Bicara Soal Smelter Baru PT Freeport, Jeffrey Bomanak Bermental Pengemis

Pernyataan Jeffrey Bomanak yang mengklaim diri sebagai Ketua Organisasi Papua Merdeka (OPM) terkait pembangunan smelter tembaga PT Freeport Indonesia ditanggapi oleh salah seorang tokoh senior Papua, Franz Korwa menyebutkan jika Jeffrey Bomanak adalah pribadi yang tidak terlalu pintar namun lancing memprovokasi rakyat Papua.

“Tidak perlu kita sibuk memikirkan apa yang disuarakan Jeffrey Bomanak. Dia hanya pandai memprovokasi namun tidak pernah sadar akan dirinya sendiri. Memangnya dia itu siapa? Orang perusahaan? Orang Freeport?”

“Yang dilakukan saat Ini semua berkaitan dengan pengembangan lini bisnis.Tidak ada yang salah karena negara punya berhak atas semua itu. Sedangkan Jeffrey Bomanak, dia hanya modal mengaku sebagai orang Papua. Sehingga aksi-aksinya ya hanya berkutat pada provokasi,”

Korwa juga mengaku tergelitik dengan pernyataan Jeffrey menyinggung keberadaan Papua yang seolah hanya dimanfaatkan untuk memberi makan rakyat di seluruh Indonesia. Hal tersebut dianggap keliru dan justru semakin memperlihatkan kebodohannya. Korwa juga menjelaskan jika ada kecenderungan berpikir masyarakat di Papua yang kerap terbuai dengan urusan ganti rugi dan berkaitan dengan nilai uang.

“Keliru, tidak ada satupun orang di negara ini yang mendapatkan uang secara cuma-cuma. Pernyataan Jeffrey ini memang tidak asing, seperti penyakit lama yang masih tertinggal di Papua. Contohnya kasus pemalangan, hak ulayat, seolah permasalahan itu harus diselesaikan dengan uang. Meski tidak sepenuhnya salah, menurut saya terkadang ada ketidak rasionalan disana,”

Korwa menegaskan jika mental budak dan mengemis harus dihilangkan dari Papua. Hukum timbal balik dalam urusan bekerja sehingga mendapatkan upah bekerja berupa gaji harus dipahami dalam era saat ini.

“Jeffrey dia masih bermental pengemis. Kalau mau punya uang, ya harus bekerja. Selama ini yang lakukannya untuk mendapat uang adalah dari cara meminta-minta, atau bahkan menipu dan merampok. Ini saya bicara fakta, belum lama ini nama Jeffrey Bomanak dikaitkan dengan aksi perampokan,”

Korwa menambahkan jika tipikal orang seperti Jeffrey Bomanak yang sempit pemikirannya namun memaksa pintar dan merasa paling bisa telah membuat Papua sulit untuk berkembang. Korwa juga menyindir Jeffrey yang bahkan belum pernah melihat Kota Gresik, menurutnya ada beberapa faktor utama yang menguntungkan terkait pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di Gresik.

“Saya pingin tahu apakah Jeffrey sudah pernah ke Gresik atau belum. Sebab secara demografis, Kota Gresik yang memang dikhususkan sebagai kawasan industri untuk menopang ekonomi nasional memiliki beberapa faktor penunjang yang mumpuni. Salah satunya adalah keberadaan Pelabuhan tersibuk Tanjung Perak, yang letaknya tidak jauh dari Gresik,”

Korwa dalam akhir penyampaiannya justru bergurau menyarankan Jeffrey Bomanak agar kembali mempelajari ilmu pengetahuan secara lebih mendalam. Menurutnya belajar dan memperluas pengetahuan lebih diperlukan oleh Jeffrey saat ini. Sebab Korwa menilai jika Jeffrey Bomanak masih terbelenggu dengan kebodohan.

