Tampilkan postingan dengan label PENDIDIKAN. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label PENDIDIKAN. Tampilkan semua postingan

Minggu, 10 Oktober 2021

Organisasi Separatis KNPB Meracuni Generasi Penerus di Papua

wrtsh papua


Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sebagai organisasi separatis politik selalu membawa konflik bagi Tanah Papua. Berbekal simpatisan dari kalangan muda remaja, kelompok tersebut berpotensi menjadi ancaman keamanan yang nyata lewat aktivitas dan doktrin perlawanan terhadap negara.

Nerius Yoman sebagai salah seorang mahasiswa Papua yang aktif mengenyam pendidikan di Universitas Cenderawasih, Papua, mengungkapkan jika KNPB telah meracuni generasi penerus terutama bagi para mahasiswa. Dirinya juga mengungkapkan jika kehadiran organisasi separatis politik KNPB sudah kronis dalam memasuki wilayah-wilayah kampus. (10/10)

“KNPB sebagai organisasi yang menjadi ancaman sudah terlalu dalam masuk ke wilayah-wilayah kampus. Mereka melakukan aktivitasnya untuk terus meracuni generasi muda Papua, terutama bagi mereka para mahasiswa baru,”

Dalam praktiknya, para mahasiswa tidak pernah bisa menolak ajakan dari KNPB. Menurut Nerius hal tersebut lebih dipengaruhi pada upaya ancaman dan kekerasan yang akan diterima para mahasiswa ataupun pelajar nantinya.

“Ini sudah menjadi rahasia umum, mahasiswa mau tidak mau harus ikut terlibat dalam aktivitas KNPB. Mereka tidak bisa menolak karena pasti nanti akan mendapatkan ancaman, atau setidaknya mereka akan dikucilkan dalam lingkungannya,”

Nerius menegaskan jika dirinya tidak setuju dengan aksi KNPB yang mencampuri urusan pendidikan para mahasiswa di Papua secara menyeluruh. Dirinya melihat jika eksistensi KNPB hanya menghadirkan kegaduhan dan tidak memberikan dampak positif bagi kemajuan Papua.

“Ya, masalah ini saya sama sekali tidak setuju dengan KNPB. Urusan para mahasiswa itu hanya belajar dan belajar, bukan teralihkan untuk menghidupi organisasi yang tidak ada kaitannya dengan proses belajar. Sejatinya mereka (KNPB) sudah menghambar kemajuan bagi Papua,”

KNPB dianggap Nerius sebagai momok yang merugikan, terkait hal tersebut, dirinya mengungkapkan kegelisahannya agar dapat dilakukan Langkah strategis untuk segera membubarkan KNPB yang hanya menghadirkan konflik dan tidak memberi nilai manfaat.

“Apapun caranya, langkah-langkah strategis harus dilakukan oleh negara untuk menghentikan aktivitas KNPB terutama yang berada di lingkungan kampus. Bubarkan saja, karena mereka tidak memberi manfaat,”

Sabtu, 04 September 2021

Dunia Internasional Dukung Penegakan Hukum atas Gangguan Separatisme di Papua

wrtsh papua


Proses hukum terhadap terdakwa Viktor Yeimo terkait aksi kerusuhan di Papua pada akhirnya mulai menyeret nama Emanuel Gobay dalam lingkaran permasalahan. Emanuel Gobay sebagai kuasa hukum sebelumnya banyak dicecar kritikan terkait prefesionalismenya menangani kasus Viktor Yeimo, bahkan dirinya dianggap tidak memiliki kompetensi mumpuni.

Gobay dianggap telah menentang norma dan aturan atas upaya membenarkan tindakan kriminal. Sebab banyak pihak menyebutkan jika peran Viktor Yeimo sudah kepalang basah dalam menggerakkan massa terkait aksi kerusuhan yang terjadi di Papua pada tahun 2019 lalu.

Tak hanya itu, Viktor Yeimo bahkan secara terang-terangan menyebutkan kalimat terkait perlawanan terhadap pemerintahan Indonesia. Salah seorang tokoh Agustinus R pun menyebut jika sosok Gobay sebagai kuasa hukum tidak punya kompetensi mumpuni. Hal tersebut dikatakan sebab Gobay tidak pernah sekalipun memenangkan perkara kliennya dalam persidangan.

“Kalau memang dia membela sebuah kebenaran, tentu hukum yang terang akan memenangkannya dalam sidang. Tetapi faktanya kan berbeda, dia tidak pernah menang, karena apa? Ya karena dia itu kan membela pihak yang salah, itu saja sebenarnya,”

Terkait internasionalisasi isu tentang Papua, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memberikan pakem terkait upaya penegakan hukum terhadap kelompok pelaku kejahatan. PBB tidak pernah membatasi upaya penegakan hukum bagi negara berdaulat terhadap gangguan separatisme.

“Pada hakikatnya setiap negara berdaulat diberikan keleluasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, termasuk dalam hal penegakan hukum terhadap aksi-aksi separatisme yang mengganggu keaman. Poin itu termaktub dalam Prinsip Dasar HAM PBB terkait Penegakan Hukum,” ungkap Rafael Ramirez sebagai Komite Dekolonisasi PBB.

Terkait eksistensi gerakan separatisme di Papua, Komisioner Tinggi HAM PBB melalui Michelle Bachelet juga telah menegaskan jika PBB sangat mendukung upaya penuh pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan perkara di Papua.

“Atas dasar menghormati kedaulatan bagi Indonesia, kami (PBB) selalu mendukung aksi pemerintah Indonesia untuk menuntaskan permasalahan terkait Papua. Kami juga menyadari jika konflik di Papua erat berkaitan dengan eksistensi separatisme,”

Michelle juga menambahkan jika PBB menyadari eksistensi separatisme di Papua telah menciptakan disinformasi yang luas. Terkait hal tersebut, dirinya menjelaskan terkait aksi separatisme di Papua adalah murni sebagai aksi yang tidak bisa dibenarkan, sehingga setiap bentuk pembalaan terhadapnya juga termasuk didalamnya.

