatan SDM di Papua.

14 Agustus 2021

Selasa, 10 Agustus 2021

Mobilisasi Massa oleh KNPB dan Mahasiswa Ditentang ULMWP

wrtsh papua


Isu mobilisasi massa yang akan dilakukan oleh kelompok KNPB mendapat penolakan dari Biro Politik ULMWP. Sebab aksi tersebut dianggap akan menghambat pergerakan politik yang diusung ULMWP.

Berkaca pada peristiwa pada tahun 2019, Bazooka Logo dalam keterangannya mengungkapkan jika mobilisasi massa yang berujung kerusuhan telah mendesak ULMWP untuk vakum dalam aksi dan pergerakan.

"Mobilisasi massa tidak perlu dilakukan, tidak ada hal mendesak untuk sekarang. Kalau memang sampai terjadi, secara tidak langsung itu akan menghancurkan rencana dari ULMWP nantinya,"

Logo menambahkan jika peristiwa kerusuhan pada tahun 2019 sebelumnya yang berujung pada aksi penangkapan secara strategis telah dianggap sebagai celah bagi aparat keamanan untuk membenarkan aksi penangkapan terhadap tokoh-tokoh besar pergerakan.

"Peristiwa lalu menjadi satu catatan bagi kelompok pergerakan termasuk ULMWP. setelah terjadi kerusuhan, Buchtar ditangkap, Agus Kossay ditangkap, saya sendiri juga ditangkap. Aparat sudah merencanakan semua itu,"

Terkait penangkapan terhadap tokoh pergerakan, Logo menilai jika hal tersebut kembali terulang maka akan terjadi kekosongan terkait pergerakan dalam waktu yang sangat lama.

"Pertama kali yang menjadi ancaman adalah tidak akan ada lagi pergerakan dalam waktu yang sangat lama, itu adalah kerugian terbesar. Ditambah lagi dalam aksi penangkapan akan memberi anggapan kalau kami (tokoh pergerakan) ini memang salah. Kami sadar kalau kubu aparat tetap sulit untuk disalahkan,"

Terkait dengan hal tersebut, Logo kembali menegaskan jika aksi mobilisasi massa tidak perlu dilakukan. Pihaknya bahkan sedikit menyinggung jika ULMWP sudah memiliki rencana aksi lain yang dianggap lebih tepat dilakukan.

Senin, 09 Agustus 2021

Victor Yeimo Pantas Dihukum sebagai Aktor Kerusuhan di Papua

wrtsh papua


Kelompok separatis dan setiap sempatisannya tengah sibuk mengumbar kegaduhan untuk mendesak kepolisian agar dapat membebaskan Juru Bicara organisasi separatis KNPB Victor Yeimo.

Victor Yeimo merupakan salah satu aktor kerusuhan di Papua pada tahun 2019 yang sempat melumpuhkan kota Jayapura dan Wamena. Kerusuhan yang terjadi telah membuat perokonomian terhenti total hingga meninggalkan rasa traumatis bagi warga setempat.

Dalam aksinya Victor Yeimo sebagai tokoh organisasi separatis KNPB diduga kuat telah menggerakkan massa untuk melakukan tindakan melanggar hukum. Sebab pada peristiwa tersebut terjadi mobilisasi massa yang berakibat terjadinya aksi pembakaran, pengrusakan, penyerangan, pembunuhan, bahkan upaya makar terhadap negara.

Atas aksi tersebut tokoh pemuda Papua Ali Kabiay mendukung upaya proses penegakan hukum terhadap Victor Yeimo. Kabiay menilai jika Victor harus bertanggung jawab atas siasatnya menciptakan kerusuhan di Papua.

Ali menganggap jika keterlibatan Victor Yeimo atas kerusuhan yang juga berdampak korban jiwa serta harta benda sudah sepantasnya dilakukan proses hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban.

"Victor itu statusnya juga sebagai WNI, sehingga dari kesalahannya terkait provokasi dan tindakan melanggar hukum maka sudah sepantasnya dia mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum,"

Tindakan yang dilakukan Victor Yeimo juga diperparah dengan aksi kaburnya ke Papua Nugini. Pelarian tersebut dianggap sebagai upaya melenggang dari proses hukum.

"Sudah jelas ada niatan yang tidak baik dari Victor, setelah kerusuhan itu kan dia juga kabur ke Papua Nugini. Dia lari dari kejaran polisi yang saat itu tentu sedang melakukan penyelidikan,"

Sabtu, 07 Agustus 2021

MASYARAKAT PAPUA TETAP JAGA PERSATUAN DAN KESATUAN DI HUT RI KE 76

wrtsh papua


MENOLAK ISU BOIKOT YG DISERUKAN KNPB!

Selaku ketua Persekutuan Gereja Pantekosta Indonesia (PGPI) saya menghimbau masyarakat Papua tetap jaga persatuan dan kesatuan di Hut RI ke-76 Tahun.

Kita rayakan hari Kemerdekaan RI ke-76 dengan semangat perjuangan dan terus memupuk jiwa Nasionalisme, semoga kesejahteraan dan kedamaian selalu menyertai masyarakat Indonesia. Serta bisa membawa Indonesia ke titik yang lebih baik.