Read More

Lama Tidak Terdengar, Aktivis KNPB Beralih Fokus ke Bisnis Kopi di Wamena

Part 1:

Kekayaan melimpah di tanah Papua sudah menjadi rahasia umum di Indonesia. Mulai dari barang tambang, hasil laut, keindahan panorama, hingga perkebunan yang menghasilkan biji kopi yang nikmat. Ada dua kawasan penghasil kopi terbesar di Papua, yaitu di Nabire dan Wamena.Kopi adalah bisnis berkonsep kemitraan yang tumbuh pesat di Indonesia. Seperti brand pendahulunya yakni Foodpedia & Pasta Kangen. 

Perkebunan kopi Papua di Wamena terletak di sepanjang lembah yang letaknya mengelilingi Kota Wamena, Lembah Baliem. Lembah tersebut letaknya ada di sisi timur Gunung Jayawijaya dengan panjang kurang lebih 80 km.

Kondisi ini dimanfaatkan oleh Steven Itlay Aktivis Komite Nasional Papua Barat setelah sekian lama menghabiskan harinya bersama organisasi KNPB, , yang sudah lama tidak terdengar kabarnya ditemui di Wamena merasa kaget Ketika disapa “Kakak Apa Kabar, Sudah Alih Profesi kah?” Steven yang saat itu tidak menduga langsung tersenyum sambil membalas “Kabar Baik” yang berusaha untuk  menyimpan kegugupannya.

Sebelumnya, kami ke wamena mencari informasi terkait kopi wamena yang akan kami angkat untuk dipromosikan, lewat salah satu warga yang juga kebetulan kerabat dari Steven Itlay menyebutkan kalau Steven Itlay (Aktivis KNPB) ada di disini (Wamena).

”Saat ini kaka Steven Itlay berada di Wamena, kaka dia sedang mengurus kebun kopi, mungkin keberadaan kaka Steven juga bisa diangkat karena selama ini yang kita ketahui kaka Steven sibuk dengan urusan KNPB, namun sudah 3 bulan terakhir ini dia berada di wamena, dan sibuk dengan Kopi,” Ungkapnya.

Keesokan harinya kami mencoba menemui Steven Itlay tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepadanya, dan betul sekali Ketika kami bertemu dengan steven, dia apa adanya sedang berada di lahan kopi.

Lama bercerita dengan Steven, dia mengakui kaalu dirinya saat ini lagi focus kepada lahan kopi yang diolahnya di wamena, entah sampai kapan dirinya tidak tau, namun yang terpenting saat ini dirinya bisa memanfaatkan lahan kopi yang ada di wamena menjadi usahanya nanti.

Terungkap rasa penyesalan yang disampaikan oleh Steven “seharusnya dari dulu kita memanfaatkan sumber daya alam yang kita miliki ini, namun tida ada kata terlambat buat kita, kalau kita mau berubah dan melakukan kegiatan yang baik,” ungkap Steven.

Disinggung soal kegiatan KNPB, Steven saat ini tidak mau berkomentar soal KNPB, dirinya berpikir lebih baik kita membahas kegiatan yang bermanfaat bagi masa depan, baik untuk kita sendiri maupun anak-anak kita serta orang lain.

Steven berpesan, kalau bisa kita memanfaatkan kondisi alam kita menjadi peluang yang dapat memberikan arti bagi kehidupan kedepan, dari pada mengurus sesuatu yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain, lebih baik kita mencoba untuk mengurus kopi yang kita miliki, imbuh steven. 

bersambung (13/10/21)

Read More

PON Berhasil Menunjang Aspek Pembangunan di Papua Meski Kelompok Separatis Masih Menutup Diri

Kesuksesan dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) tidak bisa membuka mata kelompok-kelompok yang terafiliasi dengan gerakan separatisme. Tokoh senior Papua, Franz Korwa mengungkapkan jika kelompok tersebut hanya bisa menolak tanpa tahu dampak baik yang sedang dirasakan masyarakat Papua. (7/10)

“Kelompok seperti KNPB, ULMWP, dan seluruh bagian separatis itu tidak bisa berbuat banyak dengan suksesnya PON. Mereka hanya bisa menolak, padahal dibalik PON ini ada dampak baik bagi masyarakat Papua,”

Korwa menjelaskan jika aksi penolakan PON hanya sebuah propaganda murahan yang dilakukan kelompok separatis. Sebab masyarakat di Papua justru mengaku merasa senang dengan adanya event PON tersebut.

