Tampilkan postingan dengan label PAPUA. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label PAPUA. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 18 September 2021

Oknum KNPB Kabur Bawa Uang Pengobatan Victor Yeimo

wrtsh papua


Tak habis-habisnya, kabar KNPB yang saat ini sedang diterpa masalah semakin dipersulit dengan dugaan korupsi yang dilakukan oleh pengurus KNPB sendiri. Aksi tersebut bermula dari terbongkarnya aksi pengumpulan dana untuk membantu biaya pengobatan Victor Yeimo.

Dalam kasus tersebut bahkan disebutkan Ones Suhuniap sebagai Jubir KNPB jika bukan hanya dana pengobatan Victor Yeimo yang digelapkan, melainkan ada dana kas KNPB Pusat dan KNPB Mamta.

“Awalnya dana dari para aktivis yang sudah dikumpulkan untuk membantu biaya pengobatan Victor Yeimo, tapi setelah ditelusuri lebih dalam kami curiga ada dana lain yang diambil secara diam-diam,”

Ones menyebut jika pelaku adalah anggota KNPB sendiri, dirinya bahkan tidak menyangka jika hal tersebut akan dilakukan. Menurutnya KNPB punya mekanisme tersendiri untuk menindak lanjuti kejadian korupsi dana tersebut.

“Pelakunya orang dekat kita semua, hanya memang tidak akan ada yang bisa menyangka. Kami akan lakukan upaya tindak lanjut, yang pasti uang itu harus bisa dikembalikan secepatnya,”

Sebelumnya istri Victor Yeimo juga diketahui sudah curiga dengan aksi penggalangan dana yang dilakukan KNPB dengan dalih membantu perawatan Victor. Sampai keadaan victor sudah membaik, dirinya mengaku sama sekali tidak menerima uang yang dimaksudkan.

“Awalnya saya sudah tidak percara, itu hanya atas nama saja. Akhirnya sampai sekarang, kondisi Victor juga sudah mulai membaik, uang itu tidak pernah kami terima,”

Jumat, 17 September 2021

Tenaga Kesehatan Pertanyakan Peran Pegiat Ham di Papua

wrtsh papua


Sebanyak ratusan tenaga kesehatan melakukan aksi unjuk rasa dan longmarch sebagai bentuk protes atas kekerasan terhadap rekan mereka yang menjadi korban kebiadaban Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Diketahui sebelumnya bahwa pada tanggal 13 September 2021, KKB melakukan penyerangan terhadap dokter dan perawat yang bertugas di Puskesmas Kiwirok Kab. Pegunungan Bintang. Atas peristiwa tersebut salah seorang korban bernama Gabriella Meilani diketahui meninggal dunia dan ditemukan di dasar jurang.

"Tenaga kesehatan hadir di masyarakat itu bukan untuk membunuh, mereka bahkan jauh-jauh bertugas sampai ke pedalaman Papua untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat," ungkap Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pegunungan Bintang, Sabinus Uropmabin. (16/9)

Sebagai bentuk protes terhadap aksi kekerasan yang kerap dilakukan KKB, Sabinus mengatakan untuk sementara waktu telah menarik seluruh nakes dari sejumlah Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya yang berada di distrik-distrik.

"Seluruh tenaga medis di distrik-distrik sudah kami tarik semua, sehingga kami meminta kepada seluruh masyarakat untuk sementara bisa bertanggung jawab pada kesehatan masing-masing,"

Yanuar sebagai salah seorang peserta aksi mengungkapkan rasa kesal dan amarahnya terkait peristiwa penyerangan KKB terhadap rekan-rekannya di Kiwirok.

"Menurut saya tidak ada aksi kekerasan yang bisa dibenarkan. KKB tidak punya alasan logis untuk membenarkan aksi biadabnya, itu sangat-sangat tidak terpuji, ini lah sesungguhnya aksi melanggar HAM,"

Dirinya juga mengaku sangat sakit hati jika melihat setiap aksi yang menyinggung eksistensi KKB, dimana masih ada sejumlah kelompok yang seolah membela dan membenarkan perilaku biadabnya.

"Ada kelompok-kelompok yang masih membenarkan aksi biadab, apalagi saya tahu mereka itu orang yang pernah mengenyam pendidikan tinggi. Saya tandai mereka, ada pegiat HAM juga,"

Yanuar juga menyebutkan jika ada kecenderungan para pegiat HAM yang masih subjektif dalam memandang situasi di Papua. Dirinya sadar jika ada kepentingan dari sejumlah pegiat HAM yang seolah mendukung KKB dalam upaya perlawanan terhadap negara.

"Yang namanya pegiat HAM itu mendukung setiap orang (sebagai korban) tanpa membedakan SARA, tapi dengan kejadian sekarang ini, mereka hanya membisu. Tentu ada perbedaan jika situasinya terbalik, mereka seperti anjing kelaparan yang sangat beringas mencoba menyalahkan pihak lain. Pandangan saya, pegiat HAM seperti itu (mereka) punya kepentingan sendiri, mereka mendukung gerakan separatisme di Papua,"

Selasa, 14 September 2021

Viktor Yeimo Tegaskan Perjuangan Berlanjut Meski Harus Dipenjara

wrtsh papua


Aktivis KNPB Kota Jayapura menyebutkan jika kondisi Viktor Yeimo sudah berangsung membaik dan bisa keluar dari rumah sakit. Viktor Yeimo yang sudah dirawat sejak 30 Agustus disebutkan telah sehat berkat kepedulian semua pihak.

Narasumber AD adalah anggota KNPB aktif yang turt menjaga Viktor dalam masa perawatannya di RSUD Kota Jayapura, dirinya lantas mengisyaratkan jika Viktor akan kembali berjuang dalam membela hak-hak orang Papua.

“Viktor sudah sehat, kondisi ini juga sudah dikonfirmasi dokter yang menangani. Setelah ini Viktor akan turun kembali untuk melanjutkan perjuangan,”

Viktor sebagai pejuang kemerdekaan dikatakan siap untuk berjuang meskipun dirinya berada dalam penjara. Menurutnya penjara bukan sebuah tempat yang harus dialergikan oleh para pejuang kemerdekaan sejati.

“Tidak ada, semua tempat sama saja. Viktor ada pejuang sejati yang siap membela hak orang Papua meski harus berpindah-pindah penjara. Pengaruh Nelson Mandela sudah melekat pasti dengan jati diri seorang Viktor,”

Dengan keberanian yang ditunjukkan Viktor, AD mengatakan jika hal tersebut akan mematahkan stigma terkait opini Viktor sebagai pejuang pengecut. Viktor Yeimo adalah simbol pemimpin perjuangan sejati yang sadar akan resiko.

“Meski akhirnya nanti mati di penjara, itu adalah jalan terbaik seorang pemimpin perjuangan. Viktor akan membuktikan hal itu, dia bukan pengecut. Viktor sendiri yang sampaikan jika pemimpin harus bisa menerima pahit dan kesengsaraan,”

Jalan yang dipilih Viktor Yeimo sebagai pejuang sepenuhnya disadari tentang segala resikonya, Viktor tidak akan gentar melawan sistem yang harus menghentikannya. Sel Mako Brimob bukan disebutkan AD sebagai momok yang membuat Viktor menjadi gentar.

“Mau itu di Mako Brimob juga tidak ada masalah bagi Viktor. Dia sendiri yang bicara kalau jangan ada upaya ‘merengek’ untuk minta pembebasan, perjuangan ini sepenuhnya harus diselesaikan, jangan meminta-minta,”

Meski demikian AD tetap menyampaikan jika Viktor berharap kepada seluruh pejuang untuk tetap melakukan perjuangan dengan cara masing-masing.

“Viktor sudah siap untuk melakukan perjuangan di dalam penjara, yang lain punya porsi berbeda sehingga lakukan perjuangan juga sesuai hati dan pikiran masing-masing,”

Sabtu, 11 September 2021

Emanuel Gobay Tak Perlu Takut Yang Berlebihan, Negara Menjamin Hak Hidup Warganya

wrtsh papua


Jurnalpatroli.com

11/10/2021 14:05

Ramainya pemberitaan oleh media terkait pengiriman pasukan ke Papua dan Papua barat pasca dibunuhnya 4 orang prajurit TNI di Maybrat, ditanggapi oleh Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua Emanuel Gobay.

