Tampilkan postingan dengan label PEMPROV PAPUA. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label PEMPROV PAPUA. Tampilkan semua postingan

Minggu, 23 Januari 2022

Bupati Yahukimo Tak Sepaham atas Tuntutan Demo Pelajar

wrtsh papua


Situasi kamtibmas di Kabupaten Yahukimo yang sempat tidak kondusif dalam beberapa bulan terakhir mendesak Kepala Daerah untuk menyikapi penanganan konflik dengan mendatangkan bantuan tambahan berupa pengerahan aparat keamanan dari satuan Brimob. (22/1)

Bupati Yahukimo Didikus Yahuli juga mengatakan bahwa wilayahnya sempat menjadi daerah rawan karena berulang kali mendapat gangguan dari kelompok separatis, serta pecahnya konflik horizontal yang melibatkan dua suku besar sudah dikhawatirkan mengganggu aktivitas masyarakat secara umum.

"Perlu sama-sama kita ketahui kalau situasi di Yahukimo sempat menjadi daerah merah. Konflik terjadi dimana-mana, sudah sangat mengkhawatirkan. Maka dengan segala upaya demi situasi yang kondusif, memang perlu didatangkan Brimob tambahan," ujar Bupati.

Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Didikus Yahuli menanggapi aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah pelajar sekolah menengah yang secara tiba-tiba menyuarakan tuntutannya untuk menarik penugasan Brimob dari Yahukimo.

"Saya sangat mengapresiasi kinerja Polri dalam menangani konflik di Yahukimo, saya berterima kasih karena sudah melaksanakan tugas dengan baik, memberikan perlindungan keamanan disini," tambahnya.

Bupati bahkan mengaku sangat menyesali aksi unjuk rasa yang dilakukan para pelajar dengan cara pandang sepihak. Sebab menurutnya bukan perkara mudah mengakomodir tempat tinggal bagi aparat keamanan yang bertugas di Yahukimo.

"Dulu ketika kerusuhan terjadi, bahkan asrama Polisi sampai ditempat banyak masyarakat untuk cari perlindungan. Hanya memang saat ini bukan perkara mudah untuk menyediakan fasilitas meski hanya berupa rumah singgah bagi anggota Brimob yang baru akan bertugas,"

Bukan tanpa sebab, Bupati yang mengaku bertanggung jawab atas instruksinya untuk memaksimalkan aula gedung sekolah agar dapat digunakan sementara oleh Brimob, sebab proses belajar mengajar bagi para pelajar sekolah belum sepenuhnya  berjalan dengan semestinya.

"Sekolah juga belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga kami sendiri yang minta agar anggota Brimob untuk sementara bisa menempati aula sekolah, lagi pula itu hanya sementara. Apa yang saya lakukan bukan untuk kepentingan tertentu, kami semua sudah membahasnya bersama-sama,"

Didimus Yahuli lantas meminta kepada seluruh pihak untuk tidak mempermasalahkan peristiwa sebelumnya. Sebab menurutnya kabar penolakan kehadiran aparat keamaman di Yahukimo hanya disebabkan aksi provokasi oleh kelompok yang tidak suka dengan TNI-Polri.

"Tentu saya sangat kecewa, tetapi mau bagaimana juga para siswa adalah anak-anak kami. Sehingga sekarang ini kami minta untuk peristiwa sebelumnya tidak perlu lagi dipermasalahkan, itu hanya aksi provokasi yang dilakukan kelompok tertentu,"

Kamis, 20 Januari 2022

Tokoh Pemuda Merauke Sebut Pemekaran Provinsi Segera Dilakukan

wrtsh papua


Dalam rentetan peristiwa aksi penolakan pembentukan provinsi baru dinilai oleh salah seorang Tokoh Pemuda sebagai cara yang sengaja dilakukan olehnkelomppl separatis untuk menghentikan upaya pemerintah dalam mensejahterakan rakyat Papua. 

Alex Gebze dalam keterangannya mengatakan bahwa upaya pemekaran akan dianggap oleh kelompok separatis sebagai bentuk ancaman tersendiri bagi pergerakannya. 

"Kuncinya adalah kesejahteraan bagi rakyat di Papua, jika hal itu terwujud maka gerakan separatis akan hilang sehingga sudah pasti mereka yang sekarang ada berusaha untuk menolaknya. Saya katakan demikian sebab kelompok separatis sudah pasti akan terdesak dan tidak lagi mendapat simpati raiyat," 

Meski demikian, Gebze menambahkan agar negara tetap diminta mewaspadai aksi penolakan yang tidak menutup kemungkinan akan berdampak menjadi perkara yang lebih luas. Dirinya menyoroti upaya kelompok separatis yang juga menggandeng influencer dan elit politik untuk menciptakan kegaduhan. 

"Saya yakin negara punya caranya sendiri, sebab harus kita sadari bahwa kelompok separatis ini punya banyak cara dan alasan. Bahkan kita kenal disana ada nama Natalius Pigai, sebagai seorang elit politik juga influencer yang dikenal kerap membuat kegaduhan atas setiap permasalahan yang terjadi," 

Sebagai generasi penerus dirinya menjelaskan bahwa pemekaran provinsi adalah salah satu harapan baru bagi Orang Papua untuk mendapatkan kesetaraan dan menerima hak-haknya sebagai warga negara. Alex juga menjelaskan bahwa Papua bagian selatan dianggapnya jarang mendapat perhatian dari pemerintah provinsi. 

"Bisa dibilang Papua bagian selatan ini tumbuh dan besar atas inisiatif orang-orangnya sendiri. Sebab disini kami jarang mendapat perhatian dari orang-orang di provinsi. Tentu dengan pemekaran itu menjadi harapan baru bagi kami khususnya orang Papua yang berada di bagian selatan untuk mendapatkan kesetaraan," 

Alex bahkan mengkritik kinerja seorang kepala daerah setingkat provinsi terkait kehadirannya untuk sekedar menengok langsung kondisi di wilayahnya. Selain faktor jarak yang cukup jauh, faktor terkait administrasi juga membuat Papua bagian selatan jarang terekspos untuk dikembangkan potensi-potensinya. 

"Coba hitung saja berapa kali gubernur mau datang ke Merauke untuk melihat langsung kondisi yang terjadi. Sehingga pemekaran itu penting dilakukan, untuk memangkas birokrasi, mempersingkat waktu, dan juga meningkatkan pelayanan masyarakat sehingga lebih aktif dan tepat sasaran,"

Kamis, 06 Januari 2022

Hanya Kelompok TPNPB Yang Menolak Kebijakan Pemerintah

wrtsh papua


Menanggapi ancaman kekerasan dan intimidasi serta rencana tindakan kekerasan yang dilakukan kelompok TPNPB OPM yang mengatasnamakan Tuan Goliat Tabuni dan Anthon Nego Tabuni terhadap masyarakat Puncak, saya Usai Alom menegaskan hentikan semua tindakan-tindakan tersebut yang akan merugikan masyarakat di Kabupaten Puncak.