Menyambut Ulang Tahun Republik Indonesia kita harus selalu menjaga Keamanan dan Ketertiban sehingga nantinya perayaan Hut RI dapat berjalan dengan baik, terlebih lagi di Hut RI kali ini kita masih di tengah masa Pandemi Covid-19, sehingga saya mengajak seluruh para tokoh baik Agama, Masyarakat, maupun Tokoh adat, agar memiliki Peran dalam hal menyampaikan kebijakan pemerintah akan pentingnya menjalankan protokol kesehatan.

Dulu kita diwariskan oleh pendahulu kita kemerdekaan. Sekarang kita harus wariskan kepada penerus kita kemajuan dan persatuan. Mari kita jaga Ibu Pertiwi ini, jaga Pancasila kita dan jaga masa depan kita.

"Jangan mudah percaya dan terprovokasi dengan ajakan-ajakan untuk memboikot yang nantinya dapat merugikan diri sendiri, keluarga maupun orang lain".

Dirgahayu HUT RI ke 76, 17 Agustus 2021, 

Pdt. M.P.A. Maury 


#PapuaTetapIndonesia

#PapuaNkRI

#TolakSeruanKNPB

Jumat, 06 Agustus 2021

Pengkhianatan Belanda terhadap Asas Hukum Internasional Melahirkan Konflik di Papua

wrtsh papua


Integritas Papua dalam NKRI disebutkan pakar hukum internasional telah sah dan tidak ada lagi opsi terkait referendum untuk memisahkan diri. Bahkan jika dilihat dalam prespektif hukum internasional terkait penyelenggaraan Perjanjian New York dan PEPERA, dua hal tersebut dalam hakikatnya tidak perlu dilakukan.

“Asas hukum internasional yaitu Uti Possidites Juris masih berlaku, artinya batas wilayah suatu negara yang berdaulat setelah penjajahan mengikuti batas wilayah koloni dari negara penjajahnya,” ujar Prof. Hikmahanto Juwana.

Menurut Hikmahanto bahwa agenda Perjanjian New York dan PEPERA merupakan agenda Belanda yang tidak kunjung menepati perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB).

“Apa yang dilakukan pemerintah saat itu sangatlah tepat, upaya perundingan dikedepankan untuk mengambil hak atas Tanah Papua yang tidak kunjung diserahkan oleh Belanda,”

Jusuf Wanandi sebagai saksi sejarah pelaksanaan PEPERA dalam keterangannya juga menegaskan ada kepentingan Belanda yang tidak kunjung memberikan wilayah Papua sebagai wilayah kedaulatan RI.

“Ada kepentingan yang dilakukan Belanda, sejak perundingan pertama kali (KMB) pada tahun 1949 seharusnya wilayah Papua sudah dibicarakan setahun setelahnya. Namun yang terjadi sampai dengan tahun 1969 PEPERA baru bisa dilakukan,”

Wanandi juga mengatakan jika keberadaan Belanda di Papua jauh sangat merugikan kedaulatan RI. Pasalnya Belanda justru membentuk Papua sebagai ‘NEGARA BONEKA’ yang dalam janjinya akan dimerdekakan pada kemudian hari.

“Upaya pemerintah Indonesia hanya sebatas reaksi atas kedudukan Belanda di Papua, karena dalam periode tersebut Belanda malah membentuk ‘negara boneka’, Sehingga Belanda telah melakukan pengkhianatan Asas Hukum Internasional.

sumber: Jusuf Wanandi

Rabu, 04 Agustus 2021

Anggota KKB, DPO Kasus Perampasan 8 Senjata Pospol Kulirik Ditembak Mati

wrtsh papua


Tim gabungan TNI – Polri yang tergabung dalam Satgas Nemangkawi berhasil melumpuhkan Satu Orang Anggota KKB Kopengga Enumbi Alias Tamu Enumbi (28), Selasa tanggal 3 Agustus 2021 pukul 11.20 WIT, di Kampung Puncak Senyum Distrik Irimuli Kabupaten Puncak Jaya.

Polda Papua menyebutkan, langkah penegakkan hukum oleh Tim gabungan TNI – Polri yang tergabung dalam Satgas Nemangkawi dipimpin Ipda Dedi Sudomo bersinergi dengan Satgas Pamrahwan Yonmek 521/DY dan Satgas Pinang Sirih Yonif R 613/RA terhadap seorang DPO KKB Yambi an. Kopengga Enumbi Alias Tamu Enumbi (28).

“Saat dilakukannya penindakan terdapat perlawan dari pelaku sehingga personel mengambil tindakan tegas terukur dengan menembak pelaku Kopengga Enumbi Alias Tamu Enumbi (28) yang mengakibatkan pelaku meninggal dunia di tempat.Pukul 12.00 WIT, Jenazah Kopengga Enumbi KKB Yambi atau DPO Polres Puncak Jaya dibawa ke RSUD Mulia,” Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Drs. Ahmad Musthofa Kamal di Jayapura, Selasa (3/8/2021).

Barang Bukti yang diamankan yakni,

11 butir munisi jenis SS1 kaliber 5,56 mm,1 buah pisau badik, buah helm warna hijau stabile,1 bunkus rokok surya 16, pinang dan siri, 1 buah tas atau noken dan buah hp samsung.

