Bupati Yahukimo Tak Sepaham atas Tuntutan Demo Pelajar

Situasi kamtibmas di Kabupaten Yahukimo yang sempat tidak kondusif dalam beberapa bulan terakhir mendesak Kepala Daerah untuk menyikapi penanganan konflik dengan mendatangkan bantuan tambahan berupa pengerahan aparat keamanan dari satuan Brimob. (22/1)

Bupati Yahukimo Didikus Yahuli juga mengatakan bahwa wilayahnya sempat menjadi daerah rawan karena berulang kali mendapat gangguan dari kelompok separatis, serta pecahnya konflik horizontal yang melibatkan dua suku besar sudah dikhawatirkan mengganggu aktivitas masyarakat secara umum.

"Perlu sama-sama kita ketahui kalau situasi di Yahukimo sempat menjadi daerah merah. Konflik terjadi dimana-mana, sudah sangat mengkhawatirkan. Maka dengan segala upaya demi situasi yang kondusif, memang perlu didatangkan Brimob tambahan," ujar Bupati.

Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Didikus Yahuli menanggapi aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah pelajar sekolah menengah yang secara tiba-tiba menyuarakan tuntutannya untuk menarik penugasan Brimob dari Yahukimo.

"Saya sangat mengapresiasi kinerja Polri dalam menangani konflik di Yahukimo, saya berterima kasih karena sudah melaksanakan tugas dengan baik, memberikan perlindungan keamanan disini," tambahnya.

Bupati bahkan mengaku sangat menyesali aksi unjuk rasa yang dilakukan para pelajar dengan cara pandang sepihak. Sebab menurutnya bukan perkara mudah mengakomodir tempat tinggal bagi aparat keamanan yang bertugas di Yahukimo.

"Dulu ketika kerusuhan terjadi, bahkan asrama Polisi sampai ditempat banyak masyarakat untuk cari perlindungan. Hanya memang saat ini bukan perkara mudah untuk menyediakan fasilitas meski hanya berupa rumah singgah bagi anggota Brimob yang baru akan bertugas,"

Bukan tanpa sebab, Bupati yang mengaku bertanggung jawab atas instruksinya untuk memaksimalkan aula gedung sekolah agar dapat digunakan sementara oleh Brimob, sebab proses belajar mengajar bagi para pelajar sekolah belum sepenuhnya  berjalan dengan semestinya.

"Sekolah juga belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga kami sendiri yang minta agar anggota Brimob untuk sementara bisa menempati aula sekolah, lagi pula itu hanya sementara. Apa yang saya lakukan bukan untuk kepentingan tertentu, kami semua sudah membahasnya bersama-sama,"

Didimus Yahuli lantas meminta kepada seluruh pihak untuk tidak mempermasalahkan peristiwa sebelumnya. Sebab menurutnya kabar penolakan kehadiran aparat keamaman di Yahukimo hanya disebabkan aksi provokasi oleh kelompok yang tidak suka dengan TNI-Polri.

"Tentu saya sangat kecewa, tetapi mau bagaimana juga para siswa adalah anak-anak kami. Sehingga sekarang ini kami minta untuk peristiwa sebelumnya tidak perlu lagi dipermasalahkan, itu hanya aksi provokasi yang dilakukan kelompok tertentu,"

Read More

Ketua OPM Bungkam Klaim Sepihak Biro Politik ULMWP

Biro Politik United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dalam setiap agendanya dianggap tidak pernah bekerja dengan baik untuk tujuan membela hak orang Papua. Setiap klaim yang dilakukan hanyadianggap sebagai kebohongan untuk menutupi keburukan yang ada.

“Kebohongan demi kobohongan selalu dilakukan oleh ULMWP, terlebih oleh mereka di Biro Politik. Mereka tidak pernah bekerja dengan tulus demi orang Papua,” ungkap Jeffrey Bomanak.

Jeffrey meragukan pernyataan Bazoka Logo (Kepala Biro Politik ULMWP)  yang sebelumnya mengklaim bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akansegera hadir ke Papua terkait investigasi kasus HAM yang pernahh terjadi.

“PBB datang ke Papua karena usulan ULMWP itu tidak benar, bahkan ULMWP sudah pernah mendapat peringatan. Jadi ULMWP bisa dipastikan tidak pernah punya kesempatan untuk mendekat ke PBB. Semua yang diberitakan tidak ada dasarnya,” tambah Jeffrey yang juga merupakan Ketua Organisasi Papua Merdeka (OPM-TPNPB).

Jefrey Bomanak lantas membandingkan klaim yang dilakukan Bazoka Logo dengan fakta terkait sejumlah penolakan terhadap organisasi milik Benny Wenda tersebut. Dirinya membandingkan fakta lain yang diterima ULMWP kala mendapat usiran dari pemerintah Papua Nugini sesaat berencana mendirikan kantor perwakilan.

“Mau buat kantor perwakilanndi PNG saja sudah diusir, apalagi mau usul PBB supaya datang ke Papua. Meski rasanya agak pahit, saya justru lebih percaya kalau PBB datang ke Papua untuk mengapresiasi kemajuan Papua di masa Jokowi,”

ULMWP disebutkan oleh Jeffrey Bomanak hanya bisa memunculkan kontroversi untuk sekedar mendongkrak nama besar. Sebab sebelumnya ULMWP pernah mengaku bahwa status Papua akan segera ditentukan bersamaan ketika pihaknya telah bergabung bersama negara-negara pasifik dalam forum MSG.

“Sangat disayangkan ULMWP punya basis masa yang tidak sedikit, semuanya dibohongi begitu saja. Harapan yang dinantikan orang Papua tidak pernah terjadi karena ULMWP hanya bisa berbohong. Ingat ketika mereka klaim jadi anggota MSG, itu kabarnya tidak pernah lagi terdengar karena memang mereka tidak bisa jadi anggota MSG,”

Dalam akhir kesempatannya Jeffrey menegaskan agar ULMWP bisa lebih memahami kondisi rakyat Papua tanpa harus menjual harapan dengan kebohongan. Dirinya juga meminta agar ULMWP kembali berkaca pada pergerakan suci yang diajarkan para pendahulu.

“Apa kalian tidak lelah menjadi Judas bagi orang Papua yang selalu berharap dengan kecemasan? Sudahi kebohongan yang justru akan mengubur masa depan orang Papua, dan kembali untuk meneruskan perjuangan suci yang diajarkan moyang Bangsa Papua,”

Read More

KNPB Menolak Simbol Kekerasan dalam Aksi Perjuangan

Menurut Juru Bicara Ones Suhuniap, KNPB menegaskan bahwa perjuangan untuk mencapai tujuan utama kemerdekaan Papua tidak boleh dilakukan dengan cara kekerasan.