Apa yang disampaikan oleh Anthon Nego Tabuni yang mengaku sebagai Presiden Melanesia Raya tidak benar, tidak ada kebohongan-kebohongan, tidak ada ketidak Adilan, tidak ada diskriminasi yang dilakukan oleh Pemerintah di wilayah Papua dan Papua Barat khususnya di Kabupaten Puncak.

"Apa yang disampaikan Anthon Nego Tabuni hanyalah bentuk pemikiran atau anggapan dia pribadi, tidak mewakili masyarakat Puncak secara menyeluruh"

Karena kami sadar dan merasakan sendiri bahwa masyarakat di kabupaten Puncak sudah mendapatkan perlakukan yang adil dari pemerintah, kalau ada sekelompok orang yang merasa tidak diperlakukan dengan baik  berarti itu bagian dari kelompok TPNPB.

Kita telah banyak mengetahui bagaimana tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok TPNPB seperti mengambil hak-hak masyarakat, hewan ternak, hasil kebun semua diambil dengan paksa, bahkan anak-anak perempuan kami pun dipaksa untuk melayani seksual para kelompok TPNPB.

"Ya, termasuk guru-guru yang mengajar di daerah Puncak, para pengusaha atau pekerja di beberapa perusahaan tidak lepas dari tindakan keji para TPNPB"

Kita masyarakat Puncak masih beruntung dikasih perlindungan dengan hadirnya aparat keamanan baik dari TNI maupun Polisi, mereka yang selalu menjaga bahkan membantu warga yang kalau mengalami kesusahan atau kesulitan.

Untuk itu atas nama warga kabupaten puncak, saya minta oknum atau kelompok yang masih berseberangan dengan pemerintah untuk menghentikan semua aksi yang dapat merugikan warga Puncak itu sendiri.

"Jangan mengancam untuk menciptakan Perang apalagi mengatakan Perang Dunia ke III, itu mustahil karena untuk melakukan perang Dunia ini apa kemampuan TPNPB, dan negara mana yang akan melakukan perang terhadap Indonesia. Indonesia sudah diakui dengan tegas oleh PBB, dan semua negara telah menyatakan kedaulatan NKRI, tidak negara yang mendukung kelompok Papua Merdeka. Kita ini sudah dibohongi oleh media yang dibelakangnya ada ULMWP.

Satu hal lagi yang perlu dipahami oleh kelompok TPNPB bahwa jangan jadikan masyarakat puncak menjadi objek pembodohan kalian.

Masyarakat puncak telah mengerti dan memahami kemerdekaan sesungguhnya sudah tercapai bersama Indonesia, dan masyarakat Puncak siap membangun bersama pemerintah.

Terima kasih
Usai Alom
"Papua Adalah Indonesia"

Tokoh Masyarakat Ilaga Luruskan Diskriminasi dan Kekerasan terhadap OAP

wrtsh papua


Kondisi geografis Papua menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi pemerataan kesejahteraan. Cakupan wilayah yang cukup luas dan minimnya akses penghubung antar daerah menjadi hambatan yang harus dihadapi.

Meski demikian menurut Usai Alom sebagai Tokoh Masyarakat Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Pemerintah Daerah dinilainya sudah berupaya penuh untuk mengakomodir segala kebutuhan terkait menunjang kesejahteraan warga.

"Terdapat hal-hal yang harus kita sadari, Bapak Bupati selalu bekerja keras untuk membawa Kabupaten ini lebih baik dari waktu ke waktu. Padahal sama-sama kita sadari kalau Puncak adalah wilayah yang cukup sulit aksesnya,"

Alom menambahkan bahwa pembangunan demi kemajuan Kabupaten Puncak juga terhambat oleh aksi-aksi separatisme. Sebab kelompok separatis selalu melakukan gangguan ketika elemen pemerintahan di Kabupaten Puncak sedang merintis program-program kemajuan.

"Ketika pemerintah menggalakkan bidang pendidikan, guru menjadi sasaran tembak. Ketika ada pembangunan jalan, kontraktor juga menjadi sasaran. Hal-hal seperti ini tentu sangat mengganggu, mereka menghambat. Padahal masyarakat di Puncak membutuhkan program-program itu dari pemerintah,"

Komitmen Pemerintah Daerah untuk berupaya meningkatkan standar hidup masyarakatnya telah dianggap sebagai sebuah keberhasilan tersendiri bagi Usai Alom. Hal tersebut sekaligus mementahkan pernyataan adanya aksi diskriminasi yabg dilakukan perangkat negara terhadap orang Papua.

"Tidak ada yang terdiskriminasi, pemerintah sudah berupaya maksimal, seharusnya itu bisa kita apresiasi. Bahasa diskiriminasi itu hanya permainan. Saya menebak kalau mereka yang merasa terdiskriminasi adalah kelompok-kelompok kecil bagian dari separatis,"

Klaim tindak kekerasan terhadap orang Papua juga ditegaskan oleh Alom tidak pernah terjadi. Dirinya menolak penggolongan aksi penangkapan sebagai bagian dari kekerasan terhadap Orang Papua. Bahkan Alom menjelaskan justru aksi kekerasan selalu bermula dari adanya pengaruh kelompok separatis.

"Mereka yang ditangkap, itu pasti karena melanggar hukum. Hal-hal semacam itu tentu bukan bagian dari kekerasan, wajar aparat menangkap orang-orang yang mengganggu keamanan. Justru aksi gangguan keamanan itu selalu dimulai oleh kelompok separatis sendiri,"

Alom juga mengatakan bahwa dinamika yang terjadi di Papua tidak akan mengubah status Papua yang sudah menjadi bagian terintegrasi dalam NKRI. Oleh sebab itu pihaknya mendukung upaya pemerintah untuk tetap tegas melakukan penegakan hukum terhadap kelompok separatis yang berulang kali melakukan aksi melawan hukum.

"Mau seperti apapun Papua adalah NKRI, itu hal yang tidak bisa lagi ditawar. Makanya kami sangat berharap kepada aparat keamanan untuk terus melakukan upaya-upaya penegakan hukum kepada kelompok separatis,"

Minggu, 14 November 2021

Pendekatan Polri yang Persuasif dan Humanis dalam Menjaga Kamtibmas

wrtsh papua


Upaya propaganda yang dilakukan KNPB terkait pertemuan Agus Kossay dengan pihak Kepolisian dianggap sejumlah tokoh sebagai bentuk dramatisir yang berlebihan. Menurut Jan Christian Arebo sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Pemuda Adat Papua, dirinya mengatakan jika konteks pertemuan tersebut hanya bersifat menjaga keharmonisan dan kondusitas situasi keamanan bagi masyarakat. (14/11)

“Misi mencegah, mengantisipasi, dan mengeliminasi dinamika kamtibmas menjadi poin yang penting. Pertemuan itu hanya untuk menjaga harmoni demi kondusifitas situasi keamanan, karena hadirnya rasa aman menjadi hak bagi setiap orang yang dijamin undang-undang,”

Dilihat dari dasar dibentuknya KNPB sebagai organisasi terafilitasi dengan gerakan separatisme, Jan Arebo menyebutkan jika KNPB kerap membuat pernyuataan yang merendahkan institusi bahkan negara, hal tersebut belum termasuk aksi nyata yang dilakukan KNPB. kerusuhan di Jayapura dan Wamena atau di Sorong dan Manokwari adalah akibat yang harus dibayar dari setiap aksi yang ditunggangi KNPB.