Kabid Humas mengatakan Kopengga Enumbi alias Yamu Enumbi merupakan DPO Polres Puncak Jaya LP/Berkas/02-K/I/2014/SPKT atas kasus pencurian dengan kekerasan Perampasan 8 Senjata Pospol Kulirik di Pospol Kulirik Kabupaten Puncak Jaya pada tanggal 04 Januari 2014 dan DPO/82/XII/2018/DITRESRIMUM 5 Desember 2018.

“Selama ini Kopengga Enumbi alias Tamu Enumbi berperan dalam memenuhi kebutuhan logistik bagi pergerakan KKB Yambi dibawah pimpinan Lekagak Telenggen. Kemudian, Kopengga Enumbi alias Tamu Enumbi juga merupakan adik kandung dari Lerimayu Enumbi KKB Yambi,” kata Kabid Humas.

Ditambahkan pelaksanaan penegakkan terhadap Kopengga Enumbi alias Yamu Enumbi KKB Yambi atau DPO Polres Puncak Jaya merupakan hasil sinergitas antara Satgas Pamrahwan Yonmek 521/DY, Satgas Pinang Sirih Yonif R 613/RA, beserta jajaran Apintel di Kabupaten Puncak Jaya,” ujar Kabid Humas.

Selasa, 03 Agustus 2021

Pembakaran Polsek di Nimboran Dianggap karena Salah Informasi

wrtsh papua

Telah terjadi aksi pembakaran kantor Polisi di Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura, namun informasi yang beredar terkait dengan kasus tersebut dianggap keliru. Hal tersebut disampaikan oleh Kepada Distrik Nimboran Marsuki Ambo. (3/8)

Menurut Marsuki kasus pemalangan jalan yang dilakukan oleh warga terutama yang terpengaruh oleh minuman keras sudah sering terjadi, namun baru kali ini terjadi dengan melakukan perlawanan terhadap aparat keamanan.

“Pemalangan memang sering dilakukan orang mabuk, tapi kalau untuk melawan polisi itu baru sekarang ini terjadi,”

Marsuki menyebut jika terjadinya aksi pembakaran diakibatkan kesalahan informasi yang diterima oleh pihak keluarga pelaku pemalangan. Sebab sebelumnya beredar kabar jika pelaku yang dilarikan ke rumah sekit dalam keadaan tewas karena tertembak.

“Terjadinya pembakaran tersebut juga dipicu karena ada informasi salah satu warga tertembak mati oleh aparat. Setelah dikonfirmasi ke rumah sakit warga tersebut masih dalam keadaan sadar, dia hanya dievakuasi karena luka-luka,.

Menanggapi kasus tersebut Kapolda Papua Irjen Mathius Fakhiri menyebutkan jika pembakaran kantor Polsek Nimboran berawal saat terjadi keributan oleh warga yang dipengaruhi oleh minuman keras.

“Kejadian berawal dari adanya warga mabuk buat keonaran dan melakukan pemalakan, selanjutnya anggota kami mendatangi lokasi,”

Dikatakan, setelah aparat keamanan dalam hal ini pihak Kepolsian tiba dilokasi kejadian warga melakukan perlawanan.

“Karena ada perlawanan dari korban pada anggota, sehingga anggota pun melakukan penembakan peringatan dan mengenai korban. Isu inilah, sampai kepada keluarganya bahwa korban dikatakan meninggal dunia, pada hal masih hidup,”

Ia menambahkan, korban yang langsung di rujuk ke Rumah Sakit Bhayangkara Kota Jayapura kondisinya mulai membaik.

Kejati Papua Terima Uang Otsus yang Disalahgunakan, 9 Orang Diperiksa

wrtsh papua

Program Otonomi Khusus (otsus) dalam awal perencanaannya dimaksudkan sebagai bentuk percepatan untuk membangun Papua. Sebab melalui otsus Papua telah diberikan hak untuk mengatur wilayahnya sesuai dengan pendekatan adat dan budaya asli.

Namun program pro rakyat tersebut dianggap terlalu manis, sehingga tidak jarang ada oknum yang tergiur untuk bermain peran atasnya. Otsus justru lekat dengan penyalahgunaan kebijakan yang dilakukan oleh para pemimpin di Papua itu sendiri. Otsus yang semestinya dimaksudkan untuk mengangkat martabat orang Papua justru dipandang sebagai cara memperkaya diri.

Terkait dengan hal tersebut, Kejaksaan Tinggi Papua dikabarkan telah berhasil menyelamatkan kerugian negara dalam kasus penyalahgunaan dana otsus yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Papua. (2/8)

Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Nicolaus Kondomo dalam keterangannya menyebutkan jika penyelamatan kerugian negara itu merupakan hasil dari pengembalian kerugian dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua.

"Uang tersebut merupakan pengembalian dari Dinas Pendidikan terkait penggunaan anggaran dari kegiatan Supervisi dan PBM Sekolah, Evaluasi kinerja dan kegiatan perlombaan siswa,"

Kajati mengatakan jika uang yang berhasil diselamatkan sebesar Rp.3.566.994.700, dan akan terus dikembangkan. Pihaknya juga menyampaikan telah melakukan penyelidikan terhadap 9 orang sebagai saksi untuk dimintai keterangan. Diketahui dari 9 saksi tersebut, salah satu diantaranya adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua.

