Tampilkan postingan dengan label PEMPROV PAPUA. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label PEMPROV PAPUA. Tampilkan semua postingan

Jumat, 15 Oktober 2021

Bicara Soal Smelter Baru PT Freeport, Jeffrey Bomanak Bermental Pengemis

wrtsh papua


Pernyataan Jeffrey Bomanak yang mengklaim diri sebagai Ketua Organisasi Papua Merdeka (OPM) terkait pembangunan smelter tembaga PT Freeport Indonesia ditanggapi oleh salah seorang tokoh senior Papua, Franz Korwa menyebutkan jika Jeffrey Bomanak adalah pribadi yang tidak terlalu pintar namun lancing memprovokasi rakyat Papua.

“Tidak perlu kita sibuk memikirkan apa yang disuarakan Jeffrey Bomanak. Dia hanya pandai memprovokasi namun tidak pernah sadar akan dirinya sendiri. Memangnya dia itu siapa? Orang perusahaan? Orang Freeport?”

“Yang dilakukan saat Ini semua berkaitan dengan pengembangan lini bisnis.Tidak ada yang salah karena negara punya berhak atas semua itu. Sedangkan Jeffrey Bomanak, dia hanya modal mengaku sebagai orang Papua. Sehingga aksi-aksinya ya hanya berkutat pada provokasi,”

Korwa juga mengaku tergelitik dengan pernyataan Jeffrey menyinggung keberadaan Papua yang seolah hanya dimanfaatkan untuk memberi makan rakyat di seluruh Indonesia. Hal tersebut dianggap keliru dan justru semakin memperlihatkan kebodohannya. Korwa juga menjelaskan jika ada kecenderungan berpikir masyarakat di Papua yang kerap terbuai dengan urusan ganti rugi dan berkaitan dengan nilai uang.

“Keliru, tidak ada satupun orang di negara ini yang mendapatkan uang secara cuma-cuma. Pernyataan Jeffrey ini memang tidak asing, seperti penyakit lama yang masih tertinggal di Papua. Contohnya kasus pemalangan, hak ulayat, seolah permasalahan itu harus diselesaikan dengan uang. Meski tidak sepenuhnya salah, menurut saya terkadang ada ketidak rasionalan disana,”

Korwa menegaskan jika mental budak dan mengemis harus dihilangkan dari Papua. Hukum timbal balik dalam urusan bekerja sehingga mendapatkan upah bekerja berupa gaji harus dipahami dalam era saat ini.

“Jeffrey dia masih bermental pengemis. Kalau mau punya uang, ya harus bekerja. Selama ini yang lakukannya untuk mendapat uang adalah dari cara meminta-minta, atau bahkan menipu dan merampok. Ini saya bicara fakta, belum lama ini nama Jeffrey Bomanak dikaitkan dengan aksi perampokan,”

Korwa menambahkan jika tipikal orang seperti Jeffrey Bomanak yang sempit pemikirannya namun memaksa pintar dan merasa paling bisa telah membuat Papua sulit untuk berkembang. Korwa juga menyindir Jeffrey yang bahkan belum pernah melihat Kota Gresik, menurutnya ada beberapa faktor utama yang menguntungkan terkait pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di Gresik.

“Saya pingin tahu apakah Jeffrey sudah pernah ke Gresik atau belum. Sebab secara demografis, Kota Gresik yang memang dikhususkan sebagai kawasan industri untuk menopang ekonomi nasional memiliki beberapa faktor penunjang yang mumpuni. Salah satunya adalah keberadaan Pelabuhan tersibuk Tanjung Perak, yang letaknya tidak jauh dari Gresik,”

Korwa dalam akhir penyampaiannya justru bergurau menyarankan Jeffrey Bomanak agar kembali mempelajari ilmu pengetahuan secara lebih mendalam. Menurutnya belajar dan memperluas pengetahuan lebih diperlukan oleh Jeffrey saat ini. Sebab Korwa menilai jika Jeffrey Bomanak masih terbelenggu dengan kebodohan.

Kamis, 07 Oktober 2021

PON Berhasil Menunjang Aspek Pembangunan di Papua Meski Kelompok Separatis Masih Menutup Diri

wrtsh papua


Kesuksesan dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) tidak bisa membuka mata kelompok-kelompok yang terafiliasi dengan gerakan separatisme. Tokoh senior Papua, Franz Korwa mengungkapkan jika kelompok tersebut hanya bisa menolak tanpa tahu dampak baik yang sedang dirasakan masyarakat Papua. (7/10)

“Kelompok seperti KNPB, ULMWP, dan seluruh bagian separatis itu tidak bisa berbuat banyak dengan suksesnya PON. Mereka hanya bisa menolak, padahal dibalik PON ini ada dampak baik bagi masyarakat Papua,”

Korwa menjelaskan jika aksi penolakan PON hanya sebuah propaganda murahan yang dilakukan kelompok separatis. Sebab masyarakat di Papua justru mengaku merasa senang dengan adanya event PON tersebut.

“Itu hanya cara mereka saja, propaganda murahan. Kita bisa lihat sendiri bagaimana masyarakat secara merasa terkesan dengan event seperti PON ini. Semuanya larut dalam kebahagiaan. Mereka ada yang berjualan, ada yang menjadi relawan, ada juga yang antusias untuk menonton setiap pertandingan,”

Hal senada diungkapkan oleh Koordinator Jaringan Damai Papua, Adriana Elisabeth menyebutkan jika masyarakat Papua antusias menyambut PON ke dua puluh. Sebab, pesta olahraga antar 34 provinsi di Indonesia itu bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan dan indeks pembangunan manusia.

"Respon masyarakat baik. Antusias menyambut PON ini. Acara sebesar ini tentu akan mampu meningkatkan kesejahteraan dan indeks pembangunan manusia,”

PON terbukti mampu menarik perhatian masyarakat di seluruh Indonesia, hal tersebut juga terlihat dari hadirnya berbagai sektor bisnis dan industri dalam peranan mendukung kesuksesasan PON.

“Terkait penyelenggaraan PON, mulai tercatat perusahaan bidang transportasi, industri kesehatan, bahkan perusahaan skala nasional hadir di Papua. Ini adalah kabar baik untuk menunjang segala aspek. Hal-hal semacam ini yang harus dilihat dengan sudut pandang objektif,”

Selasa, 05 Oktober 2021

PON Papua Sukses dan Diapresiasi, KNPB Gusar Coba Ganggu Pelaksanaannya

wrtsh papua


Pembukaan Pekan Olahraga Nasional (PON) sebagai perhelatan akbar diapresiasi sejumlah tokoh Papua. Berbagai ucapan serta dukungan mengalir selama berlangsungnya kompetisi olahraga terbesar se-Indonesia tersebut.