“Kerusuhan di beberapa tempat akibat aksi ditunggangi oleh KNPB, atau upaya memaksakan kehendak dengan tuntutan membebaskan Victor Yeimo baru-baru ini juga telah nyata dilakukan KNPB,”

Jan Arebo menyebutkan konflik yang terjadi dengan melibatkan unsur kekerasan tidak bisa selalu dikedepankan, sehingga muncul secara alami istilah resolusi konflik. Menurutnya dalam resolusi konflik ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan, yaitu negosiasi, mediasi, dan pengambilan keputusan berdasarkan konsensus. Berdasarkan hal tersebut, menurutnya upaya yang dilakukan oleh Kepolisian masih dalam tahap negosiasi sehingga antar kedua pihak dapat bersepakat untuk tujuan yang saling menguntungkan.

Lebih lanjut, Jan Arebo menjelaskan jika sebelum permasalahan atau konflik terjadi, maka ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk meredamnya. Hal tersebut adalah identifikasi dan upaya pencegahan. Namun jika konflik sudah rawan terjadi, upaya yang perlu dilakukan adalah penanganan hingga pemulihan pasca konflik.

“Upaya harus dimulai dari identifikasi potensi konflik, baru pencegahan konflik. Setelahnya penghentian konflik dan pemulihan. Maka upaya kepolisian dalam konteks yang terjadi sudah benar dan sesuai dengan ketentuan undang-undang, KNPB teridentifikasi dan Kepolisian berupaya mencegahnya,”

Dalam pandangannya, setelah mengamati realitas konflik sosial/politik di Papua yang lekat pada perspektif ideologi pembebasan Papua, Jan Arebo juga menambahkan perlu dibentuk sebuah tim terpadu untuk menangani permasalahan yang terjadi jika memang hal tersebut diharuskan.

“Jika memang diharuskan, maka perlu dibentuk sebuah tim terpadu untuk memediasi konflik yang terjadi agar tercipta konsensus politik agar menciptakan situasi kondisi yang kondusif, demi aman terkendalinya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,”

Minggu, 07 November 2021

Pembangunan Harus Diteruskan, Demi Kesejahteraan Papua

wrtsh papua


Syaloom

Salam Merdeka!

Pembangunan di Papua harus dilanjutkan, jangan dihambat ataupun terganggu dari kelompok-kelompok preman di Papua, lebih khusus di wilayah pegunungan.

"Kita bicara perubahan untuk Papua, kita harus bicara pembangunan, baik insfratruktur maupun peningkatan sumber daya manusia."

Di wilayah pegunungan, masih banyak yang harus dilakukan berkaitan dengan pembangunan infrastrukturnya, terutama jalan dan bangunan karena ini merupakan akses pertama yang mendukung peningkatan sumber daya manusia.

"Bagaimana kita mau mendapatkan sumber daya manusia yang andal kalau tidak didukung dengan fasilitas yang memadai."

Fasilitas yang memadai salah satunya adalah jalan. Jalan akan menghubungkan satu kampung dengan kampung yang lain, ini akan memudahkan setiap orang mendapatkan pelayanan dari pemerintah.

Jalan akan menghubungkan komunitas satu dengan komunitas lainnya, jalan mempermudah setiap warga mendapatkan pelayanan.

Pemerintah sudah berupaya untuk selalu mendorong program pengembangan infrastruktur jalan, namun masih terdapat beberapa kelompok yang selalu mengatasnamakan orang Papua tidak butuh pembangunan. Yang mengatakan itu "omong kosong saja alias tidak ada" sesungguhnya Papua butuh pembangunan kalau tidak mau ketinggalan, dengan adanya pembangunan maka peluang-peluang peningkatan kesejahteraan semakin banyak.

Kalau mau maju dan demi kesejahteraan generasi selanjutnya, Papua harus membangun, kita tidak bisa bermalas-malasan lagi, bermabuk-mabukan terus. Ketika kerabat dan teman kita sudah mulai bekerja dan membangun diri untuk maju dan berhasil, kita sendiri masih bangun siang dalam kondisi mabuk.

Mari, sebagai generasi muda Papua, kita harus bangun dari tidur dan mimpi. Dukung program-program pemerintah untuk membangun infrastruktur, lawan dan tolak adanya pihak-pihak yang menghambat kemajuan dengan pemerasan, intimidasi, dan ancaman, mereka semua itu adalah kelompok preman, bukan kelompok pejuang. Mereka menikmati uangnya tetapi mereka menghancurkan masa depan anak-anak Papua di masa datang.

Catatan Digital: Edward GM

Rabu, 03 November 2021

Kelompok Separatis Faktor Utama Penghambat Kemajuan di Papua

wrtsh papua


Kelompok separatis di papua dalam setiap aksinya selalu memperlihatkan kebiadaban, bahkan aksi-aksi yang dilakukan tidak terkecuali menyasar warga sipil, baik orang pendatang maupun orang asli Papua sendiri. Keberadaan kelompok separatis di Kabupaten Intan Jaya pada akhir-akhir ini telah menimbulkan permasalahan yang cukup kompleks.

Menurut salah seorang warga Sugapa, Intan Jaya, Alex Sondegau mengatakan jika selain mengharuskan para warga untuk mengungsi ke tempat-tempat yang dirasa aman, menurutnya konflik berkepanjangan masih akan terus terjadi. Hal tersebut dianggapnya akan membuat kehidupan warga menjadi terganggu.

“Penyerangan yang dilakukan kemarin sudah membuat warga menjadi takut, kami harus mengungsi. Tetapi yang harus dipikirkan sekarang ini adalah bagaimana kehidupan kami bisa kembali normal kembali,”

Sondegau menambahkan jika keberadaan kelompok separatis yang sudah mengganggu ketenteraman tidak bisa dianggap sedang membela hak-hak orang Papua.

“Kalau memang membela hak-hak orang Papua, datang kemari, lihat apa yang terjadi. Kami butuh apa, coba penuhi. Kelompok separatis ini tidak tahu arah dan tujuan yang pasti untuk melakukan penyerangan-penyerangan. Memang sumber konflik itu berasal dari mereka,”

Frans Korwa dalam sebuah keterangannya menyebut jika keberadaan kelompok separatis di Papua adalah salah satu faktor penghambat paling utama atas kemajuan dan kesejahteraan di Papua. Kelompok separatis, menurutnya masih memiliki pemikiran yang terbelakang.

“Keberadaan kelompok separatis yang menjadi perhatian utama terkait kesulitan membangun Papua. Sebab akan percuma juga jika pemerintah melakukan upaya untuk mengangkat kesejahteraan tapi masih eksis pergerakan separatisme. Mereka akan terus menolak meski dengan alasan yang tidak masuk akal,”

Beragam kasus kekerasan telah melahirkan tragedi kemanusiaan sudah sangat membekas di hati warga Papua. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, sepanjang tahun 2010 hingga 2020 telah terjadi 204 kasus kekerasan di Provinsi Papua dan Papua Barat. 