Pada konference pers, Jumat 10/10/2021 Emanuel mengutarakan ketakutannya kalau ada pengungsian setelah masuknya pasukan TNI ke Maybrat, dirinya meminta untuk pasukan Reskrim yang diturunkan ke Maybrat untuk mencari para pelaku.

Melihat ketakutan yang berlebihan, aktivis Papua juga merupakan generasi penerus Papua kakak Edward GM memberikan tanggapan atas penyampaian Emanuel Gobay.

Edward GM yang akrab disapa kakak Edo mengatakan Emanuel Gobay mulai mencari panggung baru, setelah panggung praperadilan penangkapan Victor dimenangkan oleh Polda Papua.

"Emanuel Gobay jangan terlalu panik dan ketakutan yang berlebihan karena pasukan yang dikirim ke Papua dan Papua barat khususnya pasca pembunuhan 4 prajurit TNI bertugas mencari pelaku penyerangan  pos TNI dan pembunuhan 4 prajurit tsb," terangnya.

Lebih lanjut kata Edo, sudah menjadi tugas dan tanggung jawab prajurit TNI melakukan penumpasan terhadap kelompok yang mengganggu tegaknya NKRI.

Justru menjadi pertanyaan balik kepada Emanuel Gobay, dia ini warga negara Indonesia atau bukan? Setiap ada aksi yang mengrongrong tegaknya NKRI dia selalu membela para pelaku, tidak pernah berbicara membela negara dalam hal ini TNI dan polri.

"Sedikit-sedikit bicara soal HAM, bicara pengungsian, padahal yang menjadi korban sebelumnya prajurit TNI, dan kalau ada kelompok TPNPB-OPM yang menjadi korban baru dia berteriak HAM, ini sangat menjijikan," terangnya.

Pasca dari pembunuhan prajurit TNI dan dilakukannya pengejaran dan penangkapan terhadap pelaku pembunuhan, merupakan langkah yang cepat dan tepat, terkait ketakutan Emanuel Gobay soal akan adanya pengungsian, Edo menghimbau masyarakat tidak perlu takut dan kwatir, dirinya yakin TNI dan Polri sangat profesional dalam menangani kelompok ini dan ini sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

"Saya yakin tidak ada pelanggaran HAM yang terjadi terhadap warga sipil di sana, karena Negara menjamin hak hidup setiap warganya, justru pelanggaran HAM itu sudah terjadi yang dilakukan oleh TPNPB-OPM, dan ini tidak pernah diangkat oleh para pegiat HAM maupun LBH, tidak boleh dibiarkan," tuturnya.

Diakhir penyampaiannya, Edward mendukung tindakan dan langkah-langkah yang dilakukan TNI dan Polri dalam menangani kelompok TPNPB-OPM maupun pelaku kriminalitas di Papua dan Papua barat, dan masyarakat diminta untuk tetap beraktifitas seperti biasa dan terus memberikan bantuan informasi tentang keberadaan para pelaku pembunuhan tersebut.

Semoga para pelaku dapat dibasmi dan ditangkap.

Rabu, 08 September 2021

2 Anggota TPNPB-OPM Ditangkap, Sebby Sambom Jadi Pecundang

wrtsh papua


linkpapua.com

08/09/2021 10:09

Minta Presiden Hentikan Pengejaran dan Tawarkan Perundingan

Sebelumnya Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, sayap militer Organisasi Papua Merdeka, menegaskan bertanggung jawab atas tewasnya 4 anggota TNI Angkatan Darat di Posramil Kisor Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat, Papua Barat, Kamis (2/9/2021).

4 militer Indonesia tewas dalam operasi penyerangan Sebby mengatakan, aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk perang rakyat dalam pembebasan tanah Papua. Perang dilakukan atas komando para pimpinan TPNPB-OPM.

"Jadi perang pembebasan Papua ini tidak akan berhenti, tetap berlanjut di seluruh tanah Papua, di semua kodap, kapan saja, Kami menantang TNI dan Polri untuk perang di tempat terbuka, seperti kami memerangi Indonesia di pos-pos militer." Ucap Sebby sambom dalam sebuah pernyataannya di media.

Tantangan tersebut ditindak lanjuti oleh pasukan TNI yang melakukan pengejaran ke markas TPNPB-OPM dan menangkap 2 (dua) pelaku penyerangan dan pembunuhan prajurit TNI, dari hasil penangkapan tersebut laporan dari Sebby Sambom selaku juru bicara TPNPB-OPM mengeluarkan permohonan resmi kepada presiden Jokowi untuk menghentikan pengejaran terhadap pasukan TPNPB-OPM.

Permohonan tersebut disampaikan oleh Sebby Sambom pada hari selasa 7 September 2021 “Kami (TPNPB-OPM) meminta kepada pemerintahan Indonesia di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo agar menghentikan pengejaran dan penangkapan, kami bersedia duduk di meja perundingan”.

Dengan permohonan resmi tersebut telah menunjukan betapa pengecutnya Sebby Sambom (TPNPB-OPM) yang telah memohon untuk tidak dilakukan pengejaran dan penangkapan terhadap TPNPB-OPM di markas- markasnya.

Sebby mengaku permohonan perundingan yang dibuat dengan alasan HAM, dan meminta Gereja, Pegiat HAM, masyarakat Internasional untuk bersuara, namun hingga saat ini belum ada satupun pegiat HAM yang berbicara soal ini, termasuk pembunuhan terhadap 4 (empat) prajurit TNI.

“Hingga saat ini para pegiat HAM seperti Haris Azhar, Theo Hesegem, Natalius Pigay dll belum angkat suara terkait pembunuhan dan pembantaian 4 prajurit TNI di Maybrat,”

Para pegiat HAM ini bukan manusia yang berkeadilan kemanusiaan, Ketika korbannya TPNPB-OPM atau KBB mereka akan bersuara seolah-olah negara telah melakukan pelanggaran HAM, kita tunggu saja!

Sebby Sambom sebenarnya adalah pecundang alias pengecut, menantang TNI untuk berperang di tempat terbuka, setelah dilakukan perang di markas-markas TPNPB-OPM, malah mengeluarkan permohonan perundingan diatas meja. Ini lucu dan pengecut.

Selamat buat Sebby Sambom dengan gelar Penipu Besar dan Pecundang.

Kerap Dapat Penolakan, Sebby Sambom Jubir KKB Mulai Sibuk Membela Diri

wrtsh papua


Meski sudah lekat dengan stigma bahwa kelompok separatis kerap melakukan kebiadaban, masih terdapat sejumlah pihak yang secara terang-terangan membenarkan aksi tersebut. Sebby Sambom sebagai juru bicara kelompok separatis dalam keterangannya bahkan menyebut jika aksi terkait masih dapat terjadi sewaktu-waktu.

Menanggapi kondisi yang ramai terjadi di Papua berkaitan dengan eksistensi gerakan separatisme, tokoh masyarakat di Kabupaten Mimika, Yulius Pigome menyampaikan jika tindakan serius dari pemerintah harus segera dilakukan untuk menghentikan aksi kelompok separatis. (8/9)

Yulius menilai jika aksi-aksi mengancam keamanan sudah membuat masyarakat menjadi tidak nyaman. Hal tersebut disampaikannya sebab aksi teror yang dilakukan KKB atau kelompok separatis lainnya kerap menyasar warga sipil yang tidak tahu akar permasalahan.

“Kami masyarakat ini jadi kelompok yang paling rentan, kami tidak punya kuasa, jadi kalau tiba-tiba ada aksi teror tidak ada jalan lain. Kami bingung mau berbuat apa,”

Pihaknya yang menyampaikan aspirasi rakyat Papua mengatakan jika tidak ada alasan untuk mendukung gerakan separatisme yang dilakukan oleh KKB. Bahkan Yulius menyebutkan jika setiap pembelaan yang seakan muncul di publik adalah sebuah kebohongan.

