Tampilkan postingan dengan label PAPUA. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label PAPUA. Tampilkan semua postingan

Minggu, 23 Januari 2022

Bupati Yahukimo Tak Sepaham atas Tuntutan Demo Pelajar

wrtsh papua


Situasi kamtibmas di Kabupaten Yahukimo yang sempat tidak kondusif dalam beberapa bulan terakhir mendesak Kepala Daerah untuk menyikapi penanganan konflik dengan mendatangkan bantuan tambahan berupa pengerahan aparat keamanan dari satuan Brimob. (22/1)

Bupati Yahukimo Didikus Yahuli juga mengatakan bahwa wilayahnya sempat menjadi daerah rawan karena berulang kali mendapat gangguan dari kelompok separatis, serta pecahnya konflik horizontal yang melibatkan dua suku besar sudah dikhawatirkan mengganggu aktivitas masyarakat secara umum.

"Perlu sama-sama kita ketahui kalau situasi di Yahukimo sempat menjadi daerah merah. Konflik terjadi dimana-mana, sudah sangat mengkhawatirkan. Maka dengan segala upaya demi situasi yang kondusif, memang perlu didatangkan Brimob tambahan," ujar Bupati.

Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Didikus Yahuli menanggapi aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah pelajar sekolah menengah yang secara tiba-tiba menyuarakan tuntutannya untuk menarik penugasan Brimob dari Yahukimo.

"Saya sangat mengapresiasi kinerja Polri dalam menangani konflik di Yahukimo, saya berterima kasih karena sudah melaksanakan tugas dengan baik, memberikan perlindungan keamanan disini," tambahnya.

Bupati bahkan mengaku sangat menyesali aksi unjuk rasa yang dilakukan para pelajar dengan cara pandang sepihak. Sebab menurutnya bukan perkara mudah mengakomodir tempat tinggal bagi aparat keamanan yang bertugas di Yahukimo.

"Dulu ketika kerusuhan terjadi, bahkan asrama Polisi sampai ditempat banyak masyarakat untuk cari perlindungan. Hanya memang saat ini bukan perkara mudah untuk menyediakan fasilitas meski hanya berupa rumah singgah bagi anggota Brimob yang baru akan bertugas,"

Bukan tanpa sebab, Bupati yang mengaku bertanggung jawab atas instruksinya untuk memaksimalkan aula gedung sekolah agar dapat digunakan sementara oleh Brimob, sebab proses belajar mengajar bagi para pelajar sekolah belum sepenuhnya  berjalan dengan semestinya.

"Sekolah juga belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga kami sendiri yang minta agar anggota Brimob untuk sementara bisa menempati aula sekolah, lagi pula itu hanya sementara. Apa yang saya lakukan bukan untuk kepentingan tertentu, kami semua sudah membahasnya bersama-sama,"

Didimus Yahuli lantas meminta kepada seluruh pihak untuk tidak mempermasalahkan peristiwa sebelumnya. Sebab menurutnya kabar penolakan kehadiran aparat keamaman di Yahukimo hanya disebabkan aksi provokasi oleh kelompok yang tidak suka dengan TNI-Polri.

"Tentu saya sangat kecewa, tetapi mau bagaimana juga para siswa adalah anak-anak kami. Sehingga sekarang ini kami minta untuk peristiwa sebelumnya tidak perlu lagi dipermasalahkan, itu hanya aksi provokasi yang dilakukan kelompok tertentu,"

Senin, 17 Januari 2022

Orang Papua dalam Penjara Separatisme

wrtsh papua


Berbagai macam konflik di Papua dinilai sewaktu-waktu dapat berulang kali terjadi selagi eksistensi kelompok separatis masih diambang permukaan. Hal tersebut lantaran pengaruh kelompok separatis sudah menjalar bebas bahkan sampai meracuni pribadi seorang individu manusia Papua.

Alih-alih selalu mendengungkan aksi kebebasan sebagai hak atas kedaulatan setiap manusia, kelompok separatis justru dianggap sedang membelanggu pemikiran orang Papua sendiri. Lewat pengaruhnya, kelompok separatis selalu berupaya menolak setiap bentuk kemajuan dan keterbukaan pemikiran.

Padahal dalam tajuk menyikapi penyelesaiian konflik, utamanya harus dilakukan dengan kepala terbuka dan perasaan saling mengerti satu sama lain serta kesadaran untuk mau beranjak dalam meninggalkan setiap bentuk keburukan. Segala hal yang bernilai baik tentu harus diapresiasi dengan cara yang baik, dan bukan justru melahirkan permasalahan lain yang hanya akan memenuhi setiap lini perdebatan.

Namun tidak bisa dipungkiri jika apresiasi atas kebaikan selalu urung terjadi, kelompok separatis selalu memiliki seribu satu alasan untuk menampik kemajuan di Papua, selain itu faktor terkait kepentingan-kepentingan yang sifatnya individu selalu dikedepankan meski secara tidak langsung harus mengorbankan orang Papua.

Dampak konflik yang dimunculkan kelompok separatis dianggap telah merugikan banyak sektor, dan orang-orang Papua sendiri yang akhirnya harus menanggung kerugian. Sebab waktu yang terus berlalu secara sia-sia dalam kurun yang tidak singkat telah menyita kesempatan setiap orang Papua untuk menjemput kesejahteraannya.

Langit hitam di depan mata harusnya mampu membuka indera Orang Papua untuk berani bertindak dan tegas menolak setiap bentuk pengaruh separatisme. Segala kemudahan tanpa rasa pamrih sudah disajikan pemerintah bagi setiap warga negaranya, sehingga saat ini tinggal bagaimana orang tersebut dapat pandai memanfaatkannya.

Oleh sebab itu, mengingat sisi kelam yang dibawa kelompok separatis dalam mempengaruhi situasi di Papua, upaya pemerintah dalam menggelar operasi penindakan hukum terhadap kelompok separatis tidak dapat disalahkan. Sebab tujuan utamanya adalah untuk menguatkan sektor perintis demi kesejahteraan bagi orang Papua.

(Robertus Jitmau, Mahasiswa Papua di Yogyakarta)

Kamis, 06 Januari 2022

Hanya Kelompok TPNPB Yang Menolak Kebijakan Pemerintah

wrtsh papua


Menanggapi ancaman kekerasan dan intimidasi serta rencana tindakan kekerasan yang dilakukan kelompok TPNPB OPM yang mengatasnamakan Tuan Goliat Tabuni dan Anthon Nego Tabuni terhadap masyarakat Puncak, saya Usai Alom menegaskan hentikan semua tindakan-tindakan tersebut yang akan merugikan masyarakat di Kabupaten Puncak.

Apa yang disampaikan oleh Anthon Nego Tabuni yang mengaku sebagai Presiden Melanesia Raya tidak benar, tidak ada kebohongan-kebohongan, tidak ada ketidak Adilan, tidak ada diskriminasi yang dilakukan oleh Pemerintah di wilayah Papua dan Papua Barat khususnya di Kabupaten Puncak.