Sabtu, 28 Agustus 2021

Ketua DPN Pemuda Adat Papua, Yan Arebo: Haris Azhar dan Fatia Jangan Terlalu Jauh Beropini Soal Papua

wrtsh papua


Ketua Umum DPN Pemuda Adat Papua, Yan Christian Arebo menanggapi pernyataan Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti dinilai terlalu jauh mengkaitkan sebuah fakta yang terjadi di Papua.

Yan mengatakan, Opini terkait konflik dan operasi militer di Papua sebagai upaya terselubung melindungi kelompok elit terkait pemanfaatan sumber daya alam dianggap tidak memiliki korelasi dengan Fakta Penegakkan Hukum yang Terjadi di Papua Saat ini.

“Kritikan terhadap personal atau kelompok jangan dicampuri dengan urusan yang sifatnya jauh lebih urgensi. Artinya dalam sudut pandang Haris dan Fatia cukup terbatas pada penolakan terkait tambang emas di Kabupaten Intan Jaya, tidak perlu diperluas dengan opini terkait keterlibatan militer dalam konflik bersenjata dan penanganannya terhadap aksi teroris Papua atau KKB,” Tegas Yan saat diwawancarai via telepon redaksi reportasepapua.co.id jumat 27 agustus 2021.

Arebo Mengungkapkan bahwa Fungsi aparat keamanan di Papua ataupun di Intan Jaya sudah sangat Jelas karena itu Mereka Murni sebagai upaya pencegahan maraknya aksi terorisme yang dilakukan oleh KKB.

“Terkait pos-pos keamanan yang dibangun dan dianggap menguntungkan rencana sejumlah elit, tentu hal tersebut juga sangat berlebihan. Aparat keamanan TNI Polri sama sekali tidak memiliki kepentingan terkait pemanfaatan sumber daya alam di Papua,” Tambahnya.

Tokoh pemuda Papua ini menilai, Sebaliknya, tambang emas ilegal merupakan salah satu sumber pendanaan bagi KKB dalam melakukan aksi teror di Papua.

“Penarikan upeti terhadap sejumlah pendulang kerap dilakukan, bahkan tak jarang anggota KKB sendiri juga melakukan aktivitas mendulang emas untuk pemenuhan kebutuhan ataupun sebagai cara mengumpulkan uang dalam pembelian sejumlah senjata illegal,” katanya.

Dirinya juga menegaskan bahwa Maraknya aksi ancaman yang dilakukan anggota teroris papuam untuk menunjang eksistensinya juga pernah disampaikan oleh Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni.

“mereka inikan selain melakukan teror juga melakukan tindakan yang tidak manusiawi seperti memerkosa perempuan dengan ancaman senjata, mengambil ternak, serta mengancam kepala kampung hanya untuk kepentingan perut mereka,” katanya.

Bahkan menurutnya Konflik bersenjata atau teror yang terjadi di Intan Jaya, menunjukkan peningkatan gangguan keamanan.

“Aksi pembakaran pesawat dan pengancaman terhadap pilot WNA, pengrusakan fasilitas Pendidikan dan Kesehatan, pembunuhan terhadap guru dan pelajar, ataupun aksi penyerangan terhadap warga sipil dan aparat keamanan telah nyata terjadi. Aksi tersebut belum termasuk gangguan atas sejumlah agenda nasional terkait pemilihan umum,” Jelasnya.

Menurut Data yang ia peroleh, Dalam tiga tahun terakhir sebanyak 95 orang telah menjadi korban tewas atas aksi kekerasan teroris atau KKB, diantaranya 59 orang merupakan warga sipil, 27 orang prajurit TNI, dan 9 orang anggota Polri.

“Tentu data tersebut tidak termasuk kerugian materiil, ataupun korban tidak langsung terkait pengungsian warga yang beberapa kali tercatat pernah terjadi,” Tuturnya.

Berdasarkan fakta terkait aksi teror bersenjata yang terus hal tersebut tentu sudah menjadi tanggung jawab negara melalui aparat keamanan untuk menyelesaikannya. Namun penyelesaian konflik di Papua.

“Tidak selalu dilakukan hanya melalui aspek pendekatan keamanan, pemerintah telah berkomitmen untuk menyelesaikan perkara di Papua dengan berbagai pendekatan komprehensif dan itu terbukti sedang berjalan,” Tutupnya.

Sebelumnya, beredar soal berita : http://hakasasi.id/2021/08/21/haris-azhar-warga-korban-tipu-tipu-operasi-militer-dan-bisnis-di-papua/

Sabtu, 21 Agustus 2021

Stop Teriak Merdeka!, Gunakan Otsus Untuk Membangun Papua

wrtsh papua


Pemuda Papua harus mengisi kemerdekaan dengan memanfaatkan perpanjangan Undang-undang Otsus Papua.

Kebijakan perpanjangan Otsus di Papua merupakan anugrah dari Tuhan kepada Papua lewat Pemerintah Pusat. Kita bersyukur pemerintah telah memberikan program keberlanjutan Otsus sesuai aspirasi masyarakat Papua seutuhnya.

“Pemerintah Pusat dan DPR RI terus memperhatikan masyarakat di wilayah paling timur Indonesia. Perpanjangan Otsus yang diberikan ini merupakan solusi buat generasi di Papua untuk bisa membangun agar sama dengan wilayah bagian barat di Indonesia, ini perlu kita berterima kasih dan bersyukur.“

Para pemuda di Papua yang merupakan generasi penerus bangsa tidak lagi mengotak-ngotakkan diri apalagi mengaitkan dengan seruan Papua Merdeka lewat aksi demonstrasi dan provokasi.

“Kita di Papua ini sudah merdeka!, sekarang tinggal bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini dengan memajukan kesejahteraan melalui kebijakan otonomi khusus yang sudah disahkan" 

Semua elemen masyaralat di papua agar terus bergandengan tangan menciptakan suasana yang damai dan kondusif.

“Kalau kita di Papua damai, maka pembangunan bisa berjalan dengan baik, dan kita bisa sejahtera,”

Kepada DPR Papua dan DPRD agar bersama-sama rakyat ikut mengawal penggunaan dana Otsus, sehingga dana yang di berikan dari pusat tersebut bisa dirasakan hingga ke masyarakat paling bawah.