“Tidak ada yang bisa dibenarkan, semua aksi-aksinya saja sudah biadab begitu. Mau bicara kalau mereka membela hak orang Papua, tapi kadang orang Papua juga yang mereka bunuh,”

Pada akhir penyampaiannya Yulius menekankan agar ada upaya serius yang dilakukan TNI Polri sebagai aparat keamanan untuk menuntaskan aksi KKB yang dinilai sudah sangat dirugikan. Dirinya juga menegaskan jika upaya tersebut akan mendapat dukungan penuh oleh seluruh elemen di Papua termasuk dari lapisan masyarakat.

“Maju saja, tidak perlu khawatir tentang bagaimana-bagaimananya. Karena memang TNI Polri yang bisa berhadap-hadapan dengan KKB. Kami sebagai masyarakat hanya bisa mendukung penuh upaya yang dilakukan,”

Selasa, 07 September 2021

KKB Dorong Perundingan terhadap Indonesia, Pemuda Papua Tegaskan Tak Mungkin Terjadi

wrtsh papua


Ketua Dewan Pimpinan Daerah Pemuda Mandala Trikora (DPD PMT) Provinsi Papua Ali Kabiay tanggapi pernyataan Jubir Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terkait permintaannya berunding dengan pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan polemik bersenjata di Papua.

Menurut Ali Kabiay, KKB adalah kelompok separatis yang sudah membuat kekacauan di Papua. Atas dasar itu pihaknya menyebutkan jika tidak perlu ada upaya perundingan dengan KKB. Ali beralasan jika perundingan hanya akan mengakomodir kriminalitas yang dilakukan kelompok separatis.

“Kalau berunding dengan masyarakat Papua itu mungkin terjadi, karena tujuannya jelas untuk membangun Papua dan kesejahteraan bersama. Tapi kalau berunding dengan KKB, untuk apa? Mereka ada sumber kekacauan di Papua,”

Sebagai pemuda Papua, Ali menjelaskan jika eksistensi KKB harus segera dituntaskan tanpa ada toleransi. KKB dianggap Ali sudah sangat merugikan, tidak hanya merusak situasi keamanan namun juga telah menghambat proses pembangunan.

“Bukan hanya ancaman keamanan, banyak hal yang sudah membuat Papua ini terus dirugikan, termasuk pembangunan daerah yang terus terhambat,”

Atas ancaman KKB yang tidak akan berhenti melakukan perlawanan, Ali Kabiay juga menyebut hal serupa. Dirinya tegas mengatakan jika aparat TNI Polri tidak akan mundur sejengkal pun untuk menjaga keamanan di Papua.

“Ya itu kan klaim mereka, kita juga bisa, dan TNI Polri tidak akan pernah gentar sebab kita ini ada dipihak yang benar. Tidak ada namanya mundur, penegakan hukum harus tetap dilakukan,”

Ali juga meminta kepada Sabby Sambom sebagai Juru Bicara KKB bahwa jangan sekali-kali membawa alasan Hak Asasi Manusia dalam aksi-aksinya, ataupun menyinggung dunia internasional sebagai ancaman.

“Aneh kalau mereka menyinggung HAM, padahal mereka sendiri yang selalu melanggar HAM. Lihat saja setiap korban yang berjatuhan, dengan cara bagaimana mereka membunuhnya, itu saja sudah sangat biadab. Terlebih membawa nama dunia internasional dalam konflik Papua, seharusnya mereka sadar kalau dunia internasional pun sudah mengecam aksi separatisme yang dilakukan KKB itu sendiri,”

Senin, 06 September 2021

Kejahatan Itu Tidak dapat disembunyikan, Ibarat pepatah “sepandai-pandainya tupai melompat suatu saat akan jatuh juga”

wrtsh papua


Kejahatan Itu Tidak dapat disembunyikan, Ibarat pepatah “sepandai-pandainya tupai melompat suatu saat akan jatuh juga”

Oleh: Dwika Adythama (Pengamat Papua)

Akhir Pelarian Senat Soll

Tiga tahun sudah pencarian terhadap Senat Soll pelaku kejahatan dan kerusuhan di kabupaten Yahukimo Papua, Senat Soll yang diketahui merupakan pecatan TNI ditangkap oleh kepolisian resort Yahukimo.

Senat Soll merupakan DPO beberapa kasus kekerasan pada 30 Novemver 2019. Mantan anggota TNI ini ditangkap di Jalan Samaru, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, pukul 05.28 WIT. 

Selama 3 tahun ini sudah tercatat sebanyak 12 kejahatan yang dilakukan oleh Senat Soll setelah bergabung dengan kelompok criminal bersenjata (KKB): pada tahun 2018 Senat Soll terlibat kasus jual beli amunisi bersama anggota KNPB Yahukimo, Ruben Wakla yang telah masuk Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/86/X/2018/RESKRIM.

Awal Desember 2019, Senat Soll terlibat aksi pembakaran ATM BRI Unit Dekai berdasarkan laporan polisi Nomor 55 / I / 2019 / PAPUA / RES Yahukimo. Senat Soll terlibat dalam aksi pembunuhan Staf KPU Yahukimo Henry Jovinsky di Jembatan Brasa Dekai, 11 Agustus 2020.

Senat Soll juga terlibat kasus pembunuhan terhadap Sayib di Dekai Yahukimo pada 2019. Disusul aksi pada 26 Agustus terkait pembunuhan terhadap masyarakat bernama Yausan di Jalan Gunung Dekai Yahukimo.

Pada 18 Mei 2021 Senat Soll terlibat kasus pembunuhan terhadap dua anggota TNI di Ujung Bandara Dekai Selain membunuh anggota TNI, Senat Soll merampas 2 senjata jenis SS2V4. Senat Soll terlibat kasus penembakan terhadap pengendara motor di Jalan Longpon, Dekai, pada 21 Juni 2021. 

Pada 24 Juni 2021 Senat Soll kembali melakukan penembakan terhadap truk di Kali Seridala, pada hari yang sama, Senat Soll kembali melakukan penembakan di Kampung Bengki, Yahukimo hingga menyebabkan 4 orang meninggal dunia dan satu mengalami luka-luka yang memakan banyak korban.

Pada 25 Juni 2021Senat Soll melakukan pembakaran alat berat di Kali Seridala. Tidak ada korban jiwa dalam aksi tersebut, namun tindakan Senat telah membuat warga ketakutan. 

Penembakan kembali terjadi terhadap anggota Polri di Area Kali  El Dekai pada 9 Juli 2021. Aksi ini menyebabkan satu anggota Polri terluka dan telah ditangani Polres Yahukimo.

Terakhir Senat Soll terlibat kasus pembunuhan karyawan PT Indo Papua di Jembatan Kali Brasa Yahukimo, 22 Agustus 2021. Kejahatan ini menjadi catatan terakhir Senat Soll yang menyebabkan dua orang meninggal dengan cara mengenaskan.

Disini saya sampaikan bahwa kejahatan itu sama dengan “KARMA” apa yang diperbuat setiap manusia maka dia akan mendapatkannya juga suatu saat. 

“siapa yang menanam, maka dia akan menuai”

Tuhan Tidak Buta

06/09/2021

Damianus Yogi Singgung Goliath Tabuni Sudah Tua dan Tak Mampu Pimpin Perjuangan

wrtsh papua


Setelah disahkannya hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Tetiyo Kabupaten Paniai, Damianus Yogi mulai menyadari jika ada kelompok yang merasa sakit hati dan tidak suka dengan pengangkatannya sebagai Panglima Tertinggi TPNPB-OPM. (6/9)

Damianus dalam keterangannya mengungkapkan jika pertemuan pada 9-12 Agustus 2021 sebelumnya sudah dinyatakan sah atas dirinya sebagai pemegang komando perjuangan TPNPB-OPM.