"Tidak boleh ada kekerasa di atas tanah ini, kalau TPNPB masih keras kepala berjuangan dengan kekerasan, maka apa bedanya dengan yang terjadi sekarang ini? Bukan tidak mungkin masa depan negara ini akan hancur meski dikuasai oleh orang Papua sendiri,"

Suhuniap menambahkan bahwa penggunaan senjata bukan solusi tuntas untuk mengakhiri konflik di Papua. Menurutnya konflik masih akan terus berlanjut jika korban masih terus berjatuhan karena terkena peluru dari moncong-moncong senjata.

"Jangan pernah berpikir kalau semua masalah ini selesai sampai tidak ada lagi orang yang bisa membalas serangan senjata, itu tidak mungkin terjadi. Penyelesaian konflik di Papua tidak akan pernah selesai kalau masih ada korban jatuh karena senjata,"

Ones juga mengatakan jika konflik bersenjata masih diwajarkan terjadi, maka masyarakat sipil akan menerima dampak terbesarnya. Dirinya lebih menyarankan jika TPNPB bisa membuka diri dan mengedepankan dialog kepada pemerintah.

"Hentikan perang, stop mengorbankan warga sipil. Jangan pernah mewajarkan penyelesaian konflik dengan menggunakan senjata. Secara tegas KNPB memintankepada TPNPB dan pihak pemerintah untuk menempuh jalur damai,"

Pernyataan Suhuniap diketahui sebagai perwujudan agenda dan aksi perjuangan yang dipegang teguh oleh KNPB. Diketahui bahwa KNPB kerap mengkampanyekan aksi perjuangan dengan menjunjung tinggi hak antar manusia secara utuh.

Read More

KNPB Racuni Pelajar Yahukimo dengan Muatan Separatisme

Tokoh Senior dan pengamat Papua menilai aksi demonstrasi yang dilakukan sekelompok orang yang mengaku sebagai pelajar di Kabupaten Yahukimo dianggap telah ditunggangi oleh kepentingan salah satu organisasi separatis anti pemerintah. 

Franz Korwa dalam keterangannya mengatakan bahwa hal tersebut adalah salah satu bentuk kemunduran proses belajar mengajar di Kabupaten Yahukimo, Papua. Terlebih aksi penyusupan yang dilakukan KNPB ditegaskannya bukan kali pertama terjadi, Korwa juga menyinggung aksi unjuk rasa serupa di Kota Wamena yang berakhir rusuh. (20/1) 

"Tidak elok melihat pelajar seperti itu, tapi kami sebagai orang tua juga tidak bisa menyalahkan, sebab keterlibatan KNPB memang nyata adanya. Kami minta hal seperti ini jangan kembali terulang, peristiwa di Wamena polanya sama persis. Aparat keamanan dan sejumlah pihak harus bisa mengantisipasi kemungkinan terburuk," 

Korwa bahkan menuduh jika aksi yang digelar disejumlah gedung instansi pemerintah di Yahukimo tersebut memang murni sebagai bagian dari eksistensi kelompok separatis. Hal tersebut diungkapkannya mengingat massa aksi dinilai tidak memahami kondisi terkini dan asal menggelorakan tuntutan. 

"Sebelum menggelar aksi, pastikan dulu kabar yang terbaru. Padahal polemiknya sudah dibicarakan, kemudian dari dinas terkait juga mengaku sudah ambil jalan tengah dua hari sebelumnya, tapi aksi demo tetap terjadi. Jadi sebenarnya apa tuntutan mereka? Atau hanya mau memanfaatkan situasi?" 

Menurut Korwa kelompok KNPB adalah pihak yang harus bertanggung jawab sepenuhnya atas kemerosotan moral dan pendidikan di seluruh Papua. KNPB dinilai telah menghambat proses pendidikan karena turut melibatkan anak usia dini untuk melangsungkan agenda-agenda separatis. 

"Yang perlu ditegaskan bahwa aparat tidak pernah punya tujuan menduduki fasilitas pendidikan. Aksi demo itu tidak beralasan, bahkan aksi-aksi semacam itu memang sudah menjadi bagian dari agenda separatis. Melihat bagaimana kelompok separatis yang terdesak karena kehadiran aparat keamanan maka sekarang ini mereka mencari cara untuk memulangkan pasukan yang ada," 

Diketahui sebelumnya bahwa aparat keamanan dilibatkan untuk mengatasi konflik perang suku antara suku Yali dan Kamyal, bahkan Korwa menambahkan jika kehadiran aparat keamanan di Yahukimo juga perlu diapresiasi karena berhasil menangkap pimpinan kelompok separatis bersenjata, Senat Soll (2/9/21) dan Damianus Magayang (27/11/2021)

Read More

Tokoh Pemuda Merauke Sebut Pemekaran Provinsi Segera Dilakukan

Dalam rentetan peristiwa aksi penolakan pembentukan provinsi baru dinilai oleh salah seorang Tokoh Pemuda sebagai cara yang sengaja dilakukan olehnkelomppl separatis untuk menghentikan upaya pemerintah dalam mensejahterakan rakyat Papua. 

Alex Gebze dalam keterangannya mengatakan bahwa upaya pemekaran akan dianggap oleh kelompok separatis sebagai bentuk ancaman tersendiri bagi pergerakannya. 

"Kuncinya adalah kesejahteraan bagi rakyat di Papua, jika hal itu terwujud maka gerakan separatis akan hilang sehingga sudah pasti mereka yang sekarang ada berusaha untuk menolaknya. Saya katakan demikian sebab kelompok separatis sudah pasti akan terdesak dan tidak lagi mendapat simpati raiyat," 

Meski demikian, Gebze menambahkan agar negara tetap diminta mewaspadai aksi penolakan yang tidak menutup kemungkinan akan berdampak menjadi perkara yang lebih luas. Dirinya menyoroti upaya kelompok separatis yang juga menggandeng influencer dan elit politik untuk menciptakan kegaduhan. 

"Saya yakin negara punya caranya sendiri, sebab harus kita sadari bahwa kelompok separatis ini punya banyak cara dan alasan. Bahkan kita kenal disana ada nama Natalius Pigai, sebagai seorang elit politik juga influencer yang dikenal kerap membuat kegaduhan atas setiap permasalahan yang terjadi," 

Sebagai generasi penerus dirinya menjelaskan bahwa pemekaran provinsi adalah salah satu harapan baru bagi Orang Papua untuk mendapatkan kesetaraan dan menerima hak-haknya sebagai warga negara. Alex juga menjelaskan bahwa Papua bagian selatan dianggapnya jarang mendapat perhatian dari pemerintah provinsi. 