“Sekarang tinggal bagaimana kita yang di Papua ikut bersama mengawasi penggunaan dana Otsus tersebut, baik DPR Papua maupun DPRD bersama semua elemen, mari kita terlibat untuk ikut mengawasi dana Otsus yang di berikan ini untuk kemajuan Papua Tercinta,”

Berhenti diskusi Papua Merdeka kalau tidak mau terbelakang.

Jakarta, 21 Agustus 2021

Aliansi mahasiswa Papua Sejabotabek

Rabu, 11 Agustus 2021

Mungkinkah Permintaan Pemindahan Victor Yeimo ke Lapas Abepura Untuk Mengikuti Jejak Seniornya Benny Wenda?

wrtsh papua


Beberapa waktu yanga lalu pada akhir bulan juli diberitakan di media adanya anggota kkb yang kabur dari Lapas Abepura, anggota KKB yang dimaksud yaitu Yonis Murib, saat itu Yonis minta izin untuk bertemu dengan istrinya, namun pada kesempatan itulah dirinya kabur dan melarikan diri.

Lantas saat ini kita mendengar kabar adanya permintaan bebaskan Victor Yeimo dari jerat hukum yang diterimanya, upaya yang dilakukan kelompok aktivis dan simpatisan papua merdeka tidak membuahkan hasil walaupun propaganda-propaganda sudah dilakukan, bahkan sampai kepada keterlibatan oknum pejabat dan elit papua, tak hanya itu lobi-lobi yang dilakukan terhadap dewan gereja papua yang dikenal seperti Benny Giay, Socratez Yoman, Dorman Wandikbo pun ikut memberikan tanggapan di media, namun hal itu tidak mendapatkan hasil untuk membebaskan aktor kerusuhan papua tahun 2019 itu.

Kali ini kita mendengar melalui propaganda-propaganda di media adanya seruan pindahkan tahanan Victor Yeimo ke Lapas Abepura. Hal konyol yang akan dilakukan oleh penegak hukum bila memindahkan Victor Yeimo ke Lapas Abepura, sering terjadi kaburnya tahanan di Lapas Abepura, apakah harus mengulang Kembali kisah seniornya Benny Wenda yang lari ke PNG saat ditahan di Lapas Abepura?

Ini tidak perlu terjadi, karena pengalaman sudah membuktikan banyak tahanan pelaku kerusuhan baik dari kelompok criminal bersenjata maupun dari kelompok politik yang melarikan diri.

Seperti yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Victor Emanuel Gobay (LBH Papua) melalui pesan wa bahwa Victor Yeimo dalam kondisi baik dan sehat-sehat saja bahkan hasil pemeriksaan dari Kesehatan yang disaksikan oleh Ketua DPRP Papua, Aspidum Kejati, dan Tim Penasehat Hukum Victor Yeimo menyatakan bahwa Victor dalam kondisi baik.

Jadi, ada apa permintaan pemindahan tahanan Victor Yeimo ke Lapas Abepura? Mungkinkah ada rencana pelarian Victor dibalik ini mengikuti jejak sang senior? 

Sebaiknya hentikan propaganda-propaganda yang dilakukan KNPB atau simpatisan papua merdeka yang berusaha untuk melarikan Victor Yeimo dari jeratan hukum akibat dari perbuatannya sendiri, masyarakat papua sendiri sangat menyesali kejadian kerusuhan yang pernah terjadi pada tahun 2019, harta benda, korban jiwa banyak yang hilang akibat ulah dari sang aktor. Atas kejadian inipun pemerintah papua dibawah kepemimpinan Lukas Enembe pun tidak tegas seolah-olah kerusuhan tersebut hal yang biasa terjadi.

Masyarakat papua yang saat ini menuju kepada generasi cerdas papua tidak terpengaruh atau tidak terprovokasi dengan seruan dan ajakan-ajakan untuk melaskanakan aksi demo atau turun jalan karena itu hanya merugikan diri sendiri dan orang lain yang akan berdampak kepada keterpurukan orang papua itu sendiri.

Malang, 11 Agustus 2021

Mahasiswa Papua/Mantan Mahasiswa Eksodus

Dianggap Korban Penangkapan, Buchtar Tabuni Tak Restui Aksi Mahasiswa dan KNPB

wrtsh papua


Mantan tahanan kriminal kasus kerusuhan pada tahun 2019 di Kota Jayapura, Buchtar Tabuni menanggapi adanya seruan aksi yang akan dilakukan oleh mahasiswa yang didukung salah satu organisasi pergerakan KNPB. (11/8)

Sebagai mantan tokoh KNPB yang pernah membawa mahasiswa Papua dalam berbagai mobilisasi pada awal tahun 2008, Buchtar menilai jika aksi mahasiswa dan KNPB terlalu gegabah. Dia menganggap jika aksi yang akan digelar hanya didorong oleh amarah.

“Mahasiswa dan KNPB akan menjadi pelaku. Saya khawatir mereka ini melakukan aksi tanpa mempertimbangkan situasi Papua kedepan. Kalau ini memang aksi spontan karena rasa marah, saya tidak setuju,”

Buchtar yang tidak membenarkan upaya mobilisasi massa bahkan menuding jika ada kelompok lain yang mencoba memanfaatkan momen tersebut.

“Tidak ada pembicaraan dari mereka kepada kami, justru kami tahu rencana aksi mereka dari Biro Politik,”

Buchtar mendesak kepada mahasiswa yang lekat dengan organisasi KNPB patut menghargai jerih payah kelompok ULMWP yang dianggapnya lebih mengetahui situasi dan kondisi terkait dinamika politik di Papua.

“Kami tidak ada maksud untuk membatasi, tapi mereka juga harus paham kalau ada tua-tua di ULMWP. Kami sudah ada untuk berjuang sebelum anak-anak ini mereka lahir,”

Buchtar juga menyatakan jika aksi mobilisasi massa oleh mahasiswa dan KNPB hanya akan menghantui ULMWP. Pihaknya mengaku jika ULMWP tengah memikirkan aksi yang lebih tepat ketimbang aksi turun jalan yang dilakukan KNPB.

“ULMWP jelas menolak aksi ini, kami punya rencana yang lebih baik. Kalau sampai mereka keras kepala untuk melanjutkan aksi, saya khawatir rencana ULMWP akan gagal,”

Buchtar yang mengaku sebagai korban atas pengerahan massa terkait kerusuhan di Jayapura pada tahun 2019 lalu tersebut merasa khawatir jika peristiwa serupa akan terulang Kembali.