Menurut Kondomo motif dalam kasus ini diperuntukan tidak sesuai dengan DPA, bahkan uang yang dicairkan tidak sesuai dengan prosedur yang semestinya.

Senin, 02 Agustus 2021

Lukas Enembe Minta Jangan Ada Aksi Tambahan atas Kekerasan di Merauke

wrtsh papua


Gubernur Papua Lukas Enembe menanggapi pemberitaan publik terkait insiden kekerasan yang dilakukan oleh dua oknum TNI AU di Merauke. Dalam pesannya, Lukas meminta kepada warganya untuk tetap tenang dan tidak berlebihan dalam merespon kejadian tersebut. (2/8)

“Kepada seluruh warga di Papua untuk tetap tenang, memang kit aharus mengawal proses hukum, tapi tidak dilakukan dengan cara yang berlebihan,”

Gubernur dalam situasi yang berkembang saat ini, dirinya menegaskan jika situasi keamanan yang kondusif harus tetap dijaga dan dikedepandan. Sebab pihaknya juga mewaspadai persebaran virus corona yang tengah menjadi pandemi dunia.

“Melihat situasi pandemi Covid-19 yang masih terus terjadi, sayta meminta kepada masyarakat untuk tidak melakukan aksi yang berpotensi menyebabkan kerumunan,”

Dalam penyampaiannya Lukas juga mengapresiasi langkah cepat TNI AU atas kasus kekerasan dua anggotanya tersebut.

“Banyak kami dapat ucapan permintaan maaf dari sejumlah pejabat TNI AU, kami sangat mengapresiasi respon cepat yang dilakukan. Saya juga sampaikan pesan jika dua orang pelaku sudah mendapatkan hukuman,”

Sementara anggota DPR RI Abdul Kadir Karding meminta kepada masyarakat untuk tidak membuat kegaduhan yang bersifat provokatif dalam perkembangan kasus yang terjadi.

"Meminta semua pihak terutama provokasi-provokasi di media, harus kita atasi segera bagaimana caranya. Jangan sampai ini menjadi isu seperti kasus di Amerika, antara kelompok hitam dan putih. Jangan sampai narasinya dibawa ke sana, kita harus cegah,"

Minggu, 01 Agustus 2021

Kasus Corona Meroket, “Tangkap dan Proses Hukum Oknum Mahasiswa Yang Melanggar Aturan Prokes”

wrtsh papua


Setiap polemik yang terjadi di Papua, dianggap oleh banyak pengamat sebagai buah dari upaya elit politik untuk menciptakan konflik baru. Elit politik dinilai telah menjual konflik untuk mendapatkan keuntungan pribadi, sehingga stigma Papua sebagai wilayah rawan konflik tidak bisa dielakkan.

Terkait dengan tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh dua oknum TNI AU di Kabupaten Merauke, saat ini juga dianggap sebagai salah satu upaya elit untuk memperpanjang konflik, meski perkembangan kasus tersebut telah diselesaikan. Bahkan melalui petinggi TNI pun mengancam agar pelaku dibawa pada peradilan umum.

Freddy Numberi sebagai tokoh senior Papua menganggap kasus di Merauke sarat kepentingan, oleh sebab itu mantan Menteri Perhubungan itu meminta agar masyarakat tidak terprovokasi dengan aksi-aksi yang bersifat spontanitas.

Selain itu, tidak bisa dipungkiri jika kelompok mahasiswa adalah salah satu komponen yang kerap dimanfaatkan oleh elit politik untuk menyuarakan isu/kepentingan lainnya. Padahal seharusnya mahasiswa sebagai generasi berpendidikan mampu memiliki semangat untuk membangun Papua, bukan terjerumus pada dunia gelap sebagai alat elit politik.

Terlebih situasi pandemi covid-19 mulai menjadi ancaman bagi wilayah Papua. Gubernur Papua Lukas Enembe pun secara terbuka sudah menyuarakan jika penanganan Virus Corona harus dilakukan sedini mungkin. Hal tersebut menghantui Enembe sebab pihaknya khawatir soal keterbatasan fasilitas kesehatan di Papua.

Sehingga pembatasan terhadap setiap kelompok yang berpotensi menghadirkan massa juga harus disikapi oleh aparat keamanan. Kepolisian dan TNI diharapkan mampu menghentikan mobilisasi massa yang dicurigai melakukan ‘aksi tunggangan’ yang telah terkoordinir tersebut. Bila perlu tindakan tegas harsu dilakukan, tangkap dan proses hukum ‘otak’ dari aksi yang telah membuat kekhawatiran, sebab mereka telah melawan aturan yang ditetapkan pemerintah.

Yorrys Raweyai sebagai Ketua Forum Komunikasi dan Aspirasi MPR untuk Papua juga mengharapkan langkan nyara sehingga periswa yang terjadi di Merauke tidak menjadi isu liar yang berkembang diluar konteks.