“Pertemuan itu tidak main-main, mereka yang sudah tua dan tidak bisa berbuat apa-apa pasti merasa sakit hati. Padahal secara dasar KTT itu juga sudah benar sehingga sekarang aaya adalah pemegang komando perjuangan TPNPB yang sah,”

Atas klaim sejumlah kelompok yang dianggapnya tidak bertanggung jawab tersebut, Damianus menegaskan agar jangan lagi menggangu ketetapan bersama yang juga sudah disepakati. Dirinya juga menegaskan bahwa tidak bisa lagi ada kelompok yang mengkalim terkait posisinya sebagai Panglima Tertinggi TPNPB-OPM.

“Komando perang sudah resmi menjadi tanggung jawab saya. Sehingga tidak bisa lagi ada orang lain yang mau klaim tentang ini. Mereka tidak boleh mengganggu ketetapan yang sudah disepakati, saya adalah Panglima Tertinggi,”

Perihal KTT yang sudah sah, Damianus Yogi menyebutkan jika hal tersebut dalam rangka mempertimbangkan kondisi Goliath Tabuni yang sudah tidak memungkinkan untuk memimpin pergerakan. Damianus secara tegas menyebutkan jika faktor usia tidak bisa ditoleransi.

“Kita menghargai dirinya sebagai orang tua, tapi urusan perang perjuangan tidak bisa. Goliath sudah sangat tua dan tidak mungkin maju membawa senjata untuk berperang, itu namanya bunuh diri. Goliath tidak bisa lagi memimpin pergerakan,”

Bahkan Damianus merasa kasihan melihat kondisi Goliath Tabuni, dirinya bahkan menuding jika orang-orang disekitar Goliath pun tidak memikirkan kondisi tersebut. Pihaknya menganggap kelompok TPNPB-OPM sedang terbuai dengan glorifikasi kejayaan zaman dahulu.

“Kondisi saat ini dan zaman dahulu itu sudah sangat-sangat berbeda, dan yang menjadi perhatian adalah mereka semua itu tidak sadar. Padahal sekarang ini organisasi sedang jalan di tempat dan tidak berbuat apa-apa. Ya itu karena pemimpinnya hanya diam saja,”

Terkait perencanaan operasi TPNPB-OPM dalam jangka pendek, Damianus Yogi mengaku sudah melakukan diskusi dan telah mempersiapkan segala hal yang diperlukan.

“Surat perintah tentang operasi sudah dipersiapkan, ada banyak rencana yang sudah disusun. Kami dari Komando Markas Pusat sudah mempersiapkan segala hal terkait pergerakan yang harus tetap dilanjutkan. Sehingga jangan ada lagi yang mengganggu urusan perjuangan ini,”

Minggu, 05 September 2021

Simpatisan Victor Yeimo Kecewa Emanuel Gobay Diketahui Hanya Mencari Panggung

wrtsh papua


www.jurnalpapua.co.id

05/09/2021

Jurnalpapua.co.id - Hasil putusan sidang praperadilan yang memutuskan menolak seluruh  gugatan dari  PH Victor Yeimo,  didasari proses hukum terhadap Victor  Yeimo   sudah  masuk  dalam rana proses peradilan pidana,  sehingga segala  tindakan kepolisian dalam melakukan penangkapan dan penahaanan terhadap Victor Yeimo sudah  sesuai prosedur  hukum.

Hasil putusan yang dibacakan oleh Hakim Ketua dengan Nomor Perkara: 6 / PID.PRA / 2021 / PN JAP tentang "Penangkapan dan Penahanan tidak Sah Sdr. VICTOR F. YEIMO oleh Satgas Gakum Nemangkawi Polda Papua" yaitu Permohonan Pemohon dinyatakan gugur dan putusan perkara Praperadilan tidak ada upaya Banding.

Dengan diputusnya sidang praperadilan penangkapan Victor Yeimo, membuat beberapa kalangan kecewa dengan Emanuel Gobay, khususnya dari kalangan simpatisan Victor Yeimo dan KNPB yang dari awal sudah meragukan Emanuel Gobay sebagai Penasehat Hukum dari Victor Yeimo.

Beberapa simpatisan dan juga anggota KNPB seperti Martinis Komber, Lahamis Weripang, Yakobus mandokba, Nopek Keromau, Nias Gwijangge, Yeri Mabel menyampaikan kekecewaan dan kekesalannya terhadap Agus Kossay yang selama ini mengikuti dan mendampingi proses hukum Victor Yeimo.

“Dari awal mereka meragukan kemampuan Emanuel Gobay, karena beberapa kasus KNPB dia selalu menjadi penasehat hukum KNPB, namun hasilnya tidak pernah menang, berdasarkan pengalaman ini kita sudah mengingatkan Agus Kossay untuk tidak memakai Emanuel Gobay sebagai Kuasa Hukum Victor,”

Kasus-kasus yang dimaksud yaitu kasus KNPB di Merauke, Pembubaran markas KNPB di Rusunawa, kasus KNPB di Yahukimo, semuanya tidak pernah menghasilkan kemenangan buat KNPB. Sebelumnya mereka juga menyarankan untuk menggunakan Michael Hilman saja sebagai penasehat hukum victor.

Namun belakangan diketahui kalau penunjukan Emanuel Gobay ada permainan kotor dengan Agus Kossay. Diketahui kalau Emanuel memanfaatkan media KNPB untuk mencari panggung, begitu juga dengan Agus Kossay yang ternyata masih ingin menjadi Ketua KNPB Pusat, ungkap salah satu simpatisan KNPB yang tidak mau disebutkan Namanya.

“Kita sudah mengetahui adanya kepentingan Emanuel Gobay dan Agus Kosay yang menafaatkan posisi Victor Yeimo, Agus Koosay sendiri tidak ingin Victor Bebas karena ingin menajdi Ketua Pusat KNPB, sedangkan Emanuel Gobay ingin mencari panggung untuk naikan Namanya,”

Ini menjadi penyesalan dan kekecewaan beberapa teman-teman di KNPB, sehingga kedepannya kami akan mencari Kuasa Hukum yang betul-betul punya kualitas dan tidak memiliki tujuan-tujuan tertentu selain memperjuangkan kelompok KNPB, tuturnya.

Sumber: mediaknpb.com

Sabtu, 04 September 2021

Jubir Sebby sambom: TPNPB Versi Damianus Yogi Dianggap Musuh Karena Berkhianat

wrtsh papua


Dualisme kepemimpinan kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) secara tegas ditolak oleh Sebby Sambom segai juru bicara. Sambom mengatakan jika perjuanan Papua jangan lagi dipersulit, terlebih hanya karena saling klaim.

“Sata sampaikan kepada Damianus Magai Yogi agar jangan persulit kemenangan, cukup sudah untuk menghambat perjuangan. Jangan ada klaim secara sepihak karena TPNPB punya mekanisme dan struktur yang jelas,”

Sabby menegaskan jika Damianus Yogi yang menyelenggarakan KTT terkait pengangkatannya sebagai panglima TPNPB-OPM tidak memiliki dasar yang jelas.

“Mereka membuat acara sendiri, membuat seremonial sendiri, dan melantiknya sendiri. Ini secara dasar hukum tidak benar bahkan cenderung mempermainkan organisasi sendiri,”

Pihaknya juga mengatakan jika seluruh komando dan perencanaan operasi masih eksis dipegang oleh kelompoknya dan tidak pernah sekalipun berpindah tangan kepada Damianus Yogi.

“Saya sampaikan lagi jika komando masih kami yang pegang, kalau memang Damianus punya inisiatif lain, saya sarankan dia untuk bentuk organisasi lain tanpa harus membawa-bawa nama TPNPB-OPM. Dia tidak punya peran penting saat ini,”

Sebby lantas menjabarkan jika struktur TPNPB-OPM masih dikepalai oleh Goliath Tabuni. Selain sebagai pejuang, Goliath Tabuni dianggap pihaknya sebagai tokoh tua yang patut dihormati kedudukannya.

“Bicara soal Papua, kita paham tentang hukum alam. Orang tua (Goliath Tabuni) masih punya pengaruh bagi perjuangan organisasi ini. Saya menentang itu Damianus Yogi yang berani-berani menggulingkan struktur komando,”

Pada akhir penyampaiannya Sabby Sambom menegaskan terkait setiap kelompok yang bertolak belakang dengan TPNPB, maka mereka adalah musuh yang perlu diwaspadai.