Ironisnya, lebih dari separuh kasus kekerasan itu pelakunya adalah kelompok separatis yang notabene mereka adalah orang asli Papua. Hal itu didasarkan pada penelusuran di lapangan dan riset media lokal.

Tim UGM mencatat, tindak kekerasan yang melibatkan kelompok separatis mencapai 118 kasus. Adapun 42 kasus dilakukan oleh warga, 28 kasus oleh TNI-Polri, dan 16 kasus oleh orang-orang tak dikenal. Jumlah korban sedikitnya 1.869 orang, dan 356 meninggal dunia, terdiri atas 46 prajurit TNI, 34 prajurit Polri, 26 anggota KKB dan selainnya adalah warga sipil.

Kamis, 28 Oktober 2021

Media Terafiliasi Gerakan Separatisme Disebut Perpanjang Konflik di Pegubin

wrtsh papua


Aksi separatisme di Papua diketahui tidak hanya dilakukan dengan konfrontasi senjata, melainkan sudah meluas lewat politik dan sejumlah aksi bawah tanah. Hal tersebut terjadi dalam konflik di wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang yang bermula dari aksi penyerangan terhadap tenaga medis di Puskesmas Kiwirok.

Beberapa kelompok yang terafiliasi dengan gerakan separatisme bahkan dengan gamblangnya mengklaim peristiwa dengan narasi-narasi yang tidak sesuai fakta. Sehingga hal tersebut sempat memantik amarah wakil Bupati Pegunungan Bintang, Piter Kalakmabin.

"Contoh sebelumnya dikatakan kalau masyarakat yang jumlahnya ribuan sedang mengungsi karena takut, bahkan dikatakan ada yang sampai ke Papua Nugini. Ini sama sekali tidak benar, masyarakat yang terdampak hanya mengungsi ke distrik-distrik terdekat. Tidak sampai kesana,"

Piter juga menampik anggapan jika aparat keamanan TNI dan Polri yang berupaya melakukan pengejaran terhadap kelompok separatis disebut sebagai pemicu konflik.

"Sudah menjadi kewajiban bagi kami (pemerintah daerah), juga bagi aparat TNI-Polri yang bertugas memberi rasa aman bagi warga khususnya saat ini di Pegunungan Bintang. Tentu sumbernya adalah kelompok separatis itu sendiri,"

Menurutnya aksi klaim terkait situasi yang tidak sesuai fakta adalah salah satu cara yang selalu digunakan kelompok separatis untuk memperbesar konflik yang terjadi. Dugaan berita bohong tersebut dikatakan oleh Piter harus segera dicari aktornya demi situasi kondusif di Kabupaten Pegunungan Bintang.

Sebelumnya media pemberitaan terkemuka di Papua mengunggah pernyataan Dewan Adat Papua yang mengatakan terkait warga dari empat distrik di Kabupaten Pegunungan Bintang mengungsi hingga ke Papua Nugini dikarenakan kampung yang ditinggali telah dikuasai aparat keamanan.

Anton Uropmabin yang namanya dicantumkan sebagai narasumber terkait konflik yang sedang terjadi di Kabupaten Pegunungan Bintang bahkan menampik kabar tersebut. Menurut pengakuannya, dirinya tidak pernah sama sekali memberikan pernyataan terkait pengungsian akibat keberadaan TNI-Polri.

Kesadaran Pemerintah dan Masyarakat Pegubin Lawan Aksi Separatisme

wrtsh papua


Aksi-aksi yang dilakukan oleh kelompok separatis selalu menjadi ancaman bagi masyarakat Papua. Sebab eksistensi kelompok tersebut tidak jarang selalu memakan korban jiwa dan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan.

Salah satu contohnya adalah aksi penyerangan terhadap tenaga medis di Puskesmas Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang. Bermodalkan tuduhan yang tidak benar, kelompok separatis dengan keji melakukan pelecehan seksual bahkan penyiksaan yang berujung kematian terhadap salah seorang tenaga medis.

Rupanya gangguang keamanan yang dilakukan kelompok separatis di wilayah Distrik Kiwirok pada pertengahan bulan September lalu, terus berdampak panjang hingga sekarang. Kelompok separatis yang berupaya menduduki kampung-kampung telah membuat kegaduhan, masyarakat mengaku sangat khawatir atas situasi terebut.

Pemerintah Daerah mengakui bahwa setidaknya terdapat empat distrik yang terdampak aksi separatisme, diantaranya adalah Kiwirok, Okyob, Oklib, dan Okhika. Melalui Wakil Bupati Pegunungan Bintang, Piter Kalakmabin mengungkapkan jika pihaknya telah berusaha mengakomodasi kebutuhan pokok warga terdampak.

"Kami bersama TNI dan Polri berusaha untuk mendorong bahan makanan dan kebutuhan pokok lainnya kepada warga yang terdampak, terutama Distrik Kiwirok dan Okhika serta distrik lain yang bersebelahan,"

Piter menambahkan bahwa aksi separatisme yang terjadi di wilayah Pegunungan Bintang cukup mengganggu situasi keamanan jelang hari raya Natal pada bulan desember yang akan datang, sebab masyarakat mulai dari orang tua hingga anak-anak mengaku merasa ketakutan atas peristiwa yang terjadi.

"Memang secara langsung masyarakat menjadi korban, semua merasa ketakutan karena aksi-aksi separatisme. Namun kami bersama TNI dan Polri berupaya agar situasi dapat segera kembali normal, sehingga perayaan natal bisa dilakukan dengan nyaman di distrik masing-masing,"

Sementara salah seorang tokoh masyarakat Kiwirok, Janus Kalakmabin dalam keterangannya menyampaikan rasa terima kasih atas kepedulian pemerintah daerah yang terus mendistribusikan bantuan. Janus menambahkan jika situasi di Distrik Kiwirok juga berangsur mulai kondusif.

"Kami berterima kasih kepada pemerintah yang sudah peduli lewat pemberian bahan-bahan pokok ini, setelah ini akan kami bagikan kepada masyarakat sehingga tidak lagi khawatir. Terkhusus di Distrik Kiwirok Timur, saya sampaikan situasi mulai kondusif,"

Janus bahkan mengaku sedang mengupayakan pendistribusian barang bantuan ke Distrik Okyob, namun dirinya menyampaikan jika hal tersebut masih terkendala dengan akses penerbangan yang terbatas.

"Distrik Okyob yang dihuni sembilan kampung, kami juga masih berkoordinasi untuk bisa mendorong bantuan. Namun sampai saat ini masih terkendala penerbangan,"

Klarifikasi Dewan Adat Pegubin Terkait Pengungsi

wrtsh papua


Selaku Dewan Adat Kabupaten pegunungan Bintang Anton Uropmabin mengklarifikasi terkait pengungsian yang terjadi di distrik Kiwirok pasca Penyerangan yang dilakukan oleh kelompok Separatis pimpinan Lamek Taplo.