“Saya ini korban dari pengerasah massa. Saya sama sekali tidak tahu tentang pergerakan rakyat Papua, tapi Polisi punya segala alasan untuk kemudian menangkap saya. Hampir setahun saya dipenjara, jauh dari Papua,”

Kerusuhan Tahun 2019 Tinggalkan Trauma, Mobilisasi Massa Ditolak Keras

wrtsh papua


Kabar tentang mobilisasi massa telah membangkitkan rasa takut bagi masyarakat di Papua. Terlebih aksi tersebut diketahui bersinggungan dengan situasi politik yang sedang hangat dibicarakan.

Ali Kabiay dalam keterangannya mengungkapkan jika peristiwa kerusuhan yang dimotori kelompok separatis pada tahun 2019 telah mencatatkan satu sejarah kelam bagi Papua.

"Aksi tahun 2019 itu aktornya dari kelompok separatis Papua. Makanya tidak heran mereka menganggap aksi bakar-bakaran, penyerangan, itu sebagai tindakan yang wajar. Hal itu sangat disayangkan karena sudah menjadi satu catatan buruk di Papua,"

Kabiay menambahkan jika rasa takut masih menghantui masyarakat di Papua terkait dengan kerusuhan yang terjadi sebelumnya.

"Padahal kita tahu bersama kalau kekhawatiran yang disebabkan rasa traumatis bagi rakyat jayapura masih ada sampai sekarang. Mereka ketakutan, ingatan tentang kerusuhan itu masih membekas,"

Ali menegaskan jika aksi serupa terkait mobilisasi massa yang dilakukan oleh kelompok separatis harus diantisipasi sedini mungkin oleh aparat keamanan untuk menghindari peristiwa kerusuhan yang terulang kembali.

"Aparat keamanan tentu harus bertindak cepat untuk mengantisipasi hal tersebut. Apalagi ini sudah jelas aktornya lagi-lagi dari mereka (kelompok separatis). Jangan kasih celah sedikitpun, aksi melawan negara harus ditindak tegas,"

Minggu, 01 Agustus 2021

Kasus Corona Meroket, “Tangkap dan Proses Hukum Oknum Mahasiswa Yang Melanggar Aturan Prokes”

wrtsh papua


Setiap polemik yang terjadi di Papua, dianggap oleh banyak pengamat sebagai buah dari upaya elit politik untuk menciptakan konflik baru. Elit politik dinilai telah menjual konflik untuk mendapatkan keuntungan pribadi, sehingga stigma Papua sebagai wilayah rawan konflik tidak bisa dielakkan.

Terkait dengan tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh dua oknum TNI AU di Kabupaten Merauke, saat ini juga dianggap sebagai salah satu upaya elit untuk memperpanjang konflik, meski perkembangan kasus tersebut telah diselesaikan. Bahkan melalui petinggi TNI pun mengancam agar pelaku dibawa pada peradilan umum.

Freddy Numberi sebagai tokoh senior Papua menganggap kasus di Merauke sarat kepentingan, oleh sebab itu mantan Menteri Perhubungan itu meminta agar masyarakat tidak terprovokasi dengan aksi-aksi yang bersifat spontanitas.

Selain itu, tidak bisa dipungkiri jika kelompok mahasiswa adalah salah satu komponen yang kerap dimanfaatkan oleh elit politik untuk menyuarakan isu/kepentingan lainnya. Padahal seharusnya mahasiswa sebagai generasi berpendidikan mampu memiliki semangat untuk membangun Papua, bukan terjerumus pada dunia gelap sebagai alat elit politik.

Terlebih situasi pandemi covid-19 mulai menjadi ancaman bagi wilayah Papua. Gubernur Papua Lukas Enembe pun secara terbuka sudah menyuarakan jika penanganan Virus Corona harus dilakukan sedini mungkin. Hal tersebut menghantui Enembe sebab pihaknya khawatir soal keterbatasan fasilitas kesehatan di Papua.

Sehingga pembatasan terhadap setiap kelompok yang berpotensi menghadirkan massa juga harus disikapi oleh aparat keamanan. Kepolisian dan TNI diharapkan mampu menghentikan mobilisasi massa yang dicurigai melakukan ‘aksi tunggangan’ yang telah terkoordinir tersebut. Bila perlu tindakan tegas harsu dilakukan, tangkap dan proses hukum ‘otak’ dari aksi yang telah membuat kekhawatiran, sebab mereka telah melawan aturan yang ditetapkan pemerintah.

Yorrys Raweyai sebagai Ketua Forum Komunikasi dan Aspirasi MPR untuk Papua juga mengharapkan langkan nyara sehingga periswa yang terjadi di Merauke tidak menjadi isu liar yang berkembang diluar konteks.

“kasus sebelumnya, banyak aksi yang justru hanya mengganggu ketertiban umum. Jangan lagi terulang peristiwa buruk seperti itu. Papua ini tempat yang penuh kedamaian dan kasih sayang, jauhkan setiap bibit kekacauan dari tanah ini,”

Kamis, 29 Juli 2021

KEPEMIMPINAN GUBERNUR PAPUA MENERAPKAN SISTEM DINASTI

wrtsh papua


Kepemimpinan Gubernur Papua Lukas Enembe sangat memprihatinkan, dimana jabatan pemerintahan yang dianut pada periode pertama dan keduanya, dimana jabatan pemerintahan mulai dari pucuk pimpinan di provinsi Papua seperti Gubernur Papua sendiri, MRP, DPRP dan beberapa jabatan struktural didominasi oleh satu daerah atau suku saja.

Sebagai contoh pada pengusungan bursa calon wakil gubernur di sisa waktu periode kedua ini untuk mengganti almarhum Klemen Tinal sangat terlihat jelas sekali kalau pengusulan beberapa nama calon yang diusulkan oleh partai kualisi, sangat mononjol.

Apa yang sudah diterapkan oleh Lukas Enembe hanya menunggu bom waktu saja. Papua sesungguhnya bukan didiami atau milik satu suku, ras, atau agama tertentu. Bagaimana mau dan bisa menyatukan tekat kalau Papua yang besar ini diisi oleh satu kelompok atau golongan tertentu saja.