“Ada musuh dalam selimut, ada pengkhianat, itu kami sudah tahu orang-orangnya. Maka setiap siapa yang tidak setuju dengan TPNPB-OPM mereka itu juga musuh,”

Dunia Internasional Dukung Penegakan Hukum atas Gangguan Separatisme di Papua

wrtsh papua


Proses hukum terhadap terdakwa Viktor Yeimo terkait aksi kerusuhan di Papua pada akhirnya mulai menyeret nama Emanuel Gobay dalam lingkaran permasalahan. Emanuel Gobay sebagai kuasa hukum sebelumnya banyak dicecar kritikan terkait prefesionalismenya menangani kasus Viktor Yeimo, bahkan dirinya dianggap tidak memiliki kompetensi mumpuni.

Gobay dianggap telah menentang norma dan aturan atas upaya membenarkan tindakan kriminal. Sebab banyak pihak menyebutkan jika peran Viktor Yeimo sudah kepalang basah dalam menggerakkan massa terkait aksi kerusuhan yang terjadi di Papua pada tahun 2019 lalu.

Tak hanya itu, Viktor Yeimo bahkan secara terang-terangan menyebutkan kalimat terkait perlawanan terhadap pemerintahan Indonesia. Salah seorang tokoh Agustinus R pun menyebut jika sosok Gobay sebagai kuasa hukum tidak punya kompetensi mumpuni. Hal tersebut dikatakan sebab Gobay tidak pernah sekalipun memenangkan perkara kliennya dalam persidangan.

“Kalau memang dia membela sebuah kebenaran, tentu hukum yang terang akan memenangkannya dalam sidang. Tetapi faktanya kan berbeda, dia tidak pernah menang, karena apa? Ya karena dia itu kan membela pihak yang salah, itu saja sebenarnya,”

Terkait internasionalisasi isu tentang Papua, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memberikan pakem terkait upaya penegakan hukum terhadap kelompok pelaku kejahatan. PBB tidak pernah membatasi upaya penegakan hukum bagi negara berdaulat terhadap gangguan separatisme.

“Pada hakikatnya setiap negara berdaulat diberikan keleluasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, termasuk dalam hal penegakan hukum terhadap aksi-aksi separatisme yang mengganggu keaman. Poin itu termaktub dalam Prinsip Dasar HAM PBB terkait Penegakan Hukum,” ungkap Rafael Ramirez sebagai Komite Dekolonisasi PBB.

Terkait eksistensi gerakan separatisme di Papua, Komisioner Tinggi HAM PBB melalui Michelle Bachelet juga telah menegaskan jika PBB sangat mendukung upaya penuh pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan perkara di Papua.

“Atas dasar menghormati kedaulatan bagi Indonesia, kami (PBB) selalu mendukung aksi pemerintah Indonesia untuk menuntaskan permasalahan terkait Papua. Kami juga menyadari jika konflik di Papua erat berkaitan dengan eksistensi separatisme,”

Michelle juga menambahkan jika PBB menyadari eksistensi separatisme di Papua telah menciptakan disinformasi yang luas. Terkait hal tersebut, dirinya menjelaskan terkait aksi separatisme di Papua adalah murni sebagai aksi yang tidak bisa dibenarkan, sehingga setiap bentuk pembalaan terhadapnya juga termasuk didalamnya.

Rabu, 01 September 2021

Kepada Viktor Yeimo, Hukum itu Mutlak dan Tidak Bisa Dibeli

wrtsh papua


Polemik proses peradilan terdakwa Viktor F. Yeimo terkait kasus demo anarkis yang berujung kerusuhan di Papua pada tahun 2019 dikritisi oleh sejumlah tokoh Papua, kasus penyelesaian proses hukum terhadap Viktor dianggap terlalu berbelit-belit.

Agustinus R sebagai tokoh senior di Papua dalam keterangannya menyebut jika Viktor Yeimo dan Emanuel Gobay harus bisa menerima kebenaran dan kenyataan.

“Berbelit-belit sekali kasus ini. Viktor ‘kan’ statusnya WNI, artinya dia sah sebagai warga negara. Maka sudah sepatutnya sebagai warga negara harus tunduk juga pada aturan dan hukum yang berlaku di negara ini,”

Agustinus menyebutkan jika ada upaya Viktor dan tim kuasa hukumnya untuk mencari celah dalam aksi melawan aturan negara. Meski kondisi Viktor yang dianggap sedang sakit telah dijamin undang-undang, Agustinus yang tak sepaham menganggap Viktor telah mencederai proses hukum.

“Hukum kita punya mekanisme untuk tetap menjaga hak-hak semua pihak, termasuk bagi Viktor Yeimo. Hanya saja saya tidak setuju jika kelonggaran itu justru dimanfaatkan oleh pelaku kerusuhan untuk mencari celah dan kabur dari proses hukum,”

Agustinus menyeru jika penangkapan terhadap Viktor Yeimo sudah benar dilakukan. Bahkan dirinya menjabarkan jika sesuai hukum undang-undang, Viktor bisa ditangkap oleh siapapun tanpa harus melibatkan aparat keamanan, hak tersebut diungkapkan atas dasar status Viktor sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang).

Agustinus juga mengkritisi keterlibatan tim kuasa hukum yang dianggapnya telah melenceng dari tugasnya. Menurutnya fungsi kuasa hukum dimaksudkan untuk mempermudah penyelesaian perkara seefektif mungkin.

“Sebagai tim kuasa hukum, mereka tidak bisa mencampuri urusan benar atau salah, mereka hadir hanya sebatas membela hak-hak hukum, dalam hal ini Viktor Yeimo. Kemudian yang sekarang terjadi adalah mereka membela sisi kesalahan untuk nantinya agar bisa dimaklumi atau bahkan dibenarkan. Ini ‘kan’ tidak tepat,”

Kembali ditegaskannya jika peradilan terhadap Viktor Yeimo adalah terkait dengan Viktor dalam kerusuhan Papua. Hal tersebut dikatakannya mutlak sebagai sebuah kesalahan dan pelanggaran terhadap hukum.

“Kerucutkan permasalahan ini pada kasus kerusuhan, itu saja. Maka saya katakan aksi Viktor saat itu mutlak bersalah. Setiap orang punya hak yang sama di hadapan hukum, makanya hukum tidak bisa dilawan, apalagi dibeli,”

Minggu, 29 Agustus 2021

Pemuda Adat Papua: Pola Pikir Haris Azhar Tidak Logis dan Tidak Masuk Akal

wrtsh papua


Melihat berbagai dinamika yang terjadi di tanah Papua, sudah seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia yang baik akan mendukung berbagai program yang di buat oleh pemerintah demi kesejahteraan masyarakat di Papua, sudah tentu kita sebagai warga negara yang baik harus mengawal proses pembangunan yang di galangkan oleh pemerintah , kita boleh mengkritik pemerintah tetapi harus di sertai dengan  solusi yang komprehensif.

Beberapa waktu lalu saya membaca sebuah opini yang di hembuskan oleh Haris Azar dengan tajuk berjudul "Warga Korban Tipu - tipu Operasi Militer dan Bisnis di Papua" sudah tentu opini tersebut membuat saya sebagai warga masyarakat yang lahir  dan besar di Papua menjadi bingung, sebab saya adalah masyarakat asli Papua yang di sebut sebagai OAP atau Orang Asli Papua , setahu saya peran militer baik itu TNI atau Polri adalah untuk menjaga kedaulatan negara dan melalukan upaya - upaya penegakkan hukum kepada kelompok - kelompok separatis teroris di Papua yang beroperasi di hutan - hutan papua dan mengganggu kamtibmas di tanah Papua, kami saja sebagai generasi muda papua merasa terganggu terkait aksi - aksi kelompok - kelompok ini, karena sangat meresakan masyarakat di Papua, apa lagi kelompok separatis ini sudah sering melakukan aksi - aksi tidak terpuji bahkan memakan korban jiwa, dan korban harta benda , apa kah...? ini yang di sebut pejuang kemanusiaan di Papua atau pejuang Hak Asasi Manusia di Papua. 