Titik balik kemajuan di Papua yang sukses menyelenggarakan PON, telah membuat kelompok anti pemerintah menjadi gusar. Hal tersebut diungkapkan Agustinus R yang melihat dari aksi-aksi mahasiswa dan KNPB untuk mencoba mengganggu pelaksanaan PON.

“Tidak ada kaitannya gelaran PON untuk menutup pelanggaran HAM. Orang-orang di KNPB itu pemikiran sudah terlalu sempit. Mereka memang mau mengganggu jalannya PON, mau membuat kekacauan sebagai bentuk kegusaran,”

Segala cara dilakukan oleh KNPB untuk mengungkit permasalah di Papua. Agustinus menjelaskan jika isu-isu hoaks terkait permasalahan Papua muncul setelah pembukaan PON berhasil dilaksanakan dengan begitu meriahnya.

“Mereka membuat kabar hoaks, tentang pengungsian, tentang rasis, atau militerisme. Semua itu dilakukan karena khawatir kemegahan PON akan membuat KNPB mati kutu. Kalau memang seperti itu, artinya secara tidak langsung KNPB mengakui jika PON sukses terlaksana,”

Agustinus juga menjelaskan bahwa PON ke dua puluh sudah berhasil membuktikan jika Papua adalah wilayah yang terus bergerak maju. Dirinya pun mengungkit kisah kedekatan seorang Presiden dengan rakyatnya dalam sela-sela kunjungannya di Kota Jayapura.

“Papua sudah diakui seluruh Indonesia, semua mata sedang tertuju ke Papua lewat penyelenggaraan PON. Hari ini adalah bukti jika Papua sudah bergerak semakin maju,”

"Kelompok separatis seperti KNPB tentu akan menolak kebijakan pemerintah meskipun berdampak baik bagi masyarakat Papua. Padahal kita semua tahu kalau orang Papua senang dengan adanya PON ini, momen kedekatan seorang Presiden dengan rakyatnya benar-benar terjadi,"

Agustinus mengatakan jika PON juga memberi dampak atas bangkitnya kemajuan dari sejumlah aspek pada lapisan masyarakat, hal tersebut tumbuh atas dibangunnya sarana/prasarana infrastruktur dalam menunjang pelaksanaan PON.

"Banyak hal yang akhirnya dibangun oleh pemerintah, meski saat ini dikhususnya demi kesuksesan PON, namun banyak aspek di masyarakat yang mulai tergugah. Masyarakat juga proaktif mendukung kemajuan yang terjadi, bidang usaha ataupun biro jasa milik masyarakat terlihat mulai tumbuh,"

Agustinus lantas menegaskan jika problematika yang selalu dimunculkan oleh KNPB sebagai organisasi separatis tidak perlu ditanggapi secara serius, sebab hal itu hanya akan mengundang konflik yang tidak berguna. Lebih baik seluruh elemen di Papua berfokus untuk mengangkat wilayah ini menjadi maju dan lebih baik.

Sabtu, 02 Oktober 2021

Hanya Orang Waras Yang Mampu Melihat Manfaat PON Papua, Bukan Orang Yang Hilang Akal

wrtsh papua


Pekan Olah Raga Nasional (PON) Papua hari ini dibuka oleh Presiden Jokowi, walaupun dilakukan ditengah pandemi covid-19, bagi orang Papua ini adalah wujud kepercayaan pemerintah pusat yang harus dijaga.

"Suksesnya PON XX akan memberi manfaat bagi orang Papua itu sendiri, terutama bagi orang-orang yang berpikiran waras"

Pemanfaatan yang didapat antara lain seperti peningkatan SDM, artinya mereka yang terlibat dalam penyelenggara harus punya kualitas sesuai kemampuan di bidangnya.

Dan orang-orang yang bisa mendapatkan atau menilai manfaat dari hadirnya PON di Papua hanya orang-orang yang waras saja (bukan orang yang akalnya sudah hilang).

Orang-orang yang hilang/habis akal seperti KNPB atau TPNPB OPM tidak akan pernah mampu untuk merasakan atau mendapatkan manfaat dari hadirnya PON XX di Papua, karena otak mereka hanya dipakai untuk pikiran kotor saja.

Mengganggu, merusak, menggagalkan PON itulah yang ada didalam otak dan pikiran Agus Kossay, Ones Suhuniap dan kelompoknya, mereka tidak bisa melihat berkat dari Tuhan yang diberikan lewat Pesta Rakyat ini.

Indikasi-indikasi otak kotor KNPB sudah terlihat, seperti tertangkapnya anggota KNPB yang bekerjasama mendistribusikan senjata ilegal di pegunungan bintang, berdasarkan release Polda Papua terungkap KNPB berencana mengacaukan PON Papua.

Ini akan menjadi bukti, ketika ada kekacauan pada keberlangsungan PON, maka tuduhan itu sudah jelas mengarah kepada KNPB dan TPNPB OPM nantinya.

"Sepertinya ancaman yang disampaikan oleh Jefry Pagawak selaku ketua Organisasi Papua Merdeka, yang mengancam Presiden Jokowi jika datang ke Papua"

Selanjutnya, Selain peningkatan SDM pelibatan wirausaha muda Papua yang memiliki produk yang relevan dengan PON akan menjadi peluang peningkatan ekonomi masyarakat Papua.

Dampak ekonominya yaitu kegiatan jual beli barang dan jasa yang dimiliki akan merangsang roda bisnis masyarakat sekitar yang akan bertumbuh lebih besar lagi.

"Mereka akan mengiklankan komoditas lokal seperti kopi, coklat, kerajinan lokal dan juga tempat wisata"

Semuanya tentu mendatangkan manfaat, namun tidak bagi mereka-mereka yang akalnya sudah hilang yang terus dan selalu saja menuebarkan opini miring dan hoax, (itulah KNPB yang sudah tidak punya akal).

Jadi, kalau ada yang tidak memdapatkan manfaat dari PON ini, mereka bagian dari KNPB. Jangan bodoh! tolong gunakan otak dan pikiran yang positif.

Salam Sehat, Salam Orang Waras

Fernando Maubedari (mahasiswa Papua)

Oktober, 2/2021

Jumat, 01 Oktober 2021

Manfaat Dan Keuntungan PON XX Bagi OAP Apa?

wrtsh papua


Merespon Tanggapan Ones Suhuniap

Bagi orang papua kehadiran Pekan Olah Raga Nasional di Papua sangat disambut baik kecuali bagi orang-orang yang berseberangan dengan pemerintah seperti kelompok KNPB dan TPNPB-OPM, kelompok inilah yang selalu menciptakan gangguan serta penyebaraan Hoax terkait PON.

“Seperti yang kita ketahui release dari Polda Papua bahwa ada indikasi kelompok ini mengganggu berjalannya PON.”