“kasus sebelumnya, banyak aksi yang justru hanya mengganggu ketertiban umum. Jangan lagi terulang peristiwa buruk seperti itu. Papua ini tempat yang penuh kedamaian dan kasih sayang, jauhkan setiap bibit kekacauan dari tanah ini,”

Kamis, 29 Juli 2021

Penanganan Pandemi Covid-19 di Papua Terhambat Propaganda KKB

wrtsh papua


Pemerintah derah kini meminta bantuan pusat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan sentral yang terjadi di Papua. Hal tersebut diupayakan untuk mengembalikan kondisi yang terlanjur timpang karena pengaruh pandemi Covid-19 dan eksistensi kelompok kriminal bersenjata (KKB). (29/7)

KKB sebagai organisasi separatis dianggap sebagai faktor utama yang menghambat penanganan berbagai permasalahan bagi Papua. Sebab dikatakan jika setiap bantuan datang dari pemerintah pusat atau daerah untuk masyarakat, selalu dijarah oleh kelompok tersebut.

“Jadi kini pemerintah daerah dipusingkan oleh dua masalah besar di Papua. Pertama, masalah yang bersinggungan dengan KKB. Dan yang kedua, munculnya pandemi Covid-19,” ujar Franz Korwa sebagai tokoh senior Papua.

Mirisnya, jagad maya masih selalu digemparkan dengan banyaknya propaganda oleh KKB. Seolah keberadaan KKB tersebut sedang membela kepantingan rakyat. Padahal faktanya mereka justru sedang memperburuk kondisi dimasyarakat.

Pihaknya juga menerangkan jika ada kepentingan lain yang dibawa oleh KKB terkait upaya menghambat penuntasan pandemi. Hal tersebut diungkapkan sebab tokoh-tokoh kelompok separatis tersebut mencoba mempengaruhi masyarakat umum untuk melakukan penolakan vaksinasi.

“Beberapa kali tercatat, KKB mulai menghambat upaya vaksinasi bagi masyarakat di Papua. Mereka sengaja menyebarkan berita yang tidak benar sehingga membuat ketakutan. Padahal semangat mengakhiri pandemi ini harus dimulai dari masyarakat,”

Padahal Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan mencatat sejauh ini sudah ada 966 kasus mutasi virus SARS-CoV-2 yang digolongkan sebagai 'Variant of Concern (VoC)' di Indonesia. VoC merupakan varian yang diwaspadai oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO), mereka yakni B117 Alfa, B1351 Beta, dan B1617.2 Delta.

Dari ketiga VoC itu, varian Delta paling diwaspadai lantaran dinilai memiliki tingkat penularan yang tinggi dan agresif. Kemenkes bahkan menyebut, kecepatan penularan varian Delta 6 kali dari varian Alfa, sehingga mampu menciptakan penularan yang eksponensial.

Sabtu, 24 Juli 2021

KKB Teror Kampung Meyerga, 56 Keluarga Ngungsi ke Kota Bintuni

wrtsh papua


Sebanyak 56 Kepala Keluarga dari Kampung Meyerga, Distrik Moskona Barat mengungsi ke Ibu Kota Teluk Bintuni, Papua Barat akibat ketakutan pasca teror Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), pada Jumat 16 Juli 2021. 

Puluhan keluarga kini tinggal terpencar menginap di rumah keluarganya. Hal ini diungkapkan Anggota DPRP Papua Barat Syamsudin Seknun saat menyerahkan bantuan bahan makanan kepada masyarakat Distrik Moskona Barat, Kabupaten Teluk Bintun. (24/7)

“Bantuan ini sebagai bentuk kepedulian anggota DPR Papua Barat kepada masyarakat Moskona Barat yang mengungsi ke Kota Bintuni akibat penyerangan KKB di Kampung Meyerga, Distrik Moskona Barat,” kata Syamsudin.

Penyerahan bantuan dilakukan Syamsudin Seknun dengan didampingi anggota Resmob Satreskrim Polres Teluk Bintuni dan Lurah Bintuni Barat Mozzad Elkana Kindewara serta pemuda. Mereka langsung mendatangi tempat tinggal masing-masing pengungsi untuk menyerahkan bantuan.

Menurut Syamsudin, agenda ini juga bertepatan dengan agenda reses II tahun 2021. Ia pun turut prihatin dengan kejadian yang dialami masyarakat di Distrik Moskona Barat.

“Saya merasa terpanggil untuk memberikan bahan makan berupa sembako kepada mereka untuk makan di Kota Bintuni ini. Saya ingin meluangkan waktu bertemu masyarakat yang mengungsi akibat penyerangan kelompok kriminal bersenjata,”  kata anggota Fraksi Nasdem DPR Papua Barat ini.

Syamsudin berharap masyarakat Kampung Meyerga, Distrik Moskona Barat dapat kembali ke kampung halamannya setelah situasi sudah aman serta kondusif dari gangguan KKB.

“Saya sudah bilang ke Kapolres jika masyarakat Moskona Barat ingin kembali boleh saja kita urus bersama, namun wilayah setempat aman kondusif dulu baru mereka dapat kembali, agar tidak ada pertumpahan darah,” kata dia,

Kepala Kampung Meyohda, Martinus Orocomna menyampaikan, bahan makanan ini merupakan bantuan pertama dari wakil rakyat maupun pemerintah daerah, serta anggota Resmob Polres Teluk Bintuni bersama Lurah Bintuni Barat.

“Kami berterima kasih kepada Pak Dewan Syamsudin Seknun yang sudah memberikan bantuan kepada kami, selama ini belum ada dari siapa pun, anggota DPR atau pemerintah daerah,” aku Martinus Orocomna.