"Apa yang disampaikan Anthon Nego Tabuni hanyalah bentuk pemikiran atau anggapan dia pribadi, tidak mewakili masyarakat Puncak secara menyeluruh"

Karena kami sadar dan merasakan sendiri bahwa masyarakat di kabupaten Puncak sudah mendapatkan perlakukan yang adil dari pemerintah, kalau ada sekelompok orang yang merasa tidak diperlakukan dengan baik  berarti itu bagian dari kelompok TPNPB.

Kita telah banyak mengetahui bagaimana tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok TPNPB seperti mengambil hak-hak masyarakat, hewan ternak, hasil kebun semua diambil dengan paksa, bahkan anak-anak perempuan kami pun dipaksa untuk melayani seksual para kelompok TPNPB.

"Ya, termasuk guru-guru yang mengajar di daerah Puncak, para pengusaha atau pekerja di beberapa perusahaan tidak lepas dari tindakan keji para TPNPB"

Kita masyarakat Puncak masih beruntung dikasih perlindungan dengan hadirnya aparat keamanan baik dari TNI maupun Polisi, mereka yang selalu menjaga bahkan membantu warga yang kalau mengalami kesusahan atau kesulitan.

Untuk itu atas nama warga kabupaten puncak, saya minta oknum atau kelompok yang masih berseberangan dengan pemerintah untuk menghentikan semua aksi yang dapat merugikan warga Puncak itu sendiri.

"Jangan mengancam untuk menciptakan Perang apalagi mengatakan Perang Dunia ke III, itu mustahil karena untuk melakukan perang Dunia ini apa kemampuan TPNPB, dan negara mana yang akan melakukan perang terhadap Indonesia. Indonesia sudah diakui dengan tegas oleh PBB, dan semua negara telah menyatakan kedaulatan NKRI, tidak negara yang mendukung kelompok Papua Merdeka. Kita ini sudah dibohongi oleh media yang dibelakangnya ada ULMWP.

Satu hal lagi yang perlu dipahami oleh kelompok TPNPB bahwa jangan jadikan masyarakat puncak menjadi objek pembodohan kalian.

Masyarakat puncak telah mengerti dan memahami kemerdekaan sesungguhnya sudah tercapai bersama Indonesia, dan masyarakat Puncak siap membangun bersama pemerintah.

Terima kasih
Usai Alom
"Papua Adalah Indonesia"

Tokoh Masyarakat Ilaga Luruskan Diskriminasi dan Kekerasan terhadap OAP

wrtsh papua


Kondisi geografis Papua menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi pemerataan kesejahteraan. Cakupan wilayah yang cukup luas dan minimnya akses penghubung antar daerah menjadi hambatan yang harus dihadapi.

Meski demikian menurut Usai Alom sebagai Tokoh Masyarakat Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Pemerintah Daerah dinilainya sudah berupaya penuh untuk mengakomodir segala kebutuhan terkait menunjang kesejahteraan warga.

"Terdapat hal-hal yang harus kita sadari, Bapak Bupati selalu bekerja keras untuk membawa Kabupaten ini lebih baik dari waktu ke waktu. Padahal sama-sama kita sadari kalau Puncak adalah wilayah yang cukup sulit aksesnya,"

Alom menambahkan bahwa pembangunan demi kemajuan Kabupaten Puncak juga terhambat oleh aksi-aksi separatisme. Sebab kelompok separatis selalu melakukan gangguan ketika elemen pemerintahan di Kabupaten Puncak sedang merintis program-program kemajuan.

"Ketika pemerintah menggalakkan bidang pendidikan, guru menjadi sasaran tembak. Ketika ada pembangunan jalan, kontraktor juga menjadi sasaran. Hal-hal seperti ini tentu sangat mengganggu, mereka menghambat. Padahal masyarakat di Puncak membutuhkan program-program itu dari pemerintah,"

Komitmen Pemerintah Daerah untuk berupaya meningkatkan standar hidup masyarakatnya telah dianggap sebagai sebuah keberhasilan tersendiri bagi Usai Alom. Hal tersebut sekaligus mementahkan pernyataan adanya aksi diskriminasi yabg dilakukan perangkat negara terhadap orang Papua.

"Tidak ada yang terdiskriminasi, pemerintah sudah berupaya maksimal, seharusnya itu bisa kita apresiasi. Bahasa diskiriminasi itu hanya permainan. Saya menebak kalau mereka yang merasa terdiskriminasi adalah kelompok-kelompok kecil bagian dari separatis,"

Klaim tindak kekerasan terhadap orang Papua juga ditegaskan oleh Alom tidak pernah terjadi. Dirinya menolak penggolongan aksi penangkapan sebagai bagian dari kekerasan terhadap Orang Papua. Bahkan Alom menjelaskan justru aksi kekerasan selalu bermula dari adanya pengaruh kelompok separatis.

"Mereka yang ditangkap, itu pasti karena melanggar hukum. Hal-hal semacam itu tentu bukan bagian dari kekerasan, wajar aparat menangkap orang-orang yang mengganggu keamanan. Justru aksi gangguan keamanan itu selalu dimulai oleh kelompok separatis sendiri,"

Alom juga mengatakan bahwa dinamika yang terjadi di Papua tidak akan mengubah status Papua yang sudah menjadi bagian terintegrasi dalam NKRI. Oleh sebab itu pihaknya mendukung upaya pemerintah untuk tetap tegas melakukan penegakan hukum terhadap kelompok separatis yang berulang kali melakukan aksi melawan hukum.

"Mau seperti apapun Papua adalah NKRI, itu hal yang tidak bisa lagi ditawar. Makanya kami sangat berharap kepada aparat keamanan untuk terus melakukan upaya-upaya penegakan hukum kepada kelompok separatis,"

Jumat, 24 Desember 2021

Topik Pengungsian Jelang Natal sebagai Propaganda Rutin Kelompok Separatis

wrtsh papua


Jelang penutupan tahun 2021 Tokoh Masyarakat Adat Wilayah La Pago meminta agar permasalahan mendasar di Papua dapat segera diselesaikan. Yulius Yikwa dalam sebuah keterangannya menilai jika permasalahan tersebut adalah carut-marut yang menyangkut aksi separatisme. (24/12)

“Permasalahan paling mendasar adalah separatisme, kelompok tersebut selalu berseberangan dengan pemerintah. Sehingga yang terjadi sampai saat ini adalah Papua ini seakan tidak pernah damai,”

Yulius menambahkan bahwa permasalahan terkait aksi separatisme sudah semakin menyematkan stigma bahwa Papua adalah wilayah rawan konflik. Menurutnya Papua seolah-olah hanya diperjual belikan dengan memanfaatkan sorotan negatif.

“Hanya karena sudut pandang tentang Papua itu besar dilihat karena ada kelompok separatis, anggapan itu muncul. Saya menduga kalau Papua ini sedang dijual-belikan untuk kepentingan-kepentingan,”

Yulius juga mengatakan jika kabar terkait pengungsian selalu menjadi perhatian jelang perayaan natal di Papua. Dirinya menegaskan jika aksi tersebut hanya merupakan propaganda yang gencar dilakukan kelompok separatis, bahkan Yulius menelaah jika aksi tersebut terjadi dan lebih disebabkan karena eksistensi kelompok separatis.