Jika ada opini terkat operasi militer di papua dan sebagi suatu upaya untuk melindungi kelompok elit tertentu di Indonesia saya anggap bahwa hal tersebut tidak memiliki suatu korelasi, saya secara pribadi  berpikir bahwa Haris Azhar dan koordinator kontras Fatia Maluidiyanti berpikir terlalu jauh untuk mengaitkan suatu persoalan yang terjadi di Papua, seharusnya Haris Azhar dan Fatia Maluidiyanti berbicara dengan melihat berbagai persoalan di Papua  dari berbagai sisi dan perspektif, banyak persoalan yang terjadi di Papua yang di sebabkan oleh kelompok - kelompok separatis di Papua, dan elit - elit di Papua yang sebenarnya merugikan rakyat Papua sendiri misalnya: 

1. Persolalan Korupsi yang melibatkan elit - elit di Papua.

2. Kekejaman dan kebiadaban Kelompok Separatis Teroris di Papua.

3. Pendidikan.

4. Kesehatan.

5. Ekonomi.

6. Kesejahteraan.

Dan masih banyak lagi persoalan di Papua, masih banyak persoalan di Papua yang bisa dibicarakan dan di  cari solusi penyelesaian.

Saya berharap saudara Haris Azar berbicara sesuai porsi , jangan berbicara seolah - olah saudara mewakili seluruh masyarakat di Papua, berikan solusi yang positif bagi kesejahteraan masyarakat di Papua dan bukan malah membuat opini - opini yang menyesatkan serta membingungkan masyarakat.

Sebagai warga negara yang baik , sudah tentu kita harus mendukung aparat keamanan baik itu TNI ataupun Polri agar tujuan pembangunan yang baik di berbagai sektor dapat berjalan maksimal serta berdampak positif bagi masyarakat di Papua. Rakyat sejahtera apabila rakyat dapat beraktifitas dengan aman dan kondusif.

Aparat keamanan di Papua ataupun di Intan Jaya memiliki fungsi yaitu untuk menjaga kedaulatan dan kamtibmas,  siapapun dia, siapapun kelompok  yang mengancam rakyat dan mengganggu kedaulatan bangsa dan negara indonesia maka harus di berantas, aparat keamanan baik itu TNI maupun Polri juga tidak serta merta menjalankan fungsi penegakkan hukum tetapi mereka juga memiliki fungsi pembinaan secara ekonomi kepada masyarakat setempat atau di daerah - daerah rawan konflik sehingga rakyat juga bisa merasa aman dan nyaman.

Bupati Intan Jaya bapak Natalis Tabuni juga pernah menyampaikan adanya ancaman dari Kelompok Separatis Teroris di wilayah Intan Jaya untuk meminta sejumlah uang kepada pejabat pemerintahan, kepala distrik dan kepala kampung , bahkan kelompok teroris ini juga meminta sejumlah besar dana desa yang sudah di distribusikan oleh pemerintah pusat, seharusnya persoalan - persoalan ini juga di ungkap oleh para pemerhati HAM seperti Haris Azar , jangan malah saudara Haris Azhar terkesan berbicara atas nama kelompok tertentu, atau membawa pesan sponsor.

Sebaliknya jika kita melihat dengan seksama , justru aktifitas tambang emas ilegal di Papua di gunakan sebagai salah satu sumber utama pendanaan bagi Kelompok Separatis Teroris di Papua, bahkan uang yang di kumpulkan KSTP ini digunakan untuk melakukan pembelian senjata api secara ilegal, dan senjata tersebut bahkan di gunakan juga untuk meneror, membunuh, dan melakukan aksi kriminal kepada masyarakat sipil, aparat pemerintah dan aparat keamanan, bahkan KSTP juga melakukan aksi - aksi pembakaran pesawat, pengancaman terhadap pilot  WNA , pengrusakan fasilitas umum, pembunuhan kepada masyarakat sipil, penembakan pelajar , pembunuhaan guru, pemerkosaan, bahkan baru - baru ini di kali brasa kabupaten Yahukimo, KSTP ini membunuh dua ( 2 ) orang karyawan PT. INDO PAPUA dan membakar jenasah mereka, trus apa kah..? perbuatan KSTP ini tidak berdosa atau tidak melanggar hukum dunia dan hukum Tuhan, seharusnya Haris Azhar sebagai pejuang kemanusiaan berbicara atas dasar keadilan, bukan malah sebaliknya mendukung kelompok teroris di Papua, sungguh tidak logis dan masuk akal pola berpikir seorang Haris Azhar.

Saya mencatat secara khusus dalam tiga tahun terakhir saja , sebanyak 95 orang telah menjadi korban keganasan dan kebiadaban KSTP , 59 diantaranya adalah merupakan warga sipil, 27 orang adalah prajurit TNI, dan 9 orang adalah anggota Polri, tentu data tersebut tidak termasuk kerugian materil , kerugian harta benda, atapun korban psikologis dan korban tidak langsung terkait pengungsian karena merasa takut dan tidak nyaman.

Dengan melihat berbagai fakta , data dan pola - pola aksi KSTP tersebut , sudah tentu hal tersebut menjadi tanggung jawab negara untuk melalui aparat kemanan baik itu TNI maupun Polri untuk mencari solusi penyelesaian persoalan tersebut, bahkan aparat keamanan telah melakukan berbagai pendekatan komprehensif berbasis ekonomi kerakyatan demi mendukung kesejahteraan rakyat di Papua.

Untuk itu sebagai generasi Papua dan anak asli Papua saya berharap Haris Azhar harus lebih berpikir secara terbuka terkait persoalan - persoalan konflik di Papua, dan melihat berbagai persoalan di Papua dari berbagai sudut pandang, akan sangat lucu jika Haris Azhar hanya melihat kesalahan Pemerintah dan aparat keamanan, tetapi tidak mampu melihat persoalan rakyat sipil, pemerintah dan aparat keamanan di Papua dan Intan Jaya yang menjadi korban Kelompok Separatis Teroris di Papua ( KSTP ).

Pertanyaannya Sekarang adalah : 

APA KAH..? SEORANG HARIS AZHAR BENAR - BENAR BERJUANG UNTUK KEPENTINGAN RAKYAT DI PAPUA ...?

Papua, 27 Agustus 2021

Oleh : Ali Kabiay

Ketua Pemuda Adat Saireri II Nabire

Ketua DPD Pemuda Mandala Trikora Provinsi Papua

Sabtu, 28 Agustus 2021

Ketua Umum KNPB Pusat Dianggap Politisasi Victor Yeimo yang Sakit

wrtsh papua


Sejumlah pihak menuntut pemerintah Indonesia untuk segera membebaskan Victor Yeimo. Meskipun Victor diketahui sebagai aktor kerusuhan di Papua yang pecah pada tahun 2019 lalu. Selain itu aksi pembebasan Victor juga bertolak belakang dengan harapan banyaknya masyarakat di Papua untuk menuntut hukuman berat pada Jubir KNPB tersebut.

Desakan aksi pembebasan Victor Yeimo tersebut sebelumnya disampaikan oleh Ketua Umum KNPB Pusat, Agus Kossay dalam pernyataannya pada halaman milik KNPB mengatakan jika kondisi kesehatan Victor adalah alasannya.

"Segera bebaskan Victor Yeimo tanpa syarat, segera hentikan aksi kriminalisasi kepada rakyat Papua,"

Namun pernyataan tersebut justru menimbulkan dualisme dari berbagai organisasi perjuangan Papua. Buchtar Tabuni sebagai tokoh ULMWP melihat jika aksi Agus Kossay hanya sebatas mencari muka atas simpatisan KNPB.

"Agus Kossay itu cuma bisa duduk-duduk santai dan tidak punya usaha, baru setelah Victor dipenjara dia mulai cari muka. Mungkin dia mau dipilih lagi, jadi ketua KNPB lagi,"

Sementara Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Nikolaus Kondomo menegaskan jika tuntutan berbagai kelompok yang mengharapkan Victor Yeimo dibebaskan tidak mungkin bisa dipenuhi. Pihaknya menyampaikan jika proses hukum Victor Yeimo tetap harus diselesaikan di pengadilan.