Martinus sangat bersyukur karena bantuan sembako yang diberikan dapat membantu masyarakat korban kemanusiaan. Sebab, kata Martinus, masyarakat keluar dari kampung hanya dengan pakaian yang menempel di badan.

“Saat kejadian masyarakat keluar dari kampung hanya dengan pakaian yang ada di badan saja. Saya berharap ada perhatian pemerintah kepada kami, masalah ini bisa cepat selesai dan masyarakat bisa hidup damai di Moskona,” harapnya.

Sekadar diketahui, pembagian bantuan kepada para pengungsi juga disaksikan Kapolres Teluk Bintuni AKBP Hans Irawan Rahmatulloh dan Kasat Reskrim AKP Junaidy Athonius Weken. Adapun bantuan berupa beras, mi instan, air mineral, minyak goreng, bumbu dapur, susu, gula, kopi dan teh.

Rabu, 30 Juni 2021

Dukung Penegakan Hukum kepada Victor Yeimo, Yan Arebo Minta Jangan Ada Intervensi

wrtsh papua


Victor Yeimo, disebut-sebut aktor dibalik kerusuhan 2019, sebelumnya Victor masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Papua. Victor ditangkap pada awal Mei lalu di Tanah Hitam, Kota Jayapura oleh Kepolisian.

Menurut keterangan, proses hukum terhadap Victor Yeimo kini sedang berjalan dan sudah sampai pada proses tahap I. Atas proses yang tengah dijalani, Yan Christian Arebo dalam keterangannya turut upaya penegakan hukum sebagai bentuk pertanggung jawaban atas perilaku melanggar undang-undang yang dilakukan Victor Yeimo.

"Untuk itu kami mendukung pihak kepolisian dalam hal ini Polda Papua untuk melakukan keberlangsungan proses hukum yang sudah ditangani terhadap Victor Yeimo,"

Terkait penegakan hukum yang ada, semua pihak diajak untuk memberikan dukungan kepada penegak hukum agar terus melakukan proses hukum kepada siapa saja yang menjadi pelaku atau aktor kerusuhan di Papua pada 2019 lalu, salah satunya oleh Victor Yeimo.

Yan Christian pun meminta agar tak ada lagi kelompok yang berusaha untuk menghambat proses hukum yang dijalani oleh Victor Yeimo.

"Saya, Yan Christian Arebo mengajak mari kita jaga sitkamtibmas di Papua selalu aman dan damai. Setiap orang yang bersalah maka harus mau mempertanggung jawabkan perbuatannya, termasuk Victor Yeimo,"

Dilain itu, Arebo juga meminta kepada semua pihak di tanah Papua untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan sebagai sesama anak bangsa. Dia juga mengimbau agar mengikuti dan mendukung setiap program pemerintah.

Atas proses hukum yang tengah dijalani oleh Victor Yeimo, Arebo berharap permasalahan tersebut tak dijadikan isu yang terus bergulir dan akhirnya mengganggu situasi keamanan di Papua. Dia menyarankan agar permasalahan sepenuhnya bisa diserahkan kepada pihak yang berwenang tanpa intervensi dari sejumlah pihak.

Jumat, 25 Juni 2021

Teroris Papua Tembak Warga Sipil, Kepala Suku Jadi Korban

wrtsh papua


Kelompok teroris Papua telah melakukan penembakan dan penganiayaan terhadap warga sipil di Kampung Bingki, Kabupaten Yahukimo, Papua, pada Kamis (24/6) kemarin. Atas kejadian itu, sebanyak lima orang dikabarkan meninggal dunia dan salah satunya merupakan tokoh adat.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes AM Kamal mengatakan dalam penembakan tersebut dilakukan oleh teroris kelompok Tandius Gwijangge berawal dari penghadangan terhadap truk milik PT Papua Crenoma di jembatan Kali I dalam proyek pembuatan jembatan. 

“Dari keterangan saksi, kejadian bermula Ketika supir truk dihadang oleh kelompok teroris yang jumlahnya sekitar 30 orang,”

Supir yang merasa ketakutan lantas bergegas untuk memutar balik arah kendaraannya dan bergegas ke Kampung Bingki untuk mengamankan diri dan kembali ke camp PT Seremony. Nahasnya, pukul 15.50 WIT Kepolisian mendapat laporan bahwa telah terjadi penyerangan lanjutan di Kampung Bingky.

“Selanjutnya ada informasi via telpon dari seseorang berinisial AD yang menyebut telah terjadi penembakan terhadap masyarakat Bingky bernama Obaja Nang yang dilakukan oleh kelompok teroris,”.

Atas kejadian tersebut diketahui korban penyerangan berjumlah 5 orang. Sebanyak tiga orang meninggal dunia dan dua orang lainnya mengalami luka tembak dan terkena serpihan kaca. Aparat gabungan dalam menindak lanjuti kasus tersebut saat ini sedang berupaya melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku.

Selasa, 08 Juni 2021

Buru Kelompok Teroris di Papua, TNI-Polri Lumpuhkan 1 Orang

wrtsh papua


Personel gabungan TNI-Polri melaksanakan patroli sekaligus merespons bunyi tembakan di Sekitar Bandara Ilaga Kabupaten Puncak, Papua, Senin (8/6).