“Setiap akhir tahun dan natal itu pasti ada saja berita tentang pengungsian, tapi yang perlu kita semua sadari bahwa mengapa pengungsian itu bisa terjadi? jawabannya adalah karena ada pengaruh kelompok separatis disana,”

Yulius sebagai Tokoh Adat La Pago juga menegaskan kepada kelompok separatis bahwa jangan seolah-olah menjadi korban dari sebuah peristiwa, padahal kelompok tersebut adalah pelaku utama yang menyesatkan. Dirinya mengatakan bahwa sudah banyak dampak buruk yang terjadi hanya dikarenakan aksi buruk dari kelompok separatis.

“Jangan berpura-pura menjadi korban, mereka (kelompok separatis) itu justru pelakunya. Jangan mengorbankan orang Papua, sampai sekarang ini sudah banyak orang yang menderita hanya untuk menuruti kemauan kelompok separatis,”

Minggu, 19 Desember 2021

KKB di Yapen Nyatakan Sumpah Setia pada NKRI

wrtsh papua


Sebanyak dua puluh orang mantan anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kampung Ambaidiru, Kabupaten Kepulauan Yapen menyerahkan diri dan berikrar untuk setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (18/12)

Puluhan pemuda tersebut didampingi para tokoh masyarakat dan diterima secara langsung oleh Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Ferdyan Fahmi, Dandim 1709/YAWA Letkol Inf. Catur Nugroho, Asisten II Setda Ir Edy Mudumi.

"Kami menyambut baik niat saudara-saudara yang bersedia menyatakan diri untuk setia pada NKRI. Tidak ada lagi perjuangan yang mengatasnamakan Papua Merdeka, karena kita sudah merdeka sejak 17 Agustus 1945," ujar AKBP Ferdyan.

Kapolres menambahkan jika pihaknya bersama dengan jajaran Kodim 1709/YAWA bersedia memberikan pembinaan dan pendampingan kepada mantan anggota KKB agar bisa meningkatkan keterampilan sehingga bisa menjadi bekal dalam bekerja.

"Saya bersama Dandim, dan juga pemerintah daerah akan berkolaborasi untuk memberikan pendampingan dan pembinaan secara berkelanjutan kepada saudara-saudara, yang muaranya dapat meningkatkan keterampilan untuk bekerja," tambah Kapolres.

Dandim 1709/YAWA dalam penyampaiannya juga mengungkapkan rasa syukurnya atas penyerahan diri mantan anggota kelompok separatis tersebut. Menurutnya keberadaan TNI-Polri bukan untuk membuat ketakutan bagi warga hingga dapat melahirkan tindak perlawanan seperti yang dilakukan KKB.

"Jangan disalah artikan, TNI-Polri hadir di masyarakat untuk membantu memajukan pembangunan khususnya di Kabupaten Yapen. Papua juga NKRI, dan kita yang ada disini semua bersaudara," sambung Letkol Inf. Catur Nugroho.

Dandim juga mengucapkan rasa terima kasihnya kepada para kepala kampung yang bersedia mendidik para generasi penerus di Papua untuk tidak mudah terprovokasi aksi yang merugikan.

Kabupaten Kepulauan Yapen merupakan salah satu wilayah sentral adat/budaya di Papua yang menyimpan banyak keragaman dan juga kekayaan alam. Momen kembalinya mantan KKB sebelumnya diharapkan dapat menjadi momentum tersendiri untuk menjajaki perubahan di Kepulauan Yapen agar menjadi daerah yang lebih maju.

PRD Dianggap Gagal, Rakyat Papua Sokong NGR

wrtsh papua


Deklarasi New Guinea Raad (NGR) dinilai banyak pihak telah memberi harapan baru dalam kampanye dan pergerakan menyuarakan kemerdekaan Papua. Menurut salah seorang tokoh dan aktivis Papua, deklarasi tersebut juga disebabkan faktor hilangnya kepercayaan rakyat atas pergerakan yang selama ini dianggap gagal. (19/12)

Agus Kossay juga juga merupakan Ketua KNPB Pusat menyatakan bahwa deklarasi NGR adalah salah satu bentuk kemarahan rakyat terhadap ULMWP dan jajaran parlemen dibawahnya yang tidak memberi arti perubahan bagi upaya kemerdekaan Papua.

"NGR adalah bentuk keinginan rakyat, sebab rakyat sudah tidak percaya lagi dengan ULMWP dan parlemen dibawahnya yang dibentuk tanpa tujuan pasti. Rakyat tidak bisa selamanya terus dibodohi,"

Lebih lanjut, Agus Kossay dalam keterangannya secara lugas mengatakan jika Parlemen Rakyat Daerah (PRD) yang diketuai Buchtar Tabuni adalah salah satu parlemen yang terlanjur dibentuk namun tidak pernah mencatatkan keberhasilan, padahal PRD sudah dibentuk sejak tahun 2009.

"Sudah 11 tahun lebih PRD dibentuk, dulu awalnya sempat diwacanakan bisa melakukan lobi internasional, tapi faktanya tidak berjalan dan cenderung hanya diam saja. Itu juga karena PRD ketuanya Buchtar, dan dikendalikan lagi oleh ULMWP,"

Momentum deklarasi NGR juga dikatakan oleh Agus Kossay sebagaj titik balik perjuangan pembebasan Papua. NGR juga digadang menggantikan "mayat" PRD, sebab Buchtar Tabuni saat ini dianggap tidak lagi memiliki dukungan dari rakyat.

"Biarkan PRD mati, karena memang sudah tidak ada yang peduli. Buchtar juga sudah tidak punya dukungan. Sekarang eranya NGR yang secara sah didukung oleh 7 wilayah adat Papua dengan ketua yang baru. NGR akan memperjuangkan hak-hak orang Papua, demi masa depan Papua,"

Senin, 13 Desember 2021

Sabinus: Ambisi Undius Kogoya Rawan jadi Boomerang

wrtsh papua


Pernyataan perang terbuka yang kerap dilontarkan Undius Kogoya dianggap hanya akan merugikan dan justru menghambat gerakan pembebasan Papua. Hal tersebut disampaikan oleh Sabinus Waker menanggapi gencarnya aksi gerilya yang dilakukan Undius.

Menurut Sabinus perjuangan pembebasan Papua tidak bisa dilakukan secara sepihak, sifat egois Undius yang terlalu percaya diri bisa menjadi boomerang yang menjatuhkan diri sendiri dan seluruh elemen pergerakan di Papua.

“Perjuangan pembebasan itu tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Dia pikir dia melawan siapa, jangan asal jalan semaunya sendiri karena bisa jadi senjata makan tuan,”

Sabinus Waker dalam pernyataannya juga mengungkapkan kekhawatiran jika Undius tidak bisa menahan diri. Menurutnya perjuangan pembebasan bisa hanya akan berakhir kegagalan total karena aksi cari nama dan memaksakan kehendak.

