Tampilkan postingan dengan label PENDIDIKAN. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label PENDIDIKAN. Tampilkan semua postingan

Minggu, 23 Januari 2022

Bupati Yahukimo Tak Sepaham atas Tuntutan Demo Pelajar

wrtsh papua


Situasi kamtibmas di Kabupaten Yahukimo yang sempat tidak kondusif dalam beberapa bulan terakhir mendesak Kepala Daerah untuk menyikapi penanganan konflik dengan mendatangkan bantuan tambahan berupa pengerahan aparat keamanan dari satuan Brimob. (22/1)

Bupati Yahukimo Didikus Yahuli juga mengatakan bahwa wilayahnya sempat menjadi daerah rawan karena berulang kali mendapat gangguan dari kelompok separatis, serta pecahnya konflik horizontal yang melibatkan dua suku besar sudah dikhawatirkan mengganggu aktivitas masyarakat secara umum.

"Perlu sama-sama kita ketahui kalau situasi di Yahukimo sempat menjadi daerah merah. Konflik terjadi dimana-mana, sudah sangat mengkhawatirkan. Maka dengan segala upaya demi situasi yang kondusif, memang perlu didatangkan Brimob tambahan," ujar Bupati.

Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Didikus Yahuli menanggapi aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah pelajar sekolah menengah yang secara tiba-tiba menyuarakan tuntutannya untuk menarik penugasan Brimob dari Yahukimo.

"Saya sangat mengapresiasi kinerja Polri dalam menangani konflik di Yahukimo, saya berterima kasih karena sudah melaksanakan tugas dengan baik, memberikan perlindungan keamanan disini," tambahnya.

Bupati bahkan mengaku sangat menyesali aksi unjuk rasa yang dilakukan para pelajar dengan cara pandang sepihak. Sebab menurutnya bukan perkara mudah mengakomodir tempat tinggal bagi aparat keamanan yang bertugas di Yahukimo.

"Dulu ketika kerusuhan terjadi, bahkan asrama Polisi sampai ditempat banyak masyarakat untuk cari perlindungan. Hanya memang saat ini bukan perkara mudah untuk menyediakan fasilitas meski hanya berupa rumah singgah bagi anggota Brimob yang baru akan bertugas,"

Bukan tanpa sebab, Bupati yang mengaku bertanggung jawab atas instruksinya untuk memaksimalkan aula gedung sekolah agar dapat digunakan sementara oleh Brimob, sebab proses belajar mengajar bagi para pelajar sekolah belum sepenuhnya  berjalan dengan semestinya.

"Sekolah juga belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga kami sendiri yang minta agar anggota Brimob untuk sementara bisa menempati aula sekolah, lagi pula itu hanya sementara. Apa yang saya lakukan bukan untuk kepentingan tertentu, kami semua sudah membahasnya bersama-sama,"

Didimus Yahuli lantas meminta kepada seluruh pihak untuk tidak mempermasalahkan peristiwa sebelumnya. Sebab menurutnya kabar penolakan kehadiran aparat keamaman di Yahukimo hanya disebabkan aksi provokasi oleh kelompok yang tidak suka dengan TNI-Polri.

"Tentu saya sangat kecewa, tetapi mau bagaimana juga para siswa adalah anak-anak kami. Sehingga sekarang ini kami minta untuk peristiwa sebelumnya tidak perlu lagi dipermasalahkan, itu hanya aksi provokasi yang dilakukan kelompok tertentu,"

Jumat, 21 Januari 2022

KNPB Racuni Pelajar Yahukimo dengan Muatan Separatisme

wrtsh papua


Tokoh Senior dan pengamat Papua menilai aksi demonstrasi yang dilakukan sekelompok orang yang mengaku sebagai pelajar di Kabupaten Yahukimo dianggap telah ditunggangi oleh kepentingan salah satu organisasi separatis anti pemerintah. 

Franz Korwa dalam keterangannya mengatakan bahwa hal tersebut adalah salah satu bentuk kemunduran proses belajar mengajar di Kabupaten Yahukimo, Papua. Terlebih aksi penyusupan yang dilakukan KNPB ditegaskannya bukan kali pertama terjadi, Korwa juga menyinggung aksi unjuk rasa serupa di Kota Wamena yang berakhir rusuh. (20/1) 

"Tidak elok melihat pelajar seperti itu, tapi kami sebagai orang tua juga tidak bisa menyalahkan, sebab keterlibatan KNPB memang nyata adanya. Kami minta hal seperti ini jangan kembali terulang, peristiwa di Wamena polanya sama persis. Aparat keamanan dan sejumlah pihak harus bisa mengantisipasi kemungkinan terburuk," 

Korwa bahkan menuduh jika aksi yang digelar disejumlah gedung instansi pemerintah di Yahukimo tersebut memang murni sebagai bagian dari eksistensi kelompok separatis. Hal tersebut diungkapkannya mengingat massa aksi dinilai tidak memahami kondisi terkini dan asal menggelorakan tuntutan. 

"Sebelum menggelar aksi, pastikan dulu kabar yang terbaru. Padahal polemiknya sudah dibicarakan, kemudian dari dinas terkait juga mengaku sudah ambil jalan tengah dua hari sebelumnya, tapi aksi demo tetap terjadi. Jadi sebenarnya apa tuntutan mereka? Atau hanya mau memanfaatkan situasi?" 

Menurut Korwa kelompok KNPB adalah pihak yang harus bertanggung jawab sepenuhnya atas kemerosotan moral dan pendidikan di seluruh Papua. KNPB dinilai telah menghambat proses pendidikan karena turut melibatkan anak usia dini untuk melangsungkan agenda-agenda separatis. 

"Yang perlu ditegaskan bahwa aparat tidak pernah punya tujuan menduduki fasilitas pendidikan. Aksi demo itu tidak beralasan, bahkan aksi-aksi semacam itu memang sudah menjadi bagian dari agenda separatis. Melihat bagaimana kelompok separatis yang terdesak karena kehadiran aparat keamanan maka sekarang ini mereka mencari cara untuk memulangkan pasukan yang ada," 

Diketahui sebelumnya bahwa aparat keamanan dilibatkan untuk mengatasi konflik perang suku antara suku Yali dan Kamyal, bahkan Korwa menambahkan jika kehadiran aparat keamanan di Yahukimo juga perlu diapresiasi karena berhasil menangkap pimpinan kelompok separatis bersenjata, Senat Soll (2/9/21) dan Damianus Magayang (27/11/2021)

Kamis, 09 Desember 2021

Mahasiswa Rawan Dimanfaatkan Kepentingan Elit Papua

wrtsh papua


Tokoh senior Papua mengingatkan agar kedudukan mahasiswa tidak mudah dipermainkan oleh elit politik. Franz Korwa menilai mahasiswa di Papua rawan dimanfaatkan demi kepentingan.