Anton Uropmabin saat dikonfirmasi mengatakan dirinya tidak pernah memberikan pernyataan tentang pengungsian dikiwirok akibat adanya pasukan TNI dan Polri seperti yang diberitakan oleh media online Jubi, yang tayang Jumat, 22/10/21.

"Saya tidak memberikan pernyataan kepada media online Jubi terkait dengan adanya pengungsian akibat dari TNI dan Polri, itu tidak benar," ungkapnya.

Sebaliknya, saya mengatakan keberadaan TNI dan Polri setelah penyerangan yang dilakukan kelompok Lamek Taplo di Kiwirok justru memberikan pelayanan dan perlindungan kepada warga disana.

Dan saya juga menyampaikan pihak gereja telah memberikan bantuan berupa beras sebanyak 6 ton kepada warga yang terkena dampak penyerangan Lamek Taplo.

"Saya juga mengatakan kalau para pengungsi telah menerima bantuan beras sebanyak 6 ton dari pihak gereja melalui kami dewan adat," lanjutnya.

Sebagai dewan adat pegunungan bintang, dirinya menyesalkan adanya berita yang diterbitkan tidak sesuai dengan pernyataan yang disampaikannya, dirinya juga berharap agar media tidak asal membuat berita.

"Jadi sekali lagi saya tegaskan, saya tidak bicara tentang TNI atau Polri yang mengusir masyarakat, Yang saya katakan adalah TNI dan Polri yang berada di Pegubin sama dengan kami Dewan Adat yaitu mengayomi masyarakat," tegas Anton

Anton juga akan membuat pernyataan klarifikasi terkait pemberitaan yang tidak sesuai dengan penyampaiannya yang diterbitkan oleh media online.

Rabu, 27 Oktober 2021

Akhirnya, Masyarakat Yang Terdampak Penyerangan Lamek Taplo Bisa Menerima Bantuan

wrtsh papua


Pasca Penyerangan yang dilakukan oleh kelompok Separatis Lamek Taplo terhadap masyarakat di empat distrik kabupaten Pegunungan Bintang akhirnya bisa menerima bantuan. Hal ini diungkapkan oleh salah satu warga Septian Mimin, Senin 25/10/21.

Septinus Mimin yang merupakan salah satu warga yang kena dampak akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok Separatis Lamek Taplo mengatakan selama ini warga mengamankan diri di beberapa kampung, mereka mencari perlindungan ke distrik okhika.

"Warga yang terkena dampak dari penyerangan Lamek Taplo di Kiwirok ada sebagian yang mengamankan diri ke Okhika," terang septinus.

Lebih lanjut kata Septinus, setelah aparat mengejar Lamek Taplo dan berhasil menguasai wilayah Okhika, baru kami warga merasa nyaman dan tenang dan mendapatkan bantuan bahan makanan.

"Kemaren, hari Sabtu (23/10/21) pemerintah kabupaten telah mengirimkan bantuan berupa bahan makanan melalui TNI dan Polri yang diterima oleh Sekretaris Distrik di bandara Okhika," terangnya.

Sekretaris Distrik Edison Mimin membenarkan adanya warga yang mencari tempat perlindungan ke distrik okhika akibat penyerangan yang dilakukan oleh Lamek Taplo di Kiwirok.

"Saat ini mereka yang datang dari distrik Kiwirok ditampung di beberapa Rumah keluarga dan mendapatkan bantuan seadanya saja, setelah adanya aparat TNI dan polri yang membawa bantuan bahan makanan, mereka merasa sudah merasa aman," terang Edison.

Dengan adanya bantuan dari Pemerintah, TNI dan Polri, masyarakat yang berada di distrik okhika tidak merasa kuatir lagi baik keselamatan maupun bantuan makanan, tuturnya.

Saat ini aparat TNI dan Polri masih berada di di distrik okhika menjaga kemanan warga sekaligus memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Rabu, 20 Oktober 2021

Data Pembunuhan dan Pemerkosaan Suster di Kiwirok, Sudah Diterima PBB

wrtsh papua


Kasus kekerasan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang sebelumnya melakukan aksi penyerangan, dan pembunuhan terhadap tenaga Kesehatan (nakes) di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, sudah diterima PBB.

Dengan tersebarnya video aksi keji dn biadab kelompok Lamek Taplo pada penyerangan yang menewaskan seorang suster pada 13 September 2021 lalu, akan menambah daftar tindakan kekerasan yang dilakuka oleh Kelompok perjuangan papua merdeka di bawa pimpinan Benny Wenda. 

“data kekerasan dan pembunuhan terhadap tenaga kesehatan yang terjadi di Kiwirok sudah diterima  PBB, beberapa anggota PBB  sudah menaruh perhatian atas kejadian keji dan biadab tersebut. Tentu saja dengan data ini akan menjadi pembanding atas laporan-laporan yang selama ini diberikan oleh ULMWP melalui Veronica Koman”.

Terkait dengan kasus kekerasan terhadap manusia menjadi atensi khusus di PBB, termasuk yang terjadi di Kiwirok Papua. Mau seperti apa kasusnya, mau seperti apa pelakunya, aksi biadab berupa penyerangan terhadap medis harus ditindak lanjuti.

Dalam catatan PBB, kelompok Lamek Taplo telah menunjukkan peningkatan eksistensi dalam kurun waktu setahun terakhir. Aksi penyerangan terhadap nakes juga dinilai sangat keji dan biadab. Jika ULMWP yang selama ini memberikan laporan-laporan palsu atas kejahatan kemanusiaan, maka dengan data (video) penganiayaan tersebut sebagai bukti kuat siapa sebenarnya pelaku kejahatan.

“Seperti manusia tidak memiliki otak, mereka memperlakukan tenaga kesehatan secara tidak manusiawi, padahal tenaga kesehatan ini secara nyata bekerja demi melayani masyarakat di pedalaman.”

Ada yang dipukuli wajahnya, badannya juga dilukai dengan senjata tajam. Lain hal dengan yang mengalami tindakan asusila (pemerkosaan), Ini sangat biadab, bahkan binatang sekalipun tidak pernah melakukannya.

Aksi kekerasan terhadap warga sipil dan aparat keamanan yang bertugas di Papua sering menggunakan senjata api, sehingga Selain PBB, aparat keamanan harus melakukan tindakan hukum terhadap pelaku dengan cara apapun bentuknya. Mediasi terhadap dunia internasional juga bisa dilakukan mengingat aksi kekerasan tidak akan pernah mendapat dukungan dari negara manapun.

Jumat, 15 Oktober 2021

Bicara Soal Smelter Baru PT Freeport, Jeffrey Bomanak Bermental Pengemis

wrtsh papua


Pernyataan Jeffrey Bomanak yang mengklaim diri sebagai Ketua Organisasi Papua Merdeka (OPM) terkait pembangunan smelter tembaga PT Freeport Indonesia ditanggapi oleh salah seorang tokoh senior Papua, Franz Korwa menyebutkan jika Jeffrey Bomanak adalah pribadi yang tidak terlalu pintar namun lancing memprovokasi rakyat Papua.