Patroli ini dipimpin Kapolres Kompol Nyoman dan Dandim Letkol Rofi Irwansah. Di lain pihak, kelompok teroris Lekagak Telenggen terus menembaki ke arah aparat dari arah Honai atau rumah adat setempat. Namun aparat tetap tidak bergeser dan terus menyisir ke arah kelompok teroris di ketinggian.

"Delapan personel gabungan TNI-Polri tiba di pinggir Bandara Ilaga pukul 17.04 WIT. Tim memantau ke arah sebelah kanan bandara dan terlihat satu orang bersembunyi di samping rumah sedang memegang senjata api, dan personel Satgas Nemangkawi melakukan penembakan, sehingga satu tepat mengenai paha,"

Untuk satu orang yang tertembak oleh petugas gabungan, diketahui bernama Sapikul. "Untuk kerugian material yaitu terdata beberapa rumah dibakar oleh KKTB di sekitar koordinat dekat wilayah kontak tembak," sebutnya.

Hingga kini, petugas masih melakukan penyisiran serta pengejaran terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) tersebut. 

"Tim gabungan masih melakukan penyisiran dan pengejaran Kelompok Kriminal Teroris Bersenjata yang membawa rekannya yang tertembak,"

Iqbal menegaskan, TNI-Polri masih terus melakukan patroli demi memberikan perlindungan terhadap masyarakat. "Patroli Gabungan TNI-Polri terus dilakukan untuk memberikan perlindungan dan keamanan masyarakat ilaga," tutupnya.

Minggu, 30 Mei 2021

Cerita Bupati Puncak Jaya Tangani KKB: Dulu Anak-Anak Lihat Keluarganya Dibunuh

wrtsh papua


Bupati Puncak Jaya, Yuni Wonda, membagikan sejumlah kiat-kiat khusus dalam penanganan kelompok kriminal bersenjata (KKB). (30/5)

Dia pun bercerita bagaimana dulu anak-anak melihat keluarganya sampai dibunuh. Hal tersebut terjadi ketika upaya yang dilakukan memberantas KKB dengan pendekatan militer. 

Menurut dia, banyak warga menjadi korban hingga akhirnya meninggalkan bekas lukas mendalam di hati masyarakat. 

"Dulu penanganan di Papua selalu melakukan pendekatan militeristik sehingga anak-anak menyaksikan sanak keluarga ditembak dan dibunuh," kata Bupati Wonda di Kota Jayapura. 

Namun sekarang upaya penanganan KKB dapat diterapkan dengan cara berbeda. Para anggota komplotan tersebut akhirnya menerima berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

"Ada lima hal yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah keamanan di antaranya terus melakukan komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat dan lebih sering berada di daerah sehingga bila ada permasalahan dapat tertangani," ujarnya. 

Dia mengatakan, berbagai pendekatan terus dilakukan ke masyarakat sehingga mereka memahami karena pembangunan yang saat ini sedang digalakkan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Seorang kepala daerah, kata dia, harus tahu apa kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan. Lalu bersedia mendengar apa keluhan warga dan selalu berada di tengah masyarakat. 

"Seluruh elemen harus sinergi dan itu yang diterapkan di Puncak Jaya saat ini hingga situasi aman," katanya.

Minggu, 23 Mei 2021

Daftar Kekejaman Teroris Papua, Orang Papua Jadi Korban dan Sangat Menderita

wrtsh papua


Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H., S.U., M.I.P menyebut sebanyak 95 orang meninggal dunia akibat aksi kekerasan yang dilakukan kelompok teroris Papua sepanjang tiga tahun terakhir. Dari total korban tersebut, 59 warga sipil, 27 prajurit TNI, dan 9 personel Polri. (23/5)

Seluruhnya 95 orang, itu dengan tindakan yang sangat brutal, ujar Mahfud MD dalam rekaman suara yang dirilis Kemenko Polhukam.

“Totalnya ada 95 orang meninggal sebagai korban kekejaman kelompok ini, menjadi catatan yang kelam,”

Dalam catatan Mahfud MD, selain mengakibatkan nyawa manusia melayang, juga terdapat 110 korban luka-luka. Dari seluruh total korban itu meliputi sebanyak 53 orang warga sipil, 51 orang prajurit TNI, dan 16 personel Polri.

“Korban luka-luka juga tidak sedikit, 110 orang telah menjadi saksi hidup dari kelompok separatis ini. melihat rekam jejaknya maka pemerintah berupaya mengambil langkah-langkah yang strategis,”

Baca Juga: 

Pengamat Papua Dukung Penertiban Asrama Rusunawa Uncen

Disisi lain, Mahfud MD mengaku heran dengan aksi kekerasan yang dilakukan KKB sering kali direkam. Itu selalu ada videonya.

“Beritanya banyak tersebar, ada juga videonya. Sehingga dari itu semua kita mulai datakan, kita punya daftar tindak lanjut tentang ini,”

Mahfud menegaskan, bahwa kendati KKB selama ini beraksi dengan sangat brutal. Namun pemerintah Republik Indonesia tetap berusaha menyelesaikan konflik dengan berpedoman faktor hak asasi manusia (HAM) dan kita tetap berpedoman jaga hak asasi manusia, tuturnya.

Sebelumnya pemerintah menetapkan KKB sebagai teroris. Penetapan ini merujuk pada Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU.