“Kalau mau cari nama bukan disini tempatnya, kami orang-orang yang sedang berjuang untuk Papua. Jangan dirusak dengan kepentingan yang lain, darah perjuangan itu tidak bisa digantiksn dengan apapun,”

Perjuangan pembebasan Papua disebutkan lebih berharga dari sekedar ambisi yang dibawa oleh Undius Kogoya. Sebab dalam perjuangan ada tanggung jawab membawa harapan orang Papua untuk mendapat haknya. Sabinus bahkan mengisyaratkan ancaman terhadap Undius Kogoya.

“Dibalik gerakan pembebasan itu ada harapan orang Papua yang menginginkan haknya. Kalau memang harus terjadi, saya bahkan tidak akan keberatan jika aksi pergerakan dilakukan tanpa ada campur tangan kelompok Undius,”

Sabtu, 11 Desember 2021

Terbongkarnya Kebohongan Isu Pengungsian, Orang Papua ‘Ditumbalkan’

wrtsh papua


Terungkap aksi pengungsian adalah propaganda yang sengaja dibuat oleh kelompok separatis untuk menciptakan kegaduhan dan anggapan ketertindasan bagi warga sipil akibat konflik yang terjadi di Papua. Pernyataan tersebut terkuak dari salah seorang warga Tumorbil, Kabupaten Pegunungan Bintang yang sebelumnya dipaksa untuk berpura-pura menjadi pengungsi.

“Beberapa dari kami tidak menyangka kalau pengungsian itu hanya akal-akalan yang diciptakan, kami ini warga asli Tumorbil, tapi aktivitas kami dibatasi. Belakangan baru kami tahu mengapa kami seperti ditahan dan tidak boleh keluar dari hutan,”

Diketahui dari salah seorang warga bermarga Uopmabin tersebut mengatakan jika masyarakat sempat mendapat intimidasi dari kelompok separatis, dalam pengakuannya warga Tumorbil juga pernah didatangi oleh kelompok separatis untuk ditakut-takuti karena telah terjadi konflik bersenjata.

Menurut Uopmabin beberapa masyarakat yang sampai saat ini masih ‘disandera’ oleh kelompok separatis ingin segera kembali ke kampungnya masing-masing. Menurutnya warga tersebut sedang dimanfaatkan untuk kepentingan politis terkait pergerakan kemerdekaan Papua.

“Sudah pasti mereka hanya dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan aksi politis, tapi apa yang terjadi sudah sangat merugikan. Warga yang tidak mampu berbuat apa-apa hanya bisa pasrah, mereka ini korban,”

Uopmabin justru menganggap jika pergerakan yang dilakukan untuk membebaskan Papua justru dinodai sendiri oleh kelompok separatis, sebab masyarakat harus dijadikan umpan hanya untuk memberi anggapan jika orang Papua sedang terintimidasi akibat konflik yang terjadi.

“Yang berperang itu bukan warga sipil, kami tidak tahu apa-apa. Klaim perjuangan justru dinodai sendiri oleh kelompok separatis, warga sipil dijadikan umpan hanya untuk poin yang tidak penting, ini semua adalah kebohongan, apa yang dilakukan juga sebuah pembodohan,”

Kelompok separatis sengaja melakukan propaganda, terkuaknya isu pengungsian menjadi salah satu dari sejumlah kebusukan yang selalu digunakan untuk mendorong kepentingannya di Papua. Hal tersebut menjadi masuk akal sebab isu pengungsian selalu mencuat setiap menjelang perayaan hari-hari besar.

Warga Mengaku Diintimidasi Agus Kossay Agar Mengungsi

wrtsh papua


Cnmindonesia.papua
11/12/21 10:30

Belum selesai persoalan penanganan pembunuhan terhadap Nakes yang dilakukan oleh kelompok Lamek Taplo di Kiwirok, kemaren muncul isu akan ada gelombang pengungsian di Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang.

Kabar yang tersebar melalui percakapan group WhatsApp yang dikelola oleh KNPB menyebutkan dalam beberapa waktu dekat akan ada pengungsian besar-besaran dari beberapa distrik yang berdekatan dengan perbatasan PNG dan RI.

Awak media mencoba mencari kepastian informasi tersebut dari warga yang berada di Tumorbil, sebut saja Uopmabin karena dirinya tidak mau diketahui publik terkait informasi pengungsian di Tumorbil.

Melalui telepon seluler, Uopmabin menceritakan kalau warga yang ada di Tumorbil sebenarnya bukanlah pengungsi sebenarnya, mereka merupakan warga yang sudah lama tinggal di Tumorbil.

Terkait isu pengungsian itu tidak benar, waktu itu kami mendapatkan informasi adanya tenaga kesehatan yang bertugas di Kiwirok ditembak dan dibunuh oleh TPNPB, dengan adanya peristiwa tersebut kami dihubungi oleh salah seorang yang mengaku ketua KNPB pusat di Jayapura. Kami diminta untuk menerima para pengungsi dengan alasan adanya penyerangan yang dilakukan oleh aparat keamanan.

Warga yang disebut pengungsi oleh orang KNPB itu sebenarnya warga yang tidak berdampak setelah adanya pembunuhan terhadap Nakes di kiwirok, mereka dipaksa ke Tumorbil karena disampaikan untuk menghindari aparat keamanan.

"Sebenarnya mereka warga yang tidak terkena dampak dari penyerangan terhadap Nakes, karena dipaksa dan diintimidasi oleh kelompok KNPB mereka terancam dan ketakutan sehingga mereka berada bersama kami di sini untuk beberapa waktu," ungkapnya.

Selama di Tumorbil warga tersebut dipaksa oleh beberapa orang untuk berfoto dalam kondisi yang dibuat seperti mereka dalam kondisi mengungsi, kemudian mereka disuruh bicara yang keras bersama-sama dengan mengatakan "Kami pengungsi dari Kiwirok dan beberapa distrik sekitar mohon bantuan PBB untuk melihat situasi di Papua, didepannya ada yang merekam pakai HP," terangnya dengan nada sedih.

Informasinya juga beberapa waktu kedepan ini, mereka akan foto bersama dengan Lamek Taplo atau Panglima TPNPB untuk meyakinkan PBB kalau pengungsian itu benar-benar ada, pungkasnya.

Dari hasil percakapan kami dengan Uopmabin, kami menyimpulkan kalau pengungsian selama ini yang diiusukan berada di Tumorbil ternyata hanyalah rekayasa dari kelompok KNPB, isu bohong ini maka telah terjadi pembohongan publik yang dilakukan KNPB, sehingga dalam kasus ini maka Agus Kossay selaku ketua KNPB pusat yang juga melakukan intimidasi dan pengancaman terhadap warga di pegunungan bintang harus bertanggung jawab.

Agus tidak tau kalau banyak warga yang bisa berkomunikasi dengan keluarganya baik di PNG maupun di Papua sendiri untuk melaporkan rekayasa-rekayasa yang dibuatnya.