“Tidak perlu kita sibuk memikirkan apa yang disuarakan Jeffrey Bomanak. Dia hanya pandai memprovokasi namun tidak pernah sadar akan dirinya sendiri. Memangnya dia itu siapa? Orang perusahaan? Orang Freeport?”

“Yang dilakukan saat Ini semua berkaitan dengan pengembangan lini bisnis.Tidak ada yang salah karena negara punya berhak atas semua itu. Sedangkan Jeffrey Bomanak, dia hanya modal mengaku sebagai orang Papua. Sehingga aksi-aksinya ya hanya berkutat pada provokasi,”

Korwa juga mengaku tergelitik dengan pernyataan Jeffrey menyinggung keberadaan Papua yang seolah hanya dimanfaatkan untuk memberi makan rakyat di seluruh Indonesia. Hal tersebut dianggap keliru dan justru semakin memperlihatkan kebodohannya. Korwa juga menjelaskan jika ada kecenderungan berpikir masyarakat di Papua yang kerap terbuai dengan urusan ganti rugi dan berkaitan dengan nilai uang.

“Keliru, tidak ada satupun orang di negara ini yang mendapatkan uang secara cuma-cuma. Pernyataan Jeffrey ini memang tidak asing, seperti penyakit lama yang masih tertinggal di Papua. Contohnya kasus pemalangan, hak ulayat, seolah permasalahan itu harus diselesaikan dengan uang. Meski tidak sepenuhnya salah, menurut saya terkadang ada ketidak rasionalan disana,”

Korwa menegaskan jika mental budak dan mengemis harus dihilangkan dari Papua. Hukum timbal balik dalam urusan bekerja sehingga mendapatkan upah bekerja berupa gaji harus dipahami dalam era saat ini.

“Jeffrey dia masih bermental pengemis. Kalau mau punya uang, ya harus bekerja. Selama ini yang lakukannya untuk mendapat uang adalah dari cara meminta-minta, atau bahkan menipu dan merampok. Ini saya bicara fakta, belum lama ini nama Jeffrey Bomanak dikaitkan dengan aksi perampokan,”

Korwa menambahkan jika tipikal orang seperti Jeffrey Bomanak yang sempit pemikirannya namun memaksa pintar dan merasa paling bisa telah membuat Papua sulit untuk berkembang. Korwa juga menyindir Jeffrey yang bahkan belum pernah melihat Kota Gresik, menurutnya ada beberapa faktor utama yang menguntungkan terkait pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di Gresik.

“Saya pingin tahu apakah Jeffrey sudah pernah ke Gresik atau belum. Sebab secara demografis, Kota Gresik yang memang dikhususkan sebagai kawasan industri untuk menopang ekonomi nasional memiliki beberapa faktor penunjang yang mumpuni. Salah satunya adalah keberadaan Pelabuhan tersibuk Tanjung Perak, yang letaknya tidak jauh dari Gresik,”

Korwa dalam akhir penyampaiannya justru bergurau menyarankan Jeffrey Bomanak agar kembali mempelajari ilmu pengetahuan secara lebih mendalam. Menurutnya belajar dan memperluas pengetahuan lebih diperlukan oleh Jeffrey saat ini. Sebab Korwa menilai jika Jeffrey Bomanak masih terbelenggu dengan kebodohan.

Kamis, 07 Oktober 2021

PON Berhasil Menunjang Aspek Pembangunan di Papua Meski Kelompok Separatis Masih Menutup Diri

wrtsh papua


Kesuksesan dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) tidak bisa membuka mata kelompok-kelompok yang terafiliasi dengan gerakan separatisme. Tokoh senior Papua, Franz Korwa mengungkapkan jika kelompok tersebut hanya bisa menolak tanpa tahu dampak baik yang sedang dirasakan masyarakat Papua. (7/10)

“Kelompok seperti KNPB, ULMWP, dan seluruh bagian separatis itu tidak bisa berbuat banyak dengan suksesnya PON. Mereka hanya bisa menolak, padahal dibalik PON ini ada dampak baik bagi masyarakat Papua,”

Korwa menjelaskan jika aksi penolakan PON hanya sebuah propaganda murahan yang dilakukan kelompok separatis. Sebab masyarakat di Papua justru mengaku merasa senang dengan adanya event PON tersebut.

“Itu hanya cara mereka saja, propaganda murahan. Kita bisa lihat sendiri bagaimana masyarakat secara merasa terkesan dengan event seperti PON ini. Semuanya larut dalam kebahagiaan. Mereka ada yang berjualan, ada yang menjadi relawan, ada juga yang antusias untuk menonton setiap pertandingan,”

Hal senada diungkapkan oleh Koordinator Jaringan Damai Papua, Adriana Elisabeth menyebutkan jika masyarakat Papua antusias menyambut PON ke dua puluh. Sebab, pesta olahraga antar 34 provinsi di Indonesia itu bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan dan indeks pembangunan manusia.

"Respon masyarakat baik. Antusias menyambut PON ini. Acara sebesar ini tentu akan mampu meningkatkan kesejahteraan dan indeks pembangunan manusia,”

PON terbukti mampu menarik perhatian masyarakat di seluruh Indonesia, hal tersebut juga terlihat dari hadirnya berbagai sektor bisnis dan industri dalam peranan mendukung kesuksesasan PON.

“Terkait penyelenggaraan PON, mulai tercatat perusahaan bidang transportasi, industri kesehatan, bahkan perusahaan skala nasional hadir di Papua. Ini adalah kabar baik untuk menunjang segala aspek. Hal-hal semacam ini yang harus dilihat dengan sudut pandang objektif,”

Selasa, 05 Oktober 2021

PON Papua Sukses dan Diapresiasi, KNPB Gusar Coba Ganggu Pelaksanaannya

wrtsh papua


Pembukaan Pekan Olahraga Nasional (PON) sebagai perhelatan akbar diapresiasi sejumlah tokoh Papua. Berbagai ucapan serta dukungan mengalir selama berlangsungnya kompetisi olahraga terbesar se-Indonesia tersebut.

Titik balik kemajuan di Papua yang sukses menyelenggarakan PON, telah membuat kelompok anti pemerintah menjadi gusar. Hal tersebut diungkapkan Agustinus R yang melihat dari aksi-aksi mahasiswa dan KNPB untuk mencoba mengganggu pelaksanaan PON.

“Tidak ada kaitannya gelaran PON untuk menutup pelanggaran HAM. Orang-orang di KNPB itu pemikiran sudah terlalu sempit. Mereka memang mau mengganggu jalannya PON, mau membuat kekacauan sebagai bentuk kegusaran,”

Segala cara dilakukan oleh KNPB untuk mengungkit permasalah di Papua. Agustinus menjelaskan jika isu-isu hoaks terkait permasalahan Papua muncul setelah pembukaan PON berhasil dilaksanakan dengan begitu meriahnya.

“Mereka membuat kabar hoaks, tentang pengungsian, tentang rasis, atau militerisme. Semua itu dilakukan karena khawatir kemegahan PON akan membuat KNPB mati kutu. Kalau memang seperti itu, artinya secara tidak langsung KNPB mengakui jika PON sukses terlaksana,”

Agustinus juga menjelaskan bahwa PON ke dua puluh sudah berhasil membuktikan jika Papua adalah wilayah yang terus bergerak maju. Dirinya pun mengungkit kisah kedekatan seorang Presiden dengan rakyatnya dalam sela-sela kunjungannya di Kota Jayapura.