Bertolak belakang dengan masyarakat papua pada umumnya mereka merasakan manfaat dari PON tersebut. Mulai dari banyak fasilitas olahraga baru yang dibangun, hingga publikasi gratis terhadap keindahan Papua. Sehingga Bumi Cendrawasih makin dikenal oleh netizen di seluruh dunia.

”Bahkan masyarakat dapat berkesempatan memperkenalkan budaya-budaya dan pariwisata yang ada di Papua”

Menanggapi pernyataan Ones Suhuniap selaku juru bicara knpb terkait apa manfaat PON di Papua? Perlu saya sejaskan bahwa yang pertama adalah anda (Ones Suhuniap) tidak ada urusan dengan PON, tetapi mengapa anda (KNPB) mencoba mengganggu berjalannya PON!

Kedua, anda hanya membangun opini dari sudut pandang anda sendiri sebagai kelompok yang melawan pemerintah, kalau anda menyadari bahwa PON tidak ada urusan dengannya anda, maka saya minta tutup mulut saja dan stop bangun provokasi serta hoax di media.

Saya sampaikan bahwa PON adalah Pesta Rakyat Yang Perlu Diamankan demi berlangsungnya PON yang nyaman, kehadiran aparat keamanan dipertaruhkan hanya untuk menjaga marwah dan martabat orang papua sebagai tuan rumah.

“Dimana-mana pelaksanaan PON sebelumnya pasti diamankan dengan melibatkan pasukan baik dari TNI maupun Polri, bahkan Asian Game pun lebih lebih extra lagi yang melibatkan pasukan-pasukan khusus yang jumlahnya beribu-ribu, tujuannya hanya untuk menjaga martabat sebagai tuan rumah dan menjaga keamanan dari adanya gangguan-gangguan keamanan.”

Ini perlu dipahami untuk kita semua, terutama Ones Suhuniap (KNPB) dan kelompok-kelompok ataupun oknum yang berseberangan dengan NKRI, bahwa PON bermanfaat bagi orang-orang yang berpikiran baik saja, tidak bermanfaat bagi orang-orang yang berpikiran kotor.

“Salam Cerdas Untuk KNPB”

Johan Rumbino (Pengamat Papua)

Jumat, 01/10/21

Rabu, 29 September 2021

KKB Ngalum Kupel Kembali Bakar Bangunan di Pegunungan Bintang, Bupati Minta Aparat Keamanan Mengambil Tindakan Tegas

wrtsh papua


www.cnnindonesia.com

baca: KKB Bakar Bangunan Sekolah di Pegunungan Bintang

29/09/21 08:16

Setidaknya ada empat bangunan yang dibakar oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabuaten Pegunungan Bintang, Papua. Keempat bangunan berada di distrik Oklip.

"Pada hari Selasa tanggal 18 September 2021 pagi bertempat di Distrik Oklip Kabupaten Pegunungan Bintang Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Lamek taplo  kembali melakukan pembakaran beberapa bangunan-bangunan di sana," ungkap salah seorang warga.

Bupati Pegunungan Bintang Spey Yan Birdana ST, M.Si saat dikonfirmasi mengungkapnya kondisi Kabupaten Pegunungan Bintang sebelumnya sangat kondusif aman dan damai, namun dikarenakan adanya peristiwa di Kiwirok yang dilakukan oleh kelompok KKB, sehingga Kabupaten Pegunungan Bintang seminggu ini mengalami gangguan kamtibmas.

“Sebelumnya Kabupaten ini sangat aman dan damai, namun dikarenakan adanya peristiwa di Kiwirok yang mengakibatkan tenaga Kesehatan meninggal akibat dar penyerangan KKB, sehingga perlu dilakukan Tindakan yang tegas untuk memberikan rasa aman dan damai”

Lebih lanjut Bupati kata Bupati, dirinya meminta kepada Kapolda, Pangdam, Dandim,  dan seluruh jajaran Polres untuk mengambil Tindakan tegas dan terukur terhadap kelompok-kelompok yang mengacaukan kabupaten pegunungan Bintang.

“Siapa yang bermain agar diambil dan diproses secara hukum, kita harus kembalikan lagi kabupaten pegunungan bintang menjadi kabupaten yang aman dan damai” tuturnya

Selasa, 28 September 2021

Kepala Suku Papua: PON sebagai Sarana Promosi Budaya Luhur

wrtsh papua


Arus globalisasi yang saat ini terjadi bahkan hingga kepelosok-pelosok negeri menurut salah seorang Kepala Suku Papua perlu disikapi dengan arif dan bijaksana. Naftali Mabel mengungkapkan jika era digital tak hanya memberi kemudahan namun juga menyimpan dampak lain yang akan merugikan.

“Dunia ini sudah ada digenggaman kita semua, mau memberi ataupun mencari informasi semua bisa dilakukan dengan mudah sekarang. Tetapi kita harus bisa menggunakannya dengan baik, artinya hendaknya kita bisa menahan diri. Opini di dunia maya itu sangat multitafsir,”

Hal tersebut diungkapkan Naftali Mabel melihat ramainya informasi yang tdiak tepat berkaitan dengan pelaksanaan PON di Papua yang tengah berlangsung saat ini.

“Banyak sekali berita miring seputar Papua terutama menjelang PON, seharusnya semua orang di Papua ini bisa lebih berhati-hati, Papua ini tanah yang damai, jangan dirusak dengan informasi-informasi tidak benar,”

Dirinya mengungkapkan harapan besar terutama kepada kelompok yang dikenal kerap menentang pemerintah seperti KNPB atau segala organisasi yang terafiliasi dengan gerakan separatis di Papua untuk menjaga suasana Damai, Aman, Nyaman, dan Indah.

“Terutama kepada kelompk-kelompok yang selalu bikin kacau. Ingat DANI, Damai Aman, Nyaman, dan Indah. Jangan kalian rusak dengan kepentingan-kepentingan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan,”

Naftali juga meminta kepada seluruh elemen di Papua untuk menyebarkan berita-berita yang lebih bernilai baik demi nama Papua yang akan dikenal lebih dalam lewat perhelatan PON.

“PON jadi sarana kita semua untuk memperkenalkan budaya yang luhur dari Papua, maka jangan dirusak dan jangan diganggu. Kami minta sebarkan berita yang baik-baik mulai sekarang,”

Senin, 20 September 2021

Ketua LMA Kabupaten Mappi Dukung Program Otsus dan Realisasi Pemekaran Papua Selatan

wrtsh papua


Pelaksanaan Otsus dan rencana pemerkaran Provinsi Papua Selatan mendapat dukungan dari Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Mappi, Valentinus Tanggipaimu. Disampaikan oleh Valentinus bahwa pemerintah telah memberikan harapan besar bagi Papua, sebab otsus dan pemekaran wilayah dinilai baik untuk mendukung percepatan pembangunan di Papua.