"Bisa dibilang Papua bagian selatan ini tumbuh dan besar atas inisiatif orang-orangnya sendiri. Sebab disini kami jarang mendapat perhatian dari orang-orang di provinsi. Tentu dengan pemekaran itu menjadi harapan baru bagi kami khususnya orang Papua yang berada di bagian selatan untuk mendapatkan kesetaraan," 

Alex bahkan mengkritik kinerja seorang kepala daerah setingkat provinsi terkait kehadirannya untuk sekedar menengok langsung kondisi di wilayahnya. Selain faktor jarak yang cukup jauh, faktor terkait administrasi juga membuat Papua bagian selatan jarang terekspos untuk dikembangkan potensi-potensinya. 

"Coba hitung saja berapa kali gubernur mau datang ke Merauke untuk melihat langsung kondisi yang terjadi. Sehingga pemekaran itu penting dilakukan, untuk memangkas birokrasi, mempersingkat waktu, dan juga meningkatkan pelayanan masyarakat sehingga lebih aktif dan tepat sasaran,"

Read More

KNPB 'Lawan' Dianggap Simbol Semu

Tokoh Departemen Urusan Politik ULMWP dalam dinamika pergerakan pembebasan Papua menegaskan bahwa setiap kelompok yang bertentangan dengan ULMWP akan dicap sebagai pihak musuh yang harus dilawan, Bazoka Logo menegaskan bahwa hal tersebut tidak terkecuali bagi organisasi yang diawaki okeh orang Papua sendiri. (18/1)

"Kami di ULMWP sudah mencatatkan capaian keberhasilan, selangkah lagi cita-cita Bangsa Papua akan terwujud. Makanya tidak ada yang bisa gagalkan, kami akan lawan mereka orang-orang yang mengganggu ULMWP, termasuk organisasi orang Papua sendiri,"

Lebih lanjut, Bazoka Logo bahkan menyinggung sosok Warpo Wetipo yang merupakan tokoh organisasi KNPB. Menurutnya ada pekerjaan rumah sendiri dalam tubuh KNPB sehingga tidak perlu menggurui ULMWP.

"Jangan pernah merasa paling tahu soal perjuangan Papua, saya tahu kalau kamu orang KNPB punya masalah besar di internal, jadi lebih baik selesaikan dulu itu, tidak usah mau ganggu ULMWP,"

Warpo Wetipo juga dituduh hanya bisa mengumbar suara tanpa realisasi aksi. Bazoka Logo bahkan menganggap KNPB hanya menyibukkan diri dengan aksi kosong yang tidak memberi dampak bagi perjuangan Papua.

"Apa yang bisa dibanggakan dari organisasi musiman, tidak punya road-map yang jelas. Bergerak tanpa komando dan semaunya sendiri. Semua yang dilakukan itu percuma, mereka sudah pincang,"

Bazoka Logo yang juga merupakan salah satu jajaran Menteri dari 12 Kabinet Pemerintahan Sementara yang dibentuk Benny Wenda menambahkan bahwa slogan 'Lawan' yang selalu dibanggakan KNPB hanya simbol kesemuan yang tidak berarti apapun.

"Mau lawan tapi apa yang dilawan, mau lawan juga apa yang dikerjakan tidak paham. Jadi lawan-lawan itu cuma simbol yang tidak punya makna. Semua akan menjadi percuma, rugi waktu berjalan tapi tidak pernah dapat apa-apa. Sialnya satu per satu orang KNPB justru dapat tangkap,"

Bazoka Logo bahkan menduga jika aksi jalan di tempat yang terjadi dalam tubuh KNPB justru menyeret organisasi tersebut tunduk pada sistem yang digalakkan Pemerintah Indonesia. Sebab kabar yang beredar KNPB sempat bermain mata karena secara diam-diam turut mendukung kelancaran Otonomi Khusus (otsus) bahkan Pekan Olahraga Nasional (PON).

"Sistem dilawan dengan sistem, negara dilawan dengan negara, tapi kalau KNPB tidak seperti itu. Makanya sekarang mereka terseret ke dalam sistem Indonesia. Atau bisa saja mereka punya pikiran untuk memerdekakan Papua meski masih ada dalam bingkai NKRI. Itu yang saya maksud seperti menikmati legalnya otsus dan event PON,"

Read More

Misi Terselubung Benny Wenda & ULMWP Terbongkar

Pengaruh Benny Wenda dalam gerakan pembebasan Papua Barat dinilai tidak pernah memberi dampak apapun. Keterkibatan Benny dalam upaya pembebasan dilakukan hanya untuk mengais keuntungan lewat serangkaian aksi-aksinya.

"Benny Wenda tidak sehebat yang orang pikirkan, dia adalah orang bodoh yang sedang dihujani kekayaan sehingga terlihat berpendidikan. Dasi yang dia pakai, hanya sekedar kamuflase agar terlihat lain," ungkap Jeffrey Pagawak dalam sebuah keterangan tertulis. (17/1)

Jeffrey mengkritik aksi politik Benny Wenda terkait diplomasi yang dianggap sedang dikerjakannya. Sebab Benny lebih memilih menggencarkan keinginannya dalam diplomasi ke wilayah-wilayah di Pasifik. Terkait hal tersebut, Jeffrey menaruh keraguan soal apakah diplomasi pembebasan Papua sudah mentah di tangan PBB.

"Dia hidup di Inggris sudah berapa tahun lamanya? Jika memang Benny adalah seorang pejuang tokoh kemerdekaan, seharusnya dia punya jalan yang bagus. Bukan malah bergeser ke negara Pasifik, ini adalah kemunduran, atau memang Benny seolah sudah masuk daftat hitam PBB,"

Bersama dengan organisasi yang dibentuknya hanya untuk dibawanya kabur ke luar negeri, Benny dan ULMWP dianggap sebagai duet maut untuk terus mendulang kekayaan. Lewat kebohongan pemerintahan sementara, UUDS, sampai misi negara hijau, semua dianggap Jeffrey telah sukses menambah pundi-pundi uangnya.

"ULMWP dibentuk hanya untuk keperluannya sendiri, supaya ketika dia mencari suaka sudah ada jabatan yang dipegangnya, padahal itu semua palsu. Ternyata memang benar, semua yang dilakukan hanya untuk menambah kekayaan Benny sendiri. Sangat miris karena orang Papua sedang ditipu,"

Jeffrey mencontohkan hal lain seperti janji kemerdekaan yang dikaitkan dengan pengaruh MSG, PIF, dan ACP. Saat ini ketiga organisasi tersebut dianggap tidak memiliki pengaruh berarti. Bahkan klaim dukungan kemerdekaan Papua oleh 79 negara dari total 84 negara juga seakan menguap begitu saja.