“Papua sudah diakui seluruh Indonesia, semua mata sedang tertuju ke Papua lewat penyelenggaraan PON. Hari ini adalah bukti jika Papua sudah bergerak semakin maju,”

"Kelompok separatis seperti KNPB tentu akan menolak kebijakan pemerintah meskipun berdampak baik bagi masyarakat Papua. Padahal kita semua tahu kalau orang Papua senang dengan adanya PON ini, momen kedekatan seorang Presiden dengan rakyatnya benar-benar terjadi,"

Agustinus mengatakan jika PON juga memberi dampak atas bangkitnya kemajuan dari sejumlah aspek pada lapisan masyarakat, hal tersebut tumbuh atas dibangunnya sarana/prasarana infrastruktur dalam menunjang pelaksanaan PON.

"Banyak hal yang akhirnya dibangun oleh pemerintah, meski saat ini dikhususnya demi kesuksesan PON, namun banyak aspek di masyarakat yang mulai tergugah. Masyarakat juga proaktif mendukung kemajuan yang terjadi, bidang usaha ataupun biro jasa milik masyarakat terlihat mulai tumbuh,"

Agustinus lantas menegaskan jika problematika yang selalu dimunculkan oleh KNPB sebagai organisasi separatis tidak perlu ditanggapi secara serius, sebab hal itu hanya akan mengundang konflik yang tidak berguna. Lebih baik seluruh elemen di Papua berfokus untuk mengangkat wilayah ini menjadi maju dan lebih baik.

Sabtu, 02 Oktober 2021

Hanya Orang Waras Yang Mampu Melihat Manfaat PON Papua, Bukan Orang Yang Hilang Akal

wrtsh papua


Pekan Olah Raga Nasional (PON) Papua hari ini dibuka oleh Presiden Jokowi, walaupun dilakukan ditengah pandemi covid-19, bagi orang Papua ini adalah wujud kepercayaan pemerintah pusat yang harus dijaga.

"Suksesnya PON XX akan memberi manfaat bagi orang Papua itu sendiri, terutama bagi orang-orang yang berpikiran waras"

Pemanfaatan yang didapat antara lain seperti peningkatan SDM, artinya mereka yang terlibat dalam penyelenggara harus punya kualitas sesuai kemampuan di bidangnya.

Dan orang-orang yang bisa mendapatkan atau menilai manfaat dari hadirnya PON di Papua hanya orang-orang yang waras saja (bukan orang yang akalnya sudah hilang).

Orang-orang yang hilang/habis akal seperti KNPB atau TPNPB OPM tidak akan pernah mampu untuk merasakan atau mendapatkan manfaat dari hadirnya PON XX di Papua, karena otak mereka hanya dipakai untuk pikiran kotor saja.

Mengganggu, merusak, menggagalkan PON itulah yang ada didalam otak dan pikiran Agus Kossay, Ones Suhuniap dan kelompoknya, mereka tidak bisa melihat berkat dari Tuhan yang diberikan lewat Pesta Rakyat ini.

Indikasi-indikasi otak kotor KNPB sudah terlihat, seperti tertangkapnya anggota KNPB yang bekerjasama mendistribusikan senjata ilegal di pegunungan bintang, berdasarkan release Polda Papua terungkap KNPB berencana mengacaukan PON Papua.

Ini akan menjadi bukti, ketika ada kekacauan pada keberlangsungan PON, maka tuduhan itu sudah jelas mengarah kepada KNPB dan TPNPB OPM nantinya.

"Sepertinya ancaman yang disampaikan oleh Jefry Pagawak selaku ketua Organisasi Papua Merdeka, yang mengancam Presiden Jokowi jika datang ke Papua"

Selanjutnya, Selain peningkatan SDM pelibatan wirausaha muda Papua yang memiliki produk yang relevan dengan PON akan menjadi peluang peningkatan ekonomi masyarakat Papua.

Dampak ekonominya yaitu kegiatan jual beli barang dan jasa yang dimiliki akan merangsang roda bisnis masyarakat sekitar yang akan bertumbuh lebih besar lagi.

"Mereka akan mengiklankan komoditas lokal seperti kopi, coklat, kerajinan lokal dan juga tempat wisata"

Semuanya tentu mendatangkan manfaat, namun tidak bagi mereka-mereka yang akalnya sudah hilang yang terus dan selalu saja menuebarkan opini miring dan hoax, (itulah KNPB yang sudah tidak punya akal).

Jadi, kalau ada yang tidak memdapatkan manfaat dari PON ini, mereka bagian dari KNPB. Jangan bodoh! tolong gunakan otak dan pikiran yang positif.

Salam Sehat, Salam Orang Waras

Fernando Maubedari (mahasiswa Papua)

Oktober, 2/2021

Jumat, 01 Oktober 2021

Manfaat Dan Keuntungan PON XX Bagi OAP Apa?

wrtsh papua


Merespon Tanggapan Ones Suhuniap

Bagi orang papua kehadiran Pekan Olah Raga Nasional di Papua sangat disambut baik kecuali bagi orang-orang yang berseberangan dengan pemerintah seperti kelompok KNPB dan TPNPB-OPM, kelompok inilah yang selalu menciptakan gangguan serta penyebaraan Hoax terkait PON.

“Seperti yang kita ketahui release dari Polda Papua bahwa ada indikasi kelompok ini mengganggu berjalannya PON.”

Bertolak belakang dengan masyarakat papua pada umumnya mereka merasakan manfaat dari PON tersebut. Mulai dari banyak fasilitas olahraga baru yang dibangun, hingga publikasi gratis terhadap keindahan Papua. Sehingga Bumi Cendrawasih makin dikenal oleh netizen di seluruh dunia.

”Bahkan masyarakat dapat berkesempatan memperkenalkan budaya-budaya dan pariwisata yang ada di Papua”

Menanggapi pernyataan Ones Suhuniap selaku juru bicara knpb terkait apa manfaat PON di Papua? Perlu saya sejaskan bahwa yang pertama adalah anda (Ones Suhuniap) tidak ada urusan dengan PON, tetapi mengapa anda (KNPB) mencoba mengganggu berjalannya PON!

Kedua, anda hanya membangun opini dari sudut pandang anda sendiri sebagai kelompok yang melawan pemerintah, kalau anda menyadari bahwa PON tidak ada urusan dengannya anda, maka saya minta tutup mulut saja dan stop bangun provokasi serta hoax di media.

Saya sampaikan bahwa PON adalah Pesta Rakyat Yang Perlu Diamankan demi berlangsungnya PON yang nyaman, kehadiran aparat keamanan dipertaruhkan hanya untuk menjaga marwah dan martabat orang papua sebagai tuan rumah.