Lihat saja, sebagian besar pucuk pimpinan di Papua semua berasal dari wilayah puncak jaya, ini akan meninggalkan kesan buruk dan bencana bagi generasi berikutnya.

Berikan kesempatan kepada putra dan putri asli Papua lainnya untuk berdiri berbagi negerinya Papua agar tercipta kebersamaan dan menyatu antar sesama suku, golongan, agama yang ada di tanah Papua.

Berilah kesempatan pengisian kekosongan jabatan wakil gubernur dan jabatan-jabatan lainnya kepada putra dan putri lain dari luar puncak jaya, karena satu kabupaten tidak bisa mewakili satu wilayah adat di Papua, dan semestinya harus ada kesadaran yang tinggi lahir dari hati untuk membangun negeri ini.

Kalau tidak bisa melalui jabatan-jabatan yang ada di Papua, sebaiknya Papua ini dibagi atau dipecah menjadi beberapa provinsi sehingga semua putra dan putri asli Papua bisa membangun negerinya sesuai dengan adat masing-masing, seperti provinsi Papua Selatan sesuai dengan adat anim ha, begitu juga dengan tabi, lapago, mepago dan lainnya.

Pemecahan provinsi ini dinilai lebih baik dan cocok dengan aturan adat ataupun kesukuan yang ada di Papua, sehingga dapat berkarya dan bermanfaat untuk wilayah adat masing-masing, dari pada hanya satu golongan tertentu saja yang menikmatinya, ini yang disebut dengan "Dinasti".

Jayapura, 28 Juli 2021

Masyarakat Papua Bersatu

Rabu, 21 Juli 2021

Abaikan Kebrutalan KKB di Papua, YLBHI Disebut Menyimpang dari Cita-Cita Pendirinya

wrtsh papua


Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat Hari Purwanto menilai, agenda pihak asing untuk menjatuhkan konsolidasi Indonesia sudah dimulai sejak tahun 2020 lalu di saat Pandemi COVID-19 mulai melanda Indonesia.

"Mulai dari KKB Papua, TWK pegawai KPK, hingga penerapan PPKM menjadi ajang serang tanpa solusi oleh kaum komprador yang selama ini menghamba kepada tuannya yaitu asing," ujar Hari di Jakarta, Rabu (21/7).

Menurut Hari, salah satu motor komprador yang nyata saat ini adalah YLBHI beserta LSM lainnya (ICW dll).

"Berdiri sejak tahun 1970 dan didirikan oleh Adnan Buyung Nasution dan Ali Sadikin dalam mengkritisi rezim orde baru (Soeharto), YLBHI saat ini sangat berbeda tujuan dan agenda perjuangan oleh para pendirinya. YLBHI era saat ini lebih banyak didominasi politik praktis," tambah Hari.

Salah satu kasus yang semestinya menjadi perhatian YLBHI yaitu peristiwa 4 Juni 2021, ketika Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua kembali melancarkan aksi terornya kepada masyarakat di Eromago, Ilaga, Papua.

Dalam aksi tersebut, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menembak lima orang yang merupakan satu keluarga Kepala Desa.

"Lantas di mana peran YLBHI ketika sudah memakan korban jiwa dan kekerasan oleh KKB terhadap masyarakat di Papua? Apakah saat ini YLBHI memilah-memilah isu tergantung kepentingan donatur di belakangnya?" tegas Hari.

Hal ini, katanya, sangat berbeda dengan cita-cita para pendiri YLBHI yang memiliki nilai luhur dalam menjaga nama dan marwah lembaga tersebut.

Jumat, 16 Juli 2021

Dampak Serangan KKB Papua di Puncak, Bupati Wandik: Situasi Tak Kondusif, Semua Dimulai dari Nol

wrtsh papua


Bupati Puncak, Papua, Willem Wandik, mengatakan situasi di wilayah pimpinannya saat ini sedang tidak kondusif akibat Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). (16/7)

Ia mengungkapkan banyak warganya yang mengungsi karena trauma dan merasa takut.

“Situasi belum kondusif, masyarakat bagaimana mau aktivitas seperti sedia kala kalau tidak aman,” kata Wandik

Tak hanya itu, tenaga pengajar dan kesehatan di Puncak juga merasa ketakutan setelah bangunan sekolah dan puskesmas dibakar serta dirusak. Karena itu, Wandik mengaku kecewa.

Semua pembangunan yang ia upayakan selama delapan tahun dirinya menjabat sebagai Bupati, sirna begitu saja.

“Situasi keamanan seperti ini menyebabkan semua harus dimulai dari nol lagi,” keluhnya.

Dengan kondisi Puncak saat ini, Wandik mengaku bingung akan mengadu pada siapa. Pasalnya, Indonesia tengah berjuang melawan pandemi Covid-19.

“Saya mau mengeluh ke mana lagi. Negara saat ini sedang berpikir dalam penanganan wabah Covid-19,” ujar Wandik.