"Peran mahasiswa memang besar, tapi jangan pernah kalian dimanfaatkan. Elit politik itu punya seribu cara untuk kepentingannya,"

Mahasiswa juga dianggap perlu objektif untuk menilai peristiwa di Papua. Kecuali mahasiswa adalah bagian dari kelompok separatisme yang sudah menjadi momok di Papua.

"Jangan ketika mahasiswa dapat untungnya saja baru ramai melakukan aksi. Mahasiswa harus objektif, buktikan kalau kalian memang generasi yang berpendidikan, kecuali memang mereka bagian dari kelompok separatis itu,"

Sebab menurut Korwa peristiwa penyerangan yang dilakukan kelompok separatis kepada tenaga kesehatan di Kabupaten Pegunungan Bintang bahkan tidak pernah ditentang atau mendapat protes dari mahasiswa.

"Kalau memang mahasiswa itu sebagai aktivis kemanusiaan, dimana mereka kemarin waktu kelompok separatis membabi buta melakukan aksi tidak manusiawi kepada tenaga kesehatan di Kiwirok? Kenapa tidak bikin aksi?"

Korwa kemudian meminta kepada mahasiswa untuk fokus dan lebih mementingkan proses belajar demi masa depan yang lebih baik.

"Ingat kalau mahasiswa itu generasi penerus, jadi lebih baik kalian belajar saja yang rajin. Bawa Papua menjadi daerah yang lebih maju lewat peran positif yang kalian miliki,"

Jumat, 12 November 2021

Ketua BEM: Mahasiswa Boleh Menyampaikan Aspirasi, Tetapi Tidak Turun Ke Jalan

wrtsh papua


Sayap organisasi separatis di Papua yang diketahui kerap membuat aksi-aksi yang merugikan ketertiban umum telah menyasar kalangan mahasiswa sebagai tameng dalam melancarkan setiap aksi dan propagandanya.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Cenderawasih, Yops A. Itlay, mengatakan suatu kekhawatiran tersendiri baginya. Dirinya menilai jika tujuan utama mahasiswa untuk belajar harus terkesampingkan dengan hadirnya kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan separatis. (12/11)

“Tujuan utama teman-teman datang itu untuk belajar supaya menjadi insan terdidik, tapi memang tidak bisa dipungkiri kalau kalangan mahasiswa yang diisi anak-anak muda kerap dimanfaatkan banyak pihak. Akhirnya tujuan utama para mahasiswa untuk belajar kadang terlupa,”

Yops Itlay saat dikonfirmasi menyebutkan jika banyak mahasiswa yang akhirnya harus terjerumus karena sibuk dengan urusan dan aksi-aksi separatis. Hal tersebut diakuinya sebab sekali mahasiswa terlibat dalam aksi tersebut maka akan susah untuk keluar dan meninggalkannya, sebab para mahasiswa sering kali mendapatkan ancaman.

“Kita sebagai mahasiswa harus cermat dalam memilih, tentu kita sudah tahu mana hal baik dan buruk. Kalau sudah terjerumus maka akan susah untuk lepas, karena memang ada ancaman disana. Bahkan yang paling parah, aksi-aksi bullying pernah terjadi kepada setiap mahasiswa yang menolak, meraka akan dikucilkan dari kelompoknya,”

Hal tersebut diperparah dengan kondisi mahasiswa yang banyak berasal dari luar daerah Jayapura, sehingga tidak ada kontrol utama dari keluarga. Meski dirinya tidak membatasi ruang atas setiap ekspresi diri dari mahasiswa dalam berorganisasi, namun Yops menegaskan masih banyak organisasi lain yang lebih bisa dimanfaatkan untuk terus mengembangkan potensi diri.

Yops Itlay diketahui menolak setiap aksi-aksi KNPB yang kerap mengatasnamakan mahasiswa, dirinya menilai jika mahasiswa hanya dimanfaarkan untuk kepentingan dan politik praktis kelompok separatis. Dirinya justru meminta kepada teman-teman mahasiswanya untuk bijak dalam berorganisasi, mengingat tujuan utama mahasiswa adalah belajar.

“Bisa saja berorganisasi, itu bagus untuk mengembangkan potensi diri. Tapi yang perlu disadari adalah melihat organisasi apa yang akan dituju. Kalau berorganisasi tapi bersinggungan dengan undang-undang dan mengganggu keamanan, itu sudah tidak benar. Akhirnya akan merugikan diri sendiri juga orang lain,” tuturnya.

Sabtu, 23 Oktober 2021

Pendekatan Kemanusiaan bagi Papua, Bukan Lewat Jalur Politik

wrtsh papua


Permasalahan di Papua kerap terjadi lantaran aksi provokasi, hal tersebut diungkapkan salah seorang tokoh senior Papua, Agustinus R yang menyatakan jika penyelesaian konflik selalu terhalang kepentingan kelompok pemberontak anti pemerintah. (23/10)

Menurut Agustinus permasalah pokok di Papua selalu dihambat dengan narasi-narasi terkait rasisme dan tudingan pelanggaran HAM.

“Setiap ada permasalahan itu pasti ada juga narasi terkait rasisme atau pelanggaran HAM. Apa yang terjadi itu karena ulah para pemberontak. Akhirnya penyelesaiannya terus terhambat,”

Agustinus menambahkan jika kelompok pemberontak hanya memanfaatkan situasi untuk mendukung kepentingannya dalam upaya memisahkan Papua dari NKRI.

“Itu saja yang sebenarnya mereka bisa, membangun konflik, menciptakan permusuhan. Tujuannya untuk memisahkan Papua dari NKRI. Padahal sekarang orang Papua sudah mulai sadar jika mereka hanya dimanfaatkan,”

Menolak klaim penyelesaian kasus di Papua melalui jalur politik, Agustinus mengatakan jika nilai-nilai luhur Papua harus lebih dikedepankan. Hal tersebut yang mendorong pernyataannya untuk lebih memilih pendekatan kemanusiaan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi.