“Kami LMA Kabupaten Mappi sangat mendukung sepenuhnya upaya pemerintah untuk membangun Papua. Ini adalah langkah nyata yang harus dihargai, sehingga tidak ada alasan untuk tidak mendukung. Justru kami sangat berterima kasih karena ada harapan baik lewat program itu,”

Valentinus menyebut jika otsus dan pemekaran wilayah akan memberi dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi, terselenggaranya pendidikan, dan ketersediaan fasilitas kesehatan yang jauh lebih baik.

“Program itu juga demi kesejahteraan masyarakat, kami percaya nanti ekonomi pasti menjadi lebih baik, pendidikan, dan kesehatan, semua akan tumbuh menjadi lebih baik lagi,”

Oleh sebab itu, terkait pemekaran wilayah Papua Selatan, dirinya mewakili LMA Kabupaten Mappi mengharap program tersebut dapat segera direalisasikan.

“Segera saja pemerintah rumuskan semua yang berkaitan dengan rencana pemekaran ini, saya sangat berharap kalau pemekaran ini bisa segera direalisasikan. Masyarakat Mappi dan seluruh orang di selatan Papua tentu menyambut baik,”

Valentinus beralasan jika Provinsi Papua Selatan terealisasi maka segala hal menyangkut birokrasi akan terpangkas, hasilnya masyarakat sendiri yang merasakan manfaatnya.

“Yang jadi kendala di Mappi dan semua wilayah selatan sekarang ini adalah masalah birokrasi ke provinsi, kalau bisa diselesaikan tentu ini akan mempermudah masyarakat. Tidak perlu lagi kita jauh-jauh, biaya yang keluar dari hal-hal seperti itu akan sangat minim nanti. Setiap proses akan semakin cepat,”

Selasa, 14 September 2021

Viktor Yeimo Tegaskan Perjuangan Berlanjut Meski Harus Dipenjara

wrtsh papua


Aktivis KNPB Kota Jayapura menyebutkan jika kondisi Viktor Yeimo sudah berangsung membaik dan bisa keluar dari rumah sakit. Viktor Yeimo yang sudah dirawat sejak 30 Agustus disebutkan telah sehat berkat kepedulian semua pihak.

Narasumber AD adalah anggota KNPB aktif yang turt menjaga Viktor dalam masa perawatannya di RSUD Kota Jayapura, dirinya lantas mengisyaratkan jika Viktor akan kembali berjuang dalam membela hak-hak orang Papua.

“Viktor sudah sehat, kondisi ini juga sudah dikonfirmasi dokter yang menangani. Setelah ini Viktor akan turun kembali untuk melanjutkan perjuangan,”

Viktor sebagai pejuang kemerdekaan dikatakan siap untuk berjuang meskipun dirinya berada dalam penjara. Menurutnya penjara bukan sebuah tempat yang harus dialergikan oleh para pejuang kemerdekaan sejati.

“Tidak ada, semua tempat sama saja. Viktor ada pejuang sejati yang siap membela hak orang Papua meski harus berpindah-pindah penjara. Pengaruh Nelson Mandela sudah melekat pasti dengan jati diri seorang Viktor,”

Dengan keberanian yang ditunjukkan Viktor, AD mengatakan jika hal tersebut akan mematahkan stigma terkait opini Viktor sebagai pejuang pengecut. Viktor Yeimo adalah simbol pemimpin perjuangan sejati yang sadar akan resiko.

“Meski akhirnya nanti mati di penjara, itu adalah jalan terbaik seorang pemimpin perjuangan. Viktor akan membuktikan hal itu, dia bukan pengecut. Viktor sendiri yang sampaikan jika pemimpin harus bisa menerima pahit dan kesengsaraan,”

Jalan yang dipilih Viktor Yeimo sebagai pejuang sepenuhnya disadari tentang segala resikonya, Viktor tidak akan gentar melawan sistem yang harus menghentikannya. Sel Mako Brimob bukan disebutkan AD sebagai momok yang membuat Viktor menjadi gentar.

“Mau itu di Mako Brimob juga tidak ada masalah bagi Viktor. Dia sendiri yang bicara kalau jangan ada upaya ‘merengek’ untuk minta pembebasan, perjuangan ini sepenuhnya harus diselesaikan, jangan meminta-minta,”

Meski demikian AD tetap menyampaikan jika Viktor berharap kepada seluruh pejuang untuk tetap melakukan perjuangan dengan cara masing-masing.

“Viktor sudah siap untuk melakukan perjuangan di dalam penjara, yang lain punya porsi berbeda sehingga lakukan perjuangan juga sesuai hati dan pikiran masing-masing,”

Selasa, 07 September 2021

KKB Dorong Perundingan terhadap Indonesia, Pemuda Papua Tegaskan Tak Mungkin Terjadi

wrtsh papua


Ketua Dewan Pimpinan Daerah Pemuda Mandala Trikora (DPD PMT) Provinsi Papua Ali Kabiay tanggapi pernyataan Jubir Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terkait permintaannya berunding dengan pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan polemik bersenjata di Papua.

Menurut Ali Kabiay, KKB adalah kelompok separatis yang sudah membuat kekacauan di Papua. Atas dasar itu pihaknya menyebutkan jika tidak perlu ada upaya perundingan dengan KKB. Ali beralasan jika perundingan hanya akan mengakomodir kriminalitas yang dilakukan kelompok separatis.

“Kalau berunding dengan masyarakat Papua itu mungkin terjadi, karena tujuannya jelas untuk membangun Papua dan kesejahteraan bersama. Tapi kalau berunding dengan KKB, untuk apa? Mereka ada sumber kekacauan di Papua,”

Sebagai pemuda Papua, Ali menjelaskan jika eksistensi KKB harus segera dituntaskan tanpa ada toleransi. KKB dianggap Ali sudah sangat merugikan, tidak hanya merusak situasi keamanan namun juga telah menghambat proses pembangunan.

“Bukan hanya ancaman keamanan, banyak hal yang sudah membuat Papua ini terus dirugikan, termasuk pembangunan daerah yang terus terhambat,”

Atas ancaman KKB yang tidak akan berhenti melakukan perlawanan, Ali Kabiay juga menyebut hal serupa. Dirinya tegas mengatakan jika aparat TNI Polri tidak akan mundur sejengkal pun untuk menjaga keamanan di Papua.

“Ya itu kan klaim mereka, kita juga bisa, dan TNI Polri tidak akan pernah gentar sebab kita ini ada dipihak yang benar. Tidak ada namanya mundur, penegakan hukum harus tetap dilakukan,”

Ali juga meminta kepada Sabby Sambom sebagai Juru Bicara KKB bahwa jangan sekali-kali membawa alasan Hak Asasi Manusia dalam aksi-aksinya, ataupun menyinggung dunia internasional sebagai ancaman.