"Kalau mau dijabarkan ada banyak aksi yang tidak pernah terwujud, semuanya hilang begitu saja. Contohnya adalah klaim dukungan MSG, PIF, ACP, semua hilang dan tidak pernah terjadi. Bahkan harapan besar yang membuat orang Papua sempat senang terkait dukungan 79 negara, sampao sekarang ini tidak lagi ada kelanjutannya,"

Read More

Orang Papua dalam Penjara Separatisme

Berbagai macam konflik di Papua dinilai sewaktu-waktu dapat berulang kali terjadi selagi eksistensi kelompok separatis masih diambang permukaan. Hal tersebut lantaran pengaruh kelompok separatis sudah menjalar bebas bahkan sampai meracuni pribadi seorang individu manusia Papua.

Alih-alih selalu mendengungkan aksi kebebasan sebagai hak atas kedaulatan setiap manusia, kelompok separatis justru dianggap sedang membelanggu pemikiran orang Papua sendiri. Lewat pengaruhnya, kelompok separatis selalu berupaya menolak setiap bentuk kemajuan dan keterbukaan pemikiran.

Padahal dalam tajuk menyikapi penyelesaiian konflik, utamanya harus dilakukan dengan kepala terbuka dan perasaan saling mengerti satu sama lain serta kesadaran untuk mau beranjak dalam meninggalkan setiap bentuk keburukan. Segala hal yang bernilai baik tentu harus diapresiasi dengan cara yang baik, dan bukan justru melahirkan permasalahan lain yang hanya akan memenuhi setiap lini perdebatan.

Namun tidak bisa dipungkiri jika apresiasi atas kebaikan selalu urung terjadi, kelompok separatis selalu memiliki seribu satu alasan untuk menampik kemajuan di Papua, selain itu faktor terkait kepentingan-kepentingan yang sifatnya individu selalu dikedepankan meski secara tidak langsung harus mengorbankan orang Papua.

Dampak konflik yang dimunculkan kelompok separatis dianggap telah merugikan banyak sektor, dan orang-orang Papua sendiri yang akhirnya harus menanggung kerugian. Sebab waktu yang terus berlalu secara sia-sia dalam kurun yang tidak singkat telah menyita kesempatan setiap orang Papua untuk menjemput kesejahteraannya.

Langit hitam di depan mata harusnya mampu membuka indera Orang Papua untuk berani bertindak dan tegas menolak setiap bentuk pengaruh separatisme. Segala kemudahan tanpa rasa pamrih sudah disajikan pemerintah bagi setiap warga negaranya, sehingga saat ini tinggal bagaimana orang tersebut dapat pandai memanfaatkannya.

Oleh sebab itu, mengingat sisi kelam yang dibawa kelompok separatis dalam mempengaruhi situasi di Papua, upaya pemerintah dalam menggelar operasi penindakan hukum terhadap kelompok separatis tidak dapat disalahkan. Sebab tujuan utamanya adalah untuk menguatkan sektor perintis demi kesejahteraan bagi orang Papua.

(Robertus Jitmau, Mahasiswa Papua di Yogyakarta)

Read More

Kabar Gembala Elias Kalakmabin Terungkap, Ancaman Separatis Menghantui

Dalam pernyataan sepihak yang dipublikasi salah satu organisasi separatis (KNPB), Gembala Elias Kalakmabin dikabarkan hilang akibat tindakan represif oleh aparat keamanan di wilayah Distrik Serembakon, Kabupaten Pegunungan Bintang.

Namun kabar hilangnya seorang tokoh agama tersebut dibantah oleh DK yang merupakan warga Distrik Serambakon, menururnya Elias Kalakmabin sedang berada di rumah kerabatnya.

"Tidak benar kabar itu, saya warga asli tidak pernah tahu ada seorang gembala yang ditembak. Gembala Elias kemarin saya masih lihat dia ada di rumah salah satu saudara,"

Diketahui sebelumnya DK menolak memberi keterangan terkait kabar Elias Kalakmabin. Dalam alasannya DK mengaku mendapat ancaman dari kelompok separatis yang sesekali masih terlihat di wilayah Distrik Serambakon.

Menurut DK kabar tidak bernar terkait penembakan terhadap Gembala Elias Kalakmabin adalah salah satu propaganda yang dilakukan kelompok separatis untuk mengacaukan situasi di Kabupaten Pegunungan Bintang.

"Sebelumnya banyak aksi gangguan yang dilakukan kelompok separatis, sampai akhirnya aparat TNI-Polri bisa mengembalikan situasi. Jadi ada kemungkinan besar memang kelompok separatis mau melakukan aksi biadabnya lagi setelah ini,"

Sebagai warga lokal DK merasa sangat marah dengan aksi-aksi gangguan yang dilakukan kelompok separatis. DK menyebut pengaruh dari kabar yang tidak benar sebelumnya akan membuat keresahan bagi masyarakat.

"Kalau urusannya dengan aksi separatisme, pasti warga merasa ketakutan. Setelah ini masing-masing dari kami disini pasti merasa khawatir dengan situasi keamanan, akhirnya kami juga yang dirugikan,"

Read More

Menilik KNPB sebagai Organisasi Sumber Kekacauan di Papua

Aksi saling sikut antar organisasi pergerakan pembebasan Papua sudah menjadi rahasia umum. Hal tersebut yang akhirnya menggerakkan pengurus KNPB untuk terus berlomba mencari pamor meski dengan cara kontroversi.

“Bukan lagi menjadi rahasia, semua orang paham kalau antar mereka (organisasi pembebasan Papua) tidak baku cocok, yang paling ketara KNPB, mereka selalu punya seribu cara untuk mendongkrak eksistensi,” ujar salah seorang pengamat dan tokoh senior Papua, Franz Korwa.

Korwa menjelaskan bahwa Ketua KNPB, Agus Kossay, secara organisasi menginginkan pergerakan sentral pembebasan Papua berada dalam kendalinya.

“Faktanya demikian, KNPB menginginkan setiap pergerakan itu berada dalam kendalinya. Sebab KNPB adalah salah satu organisasi pergerakan yang sudah cukup makan asam garam. Mereka berdiri sudah belasan tahun, dan faktor kecemburuan juga jadi alasan lain,”

Korwa menambahkan bahwa ada kecenderungan organisasi KNPB yang kerap melakukan penyebaran informasi yang tidak tepat semata-mata hanya untuk menarik perhatian publik.

“Karena cara yang paling mudah untuk dapat perhatian publik adalah menyebarkan berita yang dilebih-lebihkan, atau bahkan diubah faktanya agar lebih menghebohkan,”

Masih lekat dalam ingatan Korwa terkait disinformasi yang disebarkan Juru Bicara Internasional KNPB dan sejumlah pengurus KNPB hingga akhirnya menimbulkan kerusuhan di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2019 lalu.

“Peristiwa itu tidak ada yang bisa melupakan, informasi yang diputar balik akhirnya menimbulkan masalah yang lebih besar. Kita saksikan bagaimana Jayapura dan Wamena hancur, bahkan korban jiwa hingga puluhan orang,”

Sebagai salah satu organisasi yang mengancam kedaulatan negara dan sebagai perkumpulan yang selalu mengundang permasalahan, Korwa mendesak kepada negara untuk dapat bertindak tegas untuk membatasi ruang KNPB dengan mekanisme hukum yang berlaku.