“Jangan setaiap yang terjadi dipolitisasi, apalagi muara dari penyelesaian konflik lewat jalur politisasi itu bisa dipastikan penuh dengan kepentingan. Itu tidak akan menyelesaikan masalah, Papua punya nilai luhur, itu yang seharusnya dilakukan,”

Terkait upaya penyelesaian konflik di Papua dengan pendekatan kemanusiaan, Agustinus mengatakan bahwa harus dilakukan dengan dasar pendidikan yang matang. Oleh sebab itu dirinya sangat mengapresiasi atas kemauan orang Papua yang belajar di luar provinsi. Namun ada beberapa hal yang akhirnya dikritisinya terkait hal tersebut.

“Bagus memang jika ada orang Papua yang belajar di luar daerah, tetapi yang perju jadi perhatian adalah bagaimana mengakomodir para mahasiswa/pelajar ketika berada di perantauan. Fungsi asrama mahasiswa yang dibangun oleh pemerintah itu harus diperhatian dengan baik,”

Agustinus dalam keterangannya mengatakan telah ada beberapa permasalahan baru yang terjadi akibat mahasiswa Papua tidak mendapat pendampingan yang tepat ketika menempuh pendidikan di luar daerahnya.

“Jangan sampai asrama yang dibangun malah digunakan untuk hal-hal yang menyimpang, karena sudah banyak kasusnya. Asrama yang seharusnya menjadi sarana dukungan untuk belajar, malah digunakan untuk hal lain yang sifatnya memberontak dan melawan negara,”

Minggu, 10 Oktober 2021

Organisasi Separatis KNPB Meracuni Generasi Penerus di Papua

wrtsh papua


Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sebagai organisasi separatis politik selalu membawa konflik bagi Tanah Papua. Berbekal simpatisan dari kalangan muda remaja, kelompok tersebut berpotensi menjadi ancaman keamanan yang nyata lewat aktivitas dan doktrin perlawanan terhadap negara.

Nerius Yoman sebagai salah seorang mahasiswa Papua yang aktif mengenyam pendidikan di Universitas Cenderawasih, Papua, mengungkapkan jika KNPB telah meracuni generasi penerus terutama bagi para mahasiswa. Dirinya juga mengungkapkan jika kehadiran organisasi separatis politik KNPB sudah kronis dalam memasuki wilayah-wilayah kampus. (10/10)

“KNPB sebagai organisasi yang menjadi ancaman sudah terlalu dalam masuk ke wilayah-wilayah kampus. Mereka melakukan aktivitasnya untuk terus meracuni generasi muda Papua, terutama bagi mereka para mahasiswa baru,”

Dalam praktiknya, para mahasiswa tidak pernah bisa menolak ajakan dari KNPB. Menurut Nerius hal tersebut lebih dipengaruhi pada upaya ancaman dan kekerasan yang akan diterima para mahasiswa ataupun pelajar nantinya.

“Ini sudah menjadi rahasia umum, mahasiswa mau tidak mau harus ikut terlibat dalam aktivitas KNPB. Mereka tidak bisa menolak karena pasti nanti akan mendapatkan ancaman, atau setidaknya mereka akan dikucilkan dalam lingkungannya,”

Nerius menegaskan jika dirinya tidak setuju dengan aksi KNPB yang mencampuri urusan pendidikan para mahasiswa di Papua secara menyeluruh. Dirinya melihat jika eksistensi KNPB hanya menghadirkan kegaduhan dan tidak memberikan dampak positif bagi kemajuan Papua.

“Ya, masalah ini saya sama sekali tidak setuju dengan KNPB. Urusan para mahasiswa itu hanya belajar dan belajar, bukan teralihkan untuk menghidupi organisasi yang tidak ada kaitannya dengan proses belajar. Sejatinya mereka (KNPB) sudah menghambar kemajuan bagi Papua,”

KNPB dianggap Nerius sebagai momok yang merugikan, terkait hal tersebut, dirinya mengungkapkan kegelisahannya agar dapat dilakukan Langkah strategis untuk segera membubarkan KNPB yang hanya menghadirkan konflik dan tidak memberi nilai manfaat.

“Apapun caranya, langkah-langkah strategis harus dilakukan oleh negara untuk menghentikan aktivitas KNPB terutama yang berada di lingkungan kampus. Bubarkan saja, karena mereka tidak memberi manfaat,”

Sabtu, 04 September 2021

Dunia Internasional Dukung Penegakan Hukum atas Gangguan Separatisme di Papua

wrtsh papua


Proses hukum terhadap terdakwa Viktor Yeimo terkait aksi kerusuhan di Papua pada akhirnya mulai menyeret nama Emanuel Gobay dalam lingkaran permasalahan. Emanuel Gobay sebagai kuasa hukum sebelumnya banyak dicecar kritikan terkait prefesionalismenya menangani kasus Viktor Yeimo, bahkan dirinya dianggap tidak memiliki kompetensi mumpuni.

Gobay dianggap telah menentang norma dan aturan atas upaya membenarkan tindakan kriminal. Sebab banyak pihak menyebutkan jika peran Viktor Yeimo sudah kepalang basah dalam menggerakkan massa terkait aksi kerusuhan yang terjadi di Papua pada tahun 2019 lalu.

Tak hanya itu, Viktor Yeimo bahkan secara terang-terangan menyebutkan kalimat terkait perlawanan terhadap pemerintahan Indonesia. Salah seorang tokoh Agustinus R pun menyebut jika sosok Gobay sebagai kuasa hukum tidak punya kompetensi mumpuni. Hal tersebut dikatakan sebab Gobay tidak pernah sekalipun memenangkan perkara kliennya dalam persidangan.

“Kalau memang dia membela sebuah kebenaran, tentu hukum yang terang akan memenangkannya dalam sidang. Tetapi faktanya kan berbeda, dia tidak pernah menang, karena apa? Ya karena dia itu kan membela pihak yang salah, itu saja sebenarnya,”

Terkait internasionalisasi isu tentang Papua, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memberikan pakem terkait upaya penegakan hukum terhadap kelompok pelaku kejahatan. PBB tidak pernah membatasi upaya penegakan hukum bagi negara berdaulat terhadap gangguan separatisme.

“Pada hakikatnya setiap negara berdaulat diberikan keleluasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, termasuk dalam hal penegakan hukum terhadap aksi-aksi separatisme yang mengganggu keaman. Poin itu termaktub dalam Prinsip Dasar HAM PBB terkait Penegakan Hukum,” ungkap Rafael Ramirez sebagai Komite Dekolonisasi PBB.

Terkait eksistensi gerakan separatisme di Papua, Komisioner Tinggi HAM PBB melalui Michelle Bachelet juga telah menegaskan jika PBB sangat mendukung upaya penuh pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan perkara di Papua.