Minggu, 04 Juli 2021

Michael Manufandu: Tidak Ada Diskriminasi di Papua

wrtsh papua
KBRN, Jakarta: Papua merupakan provinsi di Indonesia yang memiliki daya tarik yang luar biasa bagi masyarakat dan dunia Internasional. Parahnya, keindahan Papua kurang diimbangi dengan pemberitaan citra positif di dunia. Seperti munculnya pertanyaan terkait apakah ada pelanggaran HAM berat di Papua?
Menanggapi hal itu, Duta Besar Senior Pamong Papua, Michael Manufandu menepis isu tersebut. Ia menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran HAM dan diskriminasi di Papua.
"Jadi, tidak ada itu pelanggaran HAM di Papua. Kalau ada banyak militer ke Papua itu adalah pergantian militer. Pergantian ini selalu terjadi 3-4 kali dalam setahun," ujarnya dalam Webinar Papua Podcast yang digelar oleh Perhimpunan Eropa untuk Indonesia (PETI), Minggu (4/7/2021).
Michael mengungkapkan, kedatangan militer ke Papua dikarenakan adanya kontrol dari militer untuk menjaga perbatasan dan dalam jumlah besar. Menurutnya, pengawasan dari pihak keamanan baik menjalankan tugas operasi atau teritorial sebagai kegiatan rutinitas.
"Kalau ada yang bilang ada kasus human abuse yang sering adalah masalah kriminal. Kalau dari yang disebut separatis jumlahnya kecil paling 70-an orang atau di bawah 100 orang. Mereka mengganggu sekolah, orang kampung dan lainnya. Kebetulan saat menjalankan aksi tersebut terjadi di wilayah orang militer, jadi itu biasa," terangnya.
Manufandu menegaskan, tidak ada diskriminasi dalam hukum di Papua. Menurutnya, semua sama dan tidak ada pengecualian atau diskriminasi. Apalagi, lanjutnya, banyak putra daerah yang menduduki jabatan strategis di Papua. Ia mencontohkan, adanya perwira bintang tiga di TNI, Polri, Jaksa, Gubernur, Bupati sampai ke bawah atau Kepala Desa merupakan orang asli Papua.
"Sehingga ada Forum Kordinasi Pimpinan Daerah dibicarakan. Mulai dari masalah ekonomi, politik, sampai isu HAM dibicarakan. Dalam hal ini diatasi oleh putra Papua. Jadi, kalau ada kasus, itu hanya dibesar-besarkan saja," jelasnya.
Dikatakannya, di masa pemerintahan saat ini semua kesempatan diberikan seluas-luasnya bagi orang Papua, di antaranya dibukanya kesempatan bagi 1.000 orang untuk masuk TNI, BUMN dan lainnya.
Bahkan, ada 200 orang diplomat di Kemlu yang merupakan orang Papua yang ditempatkan di berbagai negara. Seperti adanya Dubes Perempuan di New Zealand, itu dari Papua dan lainnya.
"Artinya kesempatan saat ini terbuka lebar. Silakan mau jadi apa, bupati, gubernur dan lainnya. Tinggal mengikuti saja aturannya ketika masuk di dalamnya," ucapnya.
Papua Podcast Perhimpunan Eropa Untuk Indonesia (PETI) selain diikuti Dr Michael Manufandu, MA - Duta Besar Senior Pamong Papua, juga Penanggap dari Pieter Tesch Human Right Expert, Chelsea Hamilton - Young Professional Accountan, John Smith International student UK.

Rabu, 16 Juni 2021

Mahasiswa Eksodus Minta Ketua MRP Kembalikan Mereka Ke Kota Studi

wrtsh papua


Papua - Mahasiswa Eksodus yang masih bertahan di kota Jayapura dan di daerah - daerah yang hingga saat ini belum kembali ke kota Studi masing - masing masih menunggu respon dan tanggapan dari Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk menyelesaikan masalah Eksodus yang hingga saat ini belum diselesaikan dan terkesan diabaikan oleh pemerintah daerah.

Mereka menuntut untuk dikembalikan ke asal kota studi mereka masing-masing, pasalnya kepulangan mereka sebelumnya didasari oleh surat pemanggilan yang dikeluarkan oleh Ketua MRP.

“Hingga saat ini belum ada tindak lanjut dan kepastian dari pemerintah sehingga kami menuntut Ketua MRP untuk bertanggung jawab agar kami dikembalikan untuk studi lagi,” ujar Ronald salah satu mahasiswa eksodus saat aksi demo kemaren.

Mahasiswa eksodus juga menuntut proses hukum terhadap PAK-HAM Papua Matius Murib yang telah menyalahgunakan dana bantuan untuk pengembalian mereka ke kota studi, ungkapnya.

Hingga saat ini mahasiswa masih berharap untuk kembali belajar ke asal kota studi masing-masing

Rabu, 26 Mei 2021

Pengamat: Kaderisasi Kelompok Separatis di Papua Tidak Sekuat Kelompok Teror Berbasis Ideologi

wrtsh papua


Pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta menilai bahwa kelompok teroris di Papua tidak memiliki kekuatan yang sama besar dengan kelompok teroris yang berbasis ideologi. (26/5)

“Kelompok teroris yang telah melakukan aksi kekerasan harus diproses hukum, kaderisasi kemungkinan tidak sekuat kelompok teror yang basisnya ideologi, OPM basisnya adalah separatis,” kata Stanislaus Riyanta.

Meski demikian, antisipasi terhadap paham radikal dan separatis khususnya terhadap generasi muda sudah pernah dikemukakan oleh Panglima Daerah Militer (Pangdam) XVIII Kasuari Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa. Ia menegaskan bahwa masyarakat harus waspada terkait adanya ancaman paham radikal dan separatis yang menyasar generasi muda.

“Dalam menghadapi ancaman-ancaman radikal ini, mari kita terus dan harus waspada terhadap infiltrasi dan kaderisasi radikalisme, yang masih banyak masuk ke anak-anak, kalangan generasi muda, kampus atau mahasiswa, juga ke keluarga kita,” kata Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa.

Maka, ia meminta kepada para tokoh masyarakat di Papua Barat untuk mengajak anggota dari kelompok separatis kembali ke NKRI.

“Mereka adalah warga negara Indonesia dan mereka sesungguhnya saudara. Sekarang, bagaimana kita harus segera mengajak mereka dan melakukan langkah-langkah persuasif kepada mereka. Ini, khususnya ditujukan kepada putra-putra daerah, karena kalau (ajakan) itu tidak dilakukan, maka permasalahan tidak akan selesai,” kata Nyoman.

Senin, 24 Mei 2021

Tertibkan Asrama Mahasiswa, Rektor Uncen Dinilai Mengambil Langkah Tepat

wrtsh papua


Jayapura - Langkah Rektorat Universitas Cenderawasih menertibkan dan mengosongkan asrama mahasiswa serta rusunawanya di Perumnas 3 Waena, Kota Jayapura, Papua, dinilai Lembaga Bantuan Hukum Papua sebagai tindakan yang tepat.

Para penghuni asrama mahasiswa Universitas Cenderawasih (Uncen), sudah tidak murni lagi merupakan mahasiswa Uncen, jadi tindakan ini perlu dilakukan dan diberi apresiasi, karena selama ini mahasiswa Uncen merasa tidak nyaman tinggal di Rsunawa.