“Aneh kalau mereka menyinggung HAM, padahal mereka sendiri yang selalu melanggar HAM. Lihat saja setiap korban yang berjatuhan, dengan cara bagaimana mereka membunuhnya, itu saja sudah sangat biadab. Terlebih membawa nama dunia internasional dalam konflik Papua, seharusnya mereka sadar kalau dunia internasional pun sudah mengecam aksi separatisme yang dilakukan KKB itu sendiri,”

Sabtu, 04 September 2021

Dunia Internasional Dukung Penegakan Hukum atas Gangguan Separatisme di Papua

wrtsh papua


Proses hukum terhadap terdakwa Viktor Yeimo terkait aksi kerusuhan di Papua pada akhirnya mulai menyeret nama Emanuel Gobay dalam lingkaran permasalahan. Emanuel Gobay sebagai kuasa hukum sebelumnya banyak dicecar kritikan terkait prefesionalismenya menangani kasus Viktor Yeimo, bahkan dirinya dianggap tidak memiliki kompetensi mumpuni.

Gobay dianggap telah menentang norma dan aturan atas upaya membenarkan tindakan kriminal. Sebab banyak pihak menyebutkan jika peran Viktor Yeimo sudah kepalang basah dalam menggerakkan massa terkait aksi kerusuhan yang terjadi di Papua pada tahun 2019 lalu.

Tak hanya itu, Viktor Yeimo bahkan secara terang-terangan menyebutkan kalimat terkait perlawanan terhadap pemerintahan Indonesia. Salah seorang tokoh Agustinus R pun menyebut jika sosok Gobay sebagai kuasa hukum tidak punya kompetensi mumpuni. Hal tersebut dikatakan sebab Gobay tidak pernah sekalipun memenangkan perkara kliennya dalam persidangan.

“Kalau memang dia membela sebuah kebenaran, tentu hukum yang terang akan memenangkannya dalam sidang. Tetapi faktanya kan berbeda, dia tidak pernah menang, karena apa? Ya karena dia itu kan membela pihak yang salah, itu saja sebenarnya,”

Terkait internasionalisasi isu tentang Papua, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memberikan pakem terkait upaya penegakan hukum terhadap kelompok pelaku kejahatan. PBB tidak pernah membatasi upaya penegakan hukum bagi negara berdaulat terhadap gangguan separatisme.

“Pada hakikatnya setiap negara berdaulat diberikan keleluasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, termasuk dalam hal penegakan hukum terhadap aksi-aksi separatisme yang mengganggu keaman. Poin itu termaktub dalam Prinsip Dasar HAM PBB terkait Penegakan Hukum,” ungkap Rafael Ramirez sebagai Komite Dekolonisasi PBB.

Terkait eksistensi gerakan separatisme di Papua, Komisioner Tinggi HAM PBB melalui Michelle Bachelet juga telah menegaskan jika PBB sangat mendukung upaya penuh pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan perkara di Papua.

“Atas dasar menghormati kedaulatan bagi Indonesia, kami (PBB) selalu mendukung aksi pemerintah Indonesia untuk menuntaskan permasalahan terkait Papua. Kami juga menyadari jika konflik di Papua erat berkaitan dengan eksistensi separatisme,”

Michelle juga menambahkan jika PBB menyadari eksistensi separatisme di Papua telah menciptakan disinformasi yang luas. Terkait hal tersebut, dirinya menjelaskan terkait aksi separatisme di Papua adalah murni sebagai aksi yang tidak bisa dibenarkan, sehingga setiap bentuk pembalaan terhadapnya juga termasuk didalamnya.

Sabtu, 28 Agustus 2021

Ketua DPN Pemuda Adat Papua, Yan Arebo: Haris Azhar dan Fatia Jangan Terlalu Jauh Beropini Soal Papua

wrtsh papua


Ketua Umum DPN Pemuda Adat Papua, Yan Christian Arebo menanggapi pernyataan Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti dinilai terlalu jauh mengkaitkan sebuah fakta yang terjadi di Papua.

Yan mengatakan, Opini terkait konflik dan operasi militer di Papua sebagai upaya terselubung melindungi kelompok elit terkait pemanfaatan sumber daya alam dianggap tidak memiliki korelasi dengan Fakta Penegakkan Hukum yang Terjadi di Papua Saat ini.

“Kritikan terhadap personal atau kelompok jangan dicampuri dengan urusan yang sifatnya jauh lebih urgensi. Artinya dalam sudut pandang Haris dan Fatia cukup terbatas pada penolakan terkait tambang emas di Kabupaten Intan Jaya, tidak perlu diperluas dengan opini terkait keterlibatan militer dalam konflik bersenjata dan penanganannya terhadap aksi teroris Papua atau KKB,” Tegas Yan saat diwawancarai via telepon redaksi reportasepapua.co.id jumat 27 agustus 2021.

Arebo Mengungkapkan bahwa Fungsi aparat keamanan di Papua ataupun di Intan Jaya sudah sangat Jelas karena itu Mereka Murni sebagai upaya pencegahan maraknya aksi terorisme yang dilakukan oleh KKB.

“Terkait pos-pos keamanan yang dibangun dan dianggap menguntungkan rencana sejumlah elit, tentu hal tersebut juga sangat berlebihan. Aparat keamanan TNI Polri sama sekali tidak memiliki kepentingan terkait pemanfaatan sumber daya alam di Papua,” Tambahnya.

Tokoh pemuda Papua ini menilai, Sebaliknya, tambang emas ilegal merupakan salah satu sumber pendanaan bagi KKB dalam melakukan aksi teror di Papua.

“Penarikan upeti terhadap sejumlah pendulang kerap dilakukan, bahkan tak jarang anggota KKB sendiri juga melakukan aktivitas mendulang emas untuk pemenuhan kebutuhan ataupun sebagai cara mengumpulkan uang dalam pembelian sejumlah senjata illegal,” katanya.

Dirinya juga menegaskan bahwa Maraknya aksi ancaman yang dilakukan anggota teroris papuam untuk menunjang eksistensinya juga pernah disampaikan oleh Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni.

“mereka inikan selain melakukan teror juga melakukan tindakan yang tidak manusiawi seperti memerkosa perempuan dengan ancaman senjata, mengambil ternak, serta mengancam kepala kampung hanya untuk kepentingan perut mereka,” katanya.

Bahkan menurutnya Konflik bersenjata atau teror yang terjadi di Intan Jaya, menunjukkan peningkatan gangguan keamanan.