"Kasusnya sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jayapura, sudah bukan lagi di Kejaksaan Tinggi, jadi sesuai mekanisme hukum harus diselesaikan pengadilan,"

Ketua DPN Pemuda Adat Papua, Yan Arebo: Haris Azhar dan Fatia Jangan Terlalu Jauh Beropini Soal Papua

wrtsh papua


Ketua Umum DPN Pemuda Adat Papua, Yan Christian Arebo menanggapi pernyataan Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti dinilai terlalu jauh mengkaitkan sebuah fakta yang terjadi di Papua.

Yan mengatakan, Opini terkait konflik dan operasi militer di Papua sebagai upaya terselubung melindungi kelompok elit terkait pemanfaatan sumber daya alam dianggap tidak memiliki korelasi dengan Fakta Penegakkan Hukum yang Terjadi di Papua Saat ini.

“Kritikan terhadap personal atau kelompok jangan dicampuri dengan urusan yang sifatnya jauh lebih urgensi. Artinya dalam sudut pandang Haris dan Fatia cukup terbatas pada penolakan terkait tambang emas di Kabupaten Intan Jaya, tidak perlu diperluas dengan opini terkait keterlibatan militer dalam konflik bersenjata dan penanganannya terhadap aksi teroris Papua atau KKB,” Tegas Yan saat diwawancarai via telepon redaksi reportasepapua.co.id jumat 27 agustus 2021.

Arebo Mengungkapkan bahwa Fungsi aparat keamanan di Papua ataupun di Intan Jaya sudah sangat Jelas karena itu Mereka Murni sebagai upaya pencegahan maraknya aksi terorisme yang dilakukan oleh KKB.

“Terkait pos-pos keamanan yang dibangun dan dianggap menguntungkan rencana sejumlah elit, tentu hal tersebut juga sangat berlebihan. Aparat keamanan TNI Polri sama sekali tidak memiliki kepentingan terkait pemanfaatan sumber daya alam di Papua,” Tambahnya.

Tokoh pemuda Papua ini menilai, Sebaliknya, tambang emas ilegal merupakan salah satu sumber pendanaan bagi KKB dalam melakukan aksi teror di Papua.

“Penarikan upeti terhadap sejumlah pendulang kerap dilakukan, bahkan tak jarang anggota KKB sendiri juga melakukan aktivitas mendulang emas untuk pemenuhan kebutuhan ataupun sebagai cara mengumpulkan uang dalam pembelian sejumlah senjata illegal,” katanya.

Dirinya juga menegaskan bahwa Maraknya aksi ancaman yang dilakukan anggota teroris papuam untuk menunjang eksistensinya juga pernah disampaikan oleh Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni.

“mereka inikan selain melakukan teror juga melakukan tindakan yang tidak manusiawi seperti memerkosa perempuan dengan ancaman senjata, mengambil ternak, serta mengancam kepala kampung hanya untuk kepentingan perut mereka,” katanya.

Bahkan menurutnya Konflik bersenjata atau teror yang terjadi di Intan Jaya, menunjukkan peningkatan gangguan keamanan.

“Aksi pembakaran pesawat dan pengancaman terhadap pilot WNA, pengrusakan fasilitas Pendidikan dan Kesehatan, pembunuhan terhadap guru dan pelajar, ataupun aksi penyerangan terhadap warga sipil dan aparat keamanan telah nyata terjadi. Aksi tersebut belum termasuk gangguan atas sejumlah agenda nasional terkait pemilihan umum,” Jelasnya.

Menurut Data yang ia peroleh, Dalam tiga tahun terakhir sebanyak 95 orang telah menjadi korban tewas atas aksi kekerasan teroris atau KKB, diantaranya 59 orang merupakan warga sipil, 27 orang prajurit TNI, dan 9 orang anggota Polri.

“Tentu data tersebut tidak termasuk kerugian materiil, ataupun korban tidak langsung terkait pengungsian warga yang beberapa kali tercatat pernah terjadi,” Tuturnya.

Berdasarkan fakta terkait aksi teror bersenjata yang terus hal tersebut tentu sudah menjadi tanggung jawab negara melalui aparat keamanan untuk menyelesaikannya. Namun penyelesaian konflik di Papua.

“Tidak selalu dilakukan hanya melalui aspek pendekatan keamanan, pemerintah telah berkomitmen untuk menyelesaikan perkara di Papua dengan berbagai pendekatan komprehensif dan itu terbukti sedang berjalan,” Tutupnya.

Sebelumnya, beredar soal berita : http://hakasasi.id/2021/08/21/haris-azhar-warga-korban-tipu-tipu-operasi-militer-dan-bisnis-di-papua/

Jumat, 27 Agustus 2021

Resah Aksi KKB di Yahukimo, Tokoh Masyarakat Dukung Penegakan Hukum oleh TNI Polri

wrtsh papua


Tokoh Masyarakat Yahukimo bersikap tegas dalam upaya menjaga situasi keamanan di wilayahnya. Hal tersebut dilontarkan pasca aksi penyerangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang melakukan teror pembunuhan terhadap dua pekerja jembatan jalan Trans Papua.

“kita di Yahukimo sepakat untuk menolak setiap aksi Kelompok Kriminal Bersenjata. Yahukimo bukan wilayah untuk berperang, kita disini mau membangun,”

Tokoh Masyarakat mengungkapkan jika perasaannya cukup marah Ketika mendengar kabar dua orang pekerja PT Indo Papua mendapat teror dari KKB. Terlebih  KKB tersebut bukan berasal dari wilayah Yahukimo, hal ini disampaikan oleh Bupati Yahukimo Dedimus Yahuli saat jumpa pers bersama Forkopimda dan Tokoh Masyarakat Yahukimo.

“Tidak bisa diterima aksi yang mereka lakukan, pekerja jembatan itu tidak tahu apa-apa tapi mereka dibunuh bahkan dibakar. Kelompok (KKB) itu juga bukan masyarakat saya, mereka datang tidak tahu darimana hanya mau buat kacau Yahukimo,”

Dalam penuturannya, Bupati mengaku telah melakukan koordinasi dengan aparat keamanan terkait penanganan KKB di Yahukimo. Hal tersebut diungkapkan karena aksi KKB dianggap sudah sangat meresahkan. Pihaknya mendukung tugas TNI-Polri untuk segera melakukan upaya penegakan hukum.

“Kita pastikan penegakan hukum terhadap mereka segera dilakukan, kami sudah melakukan koordinasi dengan TNI Polri, nanti mereka yang tahu teknisnya, yang pasti kami dari pemerintah dan masyarakat mendukung upaya itu. Semua demi kenyamanan masyarakat di Yahukimo,”

Sebelumnya pada tanggal 22 Agustus 2021, KKB pimpinan Tandius Gwijangge melakukan penyerangan terhadap pekerja jembatan di Kali Brazza, Distrik Dekai, Yahukimo. Atas insiden tersebut dua orang korban Bernama Rionaldo Raturoma (43) dan Didi Imam Pamuji (30) tewas mengenaskan dengan kondisi seluruh tubuh hangus terbakar.

Kamis, 26 Agustus 2021

Theo Hesegem Sebut Pembunuhan di Yahukimo Biadab dan Melanggar HAM

wrtsh papua


Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (Pembela HAM Sedunia) Theo Hesegem melontarkan kalimat kecaman terkait aksi pembunuhan dua pekerja jembatan di Kali Brazza Kabupaten Yahukimo, Papua. (26/8)

Theo dalam keterangannya saat dihubungi mengungkapkan amarahnya, pihaknya menilai aksi yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) pada 22 Agustus 2021 lalu sungguh biadab dan melanggar HAM.

"Ini saya lihat kondisi korban seperti itu, memang itu adalah aksi biadab yang tidak berperi kemanusiaan. Saya tegaskan jika pembunuhan itu merupakan pelanggaran HAM berat yang tidak bisa ditolerir lagi,"

Atas kondisi korban yang telah hangus terbakar, Theo mengungkapkan jika hal tersebut akan menjadi satu catatan kelam yang terus dilakukan oleh KKB.