“Dimana-mana pelaksanaan PON sebelumnya pasti diamankan dengan melibatkan pasukan baik dari TNI maupun Polri, bahkan Asian Game pun lebih lebih extra lagi yang melibatkan pasukan-pasukan khusus yang jumlahnya beribu-ribu, tujuannya hanya untuk menjaga martabat sebagai tuan rumah dan menjaga keamanan dari adanya gangguan-gangguan keamanan.”

Ini perlu dipahami untuk kita semua, terutama Ones Suhuniap (KNPB) dan kelompok-kelompok ataupun oknum yang berseberangan dengan NKRI, bahwa PON bermanfaat bagi orang-orang yang berpikiran baik saja, tidak bermanfaat bagi orang-orang yang berpikiran kotor.

“Salam Cerdas Untuk KNPB”

Johan Rumbino (Pengamat Papua)

Jumat, 01/10/21

Rabu, 29 September 2021

KKB Ngalum Kupel Kembali Bakar Bangunan di Pegunungan Bintang, Bupati Minta Aparat Keamanan Mengambil Tindakan Tegas

wrtsh papua


www.cnnindonesia.com

baca: KKB Bakar Bangunan Sekolah di Pegunungan Bintang

29/09/21 08:16

Setidaknya ada empat bangunan yang dibakar oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabuaten Pegunungan Bintang, Papua. Keempat bangunan berada di distrik Oklip.

"Pada hari Selasa tanggal 18 September 2021 pagi bertempat di Distrik Oklip Kabupaten Pegunungan Bintang Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Lamek taplo  kembali melakukan pembakaran beberapa bangunan-bangunan di sana," ungkap salah seorang warga.

Bupati Pegunungan Bintang Spey Yan Birdana ST, M.Si saat dikonfirmasi mengungkapnya kondisi Kabupaten Pegunungan Bintang sebelumnya sangat kondusif aman dan damai, namun dikarenakan adanya peristiwa di Kiwirok yang dilakukan oleh kelompok KKB, sehingga Kabupaten Pegunungan Bintang seminggu ini mengalami gangguan kamtibmas.

“Sebelumnya Kabupaten ini sangat aman dan damai, namun dikarenakan adanya peristiwa di Kiwirok yang mengakibatkan tenaga Kesehatan meninggal akibat dar penyerangan KKB, sehingga perlu dilakukan Tindakan yang tegas untuk memberikan rasa aman dan damai”

Lebih lanjut Bupati kata Bupati, dirinya meminta kepada Kapolda, Pangdam, Dandim,  dan seluruh jajaran Polres untuk mengambil Tindakan tegas dan terukur terhadap kelompok-kelompok yang mengacaukan kabupaten pegunungan Bintang.

“Siapa yang bermain agar diambil dan diproses secara hukum, kita harus kembalikan lagi kabupaten pegunungan bintang menjadi kabupaten yang aman dan damai” tuturnya

Selasa, 28 September 2021

Kepala Suku Papua: PON sebagai Sarana Promosi Budaya Luhur

wrtsh papua


Arus globalisasi yang saat ini terjadi bahkan hingga kepelosok-pelosok negeri menurut salah seorang Kepala Suku Papua perlu disikapi dengan arif dan bijaksana. Naftali Mabel mengungkapkan jika era digital tak hanya memberi kemudahan namun juga menyimpan dampak lain yang akan merugikan.

“Dunia ini sudah ada digenggaman kita semua, mau memberi ataupun mencari informasi semua bisa dilakukan dengan mudah sekarang. Tetapi kita harus bisa menggunakannya dengan baik, artinya hendaknya kita bisa menahan diri. Opini di dunia maya itu sangat multitafsir,”

Hal tersebut diungkapkan Naftali Mabel melihat ramainya informasi yang tdiak tepat berkaitan dengan pelaksanaan PON di Papua yang tengah berlangsung saat ini.

“Banyak sekali berita miring seputar Papua terutama menjelang PON, seharusnya semua orang di Papua ini bisa lebih berhati-hati, Papua ini tanah yang damai, jangan dirusak dengan informasi-informasi tidak benar,”

Dirinya mengungkapkan harapan besar terutama kepada kelompok yang dikenal kerap menentang pemerintah seperti KNPB atau segala organisasi yang terafiliasi dengan gerakan separatis di Papua untuk menjaga suasana Damai, Aman, Nyaman, dan Indah.

“Terutama kepada kelompk-kelompok yang selalu bikin kacau. Ingat DANI, Damai Aman, Nyaman, dan Indah. Jangan kalian rusak dengan kepentingan-kepentingan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan,”

Naftali juga meminta kepada seluruh elemen di Papua untuk menyebarkan berita-berita yang lebih bernilai baik demi nama Papua yang akan dikenal lebih dalam lewat perhelatan PON.

“PON jadi sarana kita semua untuk memperkenalkan budaya yang luhur dari Papua, maka jangan dirusak dan jangan diganggu. Kami minta sebarkan berita yang baik-baik mulai sekarang,”

Senin, 20 September 2021

Ketua LMA Kabupaten Mappi Dukung Program Otsus dan Realisasi Pemekaran Papua Selatan

wrtsh papua


Pelaksanaan Otsus dan rencana pemerkaran Provinsi Papua Selatan mendapat dukungan dari Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Mappi, Valentinus Tanggipaimu. Disampaikan oleh Valentinus bahwa pemerintah telah memberikan harapan besar bagi Papua, sebab otsus dan pemekaran wilayah dinilai baik untuk mendukung percepatan pembangunan di Papua.

“Kami LMA Kabupaten Mappi sangat mendukung sepenuhnya upaya pemerintah untuk membangun Papua. Ini adalah langkah nyata yang harus dihargai, sehingga tidak ada alasan untuk tidak mendukung. Justru kami sangat berterima kasih karena ada harapan baik lewat program itu,”

Valentinus menyebut jika otsus dan pemekaran wilayah akan memberi dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi, terselenggaranya pendidikan, dan ketersediaan fasilitas kesehatan yang jauh lebih baik.

“Program itu juga demi kesejahteraan masyarakat, kami percaya nanti ekonomi pasti menjadi lebih baik, pendidikan, dan kesehatan, semua akan tumbuh menjadi lebih baik lagi,”

Oleh sebab itu, terkait pemekaran wilayah Papua Selatan, dirinya mewakili LMA Kabupaten Mappi mengharap program tersebut dapat segera direalisasikan.

“Segera saja pemerintah rumuskan semua yang berkaitan dengan rencana pemekaran ini, saya sangat berharap kalau pemekaran ini bisa segera direalisasikan. Masyarakat Mappi dan seluruh orang di selatan Papua tentu menyambut baik,”

Valentinus beralasan jika Provinsi Papua Selatan terealisasi maka segala hal menyangkut birokrasi akan terpangkas, hasilnya masyarakat sendiri yang merasakan manfaatnya.

“Yang jadi kendala di Mappi dan semua wilayah selatan sekarang ini adalah masalah birokrasi ke provinsi, kalau bisa diselesaikan tentu ini akan mempermudah masyarakat. Tidak perlu lagi kita jauh-jauh, biaya yang keluar dari hal-hal seperti itu akan sangat minim nanti. Setiap proses akan semakin cepat,”