“Aksi pembakaran pesawat dan pengancaman terhadap pilot WNA, pengrusakan fasilitas Pendidikan dan Kesehatan, pembunuhan terhadap guru dan pelajar, ataupun aksi penyerangan terhadap warga sipil dan aparat keamanan telah nyata terjadi. Aksi tersebut belum termasuk gangguan atas sejumlah agenda nasional terkait pemilihan umum,” Jelasnya.

Menurut Data yang ia peroleh, Dalam tiga tahun terakhir sebanyak 95 orang telah menjadi korban tewas atas aksi kekerasan teroris atau KKB, diantaranya 59 orang merupakan warga sipil, 27 orang prajurit TNI, dan 9 orang anggota Polri.

“Tentu data tersebut tidak termasuk kerugian materiil, ataupun korban tidak langsung terkait pengungsian warga yang beberapa kali tercatat pernah terjadi,” Tuturnya.

Berdasarkan fakta terkait aksi teror bersenjata yang terus hal tersebut tentu sudah menjadi tanggung jawab negara melalui aparat keamanan untuk menyelesaikannya. Namun penyelesaian konflik di Papua.

“Tidak selalu dilakukan hanya melalui aspek pendekatan keamanan, pemerintah telah berkomitmen untuk menyelesaikan perkara di Papua dengan berbagai pendekatan komprehensif dan itu terbukti sedang berjalan,” Tutupnya.

Sebelumnya, beredar soal berita : http://hakasasi.id/2021/08/21/haris-azhar-warga-korban-tipu-tipu-operasi-militer-dan-bisnis-di-papua/

Jumat, 27 Agustus 2021

Resah Aksi KKB di Yahukimo, Tokoh Masyarakat Dukung Penegakan Hukum oleh TNI Polri

wrtsh papua


Tokoh Masyarakat Yahukimo bersikap tegas dalam upaya menjaga situasi keamanan di wilayahnya. Hal tersebut dilontarkan pasca aksi penyerangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang melakukan teror pembunuhan terhadap dua pekerja jembatan jalan Trans Papua.

“kita di Yahukimo sepakat untuk menolak setiap aksi Kelompok Kriminal Bersenjata. Yahukimo bukan wilayah untuk berperang, kita disini mau membangun,”

Tokoh Masyarakat mengungkapkan jika perasaannya cukup marah Ketika mendengar kabar dua orang pekerja PT Indo Papua mendapat teror dari KKB. Terlebih  KKB tersebut bukan berasal dari wilayah Yahukimo, hal ini disampaikan oleh Bupati Yahukimo Dedimus Yahuli saat jumpa pers bersama Forkopimda dan Tokoh Masyarakat Yahukimo.

“Tidak bisa diterima aksi yang mereka lakukan, pekerja jembatan itu tidak tahu apa-apa tapi mereka dibunuh bahkan dibakar. Kelompok (KKB) itu juga bukan masyarakat saya, mereka datang tidak tahu darimana hanya mau buat kacau Yahukimo,”

Dalam penuturannya, Bupati mengaku telah melakukan koordinasi dengan aparat keamanan terkait penanganan KKB di Yahukimo. Hal tersebut diungkapkan karena aksi KKB dianggap sudah sangat meresahkan. Pihaknya mendukung tugas TNI-Polri untuk segera melakukan upaya penegakan hukum.

“Kita pastikan penegakan hukum terhadap mereka segera dilakukan, kami sudah melakukan koordinasi dengan TNI Polri, nanti mereka yang tahu teknisnya, yang pasti kami dari pemerintah dan masyarakat mendukung upaya itu. Semua demi kenyamanan masyarakat di Yahukimo,”

Sebelumnya pada tanggal 22 Agustus 2021, KKB pimpinan Tandius Gwijangge melakukan penyerangan terhadap pekerja jembatan di Kali Brazza, Distrik Dekai, Yahukimo. Atas insiden tersebut dua orang korban Bernama Rionaldo Raturoma (43) dan Didi Imam Pamuji (30) tewas mengenaskan dengan kondisi seluruh tubuh hangus terbakar.

Sabtu, 21 Agustus 2021

Stop Teriak Merdeka!, Gunakan Otsus Untuk Membangun Papua

wrtsh papua


Pemuda Papua harus mengisi kemerdekaan dengan memanfaatkan perpanjangan Undang-undang Otsus Papua.

Kebijakan perpanjangan Otsus di Papua merupakan anugrah dari Tuhan kepada Papua lewat Pemerintah Pusat. Kita bersyukur pemerintah telah memberikan program keberlanjutan Otsus sesuai aspirasi masyarakat Papua seutuhnya.

“Pemerintah Pusat dan DPR RI terus memperhatikan masyarakat di wilayah paling timur Indonesia. Perpanjangan Otsus yang diberikan ini merupakan solusi buat generasi di Papua untuk bisa membangun agar sama dengan wilayah bagian barat di Indonesia, ini perlu kita berterima kasih dan bersyukur.“

Para pemuda di Papua yang merupakan generasi penerus bangsa tidak lagi mengotak-ngotakkan diri apalagi mengaitkan dengan seruan Papua Merdeka lewat aksi demonstrasi dan provokasi.

“Kita di Papua ini sudah merdeka!, sekarang tinggal bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini dengan memajukan kesejahteraan melalui kebijakan otonomi khusus yang sudah disahkan" 

Semua elemen masyaralat di papua agar terus bergandengan tangan menciptakan suasana yang damai dan kondusif.

“Kalau kita di Papua damai, maka pembangunan bisa berjalan dengan baik, dan kita bisa sejahtera,”

Kepada DPR Papua dan DPRD agar bersama-sama rakyat ikut mengawal penggunaan dana Otsus, sehingga dana yang di berikan dari pusat tersebut bisa dirasakan hingga ke masyarakat paling bawah.

“Sekarang tinggal bagaimana kita yang di Papua ikut bersama mengawasi penggunaan dana Otsus tersebut, baik DPR Papua maupun DPRD bersama semua elemen, mari kita terlibat untuk ikut mengawasi dana Otsus yang di berikan ini untuk kemajuan Papua Tercinta,”

Berhenti diskusi Papua Merdeka kalau tidak mau terbelakang.

Jakarta, 21 Agustus 2021

Aliansi mahasiswa Papua Sejabotabek

Sabtu, 14 Agustus 2021

Pemerintah Pastikan Dorong Pendekatan Kemasyarakatan dalam Penanganan Kekerasan di Papua, Bukan Intimidasi

wrtsh papua


KKB di Papua menjadi ancaman nyata yang mengganggu aktivitas masyarakat lewat serangkaian aksi penyerangan menggunakan senjata api.

Seringnya kekerasan yang terjadi yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata atau yang biasa disebut KKB mengharuskan pemerintah mendatangkan beberapa aparat keamanan untuk meminimalisir aksi kekerasan yang dilakukan KKB.