“Atas dasar menghormati kedaulatan bagi Indonesia, kami (PBB) selalu mendukung aksi pemerintah Indonesia untuk menuntaskan permasalahan terkait Papua. Kami juga menyadari jika konflik di Papua erat berkaitan dengan eksistensi separatisme,”

Michelle juga menambahkan jika PBB menyadari eksistensi separatisme di Papua telah menciptakan disinformasi yang luas. Terkait hal tersebut, dirinya menjelaskan terkait aksi separatisme di Papua adalah murni sebagai aksi yang tidak bisa dibenarkan, sehingga setiap bentuk pembalaan terhadapnya juga termasuk didalamnya.

Sabtu, 28 Agustus 2021

Ketua DPN Pemuda Adat Papua, Yan Arebo: Haris Azhar dan Fatia Jangan Terlalu Jauh Beropini Soal Papua

wrtsh papua


Ketua Umum DPN Pemuda Adat Papua, Yan Christian Arebo menanggapi pernyataan Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti dinilai terlalu jauh mengkaitkan sebuah fakta yang terjadi di Papua.

Yan mengatakan, Opini terkait konflik dan operasi militer di Papua sebagai upaya terselubung melindungi kelompok elit terkait pemanfaatan sumber daya alam dianggap tidak memiliki korelasi dengan Fakta Penegakkan Hukum yang Terjadi di Papua Saat ini.

“Kritikan terhadap personal atau kelompok jangan dicampuri dengan urusan yang sifatnya jauh lebih urgensi. Artinya dalam sudut pandang Haris dan Fatia cukup terbatas pada penolakan terkait tambang emas di Kabupaten Intan Jaya, tidak perlu diperluas dengan opini terkait keterlibatan militer dalam konflik bersenjata dan penanganannya terhadap aksi teroris Papua atau KKB,” Tegas Yan saat diwawancarai via telepon redaksi reportasepapua.co.id jumat 27 agustus 2021.

Arebo Mengungkapkan bahwa Fungsi aparat keamanan di Papua ataupun di Intan Jaya sudah sangat Jelas karena itu Mereka Murni sebagai upaya pencegahan maraknya aksi terorisme yang dilakukan oleh KKB.

“Terkait pos-pos keamanan yang dibangun dan dianggap menguntungkan rencana sejumlah elit, tentu hal tersebut juga sangat berlebihan. Aparat keamanan TNI Polri sama sekali tidak memiliki kepentingan terkait pemanfaatan sumber daya alam di Papua,” Tambahnya.

Tokoh pemuda Papua ini menilai, Sebaliknya, tambang emas ilegal merupakan salah satu sumber pendanaan bagi KKB dalam melakukan aksi teror di Papua.

“Penarikan upeti terhadap sejumlah pendulang kerap dilakukan, bahkan tak jarang anggota KKB sendiri juga melakukan aktivitas mendulang emas untuk pemenuhan kebutuhan ataupun sebagai cara mengumpulkan uang dalam pembelian sejumlah senjata illegal,” katanya.

Dirinya juga menegaskan bahwa Maraknya aksi ancaman yang dilakukan anggota teroris papuam untuk menunjang eksistensinya juga pernah disampaikan oleh Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni.

“mereka inikan selain melakukan teror juga melakukan tindakan yang tidak manusiawi seperti memerkosa perempuan dengan ancaman senjata, mengambil ternak, serta mengancam kepala kampung hanya untuk kepentingan perut mereka,” katanya.

Bahkan menurutnya Konflik bersenjata atau teror yang terjadi di Intan Jaya, menunjukkan peningkatan gangguan keamanan.

“Aksi pembakaran pesawat dan pengancaman terhadap pilot WNA, pengrusakan fasilitas Pendidikan dan Kesehatan, pembunuhan terhadap guru dan pelajar, ataupun aksi penyerangan terhadap warga sipil dan aparat keamanan telah nyata terjadi. Aksi tersebut belum termasuk gangguan atas sejumlah agenda nasional terkait pemilihan umum,” Jelasnya.

Menurut Data yang ia peroleh, Dalam tiga tahun terakhir sebanyak 95 orang telah menjadi korban tewas atas aksi kekerasan teroris atau KKB, diantaranya 59 orang merupakan warga sipil, 27 orang prajurit TNI, dan 9 orang anggota Polri.

“Tentu data tersebut tidak termasuk kerugian materiil, ataupun korban tidak langsung terkait pengungsian warga yang beberapa kali tercatat pernah terjadi,” Tuturnya.

Berdasarkan fakta terkait aksi teror bersenjata yang terus hal tersebut tentu sudah menjadi tanggung jawab negara melalui aparat keamanan untuk menyelesaikannya. Namun penyelesaian konflik di Papua.

“Tidak selalu dilakukan hanya melalui aspek pendekatan keamanan, pemerintah telah berkomitmen untuk menyelesaikan perkara di Papua dengan berbagai pendekatan komprehensif dan itu terbukti sedang berjalan,” Tutupnya.

Sebelumnya, beredar soal berita : http://hakasasi.id/2021/08/21/haris-azhar-warga-korban-tipu-tipu-operasi-militer-dan-bisnis-di-papua/

Sabtu, 21 Agustus 2021

Stop Teriak Merdeka!, Gunakan Otsus Untuk Membangun Papua

wrtsh papua


Pemuda Papua harus mengisi kemerdekaan dengan memanfaatkan perpanjangan Undang-undang Otsus Papua.

Kebijakan perpanjangan Otsus di Papua merupakan anugrah dari Tuhan kepada Papua lewat Pemerintah Pusat. Kita bersyukur pemerintah telah memberikan program keberlanjutan Otsus sesuai aspirasi masyarakat Papua seutuhnya.

“Pemerintah Pusat dan DPR RI terus memperhatikan masyarakat di wilayah paling timur Indonesia. Perpanjangan Otsus yang diberikan ini merupakan solusi buat generasi di Papua untuk bisa membangun agar sama dengan wilayah bagian barat di Indonesia, ini perlu kita berterima kasih dan bersyukur.“

Para pemuda di Papua yang merupakan generasi penerus bangsa tidak lagi mengotak-ngotakkan diri apalagi mengaitkan dengan seruan Papua Merdeka lewat aksi demonstrasi dan provokasi.

“Kita di Papua ini sudah merdeka!, sekarang tinggal bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini dengan memajukan kesejahteraan melalui kebijakan otonomi khusus yang sudah disahkan" 

Semua elemen masyaralat di papua agar terus bergandengan tangan menciptakan suasana yang damai dan kondusif.