Awak media mencoba menghubungi Agus Kossay untuk mengkonfirmasi kasus pengungsian di Tumorbil, namun belum mendapatkan respon.

Jumat, 10 Desember 2021

Pembunuhan Nakes Dilupakan, Aksi Hari HAM Tidak Murni Dukung HAM

wrtsh papua


Orasi dalam peringatan hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia yang digelar oleh para mahasiswa Universitas Cenderawasih di halaman Gedung Pasca Sarjana dinilai sebagai karena salah presepsi dalam memahami dinamika di Papua. aksi tersebut juga dianggap sarat kepentingan terkait dukungan gerakan separatisme di Papua. (10/12)

Salah seorang tokoh senior Papua Agustinus R mengatakan bahwa aksi mahasiswa tidak didasari oleh keadaan yang sebenarnya, sebab seluruh isi pendapat yang dikemukakan hanya semata-mata untuk mendukung pihaknya sendiri.

“Hari ini kalian bicara HAM, genosida, pembunuhan, operasi militer, tapi kalian lupa bicara kalau ada tenaga kesehatan yang harus menemui ajalnya dengan cara yang tidak manusiawi karena dibunuh bahkan sebelumnya sempat diperkosa oleh gerombolan TPNPB-OPM, genosida itu adanya di Australia,”

Agustinus juga mendesak atas peristiwa kematian Pdt. Masmur yang dibunuh dengan cara tidak wajar karena polemik atas kepentingan. Bahkan kasus kematian Pdt. Masmur diketahui sempat menyeret nama Ketua Sinode KINGMI yang Lama, Benny Giay.

“Jangan karena Benny Giay adalah salah satu orang yang memihak gerakan separatis maka kalian tidak mau membahasnya. Padahal kamatian Pdt. Masmur itu sudah tidak wajar, dia dibunuh, artinya ada pelanggaran HAM disana,”

Agustinus menambahkan bahwa aksi yang dilakukan oleh mahasiswa Uncen tersebut tidak akan mendapat perhatian lebih dari dunia luar. Dirinya menuduh mahasiswa hanya pintar berbicara tanpa mampu bekerja dan berbuat lebih untuk kesejahteraan masyarakat di Papua.

“Memang paling mudah itu hanya menuduh, saking sibuknya menuduh mereka lupa diri sendiri. Kalian bicara tinggi tapi tidak mungkin bisa melaksanakannya, kalian cuma terlihat pintar karena banyak bicara. Saya yakin aksi ini tidak akan dapat banyak perhatian karena omong kosong saja semua isinya,”

Aksi yang diketahui juga tersisipkan kampanye tentang Papua merdeka tersebut juga membuat Agustinus merasa geram. Dirinya justru mempertanyakan tujuan mahasiswa menuntut kemerdekaan bagi Papua.

“Kalian hanya sibuk teriak merdeka, padahal orang lain sudah beranjak untuk bekerja dan tentu meninggalkan kalian orang-orang yang tidak mau maju. Kalian memang tidak mampu bersaing, makanya hanya bisa melihat kesuksesan orang lain dengan iri dan dengki,”

Sebab Agustinus berkeyakinan bahwa kemerdekaan bagi Papua bukan satu-satunya faktor yang dapat membuat masyarakat menjadi sejahtera. Sebab etos kerja dari masyarakatnya sendiri yang akan membuktikan bagaimana daerah tersebut dapat terpacu untuk berkembang. Agustinus menganggap jika janji-janji yang diumbar oleh Benny Wenda telah mempengaruhi pola pikir masyarakat Papua.

“Mereka yang bangga menjadi bagian dari aksi separatis sudah dibutakan janji-janji yang selalu disuarakan Benny Wenda, padahal mau Papua merdeka atau tidak, kalau orang-orangnya tidak mau bekerja ya pasti tidak akan berubah, kalian pikir kalau merdeka makanan bisa datang sendiri?”

Kamis, 09 Desember 2021

Mahasiswa Rawan Dimanfaatkan Kepentingan Elit Papua

wrtsh papua


Tokoh senior Papua mengingatkan agar kedudukan mahasiswa tidak mudah dipermainkan oleh elit politik. Franz Korwa menilai mahasiswa di Papua rawan dimanfaatkan demi kepentingan.

"Peran mahasiswa memang besar, tapi jangan pernah kalian dimanfaatkan. Elit politik itu punya seribu cara untuk kepentingannya,"

Mahasiswa juga dianggap perlu objektif untuk menilai peristiwa di Papua. Kecuali mahasiswa adalah bagian dari kelompok separatisme yang sudah menjadi momok di Papua.

"Jangan ketika mahasiswa dapat untungnya saja baru ramai melakukan aksi. Mahasiswa harus objektif, buktikan kalau kalian memang generasi yang berpendidikan, kecuali memang mereka bagian dari kelompok separatis itu,"

Sebab menurut Korwa peristiwa penyerangan yang dilakukan kelompok separatis kepada tenaga kesehatan di Kabupaten Pegunungan Bintang bahkan tidak pernah ditentang atau mendapat protes dari mahasiswa.

"Kalau memang mahasiswa itu sebagai aktivis kemanusiaan, dimana mereka kemarin waktu kelompok separatis membabi buta melakukan aksi tidak manusiawi kepada tenaga kesehatan di Kiwirok? Kenapa tidak bikin aksi?"

Korwa kemudian meminta kepada mahasiswa untuk fokus dan lebih mementingkan proses belajar demi masa depan yang lebih baik.

"Ingat kalau mahasiswa itu generasi penerus, jadi lebih baik kalian belajar saja yang rajin. Bawa Papua menjadi daerah yang lebih maju lewat peran positif yang kalian miliki,"

Sambut Hari HAM, Pastor John Bunay Himbau Ibadah dari Rumah

wrtsh papua


Cnnindonesia.com
Tokoh Agama Minta Jaga Protokol Kesehatan Selama Desember
09/12/21 10:46

Pastor John Bunay menampik adanya informasi terkait undangan kepada masyarakat di Jayapura untuk menghadiri kegiatan doa jalan salib dan ibadah oikumene di Lapangan Zakeus Tunas Harapan Padang Bulan. (9/12)

"Memang sebelumnya kami agendakan demikian, tapi panitia penyelenggara punya pertimbangan lain dengan masa pandemi ini. Jadi panitia memutuskan untuk melakukan ibadah dari rumah saja"

Dirinya juga mengungkapkan jika pandemi virus corona menjadi pertimbangan yang sangat serius.

"Kami yakin karena bulan Desember ini adalah bulan yang dinanti-nanti, kemungkinan dari antusiasme masyarakat pasti banyak. Makanya ini harus dipertimbangkan, apalagi terkait pandemi"

Meski demikian, Pastor John mengatakan bahwa ibadah yang direncanakan akan digelar pada 10 Desember tetap dapat dilakukan oleh masyarakat namun di rumah masing-masing.