Sebelumnya dalam keterangan persnya Menkopolhukam Mahfud MD pernah menegaskan jika keterlibatan TNI Polri di Papua murni sebagai penanganan aksi teror dan kekerasan yang kerap dilakukan KKB terhadap warga masyarakat baik warga asli maupun pendatang.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah penambahan personil aparat keamanan untuk melakukan penegakan hukum terhadap KKB, karena kelompok ini sudah nyata melakukan ancaman dan kekerasan barupa pembakaran gedung/rumah, fasilitas kesehatan, sekolahan, dan berbagai teror penembakan.

Sehingga penanganan kekerasan di Papua tidak terbatas pada pengerahan aparat keamanan saja, tetapi Pemerintah tetap melanggengkan upaya diskusi dengan para tokoh di Papua, sehingga ada solusi lain diluar upaya pendekatan keamanan. Begitu juga dengan peningkatan perekonomian masyarakat seperti yang dilakukan oleh pihak kepolisian melalui binmas noken di bidang pertanian dan peternakan yang semakin baik. 

"Tidak seperti yang dibayangkan bisa dibilang pemerintah telah mendorong 90 persen jalan keluar persoalan masyarakat di papua lewat diskusi dengan para tokoh di Papua. Jadi tidak sepenuhnya penyelesaian itu dilakukan dengan pendekatan keamanan. Sebagian sudah dipahami oleh masyarakat Papua.,"

Teror KKB, seperti di Intan Jaya, Nduga, Puncak selalu dilakukan untuk menciptakan ketakutan di masyarakat.

"Di Intan Jaya pada pertengahan tahun ini mengalami masa sulit karena ancaman-ancaman dari KKB, pemerintah daerah dipaksa untuk mulai dari nol untuk membangun daerahnya lagi."

Bupati Welem Wandik seperti pernah disampaikan kepada pers, juga membenarkan situasi yang tidak kondusif telah mengakibatkan rasa takut. Sejumlah pusat kesehatan masyarakat dan fasilitas pendidikan terbengkalai begitu saja tanpa adanya aktivitas, hal inilah yang mendorong pemerintah untuk membangun kembali pemerintahan baik dari sisi ekonomi masyarakat maupun keamanannya.

"Seperti yang kita ketahui bebeapa waktu lalu Karena situasi yang rawan, tenaga kesehatan dan para guru-guru pun takut untuk berada di wilayah-wilayah yang menjadi basis KKB, bahkan masyarakat kampung sendiri saja tercatat ada yang mengungsi,"

Ancaman dan aksi teror sama-sama ini akan terus  dilakukan oleh KKB di wilayah Intan Jaya harus segera disikapi oleh aparat keamanan guna mengembalikan situasi kamtibmas yang kondusif.

Penempatan aparat keamanan di beberapa wilayah rawan sangat erat kaitannya dengan ekonomi politik, hal ini menunjukan nilai positip bagi pemerintah itu sendiri yang telah mengambil langkah-langkah yang bijak demi menjaga keutuhan NKRI.

Sayangnya sering kita temukan opini-opini propaganda yang selalu disebarkan lewat media, sehingga masih ada masyarakat asli Papua yang mau diiming-iimingi untuk melakukan aksi-aksi yang mengganggu pemerintahan, seperti kali ini yang diprovokasi .

Kamis, 12 Agustus 2021

Kepala Suku Papua Tolak Aksi Demo dan Provokasi Tuntut Dibebaskannya Victor Yeimo

wrtsh papua

 


Proses hukum terhadap Victor Yeimo mendapat dukungan dari Kepala Suku di Kabupaten Jayawijaya. Hengky Heselo dalam penyampaiannya mengatakan jika aktor perusak negara harus ditindak tegas.

“Victor Yeimo itu perusak negara Republik Indonesia. Bapak Kapolda Papua jalankan saja proses hukum, tidak bisa begitu saja dibebaskan,”

Heselo mengatakan jika tuntutan pembebasan Victor Yeimo yang dilakukan oleh mahasiswa dan KNPB sangat tidak mendasar. Pihaknya menegaskan jika proses hukum harus tetap dilakukan sebab negara Indonesia adalah negara hukum.

“Negara ini bukan punya KNPB yang semaunya sendiri melawan hukum. Tetap lakukan proses hukum terhadap setiap orang yang melanggar hukum. Victor Yeimo ini sudah merusak (keamanan) negara,”

Heselo juga meminta kepada jajaran Polres Jayawijaya untuk menolak setiap aksi demo karena rawan akan provokasi.

“Kepada Polres Jayawijaya, saya minta tidak boleh ada aksi demo dari mahasiswa dan KNPB di Wamena. Mereka hanya akan membuat kekacauan dengan berbagai provokasi,”

Pihaknya menambahkan jika semangat menjaga kedamaian di Wamena sudah kembali terbangun, oleh sebab itu setiap aksi yang mengancam kedamaian negara harus dihindarkan. Mengingat kerusuhan yang terjadi di Wamena pada tahun 2019 mencatatkan sebanyak 33 warga tewas mengenaskan.

Proses hukum terhadap Victor Yeimo harus tetap jalan, jangan dibebaskan begitu saja, tuturnya.

Minggu, 08 Agustus 2021

Indonesia Negara Yang Berdaulat, Papua Bagian Dari Indonesia, Jangan Ada Kelompok Yang Membawa Isu Papua Merdeka di Papua Nugini

wrtsh papua


Saya James Marape selaku Perdana Menteri Papua Nugini, menegaskan kembali bahwa negaranya menghormati kedaulatan Indonesia terhadap Papua.

Setiap menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia selalu saja ada isu-isu yang mendukung Papua merdeka, di Papua Nugini sendiri hal ini masih saja dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil di bagian pinggiran negaranya.

Biasanya mereka melakukan kegiatan ini secara tersembunyi dan di daerah yang berbatasan dengan Papua. Saya menganggap bahwa isu Papua merupakan persoalan internal yang dihadapi Indonesia.

Secara tegas saya menyampaikan sikap Pemerintah Papua Nugini terkait permasalahan/isu Papua yaitu Pemerintah Papua Nugini secara tegas akan tetap menghormati kedaulatan negara Indonesia atas Papua dan isu Papua merupakan permasalahan internal dari negara Indonesia.

Jadi untuk negaranya sendiri sangat menolak keberadaan kelompok-kelompok tersebut, pemerintahnya sudah pernah mengusir kelompok ini tahun lalu, namun karena mereka ada yang sebagian menikah dengan warga Papua Nugini, sehingga masih diberi kebijakan untuk tinggal dengan catatan tidak mengganggu hubungan baik antara PNG dan RI.

"hubungan baik antara kedua negara telah berlangsung selama bertahun-tahun dan terus saling menghormati sebagai negara yang berdaulat."