“Kalau kita di Papua damai, maka pembangunan bisa berjalan dengan baik, dan kita bisa sejahtera,”

Kepada DPR Papua dan DPRD agar bersama-sama rakyat ikut mengawal penggunaan dana Otsus, sehingga dana yang di berikan dari pusat tersebut bisa dirasakan hingga ke masyarakat paling bawah.

“Sekarang tinggal bagaimana kita yang di Papua ikut bersama mengawasi penggunaan dana Otsus tersebut, baik DPR Papua maupun DPRD bersama semua elemen, mari kita terlibat untuk ikut mengawasi dana Otsus yang di berikan ini untuk kemajuan Papua Tercinta,”

Berhenti diskusi Papua Merdeka kalau tidak mau terbelakang.

Jakarta, 21 Agustus 2021

Aliansi mahasiswa Papua Sejabotabek

Rabu, 11 Agustus 2021

Mungkinkah Permintaan Pemindahan Victor Yeimo ke Lapas Abepura Untuk Mengikuti Jejak Seniornya Benny Wenda?

wrtsh papua


Beberapa waktu yanga lalu pada akhir bulan juli diberitakan di media adanya anggota kkb yang kabur dari Lapas Abepura, anggota KKB yang dimaksud yaitu Yonis Murib, saat itu Yonis minta izin untuk bertemu dengan istrinya, namun pada kesempatan itulah dirinya kabur dan melarikan diri.

Lantas saat ini kita mendengar kabar adanya permintaan bebaskan Victor Yeimo dari jerat hukum yang diterimanya, upaya yang dilakukan kelompok aktivis dan simpatisan papua merdeka tidak membuahkan hasil walaupun propaganda-propaganda sudah dilakukan, bahkan sampai kepada keterlibatan oknum pejabat dan elit papua, tak hanya itu lobi-lobi yang dilakukan terhadap dewan gereja papua yang dikenal seperti Benny Giay, Socratez Yoman, Dorman Wandikbo pun ikut memberikan tanggapan di media, namun hal itu tidak mendapatkan hasil untuk membebaskan aktor kerusuhan papua tahun 2019 itu.

Kali ini kita mendengar melalui propaganda-propaganda di media adanya seruan pindahkan tahanan Victor Yeimo ke Lapas Abepura. Hal konyol yang akan dilakukan oleh penegak hukum bila memindahkan Victor Yeimo ke Lapas Abepura, sering terjadi kaburnya tahanan di Lapas Abepura, apakah harus mengulang Kembali kisah seniornya Benny Wenda yang lari ke PNG saat ditahan di Lapas Abepura?

Ini tidak perlu terjadi, karena pengalaman sudah membuktikan banyak tahanan pelaku kerusuhan baik dari kelompok criminal bersenjata maupun dari kelompok politik yang melarikan diri.

Seperti yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Victor Emanuel Gobay (LBH Papua) melalui pesan wa bahwa Victor Yeimo dalam kondisi baik dan sehat-sehat saja bahkan hasil pemeriksaan dari Kesehatan yang disaksikan oleh Ketua DPRP Papua, Aspidum Kejati, dan Tim Penasehat Hukum Victor Yeimo menyatakan bahwa Victor dalam kondisi baik.

Jadi, ada apa permintaan pemindahan tahanan Victor Yeimo ke Lapas Abepura? Mungkinkah ada rencana pelarian Victor dibalik ini mengikuti jejak sang senior? 

Sebaiknya hentikan propaganda-propaganda yang dilakukan KNPB atau simpatisan papua merdeka yang berusaha untuk melarikan Victor Yeimo dari jeratan hukum akibat dari perbuatannya sendiri, masyarakat papua sendiri sangat menyesali kejadian kerusuhan yang pernah terjadi pada tahun 2019, harta benda, korban jiwa banyak yang hilang akibat ulah dari sang aktor. Atas kejadian inipun pemerintah papua dibawah kepemimpinan Lukas Enembe pun tidak tegas seolah-olah kerusuhan tersebut hal yang biasa terjadi.

Masyarakat papua yang saat ini menuju kepada generasi cerdas papua tidak terpengaruh atau tidak terprovokasi dengan seruan dan ajakan-ajakan untuk melaskanakan aksi demo atau turun jalan karena itu hanya merugikan diri sendiri dan orang lain yang akan berdampak kepada keterpurukan orang papua itu sendiri.

Malang, 11 Agustus 2021

Mahasiswa Papua/Mantan Mahasiswa Eksodus

Dianggap Korban Penangkapan, Buchtar Tabuni Tak Restui Aksi Mahasiswa dan KNPB

wrtsh papua


Mantan tahanan kriminal kasus kerusuhan pada tahun 2019 di Kota Jayapura, Buchtar Tabuni menanggapi adanya seruan aksi yang akan dilakukan oleh mahasiswa yang didukung salah satu organisasi pergerakan KNPB. (11/8)

Sebagai mantan tokoh KNPB yang pernah membawa mahasiswa Papua dalam berbagai mobilisasi pada awal tahun 2008, Buchtar menilai jika aksi mahasiswa dan KNPB terlalu gegabah. Dia menganggap jika aksi yang akan digelar hanya didorong oleh amarah.

“Mahasiswa dan KNPB akan menjadi pelaku. Saya khawatir mereka ini melakukan aksi tanpa mempertimbangkan situasi Papua kedepan. Kalau ini memang aksi spontan karena rasa marah, saya tidak setuju,”

Buchtar yang tidak membenarkan upaya mobilisasi massa bahkan menuding jika ada kelompok lain yang mencoba memanfaatkan momen tersebut.

“Tidak ada pembicaraan dari mereka kepada kami, justru kami tahu rencana aksi mereka dari Biro Politik,”

Buchtar mendesak kepada mahasiswa yang lekat dengan organisasi KNPB patut menghargai jerih payah kelompok ULMWP yang dianggapnya lebih mengetahui situasi dan kondisi terkait dinamika politik di Papua.

“Kami tidak ada maksud untuk membatasi, tapi mereka juga harus paham kalau ada tua-tua di ULMWP. Kami sudah ada untuk berjuang sebelum anak-anak ini mereka lahir,”

Buchtar juga menyatakan jika aksi mobilisasi massa oleh mahasiswa dan KNPB hanya akan menghantui ULMWP. Pihaknya mengaku jika ULMWP tengah memikirkan aksi yang lebih tepat ketimbang aksi turun jalan yang dilakukan KNPB.