“Negara tudak boleh kalah, kita punya mekanisme hukum yang sah untuk sekedar menghapuskan KNPB sebagai organisasi pembuat kekacauan. Tindakan tegas harus dijalankan, mereka adalah kelompok yang menentang negara,”

Read More

Tokoh Revolusi Papua sebut Indikasi Dualisme ULMWP

Pengaruh dan nama besar seorang Benny Wenda sebagai tokoh penting dalam pergerakan sentral kelompok ULMWP dinilai sedang mencederai pergerakan pembebasan Papua.

Hal tersebut disampaikan Ketua I KNPB Pusat, Warpo Sampari Wetipo dalam sebuah keterangannya menyebut bahwa pergerakan ULMWP hanya sibuk dalam orientas yang mengarah pada kepentingan kelompok.

“Mungkin pada awal pembentukannya banyak pihak yang siap menaruh harapan, tetapi waktu berselang sampai dengan saat ini justru berubah 180 derajat. ULMWP tidak bisa lagi disebut sebagai organisasi perjuangan, sudah terlalu banyak kepentingan pribadi disana,”

Warpo bahkan menjelaskan bahwa saat ini terjadi dualisme dalam tubuh ULMWP. Dirinya mengatakan bahwa ULMWP sebagai wadah koordinatif tidak bisa disamakan dengan ULMWP yang gencar membentuk propaganda terkait Pemerintahan Sementara atau Green State Vision (GSV).

“Bedakan ULMWP sebagai wadah koordinatif dengan ULMWP yang sedang membentuk negara-negara. ULMWP yang sibuk dengan pemerintahan sementara dan GSV itu sudah berubah haluan sesuai Deklarasi Suralana 2014,”

Warpo mengaku telah meragukan negara ULMWP dan pemerintahan sementara yang dibentuk Benny Wenda. Dirinya justru mempertanyakan tentang aksi apa yang sudah dilakukan Benny sampai bisa mendeklarasikan sebuah negara.

“Memangnya Benny sudah berjuang dengan cara bagaimana sampai bisa mendeklarasikan negara. Bahkan dirinya tidak pernah tahu bagaimana kondisi asli di Papua sekarang ini, Benny memilih hidup enak di luar negeri,”

Warpo menambahkan bahwa dirinya sepakat dengan salah satu pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang pernah menyebutkan bahwa Benny Wenda sedang membuat negara ilusi.

“Dalam hal ini saya sepakat, memang faktanya sepeti itu. Negara mana yang Benny Wenda bentuk? Semua itu adalah ilusinya sendiri,”

Warpo juga mengatakan bahwa pergerakan pembebasan Papua harus dilakukan dengan nyata dari dalam negeri. Warpo menolak setiap bentuk propaganda yang dilakukan oleh ULMWP tentang janji-janji keberhasilan.

“Kalau tidak berjuang dengan nyata bagaimana Papua mau merdeka. Lakukan saja pergerakan di dalam negeri, bukan di Inggris, Amerika, Australi. Mereka disana tidak ada yang sepenuhnya peduli dengan kondisi kita,”

Pada akhir penyampaiannya Warpo berharap Konferensi ULMWP yang akan segera dilangsungkan dapat mengembalikan ULMWP dalam fungsi yang sebenarnya.

“Segera saja dilakukan KTT ULMWP, dari sana kita akan tahu siapa sebenarnya orang-orang yang hanya mau menipu dan cari kesempatan. ULMWP harus bisa kembali pada jalannya sendiri tanpa ada intervensi dari pihak luar yang tidak bisa dipertanggung jawabkan,”

Read More

Benny Wenda Ngotot Buka Cabang 'Kios ULMWP'

Pengumumam atas rencana pembukaan kantor-kantor cabang pemerintahan sementara ULMWP mendapat kecaman oleh salah seorang tokoh pembebasan Papua. Jeffrey Bomanak sebagai Ketua Organisasi Papua Merdeka mengatakan bahwa upaya tersebut harus segera dibatalkan demi masa depan Bangsa Papua sendiri.

"Aksi tidak rasional yang dilakukan Benny Wenda tanpa koordinasi dengan organisasi lain. ULMWP adalah organisasi yang baru dibentuk kemarin sore, mereka tahu apa tentang perjuangan,"

Jeffrey menegaskan bahwa pembukaan kantor pemerintahan oleh ULMWP di wilayah pasifik dan beberapa negara di eropa sangat rawan dimanfaatkan oleh pihak asing untuk mengikat Papua. Dirinya khawatir bahwa tanah kelahirannya tidak mendapatkan kemerdekaan secara mutlak.

"Prinsip yang tidak bisa dibantah, timbal/balik itu pasti ada. Kalau memang Papua nantinya akan merdeka, saya khawatir hak-hak kebebasan bagi rakyatnya tidak sepenuhnya bisa diraih. Upaya Benny Wenda dan ULMWP hanya akan menarik perhatian asing sehingga mempersulit perjuangan,"

Jeffrey Bomanak justru mempertanyakan maksud serta tujuan Benny Wenda yang getol menggandeng Papua Nugini, Vanuatu, Inggris dan sejumlah negara eropa. Jeffrey menduga bahwa Benny Wenda lebih berupaya untuk memperkaya diri.

"ULMWP buka cabang, terdengar agak menggelitik. Mereka pikir organisasi perjuangan itu seperti kios mungkin. Apa yang terjadi sekarang karena Benny Wenda memang sedang sibuk memperkaya dirinya sendiri,"

Read More

Benny Wenda Dibeli Asing

Ketua Organisasi Papua Merdeka – Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (OPM-TPNPB) Jeffrey Bomanak menegaskan bahwa perjuangan suci leluhur Bangsa Papua harus dijaga dan dihormati. Jeffrey mendesak agar tidak ada pihak yang berupaya menjadi pahlawan kesiangan. (13/1)

“Sangat mengkhawatirkan perjuangan yang saat ini ada, semua mau campur aduk urusan. Aksi-aksi seperti itu sama sekali tidak menghormati leluhur dan para pejuang yang sudah lebih dulu gugur di medan pertempuran,”

Jeffrey disebutkan mengkritik aksi Benny Wenda dalam aksinya mendorong kampanye internasional bagi Papua. dirinya menegaskan kepada Benny untuk berhenti menipu orang Papua dengan mengatas namakan perjuangan.

“Perjuangan yang dilakukan itu sudah menipu orang Papua, jangan pernah mengatasnamakan perjuangan hanya untuk mendapatkan keinginan pribadi,”

Dalam kampanye internasional yang digaungkan Benny Wenda Bersama United LIbertaion Movement for West Papua (ULMWP), Jeffrey menuduh bahwa hal tersebut akan membawa dampak buruk terkait pengaruh asing yang masuk ke dalam negeri.