“Ini langkah yang tepat untuk proses perkuliahan kedepannya bagi mahasiswa Uncen, secara keseluruhan mahasiswa Uncen mendukung dan menerima penertiban tersebut dan tidak terlihat adanya pemaksaan,”

Diungkapkan oleh mahasiswa, bahwa sebelumnya pihak Uncen telah memberikan himbauan dan melakukan pertemuan serta dikuatkan dengan surat pemberitahuan kepada penghuni asrama,” ujarnya.

Jadi LBH Papua dan Mahasiswa Uncen sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi atas langkah persuasif yang diambil pihak Uncen.

Jadi Sarang KNPB, Rusunawa Uncen Memang Harus Dinormalisasi

wrtsh papua


Universitas Cenderawasih (Uncen) yang sebelumnya melakukan pengosongan asrama rusunawa telah membentuk tim pendataan dan penertiban atas asset milik lebaga pendidikannya tersebut. Dalam hasil pendataan yang dilakukan tim mendapati hasil yang mencenganngkan.

Dilaporkan oleh Rektor Uncen Apolo Safanpo bahwa fasilitas pendidikan tersebut justru hanya dimanfaatkan sebanyak 25 persen oleh mahasiswanya, sedangkan 75 persen dimanfaatkan oleh warga sipil yang tidak terdaftar sebagai bagian dari Uncen.

“Jadi kami juga baru tahu jika dari seluruh total penghuni asrama mahasiswa dan rusun 75 persennya bukan mahasiswa. Yang berstatus mahasiswa hanya berkisar 25 persen, sisanya orang luar,”

Meski telah melakukan prosedur yang benar, Apolo mangaku mendapat banyak tentangan dari kelompok yang tidak terima atas pengosongan yang dilakukannya tersebut.

Baca Juga: 

Pengamat Papua Dukung Penertiban Asrama Rusunawa Uncen

“Memang banyak yang tidak terima dengan pengosongan yang dilakukan, tapi saya tegaskan jika itu adalah asset milik Uncen, maka kami bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaannya. Namun yang terpenting, apa hak mereka sedangkan mereka bukanlah bagian dari keluarga Uncen”

Apolo mengaku jika upaya penertiban bukan dilakukan tanpa pemberitahuan lebih dulu. Bahkan Apolo menyampaikan jika hal tersebut sudah disampaikan sejak tahun 2018 dan dilakukan bertahap. Terkait hal tersebut, salah seorang mahasiswa Uncen bernama Johan Mabel mengapresiasi upaya petinggi Uncen dalam menertibkan asrama tersebut.

“Saya sangat mengapresiasi dalam penertibannya ini, karena saya melihat kehidupan di asrama ini banyak kepentingan kelompok maupun individu diluar kepentingan pendidikan,”

Baca Juga: 

Pengamat Papua Dukung Penertiban Asrama Rusunawa Uncen

Johan yang berasal dari Wamena dan baru menjadi mahasiswa Uncen 2 tahun silam tersebut mengaku cukup terbantukan dengan wacana Uncen untuk menormalisasi penggunaan asrama.

“Saya sudah dua tahun ini di Jayapura, tidak ada saudara. Jadi untuk mencari tempat tinggal saja itu sudah jadi hambatan saya untuk belajar. Kalau memang asraman mau digunakan seperti peruntukannya, maka saya sangat setuju,”

Selain itu fakta lain di lingkungan asmara ternyata juga kerap digunakan oleh kelompok yang menggunakan area kampus sebagai tempat mabuk – mabukan, tempat transaksi narkoba hingga regenerasi organisasi separatis (KNPB).

Minggu, 23 Mei 2021

Daftar Kekejaman Teroris Papua, Orang Papua Jadi Korban dan Sangat Menderita

wrtsh papua


Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H., S.U., M.I.P menyebut sebanyak 95 orang meninggal dunia akibat aksi kekerasan yang dilakukan kelompok teroris Papua sepanjang tiga tahun terakhir. Dari total korban tersebut, 59 warga sipil, 27 prajurit TNI, dan 9 personel Polri. (23/5)

Seluruhnya 95 orang, itu dengan tindakan yang sangat brutal, ujar Mahfud MD dalam rekaman suara yang dirilis Kemenko Polhukam.

“Totalnya ada 95 orang meninggal sebagai korban kekejaman kelompok ini, menjadi catatan yang kelam,”

Dalam catatan Mahfud MD, selain mengakibatkan nyawa manusia melayang, juga terdapat 110 korban luka-luka. Dari seluruh total korban itu meliputi sebanyak 53 orang warga sipil, 51 orang prajurit TNI, dan 16 personel Polri.

“Korban luka-luka juga tidak sedikit, 110 orang telah menjadi saksi hidup dari kelompok separatis ini. melihat rekam jejaknya maka pemerintah berupaya mengambil langkah-langkah yang strategis,”

Baca Juga: 

Pengamat Papua Dukung Penertiban Asrama Rusunawa Uncen

Disisi lain, Mahfud MD mengaku heran dengan aksi kekerasan yang dilakukan KKB sering kali direkam. Itu selalu ada videonya.

“Beritanya banyak tersebar, ada juga videonya. Sehingga dari itu semua kita mulai datakan, kita punya daftar tindak lanjut tentang ini,”

Mahfud menegaskan, bahwa kendati KKB selama ini beraksi dengan sangat brutal. Namun pemerintah Republik Indonesia tetap berusaha menyelesaikan konflik dengan berpedoman faktor hak asasi manusia (HAM) dan kita tetap berpedoman jaga hak asasi manusia, tuturnya.

Sebelumnya pemerintah menetapkan KKB sebagai teroris. Penetapan ini merujuk pada Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU.

Kamis, 13 Mei 2021

Dugaan Dana Otsus Digunakan Membiayai Teroris Papua, DPR Dukung Pengusutan Tuntas

wrtsh papua


Komisi I DPR RI Bobby Adhito Rizaldi mendukung keputusan pemerintah yang menetapkan status kelompok kriminal bersenjata di Papua menjadi gerakan teroris. Sebab kelompok tersebut dianggap telah banyak merugikan berbagai pihak.