Senin, 19 April 2021

Selamat dari Serangan Teroris Papua, Warga Beoga ‘Bakar Batu’

wrtsh papua


Suka dan haru, masyarakat Distrik Beoga Kabupaten Puncak menggelar upacara adat Bakar Batu. Dalam kegiatan tersebut masyarakat beranggapan jika tradisi digelar atas rasa syukur pasca selamat dari penyerangan kelompok teroris sebelumnya. (19/4)

Diketahui bahwa kelompok teroris Papua telah melakukan penyerangan secara membabi buta di Distrik Beoga. Tercatat bangunan sekolah dan rumah tokoh dibakar, tak hanya itu 4 orang dinyatakan tewas atas penyerangan yang dilakukan. Diantaranya ada 2 orang guru, seorang pengojek, dan seorang pelajar SMA.

“Bakar batu ini ungkapan syukur dari selamatnya warga Beoga atas penembakan dan pembakaran yang dilakukan Teroris Papua. Ini menunjukkan betapa sesungguhnya orang Papua cinta damai dan berharap Papua selalu damai," ungkap Kepala Suku Dambet, Benner Tinal.

Baca Juga: 

Kesaksian Tokoh di Beoga atas Kekejaman Teroris Papua

Dikabarkan bahwa Banner Tinal sempat menjadi sasaran aksi dari Teroris Papua, hal tersebut diyakini ketika gerombolan separatis berupaya membakar rumah dinas di Beoga dan rumah-rumah kepala suku lainnya.

Ditambahkan oleh Bener Tinal jika pihaknya mengecam aksi yang dilakukan oleh kelompok teroris. Menurutnya tindakan yang dilakukan sudah meresahkan dan sangat memberi ketakutan pada warga di Beoga.

“Honai kami dibakar, padahal honai dalam adat Papua itu bukan hanya sebagai rumah. Kami mengecam aksi itu, meski kami juga tidak bisa berbuat banyak karena sangat ketakutan. Tapi sekarang kami sudah merasa lebih baik, kami berterima kasih kepada aparat keamanan yang sudah datang ke Beoga untuk memberi rasa aman,”

Sabtu, 17 April 2021

Kritik Negara, Amnesti International Indonesia Dukung Kebiadaban Teroris Papua

wrtsh papua


Ulah kelompok teroris di Papua mendapat memang mendapat tanggapan aliansi pendukung Hak Asasi Manusia (HAM), Amnesty Internasional Indonesia (AII). Melalui unggahan AII pada media sosial @amnestyindo, justru berkesan menyalahkan aparat keamanan dan memojokkan Kepolisian Indonesia.

"Aparat keamanan mempunyai sejarah panjang melakukan aksi balasan yang berakhir dengan warga sebagai korban," tulis AII. 

Atas pernyataan tersebut, banyak pegiat media sosial mengkritisi AII yang dirasa justru membela kekejaman dari teroris Papua. Tidak terkecuali oleh politisi Dedek Prayudi yang justru mempertanyakan tindakan AII yang sama tidak menyinggung aksi pembunuhan oleh kelompok teroris.

"Kok begini sih, Amnesty International? Tidak sedikitpun mengecam KKB OPM, malah balik men-demonize aparat yang notabene adalah lawan dari pelanggar HAM yang sedang dibicarakan di utasnya. Ampun deh,"

Baca Juga: 

Teror TPNPB di Puncak mendapat Kecaman dari Aktivis Papua

Dedek Prayudi juga menyesalkan cuitan Amnesty Internasional Indonesia yang tidak mengecam tindakan KKB, yang justru melanggar HAM. 

"Cuitan Amnesty cuma usut agar gak terjadi pelanggaran HAM baru disertai twist pre-emptive. Belum sekejap, udah ada lagi pelanggaran HAM baru oleh KKB lagi, skr korbannya pelajar. Masih gak mau kecam KKB? Pelajar Tewas Ditembak KKB Papua, Motor Dibakar,"

Hal senada juga dicuitkan Ferdinand Hutahaean. Pada cuitannya di akun @FerdinandHaean3 menyinggung rangkaian cuitan Amnesty Internasional Indonesia sama sekali tak mengecam tindakan KKB yang melanggar HAM. 

"Dari rangkaian tweet ini, AII sama sekali tdk menyinggung dan sama sekali tdk mengecam kekerasan dan pembunuhan warga sipil yg dilakukan olh KKB," tulis Ferdinand. 

Baca Juga: 

Socratez ungkap TPNPB dan KNPB sebagai Organisasi “Iblis dan Anti-Krist”

Ia menyesalkan cuitan Amnesty Internasional Indonesia justru menyudutkan polisi yang menindak KKB Papua, sebagai pelanggar HAM dan pembunuhan serta kekerasan pada warga sipil. 

"Yg ada malah lbh menyudutkan Aparat TNI POLRI seolah TNI POLRI hrs menghormati KKB. Gen penghianat tolong dibersihkanlah..!!"

Seperti diketahui aksi terorisme di Papua beberapa kali telah dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran HAM. Hal tersebut lantaran kelompok teroris juga melakukan penembakan terhadap masyarakat sipil. Sebelumnya teroris Papua telah melakukan penembakan terhadap dua guru di distrik Beoga, penembakan terhadap pengojek, dan seorang pelajar SMA. Atas peristiwa tersebut kelompok teroris juga telah memberi rasa takut di masyarakat.