“Kalua dia sibuk menjual Papua artinya Benny sudah dibeli oleh pihak asing. Dampaknya adalah Papua tidak akan pernah lepas dari intimidasi dan aksi-aksi kolonialime-kapitalisme. Rakyat Papua tidak akan pernah mendapat kebebasan,”

Jeffrey menegaskan agar Benny Wenda segera sadar doro dan menghetikan setiap tindakannya memperkaya diri. Aksi yang dilakukan Benny dianggap sangat menjijikkan karena dinilai telah melecehkan martabat orang Papua dengan cara mengemis pada asing.

“Berhenti berkhayal, buka lagi pemikiran yang sehat. Benny Wenda akan membawa Papua pada keterpurukan, perjuangan pembebasan yang dijalankan sejak puluhan tahun akan hancur karena aksi mengemis,”

Read More

Octo Mote Luruskan Soal ULMWP dan Pemerintahan Sementara

Octovianus Mote sebagai tokoh senior pergerakan pembebasan Papua mengingatkan kepada Benny Wenda untuk lebih memahami hakikat perjuangan. Octo menyabutkan bahwa perjuangan dalam pembebasan Papua tidak boleh dilakukan dengan ceroboh.

“Ada ratusan ribu hak yang diemban organisasi-organisasi perjuangan, jangan pernah ceroboh. Saya mengkritik arah perjuangan yang dilakukan Benny, jangan pernah berjuang dengan cara menjual Papua,”

Octo menambahkan bahwa aksi Benny Wenda dalam mengambil keputusan sering didasari oleh keinginan yang bersifat pribadi. Benny Wenda disebut minim mendengar masukan WPNCL, NRFPB, ataupun PNPB, padahal ketiga organisasi tersebut adalah organisasi induk yang melahirkan ULMWP.

“Tidak pernah ada rapat pertemuan, tidak pernah ada kabar terkait rencana-renaca, tiba-tiba kita semua dikagetkan dengan aksi ataupun program baru. Benny Wenda harus paham porsi, tidak boleh semaunya sendiri mengambil keputusan. ULMWP itu dibentuk oleh tiga organisasi,”

Octo yang pernah mencatatkan Namanya sebagai Wakil Ketua ULMWP menjelaskan bahwa dirinya bukanlah pihak yang kontra dengan Benny Wenda. Dirinya mengaku hanya menolak setiap aksi diktator yang kerap dilakukan Benny Wenda.

“Yang saya tolak adalah sikapnya sebagai diktator, dia selalu ingin memaksakan kehendaknya, memaksakan keinginan pribadinya dalam sebuah perjuangan kemerdekaan,”

Dalam akhir kesempatannya Octo kembali mengingatkan kepada Benny Wenda bahwa status ULMWP saat ini dan Pemerintahan Sementara belum sepenuhnya bisa diterima sebagai aksi perjuangan. Hal tersebut dikatakannya bahwa masa ULMWP sudah pernah dikatakan selesai terhitung sejak akhir tahun 2020 lalu.

“Saya malu mendengar pernyataan tentang status ilegal yang dituduhkan oleh Benny Wenda kepada Indonesia, faktanya ULMWP adalah organisasi ilegal sampai sekarang karena sudah selesai tahun 2020. Apalagi pembentukan Pemerintahan Sementara, tentu itu tidak memiliki dasar yang jelas,”

Read More

Ketua OPM: Rakyat Papua Terbuai Janji ULMWP

Meski ramai mendapat penolakan atas setiap agenda yang dilakukan, ULMWP dibawah kepemimpinan Benny Wenda masih terus aktif mengklaim aksi perjuangan. Terkait hal tersebut tidak bisa dipungkiri ULMWP telah memupuk banyak oposisi bahkan dari kelompok internal pembebasan Papua.

Ketua Organisasi Papua Merdeka (OPM-TPNPB) Jeffrey Bomanak mengatakan bahwa perjuangan yang dilakukan oleh ULMWP akan menjadi percuma. Menurutnya agenda ULMWP terkait diplomasi tidak bisa sepenuhnya dilakukan karena alasan yang sangat mendasar.

“Tidak bisa sepenuhnya jalur diplomasi ULMWP itu pasti membuahkan hasil. Ingat posisi dan kedudukan Papua dibawah NKRI, perjanjian telah mengikat kita untuk tunduk didalamnya. Bisa dibilang alasan itu sudah sangat mendasar dan bahkan diakui internasional,”

Bomanak yang mengaku sempat menolak tawaran Benny Wenda dalam mengisi kabinet pemerintahan sementara tersebut mengatakan bahwa perjuangan pembebasan harus dibarengi dengan agresi militer. Namun Jeffrey juga menyadari bahwa kesiapan militer Benny Wenda (West Papua Army) tidak memiliki kekuatan sama sekali.

“Selama ini yang nyata kita hadapi adalah militer, agresi harus dilakukan. Baru dibarengi dengan upaya diplomasi. ULMWP tidak pernah bisa memikarkan hal seperti itu, mungkin juga karena WPA itu hanya sebatas nama. Orang-orang yang mengklaim diri sebagai pasukan WPA bahkan tidak punya kemampuan mumpuni,”

Upaya yang digalakkan oleh ULMWP dianggap Jeffrey Bomanak telah menyita waktu. Janji manis yang diungkap ULMWP dinilai hanya akan membiaskan harapan rakyat Papua untuk mendapat kemerdekaannya.

“Rakyat hanya akan terbuai janji yang tidak akan pernah terwujud. Faktor kebohongan dan klaim keberhasilan sudah membiaskan harapan orang papua. Sayang sekali rakyat Papua sudah dibohongi, parahnya ULMWP selalu mendapat keutungan dari setiap aksi itu,”

Read More

Jangan Samakan TPNPB dengan ULMWP

Sebby Sambom Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB-OPM) dalam keterangannya menegaskan bahwa pihaknya tidak akan terbungkam dengan aksi dan kepentingan yang dilakukan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). (9/1)

"Saya tegaskan kalau kedudukan TPNPB tidak akan pernah terganti, apalagi hanya karena ULMWP. Organisasi semacam itu tidak mungkin bisa membawa pengaruh besar untuk perjuangan Papua,"

Sebby menjelaskan ULMWP adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan kepenting-kepentingan kelompok. Lanjut Sebby, sejarah perjalanan Papua juga telah membuktikan konsistensi perjuangan yang dilakukan oleh TPNPB.

"Pada akhirnya semua akan membaca sejarah, lihatlah bagaimana TPNPB berjuang. Rakyat Papua sendiri yang akan menentukan dan memilih organisasi mana yang bekerja sepenuh hati dan organisasi mana yang hanya mencari keuntungan,"

Sebby juga mengatakan bahwa TPNPB lahir dari sejarah yang panjang dan bukan sekedar muncul hanya untuk memperluas ekspansi kepentingan.