“ULMWP jelas menolak aksi ini, kami punya rencana yang lebih baik. Kalau sampai mereka keras kepala untuk melanjutkan aksi, saya khawatir rencana ULMWP akan gagal,”

Buchtar yang mengaku sebagai korban atas pengerahan massa terkait kerusuhan di Jayapura pada tahun 2019 lalu tersebut merasa khawatir jika peristiwa serupa akan terulang Kembali.

“Saya ini korban dari pengerasah massa. Saya sama sekali tidak tahu tentang pergerakan rakyat Papua, tapi Polisi punya segala alasan untuk kemudian menangkap saya. Hampir setahun saya dipenjara, jauh dari Papua,”

Kerusuhan Tahun 2019 Tinggalkan Trauma, Mobilisasi Massa Ditolak Keras

wrtsh papua


Kabar tentang mobilisasi massa telah membangkitkan rasa takut bagi masyarakat di Papua. Terlebih aksi tersebut diketahui bersinggungan dengan situasi politik yang sedang hangat dibicarakan.

Ali Kabiay dalam keterangannya mengungkapkan jika peristiwa kerusuhan yang dimotori kelompok separatis pada tahun 2019 telah mencatatkan satu sejarah kelam bagi Papua.

"Aksi tahun 2019 itu aktornya dari kelompok separatis Papua. Makanya tidak heran mereka menganggap aksi bakar-bakaran, penyerangan, itu sebagai tindakan yang wajar. Hal itu sangat disayangkan karena sudah menjadi satu catatan buruk di Papua,"

Kabiay menambahkan jika rasa takut masih menghantui masyarakat di Papua terkait dengan kerusuhan yang terjadi sebelumnya.

"Padahal kita tahu bersama kalau kekhawatiran yang disebabkan rasa traumatis bagi rakyat jayapura masih ada sampai sekarang. Mereka ketakutan, ingatan tentang kerusuhan itu masih membekas,"

Ali menegaskan jika aksi serupa terkait mobilisasi massa yang dilakukan oleh kelompok separatis harus diantisipasi sedini mungkin oleh aparat keamanan untuk menghindari peristiwa kerusuhan yang terulang kembali.

"Aparat keamanan tentu harus bertindak cepat untuk mengantisipasi hal tersebut. Apalagi ini sudah jelas aktornya lagi-lagi dari mereka (kelompok separatis). Jangan kasih celah sedikitpun, aksi melawan negara harus ditindak tegas,"

Minggu, 01 Agustus 2021

Kasus Corona Meroket, “Tangkap dan Proses Hukum Oknum Mahasiswa Yang Melanggar Aturan Prokes”

wrtsh papua


Setiap polemik yang terjadi di Papua, dianggap oleh banyak pengamat sebagai buah dari upaya elit politik untuk menciptakan konflik baru. Elit politik dinilai telah menjual konflik untuk mendapatkan keuntungan pribadi, sehingga stigma Papua sebagai wilayah rawan konflik tidak bisa dielakkan.

Terkait dengan tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh dua oknum TNI AU di Kabupaten Merauke, saat ini juga dianggap sebagai salah satu upaya elit untuk memperpanjang konflik, meski perkembangan kasus tersebut telah diselesaikan. Bahkan melalui petinggi TNI pun mengancam agar pelaku dibawa pada peradilan umum.

Freddy Numberi sebagai tokoh senior Papua menganggap kasus di Merauke sarat kepentingan, oleh sebab itu mantan Menteri Perhubungan itu meminta agar masyarakat tidak terprovokasi dengan aksi-aksi yang bersifat spontanitas.

Selain itu, tidak bisa dipungkiri jika kelompok mahasiswa adalah salah satu komponen yang kerap dimanfaatkan oleh elit politik untuk menyuarakan isu/kepentingan lainnya. Padahal seharusnya mahasiswa sebagai generasi berpendidikan mampu memiliki semangat untuk membangun Papua, bukan terjerumus pada dunia gelap sebagai alat elit politik.

Terlebih situasi pandemi covid-19 mulai menjadi ancaman bagi wilayah Papua. Gubernur Papua Lukas Enembe pun secara terbuka sudah menyuarakan jika penanganan Virus Corona harus dilakukan sedini mungkin. Hal tersebut menghantui Enembe sebab pihaknya khawatir soal keterbatasan fasilitas kesehatan di Papua.

Sehingga pembatasan terhadap setiap kelompok yang berpotensi menghadirkan massa juga harus disikapi oleh aparat keamanan. Kepolisian dan TNI diharapkan mampu menghentikan mobilisasi massa yang dicurigai melakukan ‘aksi tunggangan’ yang telah terkoordinir tersebut. Bila perlu tindakan tegas harsu dilakukan, tangkap dan proses hukum ‘otak’ dari aksi yang telah membuat kekhawatiran, sebab mereka telah melawan aturan yang ditetapkan pemerintah.

Yorrys Raweyai sebagai Ketua Forum Komunikasi dan Aspirasi MPR untuk Papua juga mengharapkan langkan nyara sehingga periswa yang terjadi di Merauke tidak menjadi isu liar yang berkembang diluar konteks.

“kasus sebelumnya, banyak aksi yang justru hanya mengganggu ketertiban umum. Jangan lagi terulang peristiwa buruk seperti itu. Papua ini tempat yang penuh kedamaian dan kasih sayang, jauhkan setiap bibit kekacauan dari tanah ini,”

Kamis, 29 Juli 2021

KEPEMIMPINAN GUBERNUR PAPUA MENERAPKAN SISTEM DINASTI

wrtsh papua


Kepemimpinan Gubernur Papua Lukas Enembe sangat memprihatinkan, dimana jabatan pemerintahan yang dianut pada periode pertama dan keduanya, dimana jabatan pemerintahan mulai dari pucuk pimpinan di provinsi Papua seperti Gubernur Papua sendiri, MRP, DPRP dan beberapa jabatan struktural didominasi oleh satu daerah atau suku saja.

Sebagai contoh pada pengusungan bursa calon wakil gubernur di sisa waktu periode kedua ini untuk mengganti almarhum Klemen Tinal sangat terlihat jelas sekali kalau pengusulan beberapa nama calon yang diusulkan oleh partai kualisi, sangat mononjol.

Apa yang sudah diterapkan oleh Lukas Enembe hanya menunggu bom waktu saja. Papua sesungguhnya bukan didiami atau milik satu suku, ras, atau agama tertentu. Bagaimana mau dan bisa menyatukan tekat kalau Papua yang besar ini diisi oleh satu kelompok atau golongan tertentu saja.