Kalau masih kita temukan kembali, maka mereka yang terindikasi terlibat dengan kelompok-kelompok ini akan mendapatkan sangsi tegas dari pemerintahnya.

James Marape, (Perdana Mentri PNG)

Agustus 2021.

Sabtu, 07 Agustus 2021

MASYARAKAT PAPUA TETAP JAGA PERSATUAN DAN KESATUAN DI HUT RI KE 76

wrtsh papua


MENOLAK ISU BOIKOT YG DISERUKAN KNPB!

Selaku ketua Persekutuan Gereja Pantekosta Indonesia (PGPI) saya menghimbau masyarakat Papua tetap jaga persatuan dan kesatuan di Hut RI ke-76 Tahun.

Kita rayakan hari Kemerdekaan RI ke-76 dengan semangat perjuangan dan terus memupuk jiwa Nasionalisme, semoga kesejahteraan dan kedamaian selalu menyertai masyarakat Indonesia. Serta bisa membawa Indonesia ke titik yang lebih baik.

Menyambut Ulang Tahun Republik Indonesia kita harus selalu menjaga Keamanan dan Ketertiban sehingga nantinya perayaan Hut RI dapat berjalan dengan baik, terlebih lagi di Hut RI kali ini kita masih di tengah masa Pandemi Covid-19, sehingga saya mengajak seluruh para tokoh baik Agama, Masyarakat, maupun Tokoh adat, agar memiliki Peran dalam hal menyampaikan kebijakan pemerintah akan pentingnya menjalankan protokol kesehatan.

Dulu kita diwariskan oleh pendahulu kita kemerdekaan. Sekarang kita harus wariskan kepada penerus kita kemajuan dan persatuan. Mari kita jaga Ibu Pertiwi ini, jaga Pancasila kita dan jaga masa depan kita.

"Jangan mudah percaya dan terprovokasi dengan ajakan-ajakan untuk memboikot yang nantinya dapat merugikan diri sendiri, keluarga maupun orang lain".

Dirgahayu HUT RI ke 76, 17 Agustus 2021, 

Pdt. M.P.A. Maury 


#PapuaTetapIndonesia

#PapuaNkRI

#TolakSeruanKNPB

Bupati Paniai Tak Mau Kompromi meski KKB Terdesak dan Kurang Dana

wrtsh papua


Beredar kabar tentang kondisi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Paniai yang tengah terdesak karena kesulitan dana dan bahan makanan. Hal tersebut seolah berkaitan dengan aksi KKB yang terbatas karena kehadiran aparat keamanan yang di Paniai.

Bupati Paniai Meki Nawipa saat dikonfirmasi tidak menampik kabar tersebut. Nawipa membenarkan jika terdapat permohonan terkait dukungan dana untuk keperluan operasional KKB.

“Saya dapat laporan kalau KKB ini minta uang. Mereka mengirimkan surat lewat orang suruhan,”

Nawipa mengungkapkan desakan permintaan sejumlah uang oleh KKB juga berkaitan dengan proses pengerjaan sambungan kabel jaringan internet di Paniai. Namun Nawipa menegaskan jika uang yang dimiliki oleh pemerintah hanya akan digunakan untuk proses pembangunan.

“Pemerintah ini punya uang untuk membangun, Paniai masih butuh pembangunan dibanyak sektor. Saya tegaskan kalau uang yang dimiliki pemerintah tidak akan digunakan untuk memfasilitasi kelompok KKB,”

Nawipa berpandangan jika ketersediaan internet di Paniai yang terbatas, secara perlahan mencoba dipenuhi oleh pemerintah. Namun aksi KKB yang secara tidak langsung telah melakukan teror terhadap pekerja, dirasa telah menghambat proses tersebut.

“paniai ini internet terbatas, maka kami ingin membangun. Saya sangat menyayangkan ada aksi teror yang dilakukan KKB kepada pekerja internet. Saya rasa ini sudah menghambat,”

Meki Nawipa juga berpandangan jika ada hal lain yang perlu dipenuhi dan dirasa lebih memberi manfaat ketimbang berkutat dengan urusan separatisme. Sebelumnya Nawipa mengaku telah mengirimkan 5 anak Papua untuk melanjutkan pendidikan di Amerika.

“Setiap yang positif pasti pemerintah akan dukung, kami kemarin berangkatkan 5 anak Papua ke Amerika. Ini akan menjadi kebanggaan, biarlah mereka menjadi contoh. Harapannya setelah selesai sekolahnya, mereka ini yang akan membangun Papua,”

Jumat, 06 Agustus 2021

Pengkhianatan Belanda terhadap Asas Hukum Internasional Melahirkan Konflik di Papua

wrtsh papua


Integritas Papua dalam NKRI disebutkan pakar hukum internasional telah sah dan tidak ada lagi opsi terkait referendum untuk memisahkan diri. Bahkan jika dilihat dalam prespektif hukum internasional terkait penyelenggaraan Perjanjian New York dan PEPERA, dua hal tersebut dalam hakikatnya tidak perlu dilakukan.

“Asas hukum internasional yaitu Uti Possidites Juris masih berlaku, artinya batas wilayah suatu negara yang berdaulat setelah penjajahan mengikuti batas wilayah koloni dari negara penjajahnya,” ujar Prof. Hikmahanto Juwana.

Menurut Hikmahanto bahwa agenda Perjanjian New York dan PEPERA merupakan agenda Belanda yang tidak kunjung menepati perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB).

“Apa yang dilakukan pemerintah saat itu sangatlah tepat, upaya perundingan dikedepankan untuk mengambil hak atas Tanah Papua yang tidak kunjung diserahkan oleh Belanda,”

Jusuf Wanandi sebagai saksi sejarah pelaksanaan PEPERA dalam keterangannya juga menegaskan ada kepentingan Belanda yang tidak kunjung memberikan wilayah Papua sebagai wilayah kedaulatan RI.

“Ada kepentingan yang dilakukan Belanda, sejak perundingan pertama kali (KMB) pada tahun 1949 seharusnya wilayah Papua sudah dibicarakan setahun setelahnya. Namun yang terjadi sampai dengan tahun 1969 PEPERA baru bisa dilakukan,”

Wanandi juga mengatakan jika keberadaan Belanda di Papua jauh sangat merugikan kedaulatan RI. Pasalnya Belanda justru membentuk Papua sebagai ‘NEGARA BONEKA’ yang dalam janjinya akan dimerdekakan pada kemudian hari.

“Upaya pemerintah Indonesia hanya sebatas reaksi atas kedudukan Belanda di Papua, karena dalam periode tersebut Belanda malah membentuk ‘negara boneka’, Sehingga Belanda telah melakukan pengkhianatan Asas Hukum Internasional.

sumber: Jusuf Wanandi