"Kita bisa beribadah dan berdoa  kapan saja, dan dimana saja, silakan besok beribadah di rumah masing-masing, kita hindari kerumunan yang bisa berdampak kepada penyebaran covid-19"

Dirinya juga menegaskan yang terpenting adalah kita bisa berdoa untuk tanah Papua agar lebih aman dan damai.

Seruan Doa Dalam Rangka Memperingati Hari HAM Sedunia.

wrtsh papua


Syaloom, salam dalam kasih Kristus untuk kita semua umat pilihan Allah di atas tanah Papua, saya Pastor Jhon Bunay. Pr, bersama ini mengajak dam menghimbau kepada saudara - saudara saya umat pilihan Allah di atas tanah Papua untuk bersama - sama dapat mengambil bagian dalam kegiatan doa dalam memperingati hari HAM sedunia besok hari Jumat 10 Desember 2021 dengan cara mengambil langkah untuk berdoa dalam penanganan HAM di atas tanah Papua, doa dilakukan secara serentak di rumah masing - masing pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021, tepat Pukul. 10.00 WIT hingga pukul. 11.00 WIT.

Saatnya kita umat pilihan Allah bergerak dan bertindak menunjukan kasih Kristus di atas tanah ini dalam permasalahan HAM dan sekarang waktunya panji - panji Kristus ditegakkan dalam penanganan HAM di Papua ini, kita semua umat pilihan Allah harus bersatu didalam doa dan biarkan kuasa Allah mengalir di atas tanah ini.

INGAT!! Hari Jumat tanggal 10 Desember 2021, pukul. 10.00 WIT - 11.00 WIT, sempatkan waktumu untuk berdoa dari rumah masing-masing untuk tanah Papua.

Jayapura, 9 Desember 2021.

Pastor Jhon Bunay., Pr.

Rabu, 01 Desember 2021

Rayakan 1 Desember, Tokoh Papua Sebut Momen Ilusi

wrtsh papua


Tepat pada tanggal 1 Desember di Papua segelintir orang kerap melakukan perayaan yang diklaimnya sebagai hari kemerdekaan. Namun menurut salah seorang pengamat dan tokoh senior Papua, John Norotouw momen tersebut tak ubahnya sebagai aksi pembodohan terhadap orang Papua.

Menurut John Norotouw pernyataan terkait 1 Desember yang dianggapnya sebagai aksi pembodohan cukup beralasan, sebab dirinya meyakini bahwa tidak ada fakta sejarah yang mengatakan Papua telah merdeka. Pemerintah kolonial Belanda yang saat itu menduduki Papua hanya sekedar menjanjikan kemerdekaan bagi Papua, sayangnya janji tersebut bahkan tidak pernah dicatatkan dalam dokumen resmi.

“Kolonialisme memang seperti itu adanya, dan Belanda sudah melakukannya sejak dulu. Menjanjikan kemerdekaan bagi Papua tapi tidak pernah terjadi. itu hanya sebagai propaganda untuk kepentingan Belanda, karena mereka bahkan tidak memiliki catatan resmi untuk memerdekakan Papua,”

Hal tersebut justru dikatakan berbanding terbalik dengan fakta terkait peristiwa Sumpah Pemuda, sebab dalam peristiwa Sumpah Pemuda yang notabene sebagai kongres bertajuk perlawanan terhadap Belanda, orang Papua bahkan sudah terlibat didalamnya.

“Kalau Belanda tidak punya dokumen terkait Papua merdeka, maka lain halnya dengan Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda sudah menjadi fakta sejarah yang tidak bisa dibantahkan, karena peristiwa itu juga melibatkan orang Papua didalamnya. Tujuannya hanya satu, perlawanan terhadap Belanda,”

Meski pergolakan di Papua masih kerap terjadi, John menambahkan jika status Papua sebagai wilayah yang tidak terpisahkan dari NKRI justru semakin terkuatkan dengan adanya referendum yang dinamai sebagai peristiwa Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA). Menurutnya fakta tersebut tidak bisa lagi dibantah apalagi untuk diperdebatkan.

“Memang tidak tidak serta-merta aksi di Papua mereda begitu saja, masih terjadi pergolakan. Kemudian ada peristiwa PEPERA, maka dengan peristiwa itulah status Papua menjadi bagian dari Indonesia sudah sangat kuat. PEPERA adalah referendum, tentu telah melibatkan pihak ketiga dalam pelaksanaannya,”

John lantas menegaskan jika peristiwa 1 Desember adalah ilusi kemerdekaan Papua, iming-iming tentang kehidupan yang nyaman dalam kebebasan dinilainya hanya sebagai propaganda kelompok tertentu untuk meloloskan kepentingan sendiri.

“Tentu kalau dilihat dari sejarahnya lagi, 1 Desember ini tentu hanya sebagai ilusi kemerdekaan Papua, iming-iming untuk kehidupan yang nyaman setelah merdeka itu juga hanya sebagai propaganda. Kelompok-kelompok yang sampai sekarang terus sesumbar untuk mendorong pembebasan Papua itu punya kepentingan lain,”

Selasa, 30 November 2021

RMB: 1 Desember, Janji Belanda yang Gagal

wrtsh papua


Aksi pembebasan Papua tidak serta-merta berjalan mulus, bahkan pertentangan antar kelompok yang notabene mengungsung misi yang sama masih terus terjadi pasang-surut. Kelompok Republik Melanesia Barat pun angkat suara terkait peringatan 1 Desember yang diklaim sebagai hari kemerdekaan bagi Papua. (30/11)

Herman Wanggai sebagai salah seorang tokoh perjuangan mengungkapkan bahwa setiap pergerakan yang dikaitkan dengan Bendera Bintang Kejora adalah sebuah kekeliruan yang terjadi sejak puluhan tahun. Menurutnya lambang Bintang Kejora penuh muatan politik asing dan tidak mencerminkan semangat pergerakan oleh orang Papua sendiri.

“Bintang Kejora adalah simbol yang penuh dengan muatan politik kepentingan, kalau dilihat dari sejarahnya maka Bintang Kejora hanya sebagai alat yang diciptakan oleh pemerintahan Belanda puluhan tahun lalu, dan seharusnya tidak ada kebanggaan didalamnya karena tidak mencerminkan semangat pergerakan dari orang Papua,”

Herman lantas menyindir aktivis pergerakan pembebasan Papua yang getol dengan simbol Bintang Kejora, menurutnya jika hal tersebut terus dilakukan maka seharusnya kelompok tersebut mendesak kepada pemerintahan Belanda.

“Kalau memang Bintang Kejora yang diinginkan, maka minta kepada pemerintah Belanda, jangan kepada PBB atau organisasi dunia lainnya. Sebab 1 Desember adalah janji pemerintah Belanda yang pada akhirnya gagal dilakukan,”

Aktivis Papua yang saat ini tinggal di Amerika tersebut mengatakan jika pergerakan yang dilakukan hanya akan sia-sia karena terbentur dengan situasi dan fakta. Dirinya juga mengutip pernyataan Raja Belanda Willem Alexander yang pernah mengungkapkan permohonan maafnya karena melakukan penjajahan pada masa kolonialisme.