Lihat saja, sebagian besar pucuk pimpinan di Papua semua berasal dari wilayah puncak jaya, ini akan meninggalkan kesan buruk dan bencana bagi generasi berikutnya.

Berikan kesempatan kepada putra dan putri asli Papua lainnya untuk berdiri berbagi negerinya Papua agar tercipta kebersamaan dan menyatu antar sesama suku, golongan, agama yang ada di tanah Papua.

Berilah kesempatan pengisian kekosongan jabatan wakil gubernur dan jabatan-jabatan lainnya kepada putra dan putri lain dari luar puncak jaya, karena satu kabupaten tidak bisa mewakili satu wilayah adat di Papua, dan semestinya harus ada kesadaran yang tinggi lahir dari hati untuk membangun negeri ini.

Kalau tidak bisa melalui jabatan-jabatan yang ada di Papua, sebaiknya Papua ini dibagi atau dipecah menjadi beberapa provinsi sehingga semua putra dan putri asli Papua bisa membangun negerinya sesuai dengan adat masing-masing, seperti provinsi Papua Selatan sesuai dengan adat anim ha, begitu juga dengan tabi, lapago, mepago dan lainnya.

Pemecahan provinsi ini dinilai lebih baik dan cocok dengan aturan adat ataupun kesukuan yang ada di Papua, sehingga dapat berkarya dan bermanfaat untuk wilayah adat masing-masing, dari pada hanya satu golongan tertentu saja yang menikmatinya, ini yang disebut dengan "Dinasti".

Jayapura, 28 Juli 2021

Masyarakat Papua Bersatu

Rabu, 21 Juli 2021

Abaikan Kebrutalan KKB di Papua, YLBHI Disebut Menyimpang dari Cita-Cita Pendirinya

wrtsh papua


Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat Hari Purwanto menilai, agenda pihak asing untuk menjatuhkan konsolidasi Indonesia sudah dimulai sejak tahun 2020 lalu di saat Pandemi COVID-19 mulai melanda Indonesia.

"Mulai dari KKB Papua, TWK pegawai KPK, hingga penerapan PPKM menjadi ajang serang tanpa solusi oleh kaum komprador yang selama ini menghamba kepada tuannya yaitu asing," ujar Hari di Jakarta, Rabu (21/7).

Menurut Hari, salah satu motor komprador yang nyata saat ini adalah YLBHI beserta LSM lainnya (ICW dll).

"Berdiri sejak tahun 1970 dan didirikan oleh Adnan Buyung Nasution dan Ali Sadikin dalam mengkritisi rezim orde baru (Soeharto), YLBHI saat ini sangat berbeda tujuan dan agenda perjuangan oleh para pendirinya. YLBHI era saat ini lebih banyak didominasi politik praktis," tambah Hari.

Salah satu kasus yang semestinya menjadi perhatian YLBHI yaitu peristiwa 4 Juni 2021, ketika Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua kembali melancarkan aksi terornya kepada masyarakat di Eromago, Ilaga, Papua.

Dalam aksi tersebut, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menembak lima orang yang merupakan satu keluarga Kepala Desa.

"Lantas di mana peran YLBHI ketika sudah memakan korban jiwa dan kekerasan oleh KKB terhadap masyarakat di Papua? Apakah saat ini YLBHI memilah-memilah isu tergantung kepentingan donatur di belakangnya?" tegas Hari.

Hal ini, katanya, sangat berbeda dengan cita-cita para pendiri YLBHI yang memiliki nilai luhur dalam menjaga nama dan marwah lembaga tersebut.

Jumat, 16 Juli 2021

Dampak Serangan KKB Papua di Puncak, Bupati Wandik: Situasi Tak Kondusif, Semua Dimulai dari Nol

wrtsh papua


Bupati Puncak, Papua, Willem Wandik, mengatakan situasi di wilayah pimpinannya saat ini sedang tidak kondusif akibat Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). (16/7)

Ia mengungkapkan banyak warganya yang mengungsi karena trauma dan merasa takut.

“Situasi belum kondusif, masyarakat bagaimana mau aktivitas seperti sedia kala kalau tidak aman,” kata Wandik

Tak hanya itu, tenaga pengajar dan kesehatan di Puncak juga merasa ketakutan setelah bangunan sekolah dan puskesmas dibakar serta dirusak. Karena itu, Wandik mengaku kecewa.

Semua pembangunan yang ia upayakan selama delapan tahun dirinya menjabat sebagai Bupati, sirna begitu saja.

“Situasi keamanan seperti ini menyebabkan semua harus dimulai dari nol lagi,” keluhnya.

Dengan kondisi Puncak saat ini, Wandik mengaku bingung akan mengadu pada siapa. Pasalnya, Indonesia tengah berjuang melawan pandemi Covid-19.

“Saya mau mengeluh ke mana lagi. Negara saat ini sedang berpikir dalam penanganan wabah Covid-19,” ujar Wandik.