"TPNPB lahir dari sejarah yang sangat panjang, moyang bangsa Papua sudah mengukir sejarah dengan darah dan keringat. TPNPB organisasi yang hadir untuk memperjuangkan hak orang Papua, dan bukan untuk mencari meraup keuntungan. Jangan samakan dengan ULMWP,"

Dinamika perjuangan pembebasan Papua diakui Sebby tidak semudah yang diharapkan, Sebby menganggap masih banyak organisasi lain yang berdiri hanya untuk mencari kekayaan dengan menjual kedok perjuangan.

"Banyak organisasi yang mengklaim sebagai kelompok perjuangan, tapi dibalik itu semua ada kepentingan lain, artinya mereka hanya mau mencari uang dengan menjual aksi,"

Read More

Jubir TPNPB-OPM: ULMWP Organisasi Iblis

Juru Bicara Tentara Pembebasan Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Sebby Sambom mengaku sangat kesal dengan aktivitas pergerakan yang dilakukan oleh organisasi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

“ULMWP tidak bisa semaunya sendiri, sebelum organisasi itu lahir, darah-darah kami sudah lebih dulu bercucuran membasahi tanah perjuangan ini,”

Sebby menambahkan bahwa pergerakan dari organisasi yang dipimpin oleh Benny Wenda tersebut harus bisa memahami situasi dan kondisi. Hal tersebut diungkapkan Sebby mengingat ULMWP kerap melakukan aksi manuver yang merugikan organisasinya.

“ULMWP jangan pernah lancang. Mengklaim diri sebagai organisasi besar tapi selalu merugikan kelompok-kelompok sayap perjuangan lain,”

Jubir TPNPB-OPM tersebut bahkan tegas mengatakan bahwa ULMWP adalah organisasi iblis, dirinya lantas mengingatkan kepada seluruh rakyat Papua untuk berhati-hati dengan pergerakan yang dilakukan oleh ULMWP.

“Organisasi iblis, kita harus bisa memahami kemana arah perjuangan mereka. ULMWP sangat berbahaya karena bisa mengubah arah perjuangan hanya untuk kepentingan orang-orang dibaliknya,”

ULMWP yang dalam dua tahun terakhir terlihat aktif melancarkan pergerakan justru dinilai Sebby sebagai sebuah kontroversi tersendiri. Sebby beralasan bahwa keputusan-keputusan yang dikeluarkan ULMWP berpotensi memecah belah persatuan.

“Dua tahun terakhir mereka sangat aktif untuk mengklaim banyak hal. Apa yang dilakukan itu justru menambah kontroversi yang tidak pernah bisa dihilangkan dari ULMWP. Setiap mereka membuat keputusan, pasti akan ada organisasi perjuangan lain yang dijatuhkan. Permainan ULMWP sangat licik,”

Sebby Sambom juga menekankan kepada Bazoka Logo sebagai Ketua Departemen Politik ULMWP untuk tidak lagi bertindak bodoh dalam melancarkan aksi-aksinya. Tak habis, Sebby Sambom pun mengancam Bazoka Logo untuk bisa bertanggung jawab sewaktu-waktu terjadi kegagalan dalam jalan perjuangan.

“Jika perjuangan yang saya rintis tidak berhasil, saya akan tandai Bazoka Logo untuk bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya, karena dia adalah pengacau,”

Diakhir pernyataannya Sebby Sambom menegaskan kepada rakyat bangsa Papua bahwa ULMWP adalah organisasi penganut sistem kolonial yang harus diwaspadai. Sebby menambahkan bahwa hal tersebut tidak bisa diwajarkan karena akan merugikan orang Papua sendiri.

“Kolonialisme juga muncul dari dalam kelompok kita sendiri, ULMWP sedang memainkan peran itu. Maka berhati-hatilah seluruh orang Papua dengan kebohongan ULMWP. Jangan sampai Papua makan Papua,”

Read More

KNPB Retak! Sosok Victor Yeimo Dilupakan

Serogo Walela, Ketua Komite Aksi ULMWP Wilayah Lapago menilai upaya perjuangan pembebasan Papua tidak bisa dilakukan hanya bertumpu pada peranan sentral seorang aktivis. Menurutnya dalam melakukan aksi untuk melancarkan agenda utama tersebut harus dibarengi kekuatan yang dibangun bersama-sama.

“Cita-cita ini milik orang Papua secara menyeluruh, bukan hanya untuk seseorang ataupun satu kelompok saja. Sehingga tidak bisa kita berjuang sendiri-sendiri,”

Walela mengungkapkan bahwa upaya tersebut sampai saat ini masih menjadi hambatan pokok yang nyata terjadi, dirinya menjelaskan bahwa ada faktor ego sentris yang sengaja dibangun oleh KNPB sebagai sayap organisasi perjuangan politik.

“Rasa egois itu dimunculkan oleh sejumlah organisasi yang merasa paling benar sendiri (KNPB), bahkan hal-hal semacam itu sengaja ditularkan kepada anggota-anggota yang baru bergabung. Makanya sampai sekarang ini aksi yang dilakukan selalu gagal karena kit aini tidak pernah kompak,”

Terkait pernyataannya, Walela juga mengkritik model aksi yang dilakukan KNPB dibawah kepemimpinan Agus Kossay. Menurutnya KNPB tidak pernah mentorehkan keberhasilan terlebih ketika Victor Yeimo harus mendekam dalam sel tahanan.

“Tidak bisa disembunyikan peran seorang Victor Yeimo, meski hanya sebagai juru bicara tapi dia punya misi yang jelas. Bahkan selevel ketuanya saja tidak mampu membawa organisasi itu menjadi lebih baik, dalam beberapa waktu terakhir saya yakin kalau KNPB mengalami kemunduran,”

Terhambatnya proses perjuangan yang dikomandoi oleh Agus Kossay menjadi rumit ketika Victor Yeimo belum menemui titik terang terkait pembebasannya. Meski beberapa pihak mendesak aparat penegak hukum untuk membebaskan Victor, menurut salah seorang tokoh Papua, hal tersebut sukar terjadi.

“Tidak bisa dibebaskan begitu saja, tentu desakan itu punya potensi melanggar ketentuan hukum. Victor adalah pelaku dan otak kerusuhan, dia harus bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya,” ujar Franz Korwa dalam kutipannya.

Namun Korwa justru menduga aksi desakan untuk membebaskan Victor Yeimo hanya bersifat spontan, lebih lanjut, Korwa menegaskan jika aksi tersebut hanya sebatas kemauan yang tidak kuat.