“Pemerintah secara serius telah menangani perkara ini, termasuk kesesuaian penggolongan kelompok tersebut sebagai bagian dari jaringan teroris. Bahkan undang-undang terkait juga dimaksudkan untuk menjamin para korban, termasuk masyarakat sipil diantaranya,”

Oleh karena Itu, Bobby mendukung tindakan tegas dan terukur harus dilakukan oleh TNI Polri dalam menuntaskan aksi terorisme di Papua, pemerintah juga harus mengungkap aktor intelektual dibalik gerakan teror di Papua.

Baca Juga: 

Ketua OPM Disikat Pendiri OPM, Jeffrey Bomanak Dianggap Gagal Paham

“Negara bisa menggunakan segala upaya yang terukur, sehingga bisa menuntaskan masalah yang ada. aktor-aktor juga perlu diungkap, termasuk dugaan dana otsus yang banyak digunakan untuk mendukung kelompok teroris ini,”

Terkait tarik ulur pelabelan teroris Papua, Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan penetapan status teroris terhadap gerakan KKB Papua sudah sesuai dengan amanat UU No 5 tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme.

“Semua sudah sesuai, dan tidak ada juga pelanggaran HAM atas tindakan dari pemerintah.  Sehingga saat ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan upaya terbaik demi kedamaian di Papua,”

Kamis, 22 April 2021

Masyarakat Takut Berkebun karena Ancaman Teroris Papua

wrtsh papua


Keberadaan kelompok teroris yang gencar melakukan ancaman di Kabupaten Puncak, Papua, telah berdampak kekhawatiran dan rasa traumatis yang dialami bagi maysrakat. Kondisi yang dialami tersebut tidak sebatas pada masyarakat pendatang saja, bahkan orang pribumi pun mengaku ketakutan untuk berkebun. (21/4)

Pasalnya Orang Asli Papua (OAP) diketahui sempat menjadi sasaran penembakan kelompok teroris, bahkan seorang pelajar sekolah menengah harus meregang nyawa dengan kondisi jasad yang mengenaskan. Kekacauan di Puncak pun ditanggapi oleh Ketua DPRD Lukius Newegalen yang merasa jika perlunya dilakukan langkah konkrit terkait penanganan kelompok teroris.

“kehadiran mereka sangat berdampak pada situasi keamanan di Puncak, mulai dari guru, ojek, sampai anak sekolah menjadi sasaran. Kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan begitu saja karena masyarakat sudah begitu takut, padahal hanya ke kebun,”

Lukius mengatakan jika situasi masih memaksa masyarakat untuk tidak beraktivitas maka dampak buruk yang semakin besar akan kembali terjadi. Terutama bagi OAP yang banyak menggantungkan hidupnya pada sektor perkebunan dan pertanian.

Baca Juga: 

Tokoh Pemuda Jabarkan 3 Kasta Perjuangan Papua

“Kalau mau ke kebun saja sudah tidak berani, ini akan menjadi persoalan yang lebih buruk. Mayoritas warga masih menggantungkan hidupnya dari hasil kebun. Bisa saja terjadi kelaparan, yang pasti ini akan menimbulkan persoalan baru lagi,”

Atas kondisi yang terjadi di Puncak tersebut, pihaknya juga terpaksa memaklumi keputusan para guru dan tenaga medis yang mengungsi ke labupaten lain lantaran rasa traumatis. Meski sebenarnya masyarakat di Beoga, Puncak, sangat membutuhkan dua bidang pelayanan, yaitu Pendidikan dan kesehatan.

“Saya secara pribadi memaklumi bagaimana kondisi yang dialami oleh guru atau tenaga medis, mereka ketakutan dengan situasi yang terjadi. Meski memang masyarakat ini sangat membutuhkan pelayanan dari dua sektor yang ditinggal,”

Diketahui saat ini kondisi di Beoga, Puncak sudah cukup membaik. Keterlibatan aparat keamanan TNI dan Polri yang dikerahkan dalam waktu singkat sebelumnya sudah berhasil meredam aksi-aksi teror yang mengancam. Bahkan diketahui jika TNI dan Polri akan melakukan pengejaran terhadap kelompok teroris tersebut.

Rabu, 14 April 2021

Guru Pekerjaan Kemanusiaan, Kelompok Teroris Papua sangat Biadab

wrtsh papua


Hampir sepekan aksi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan oleh kelompok teroris Papua kepada dua orang guru di Kabupaten Puncak, Papua, terus mendapat kecaman dari serbagai pihak. Aksi keji tersebut juga memantik amarah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong, Papua Barat, Petrus Korisano, S.Pd., M.M.Pd. (14/3)

Menurutnya aksi kelompok separatis selalu mengundang pertikaian dan konflik berkepanjangan di Papua. Atas aksi di Distri Beoga sebelumnya, Petrus mengecam dengan keras kasus yang harus merenggut nyawa Oktovianus Rayo dan Yonatan Rende tersebut.

“Dua rekan guru kami berpulang, atas tindakan tidak manusiawi yang dilakukan itu, kami mengutuk dengna keras yang dibuat oleh kelompok teroris,”

Dalam penyampaiannya, Petrus memohon kepada aparat keamanan TNI/Polri untuk segera melakukan tindakan. Dikatakan, perlu dilakukan upaya pengejaran dan penangkapan terhadap pelaku pembunuhan.

Baca Juga: 

Wagub Papua Kecam Aksi di Beoga, Theo Hesegem Dianggap Asal Bicara

“Saya mohon kepada aparat baik TNI ataupu Polri, untuk segera menangkap pelaku pembunuhan. Ini demi tegaknya hukum dan keamanan di Tanah Papua,”

Petrus menyerukan jika profesi guru dan medis merupakan pekerjaan kemanusiaan. Oleh sebab itu pihaknya sangat menyayangkan aksi biadab yang dilakukan oleh organisasi separatis di Papua.

“Sebagai seorang guru atau medis, dua pekerjaan itu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Namun ketika mendapat perlakuan yang tidak pantas, tentu banyak pihak akan marah dan tidak terima,”

Dikabarkan sebelumnya bahwa kelompok teroris pimpinan Lekagak Telenggen telah melakukan penyerangan kepada dua orang guru sekolah menengah di Distrik Beoga Kabupaten Puncak Papua. Tak hanya membunuh guru, gerombolan teroris juga membakar fasilitas pendidikan berupa Gedung sekolah.