“Apalagi pemerintah Belanda sendiri sudah mengakui kesalahannya dengan permintaan maaf secara langsung terkait penjajahan dimasa lalu. Maka perjuangan kelompok Bintang Kejora yang sekarang ini terjadi akan seperti apa kelanjutannya? Kelompok-kelompok ini tidak akan menemui keberhasilan,”

Pada akhir kesempatannya Herman menegaskan jika pergerakan yang murni dilakukan oleh orang Papua adalah Republik Melanesia Barat dengan bendera Bintang

Pemuda Saireri Sikapi Kondisi Jelang 1 Desember

wrtsh papua


Kelompok Pemuda asal Saireri mendorong terjaganya situasi keamanan yang kondusif jelang 1 Desember. Menurut Edwardo Rumaterai sebagai perwakilan Pemuda Saireri, dirinya mengatakan jika situasi keamanan di Papua terkait peringatan 1 Desember kerap menghantui masyarakat.

Edwardo menjelaskan jika klaim hari kemerdekaan pada 1 Desember yang dilakukan oleh segelintir kelompok separatis berulang kali telah membuat keresahan sehingga mengganggu keseharian orang-orang di Papua dalam beraktivitas.

“Bukan hal baru lagi di Papua, karena setiap tanggal 1 Desember itu ada perasaan yang mengganggu. Beberapa orang pasti menjadi resah, karenan memang momen ini berkaitan dengan aksi pemberontakan yang menyinggung konflik di Papua,”

Edwardo mengatakan bahwa Papua bukan hanya rumah bagi orang Papua, dirinya lebih menerangkan bahwa Papua sebagai wilayah administratif juga merupakan tempat tinggal bagi seluruh warag Indonesia yang terdiri dari beraman ras, suku, etnis, dan agama.

“Sudah ada jaminan oleh negara bahwa setiap warga memiliki hak yang setara, termasuk di Papua. Makanya berkaitan dengan faktor keamanan seluruh orang harus menjaganya, kalau tidak maka ada upaya oleh negara melalui aparat penegak hukum tentunya,”

Mewakili Pemuda Saireri, Edwardo menegaskan jika 1 Desember bukan hari yang harus dipermasalahkan, sebab Papua dalam statusnya sudah menjadi bagian yang sah dan tidak terpisahkan dari NKRI.

“Menurut kami permasalahan ini tidak perlu ditarik semakin panjang, karena orang-orang tua kita dulu juga sudah mendiskusikannya dengan matang. Papua sudah menjadi bagian sah dari NKRI, dan itu bersifat mutlak. Tinggal bagaimana sekarang ini kita sebagai generasi penerus untuk melakukan yang terbaik,”

Selasa, 16 November 2021

Tokoh La Pago Sebut Perjuangan Papua Merdeka ‘Kadaluarsa’

wrtsh papua


Peringatan 1 Desember sebagai hari bersejarah di Papua terus menjadi polemik, hal tersebut lebih dikarenakan adanya pengaruh lewat propaganda yang diserukan kelompok separatis. Meskipun secara de facto Papua telah teritegrasi dalam NKRI, bahkan melalui rangkaian panjang yang melibatkan PBB sejak puluhan tahun lalu.

Eksistensi gerakan separatisme di Papua tak ubahnya sebagai upaya dari kelompok sakit hati yang tidak bisa menerima kenyataan. Menurut salah seorang Tokoh Masyarakat Wilayah Adat La Pago, Alex Kogoya. Dirinya menyatakan jika seharusnya perjuangan untuk membebaskan Papua dilakukan sejak dulu, dan bukan sekarang.

“Kenapa sampai sekrang kita masih sibuk untuk berselisih paham yang menginginkan Papua merdeka, kalau memang tujuannya itu seharusnya dilakukan dulu sebelum PEPERA, sekarang sudah kadaluarsa. Hasil akhir juga sudah ditentukan,”

Alex menambahkan bahwa orang-orang Papua yang mengklaim diri sebagai tokoh perjuangan saat ini hanya melakukan aksi-aksi yang percuma. Dirinya juga meyakini jika elemen masyarakat di Papua secara umum sudah tidak mau meributkan hal tersebut.

“Orang-orang yang mengklaim diri sebagai tokoh perjuangan sekarang ini hanya aksi bermain peran saja. Masyarakat juga sudah tidak percara dengan kampanye-kampanye yang dilakukan. Semua lebih memilih untuk berusaha menghidupi diri dan keluarganya untuk masa depan,”

Alex Kogoya juga meminta kepada seluruh pihak keamanan untuk menindak dengan tegas setiap aksi-aksi yang mengatasnamakan orang Papua dan membawa misi kemerdekaan, hal tersebut dikatakan sudah melanggar undang-undang negara.

“Jadi kalau besok ada yang mau bikin aksi dengan mengatasnamakan orang Papua, segera saja tangkap otak dari aksi itu. Mereka lah sebenarnya orang-orang yang membuat Papua ini menjadi banyak masalah,”

Aksi separatisme yang terjadi di Papua, menurut Alex sudah menyengsarakan masyarakat dan menghambar proses pembangunan. Oleh sebab itu Alex dengan tegas menolak keberadaan kelompok separatis yang aktif dalam pergerakan bersenjata ataupun gerakan politik sekalipun.

“Tidak ada hal lain yang lebih buruk dari keberadaan kelompok-kelompok itu (kelompok separatis), mereka sudah menghambat kemajuan bagi Papua, padahal orang Papua sudah sangat membutuhkannya,”

Alex Kogoya bahkan mengajak kepada seluruh masyarakat untuk tetap menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menentang segala bentuk aksi separatisme. Menurutnya wilayah kedaulatan NKRI sudah utuh terangkai dari Sabang-Merauke dan Papua sudah final dalam bingkai NKRI.

“Mau sampai kapan pun Papua akan tetap Merah-Putih (Indonesia), kedaulatan negara ini sudah membentang dari Sabang sampai Merauke. Status Papua juga sudah final, sebagai generasi penerus sekarang waktunya kita yang membuktikan, membangun dan mengembangkan potensi diri,”

Minggu, 14 November 2021

Pendekatan Polri yang Persuasif dan Humanis dalam Menjaga Kamtibmas

wrtsh papua


Upaya propaganda yang dilakukan KNPB terkait pertemuan Agus Kossay dengan pihak Kepolisian dianggap sejumlah tokoh sebagai bentuk dramatisir yang berlebihan. Menurut Jan Christian Arebo sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Pemuda Adat Papua, dirinya mengatakan jika konteks pertemuan tersebut hanya bersifat menjaga keharmonisan dan kondusitas situasi keamanan bagi masyarakat. (14/11)

“Misi mencegah, mengantisipasi, dan mengeliminasi dinamika kamtibmas menjadi poin yang penting. Pertemuan itu hanya untuk menjaga harmoni demi kondusifitas situasi keamanan, karena hadirnya rasa aman menjadi hak bagi setiap orang yang dijamin undang-undang,”

Dilihat dari dasar dibentuknya KNPB sebagai organisasi terafilitasi dengan gerakan separatisme, Jan Arebo menyebutkan jika KNPB kerap membuat pernyuataan yang merendahkan institusi bahkan negara, hal tersebut belum termasuk aksi nyata yang dilakukan KNPB. kerusuhan di Jayapura dan Wamena atau di Sorong dan Manokwari adalah akibat yang harus dibayar dari setiap aksi yang ditunggangi KNPB.