“Sebenarnya orang-orang di KNPB juga sudah lupa dengan Victor Yeimo, ingat dia itu ditangkap sudah dari bulan Mei tahun lalu. Kenapa seolah-olah baru sekarang ada aksi-aksi seperti itu? Menurut saya memang KNPB itu sudah tidak solid lagi,”

Read More

Hanya Kelompok TPNPB Yang Menolak Kebijakan Pemerintah

Menanggapi ancaman kekerasan dan intimidasi serta rencana tindakan kekerasan yang dilakukan kelompok TPNPB OPM yang mengatasnamakan Tuan Goliat Tabuni dan Anthon Nego Tabuni terhadap masyarakat Puncak, saya Usai Alom menegaskan hentikan semua tindakan-tindakan tersebut yang akan merugikan masyarakat di Kabupaten Puncak.

Apa yang disampaikan oleh Anthon Nego Tabuni yang mengaku sebagai Presiden Melanesia Raya tidak benar, tidak ada kebohongan-kebohongan, tidak ada ketidak Adilan, tidak ada diskriminasi yang dilakukan oleh Pemerintah di wilayah Papua dan Papua Barat khususnya di Kabupaten Puncak.

"Apa yang disampaikan Anthon Nego Tabuni hanyalah bentuk pemikiran atau anggapan dia pribadi, tidak mewakili masyarakat Puncak secara menyeluruh"

Karena kami sadar dan merasakan sendiri bahwa masyarakat di kabupaten Puncak sudah mendapatkan perlakukan yang adil dari pemerintah, kalau ada sekelompok orang yang merasa tidak diperlakukan dengan baik  berarti itu bagian dari kelompok TPNPB.

Kita telah banyak mengetahui bagaimana tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok TPNPB seperti mengambil hak-hak masyarakat, hewan ternak, hasil kebun semua diambil dengan paksa, bahkan anak-anak perempuan kami pun dipaksa untuk melayani seksual para kelompok TPNPB.

"Ya, termasuk guru-guru yang mengajar di daerah Puncak, para pengusaha atau pekerja di beberapa perusahaan tidak lepas dari tindakan keji para TPNPB"

Kita masyarakat Puncak masih beruntung dikasih perlindungan dengan hadirnya aparat keamanan baik dari TNI maupun Polisi, mereka yang selalu menjaga bahkan membantu warga yang kalau mengalami kesusahan atau kesulitan.

Untuk itu atas nama warga kabupaten puncak, saya minta oknum atau kelompok yang masih berseberangan dengan pemerintah untuk menghentikan semua aksi yang dapat merugikan warga Puncak itu sendiri.

"Jangan mengancam untuk menciptakan Perang apalagi mengatakan Perang Dunia ke III, itu mustahil karena untuk melakukan perang Dunia ini apa kemampuan TPNPB, dan negara mana yang akan melakukan perang terhadap Indonesia. Indonesia sudah diakui dengan tegas oleh PBB, dan semua negara telah menyatakan kedaulatan NKRI, tidak negara yang mendukung kelompok Papua Merdeka. Kita ini sudah dibohongi oleh media yang dibelakangnya ada ULMWP.

Satu hal lagi yang perlu dipahami oleh kelompok TPNPB bahwa jangan jadikan masyarakat puncak menjadi objek pembodohan kalian.

Masyarakat puncak telah mengerti dan memahami kemerdekaan sesungguhnya sudah tercapai bersama Indonesia, dan masyarakat Puncak siap membangun bersama pemerintah.

Terima kasih

Usai Alom

"Papua Adalah Indonesia"

Read More

Tokoh Masyarakat Ilaga Luruskan Diskriminasi dan Kekerasan terhadap OAP

Kondisi geografis Papua menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi pemerataan kesejahteraan. Cakupan wilayah yang cukup luas dan minimnya akses penghubung antar daerah menjadi hambatan yang harus dihadapi.

Meski demikian menurut Usai Alom sebagai Tokoh Masyarakat Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Pemerintah Daerah dinilainya sudah berupaya penuh untuk mengakomodir segala kebutuhan terkait menunjang kesejahteraan warga.

"Terdapat hal-hal yang harus kita sadari, Bapak Bupati selalu bekerja keras untuk membawa Kabupaten ini lebih baik dari waktu ke waktu. Padahal sama-sama kita sadari kalau Puncak adalah wilayah yang cukup sulit aksesnya,"

Alom menambahkan bahwa pembangunan demi kemajuan Kabupaten Puncak juga terhambat oleh aksi-aksi separatisme. Sebab kelompok separatis selalu melakukan gangguan ketika elemen pemerintahan di Kabupaten Puncak sedang merintis program-program kemajuan.

"Ketika pemerintah menggalakkan bidang pendidikan, guru menjadi sasaran tembak. Ketika ada pembangunan jalan, kontraktor juga menjadi sasaran. Hal-hal seperti ini tentu sangat mengganggu, mereka menghambat. Padahal masyarakat di Puncak membutuhkan program-program itu dari pemerintah,"

Komitmen Pemerintah Daerah untuk berupaya meningkatkan standar hidup masyarakatnya telah dianggap sebagai sebuah keberhasilan tersendiri bagi Usai Alom. Hal tersebut sekaligus mementahkan pernyataan adanya aksi diskriminasi yabg dilakukan perangkat negara terhadap orang Papua.

"Tidak ada yang terdiskriminasi, pemerintah sudah berupaya maksimal, seharusnya itu bisa kita apresiasi. Bahasa diskiriminasi itu hanya permainan. Saya menebak kalau mereka yang merasa terdiskriminasi adalah kelompok-kelompok kecil bagian dari separatis,"

Klaim tindak kekerasan terhadap orang Papua juga ditegaskan oleh Alom tidak pernah terjadi. Dirinya menolak penggolongan aksi penangkapan sebagai bagian dari kekerasan terhadap Orang Papua. Bahkan Alom menjelaskan justru aksi kekerasan selalu bermula dari adanya pengaruh kelompok separatis.

"Mereka yang ditangkap, itu pasti karena melanggar hukum. Hal-hal semacam itu tentu bukan bagian dari kekerasan, wajar aparat menangkap orang-orang yang mengganggu keamanan. Justru aksi gangguan keamanan itu selalu dimulai oleh kelompok separatis sendiri,"

Alom juga mengatakan bahwa dinamika yang terjadi di Papua tidak akan mengubah status Papua yang sudah menjadi bagian terintegrasi dalam NKRI. Oleh sebab itu pihaknya mendukung upaya pemerintah untuk tetap tegas melakukan penegakan hukum terhadap kelompok separatis yang berulang kali melakukan aksi melawan hukum.

"Mau seperti apapun Papua adalah NKRI, itu hal yang tidak bisa lagi ditawar. Makanya kami sangat berharap kepada aparat keamanan untuk terus melakukan upaya-upaya penegakan hukum kepada kelompok separatis,"

Read More