"Ini akan menjadi satu catatan kelam lagi yang dilakukan KKB, parahnya aksi pembunuhan dilakukan dengan cara yang biadab dan tidak manusiawi. Saya merasakan bagaimana kejadian itu terjadi, pasti ketakutan yang luar biasa dialami korban sebelum dibakar,"

Atas peristiwa tersebut disebutkannya jika tim gabungan harus segera dikerahkan untuk melakukan investigas dan pengejaran terhadap pelaku (KKB).

"Saya mendorong berbagai tim untuk bisa segera melakukan investigasi, ini demi kebaikan Bersama, demi keamanan Papua. Aparat keamanan harus juga melakukan pengejaran terhadap pelaku yang sudah melakukan perbuatan melanggar hukum,"

Sementara dalam siaran pers yang dilakukan Juru Bicara KKB, Sebby Sambom mengungkapkan jika aksi pembunuhan terhadap dua pekerja PT Indo Papua di Yahukimo dilakukan oleh KKB pimpinan Elius Kobak.

"Kami bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut, kelompok Elkias Kobak sebagai pelaku dari pembunuhan dua pekerja di Yahukimo,"

Selasa, 24 Agustus 2021

Biarkan Victor Yeimo Menjalani Masa Tahanannya

wrtsh papua


Jangan bermain api di Papua. Hukuman Tuhan Lebih Nyata

Ada apa dibalik permintaan pembebasan dan pemindahan tahanan Victor Yeimo sampai sekarang tidak direspon pihak penegak hukum.

"Biarkan saja Victor Yeimo menjalin mas tahanannya di Mako Brimob Polda Papua"

Karena ada indikasi Victor Yeimo akan melarikan diri mengikuti jejak seniornya Benny wenda. Ketika hal ini terjadi maka pihak penegak hukum terutamanya jaksa yang saat ini bertanggung jawab jawab atas Victor Yeimo setelah pelimpahan dari pihak kepolisian harus bertanggung jawab penuh.

Jangan sampai lepasnya Victor Yeimo dari tahanan lapas Abepura nantinya akan saling lempar bola panas.

Indikasi rencana pelarian Victor Yeimo sangat nampak dan sudah diatur, bahkan pihak-pihak yang tidak punya kepentingan pun menjadi sorotan publik, seperti hadirnya DPRP melihat kondisi Victor Yeimo.

Dalam sebuah berita Ketua DPRP mengatakan kunjungannya karena masukan atau adanya desakan untuk melihat Victor. Dengan kunjungan dari beberapa pihak telah memberikan kekuatan baru bagi pendukung Victor Yeimo, termasuk Victor Yeimo sendiri.

Ada netizen yang menanggapi kehadiran pihak DPRP Papua, "aktor dan pelaku kejahatan kriminalitas pada kerusuhan 2019 koq didukung?" Tulis Jois R.

Lain tanggapan dari Marthen Hubla "Seharusnya pelaku dan aktor kejahatan kasih biar saja mati dengan sendirinya, daripada hidup dan bebas nanti bikin kacau lagi"

Tak banyak yang mendukung Victor bebas, karena terlalu banyak airmata yang keluar gara-gara ulah Victor, bahkan pejabat pemerintah pun tidak memberikan dukungan kebebasan Victor Yeimo, ini juga berdampak kepada karir seorang pejabat di provinsi Papua, isu yang berkembang pergantian diri kepala RSUD oleh gubernur Lukas Enembe karena sebelumnya pejabat tersebut diketahui mendampingi Victor Yeimo, tulis Frengky boban pagawak.

Ini menunjukan ketidak sukaan gubernur kepada siapapun yang mendukung Victor Yeimo, kita ketahui bersama berapa kerugian pemerintah provinsi Papua atas infrastruktur, fasilitas publik yang dibangun gubernur kemudian dibakar dan dirusak oleh kelompoknya Victor Yeimo.

Itu semua belum bisa terbayar dengan hanya ditahannya Victor Yeimo, lebih baik biarkan dia mati daripada hidup merusak kedamaian dan kenyamanan di tanah Papua.

Sekali lagi jangan kalian bermain api di Papua, kesabaran orang terbatas, kejahatan Victor Yeimo tidak bisa diampuni.

Kalian ingin Bebaskan Victor F Yeimo silakan tetapi ingat bahwa Tuhan tidak buta, Dia tau segalanya mana yang baik dan mana yang buruk, yang masih membela keburukan maka tunggu hukuman dari Tuhan.

Hukuman Tuhan Lebih Nyata dari Hukuman Manusia.

Demotius Pike  

Hamba Tuhan 

Sumber: Catatan Digital Whatsapp

Senin, 23 Agustus 2021

Orang Papua Lebih Baik Membangun Dari Pada Pikir Papua Merdeka Yang Tidak Mungkin

wrtsh papua


Saya menjawab pernyataan dari adik  Theo Hesegem.

TIDAK ADA YANG SULIT DI NEGERI TERCINTA INDONESIA INI (kalau tidak melanggar/melawan hukum dan aturan).

===============================

Realisasi dari undang-undang dasar 1945 dan undang-undang no. 09 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat, sudah sangat jelas memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum sesuai dengan bunyi pasal 28 undang-undang 1945 "kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan ".

Sebagaimana warga negara Indonesia yang baik sebaiknya memahami dan baca kembali pasal-pasal yang menentukan cara menyampaikan pendapat dimuka umum.

Silahkan baca dan buka lagi, warga negara diberikan kebebasannya untuk berpendapat dalam konteks membangun bukan melanggar hukum dan aturan, jangan mengambil pasal yang satu saja demi kepentingan tertentu, semua pasal saling berkaitan erat.

Siapa mereka yang menyampaikan pendapatnya?

Yang pertama adalah dia warga negara Indonesia, bukan yang berteriak Papua merdeka! Kalau mereka yang berteriak Papua merdeka itu sudah sangat jelas melawan hukum dan aturan negara kesatuan republik Indonesia.

Yang kedua, apa yang mereka sampaikan? Pembebasan dari seorang pelaku kejahatan kriminal, aktor dari segala kerusuhan tahun 2019 Victor Yeimo. 

Berpikirlah seperti manusia, apakah benar "Orang Jahat Minta Dibebaskan" ini benar atau salah?

Sebagai manusia pasti kita akan menjawab salah.

Jangan membangun stigma orang Papua tidak bebas menyampaikan pendapat dimuka umum. Kalau ada yang berpendapat seperti itu berarti dia buta dan tuli selama ini, banyak kelompok-kelompok yang bebas menyampaikan pendapatnya, di jalan, di pers, di media, dan di ruang publik lainnya, tidak ada yang bermasalah bahkan mereka dilindungi, karena penyampaian pendapat yang mereka sampaikan tidak melanggar hukum dan aturan dan demi kemanusiaan lainnya bukan demi kemanusiaan pribadi.

Anda dan saya pun bebas menulis pendapat, kemudian disebarkan melalui catatan digital seperti di WhatsApp, Facebook. Apakah setelah anda menyebarkan ke media kemudian anda ditangkap? dihukum? Tidak to..

Sampai hari ini siapa saja yang sudah menyampaikan pendapatnya masih menghirup udara segar. Itulah Indonesia negara yang kaya dengan perikemanusiaan dan menghargai setiap pendapat orang lain.

Adik Theo yang terkasih, jangan bodok, sadarlah, orang Papua itu bagian dari Indonesia, jangan lagi membangun opini-opini miring yang tidak jelas akar persoalannya. Yang keliru dan menghambat UU 1945 dan UU no 09 tahun 1998 adalah mereka yang menyampaikan pendapatnya diluar konteks NKRI, ini perlu adik pahami, sekali lagi baca pasal-pasal yang terkait dengan kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum, semua ada keterkaitan untuk mengatur tatacara dalam menyampaikan pendapat.

Jadilah Warga Negara Yang Taat Hukum dan Aturan

23 Agustus 2021

George Samuel

Bersambung..