Minggu, 04 Juli 2021

Michael Manufandu: Tidak Ada Diskriminasi di Papua

wrtsh papua
KBRN, Jakarta: Papua merupakan provinsi di Indonesia yang memiliki daya tarik yang luar biasa bagi masyarakat dan dunia Internasional. Parahnya, keindahan Papua kurang diimbangi dengan pemberitaan citra positif di dunia. Seperti munculnya pertanyaan terkait apakah ada pelanggaran HAM berat di Papua?
Menanggapi hal itu, Duta Besar Senior Pamong Papua, Michael Manufandu menepis isu tersebut. Ia menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran HAM dan diskriminasi di Papua.
"Jadi, tidak ada itu pelanggaran HAM di Papua. Kalau ada banyak militer ke Papua itu adalah pergantian militer. Pergantian ini selalu terjadi 3-4 kali dalam setahun," ujarnya dalam Webinar Papua Podcast yang digelar oleh Perhimpunan Eropa untuk Indonesia (PETI), Minggu (4/7/2021).
Michael mengungkapkan, kedatangan militer ke Papua dikarenakan adanya kontrol dari militer untuk menjaga perbatasan dan dalam jumlah besar. Menurutnya, pengawasan dari pihak keamanan baik menjalankan tugas operasi atau teritorial sebagai kegiatan rutinitas.
"Kalau ada yang bilang ada kasus human abuse yang sering adalah masalah kriminal. Kalau dari yang disebut separatis jumlahnya kecil paling 70-an orang atau di bawah 100 orang. Mereka mengganggu sekolah, orang kampung dan lainnya. Kebetulan saat menjalankan aksi tersebut terjadi di wilayah orang militer, jadi itu biasa," terangnya.
Manufandu menegaskan, tidak ada diskriminasi dalam hukum di Papua. Menurutnya, semua sama dan tidak ada pengecualian atau diskriminasi. Apalagi, lanjutnya, banyak putra daerah yang menduduki jabatan strategis di Papua. Ia mencontohkan, adanya perwira bintang tiga di TNI, Polri, Jaksa, Gubernur, Bupati sampai ke bawah atau Kepala Desa merupakan orang asli Papua.
"Sehingga ada Forum Kordinasi Pimpinan Daerah dibicarakan. Mulai dari masalah ekonomi, politik, sampai isu HAM dibicarakan. Dalam hal ini diatasi oleh putra Papua. Jadi, kalau ada kasus, itu hanya dibesar-besarkan saja," jelasnya.
Dikatakannya, di masa pemerintahan saat ini semua kesempatan diberikan seluas-luasnya bagi orang Papua, di antaranya dibukanya kesempatan bagi 1.000 orang untuk masuk TNI, BUMN dan lainnya.
Bahkan, ada 200 orang diplomat di Kemlu yang merupakan orang Papua yang ditempatkan di berbagai negara. Seperti adanya Dubes Perempuan di New Zealand, itu dari Papua dan lainnya.
"Artinya kesempatan saat ini terbuka lebar. Silakan mau jadi apa, bupati, gubernur dan lainnya. Tinggal mengikuti saja aturannya ketika masuk di dalamnya," ucapnya.
Papua Podcast Perhimpunan Eropa Untuk Indonesia (PETI) selain diikuti Dr Michael Manufandu, MA - Duta Besar Senior Pamong Papua, juga Penanggap dari Pieter Tesch Human Right Expert, Chelsea Hamilton - Young Professional Accountan, John Smith International student UK.

Rabu, 16 Juni 2021

Mahasiswa Eksodus Minta Ketua MRP Kembalikan Mereka Ke Kota Studi

wrtsh papua


Papua - Mahasiswa Eksodus yang masih bertahan di kota Jayapura dan di daerah - daerah yang hingga saat ini belum kembali ke kota Studi masing - masing masih menunggu respon dan tanggapan dari Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk menyelesaikan masalah Eksodus yang hingga saat ini belum diselesaikan dan terkesan diabaikan oleh pemerintah daerah.

Mereka menuntut untuk dikembalikan ke asal kota studi mereka masing-masing, pasalnya kepulangan mereka sebelumnya didasari oleh surat pemanggilan yang dikeluarkan oleh Ketua MRP.

“Hingga saat ini belum ada tindak lanjut dan kepastian dari pemerintah sehingga kami menuntut Ketua MRP untuk bertanggung jawab agar kami dikembalikan untuk studi lagi,” ujar Ronald salah satu mahasiswa eksodus saat aksi demo kemaren.

Mahasiswa eksodus juga menuntut proses hukum terhadap PAK-HAM Papua Matius Murib yang telah menyalahgunakan dana bantuan untuk pengembalian mereka ke kota studi, ungkapnya.

Hingga saat ini mahasiswa masih berharap untuk kembali belajar ke asal kota studi masing-masing

Rabu, 26 Mei 2021

Pengamat: Kaderisasi Kelompok Separatis di Papua Tidak Sekuat Kelompok Teror Berbasis Ideologi

wrtsh papua


Pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta menilai bahwa kelompok teroris di Papua tidak memiliki kekuatan yang sama besar dengan kelompok teroris yang berbasis ideologi. (26/5)

“Kelompok teroris yang telah melakukan aksi kekerasan harus diproses hukum, kaderisasi kemungkinan tidak sekuat kelompok teror yang basisnya ideologi, OPM basisnya adalah separatis,” kata Stanislaus Riyanta.

Meski demikian, antisipasi terhadap paham radikal dan separatis khususnya terhadap generasi muda sudah pernah dikemukakan oleh Panglima Daerah Militer (Pangdam) XVIII Kasuari Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa. Ia menegaskan bahwa masyarakat harus waspada terkait adanya ancaman paham radikal dan separatis yang menyasar generasi muda.

“Dalam menghadapi ancaman-ancaman radikal ini, mari kita terus dan harus waspada terhadap infiltrasi dan kaderisasi radikalisme, yang masih banyak masuk ke anak-anak, kalangan generasi muda, kampus atau mahasiswa, juga ke keluarga kita,” kata Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa.

Maka, ia meminta kepada para tokoh masyarakat di Papua Barat untuk mengajak anggota dari kelompok separatis kembali ke NKRI.

“Mereka adalah warga negara Indonesia dan mereka sesungguhnya saudara. Sekarang, bagaimana kita harus segera mengajak mereka dan melakukan langkah-langkah persuasif kepada mereka. Ini, khususnya ditujukan kepada putra-putra daerah, karena kalau (ajakan) itu tidak dilakukan, maka permasalahan tidak akan selesai,” kata Nyoman.

Senin, 24 Mei 2021

Tertibkan Asrama Mahasiswa, Rektor Uncen Dinilai Mengambil Langkah Tepat

wrtsh papua


Jayapura - Langkah Rektorat Universitas Cenderawasih menertibkan dan mengosongkan asrama mahasiswa serta rusunawanya di Perumnas 3 Waena, Kota Jayapura, Papua, dinilai Lembaga Bantuan Hukum Papua sebagai tindakan yang tepat.

Para penghuni asrama mahasiswa Universitas Cenderawasih (Uncen), sudah tidak murni lagi merupakan mahasiswa Uncen, jadi tindakan ini perlu dilakukan dan diberi apresiasi, karena selama ini mahasiswa Uncen merasa tidak nyaman tinggal di Rsunawa.

“Ini langkah yang tepat untuk proses perkuliahan kedepannya bagi mahasiswa Uncen, secara keseluruhan mahasiswa Uncen mendukung dan menerima penertiban tersebut dan tidak terlihat adanya pemaksaan,”

Diungkapkan oleh mahasiswa, bahwa sebelumnya pihak Uncen telah memberikan himbauan dan melakukan pertemuan serta dikuatkan dengan surat pemberitahuan kepada penghuni asrama,” ujarnya.

Jadi LBH Papua dan Mahasiswa Uncen sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi atas langkah persuasif yang diambil pihak Uncen.