“Kerusuhan di beberapa tempat akibat aksi ditunggangi oleh KNPB, atau upaya memaksakan kehendak dengan tuntutan membebaskan Victor Yeimo baru-baru ini juga telah nyata dilakukan KNPB,”

Jan Arebo menyebutkan konflik yang terjadi dengan melibatkan unsur kekerasan tidak bisa selalu dikedepankan, sehingga muncul secara alami istilah resolusi konflik. Menurutnya dalam resolusi konflik ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan, yaitu negosiasi, mediasi, dan pengambilan keputusan berdasarkan konsensus. Berdasarkan hal tersebut, menurutnya upaya yang dilakukan oleh Kepolisian masih dalam tahap negosiasi sehingga antar kedua pihak dapat bersepakat untuk tujuan yang saling menguntungkan.

Lebih lanjut, Jan Arebo menjelaskan jika sebelum permasalahan atau konflik terjadi, maka ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk meredamnya. Hal tersebut adalah identifikasi dan upaya pencegahan. Namun jika konflik sudah rawan terjadi, upaya yang perlu dilakukan adalah penanganan hingga pemulihan pasca konflik.

“Upaya harus dimulai dari identifikasi potensi konflik, baru pencegahan konflik. Setelahnya penghentian konflik dan pemulihan. Maka upaya kepolisian dalam konteks yang terjadi sudah benar dan sesuai dengan ketentuan undang-undang, KNPB teridentifikasi dan Kepolisian berupaya mencegahnya,”

Dalam pandangannya, setelah mengamati realitas konflik sosial/politik di Papua yang lekat pada perspektif ideologi pembebasan Papua, Jan Arebo juga menambahkan perlu dibentuk sebuah tim terpadu untuk menangani permasalahan yang terjadi jika memang hal tersebut diharuskan.

“Jika memang diharuskan, maka perlu dibentuk sebuah tim terpadu untuk memediasi konflik yang terjadi agar tercipta konsensus politik agar menciptakan situasi kondisi yang kondusif, demi aman terkendalinya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,”

Sabtu, 06 November 2021

Harapan Baru KINGMI Selepas Digantinya Benny Giay

wrtsh papua


Pdt. Dr. Benny Giay yang memegang kuasa selama dua periode sejak tahun 2010 sebagai Ketua Sinode Gereja KINGMI saat ini secara resmi telah melepas jabatannya. Dalam penyampaiannya pada Konferensi Sinode XI di Gereja KINGMI Jemaat Martin Luther Amungsa, Timika, (4/11) Benny mengatakan jika Gereja KINGMI dianggap mengalami banyak perkembangan dan kemajuan.

Kemajuan yang disampaikan Benny Giay adalah semakin terbukanya pemikiran masyarakat untuk melihat kehidupan. Dirinya meyakini jika sudah semakin banyak keluarga KINGMI yang mulai memiliki kesadaran dan melihat perubahan. Benny sedikit mencontohkan perubahan tersebut adalah sudah banyak keluarga jemaat yang mulai menabung sebagai investasi untuk kehidupan dimasa yang akan datang.

Meski demikian Benny Giay tidak menampik jika terdapat beberapa faktor lain yang dianggapnya masih cukup tertinggal, hal itu disebutkan oleh Benny adalah faktor pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan relasi dalam lingkungan jemaat. Empat 

Pernyataannya tentang empat factor ketertinggalan sebelumnya dianggap beberapa pihak sebagai pernyataan yang tidak tahu malu. Hal itu sama dengan mengubur diri dalam lubang yang digalinya sendiri. Perubahan oleh masyarakat adalah sesuatu yang lumrah terjadi tanpa perlu campur tangan para pemimpinnya. Sebab kebutuhan mendasar secara tidak langsung akan menuntun bagaimana jemaat memilih jalan hidupnya melalui pola pikirnya masing-masing.

10 tahun sudah berlalu tanpa ada aksi nyata yang dilakukan oleh Benny Giay terhadap KINGMI. Benny Giay hanya bisa mengklaim kemajuan dari hal-hal yang tidak substansial. Padahal seharusnya dirinya sadar jika bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan bagi jemaatnya harus dipikirkan. Kedudukannya dianggap tidak memberi pengaruh besar bagi KINGMI, sebab satu dekade waktu yang sudah dihabiskan tidak membuktikan perubahan yang berarti dalam tubuh KINGMI.

Ternyata kingmi tidak lebih besar darinya. Benny Giay dianggap lebih memikirkan eksistensi dirinya sendiri. Benny memilih untuk mencampuri urusan politik dengan menjadikan agama dengan simbol-simbolnya sebagai tameng. Keterlibatan Benny Giay dalam dunia politik praktik tercatat sudah beberapa kali membuat situasi Papua menjadi panas-dingin. Menggerakkan pemikiran dan mendorong kebencian acapkali dilakukan hanya untuk meloloskan kepentingan pribadinya.

Dalam sebuah rekam jejaknya, Benny Giay adalah salah satu tokoh yang vokal bersuara untuk menentang pelaksanaan pemerintahan di Papua. perlu ditekankan bahkan aksinya adalah menentang pemerintahan, bukan sebagai aksi kritik untuk membangun hal yang lebih baik bagi Papua. hal tersebut yang akhirnya mendorong anggapan jika Benny Giay adalah bagian dari aksi separatisme di Papua.

Benny Giay dengan segala kontroversinya lebih tepat disebut sebagai pemberontak, bersama dengan nama-nama lain seperti Socratez Yoman ataupun Dorman Wandikbo, ketiganya telah nyata mengundang kebencian dalam setiap aksi terselubung yang dilakukan. Padahal salah satu fungsi tokoh agama adalah sebagai penangah dalam setiap konflik yang timbul terjadi.

Melihat bagaimana sepak terjang seorang Benny Giay yang tidak takut mengumbar perlawanan untuk terus mendorong konflik agar semakin menjadi-jadi, ditambah dengan sekelumit pernyataannya yang secara terang-terangan berkubu pada kelompok separatis di Papua, membuat banyak pihak hilang respect kepadanya, meski dalam namanya menyandang gelar pendeta ataupun doktor.

Kisah habisnya masa jabatan Benny Giay sebagai Ketua Sinode Gereja KINGMI harus bisa disikapi dengan baik oleh penggantinya. Momentum saat ini harus bisa menjadi batu loncatan bagi KINGMI untuk bisa merintis hal baru yang akan lebih memberi nilai manfaat bagi jemaat, dan kehidupan di Papua secara menyeluruh.