“Itu hanya cara mereka saja, propaganda murahan. Kita bisa lihat sendiri bagaimana masyarakat secara merasa terkesan dengan event seperti PON ini. Semuanya larut dalam kebahagiaan. Mereka ada yang berjualan, ada yang menjadi relawan, ada juga yang antusias untuk menonton setiap pertandingan,”

Hal senada diungkapkan oleh Koordinator Jaringan Damai Papua, Adriana Elisabeth menyebutkan jika masyarakat Papua antusias menyambut PON ke dua puluh. Sebab, pesta olahraga antar 34 provinsi di Indonesia itu bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan dan indeks pembangunan manusia.

"Respon masyarakat baik. Antusias menyambut PON ini. Acara sebesar ini tentu akan mampu meningkatkan kesejahteraan dan indeks pembangunan manusia,”

PON terbukti mampu menarik perhatian masyarakat di seluruh Indonesia, hal tersebut juga terlihat dari hadirnya berbagai sektor bisnis dan industri dalam peranan mendukung kesuksesasan PON.

“Terkait penyelenggaraan PON, mulai tercatat perusahaan bidang transportasi, industri kesehatan, bahkan perusahaan skala nasional hadir di Papua. Ini adalah kabar baik untuk menunjang segala aspek. Hal-hal semacam ini yang harus dilihat dengan sudut pandang objektif,”

Read More

Pentingnya dan Manfaat dari PON XX Bagi Masyarakat Papua

KNPB dan Orang Tak Berakal Harus Tau!

Beberapa hari sebelum pelasanaan PON XX Papua di Gelar, ada perntanyaan dari beberapa pihak terkait manfaat dan pentingnya kegiatan “Pesta Rakyat PON” ini dilasanakan di Papua, seperti kelompok Komite Nasional Papua Barat dan TPNPB-OPM.

”Saya mau kasih tau buat mereka-mereka yang tidak dapat melihat/menilai karena buta huruf dan hilang akalnya terkait manfaat PON XX bagi orang Papua”

Sebelumnya saya mau tanya juga ke mereka, apa pentingnya PON XX di Papua bagi KNPB dan TPNPB?

Kalau tidak penting kenapa KNPB dan TPNPB berencana mengganggu atau menggagalkan PON!, jadi stop dan hentikan provokasi-provokasi melalui medsos.

Ini adalah “PESTA RAKYAT INDONESIA” semua warga mulai dari aceh sampai papua ada mengikuti kegiatan ini, bahkan demi kenyamanan dan kedamaian pesta ini pasukan-pasukan pun diturunkan untuk menjaga keselamatan para peserta yang hadir.

Tidak berbeda dengan PESTA RAKYAT INTERNASIONAL seperti Sea Game, Olimpiade dan lain-lain semuanya menurunkan aparat keamanan, bahkan pasukan khususpun ikut disiagakan. Jadi kalau KNPB dan TPNPB atau OPM yang otaknya ingin mengganggu PON maka akan berhadapan dengan ribuan pasukan yang sudah disiagakan.

Seperti yang saya sampaikan diatas sebelumnya, bahwa poin-poin penting dan beberapa manfaat dari PON XX Papua yaitu Meningkatkan rasa persaudaraan yang Pancasilais dari Aceh sampai Papua, karena berkumpulnya masyarakat seluruh indonesia akan dapat menemukan saudara baru dan keluarga baru dalam konteks NKRI.

Memiliki kunjungan wisata dan peningkatan ekonomi yang kreatif dengan memperkenalkan budaya bumi cenderawasih dan tak kalah hebat lagi menjadi sorotan nasional, semua kosentrasi akan ke Papua.

Dari dua penyampaian diatas, sangat luas manfaatnya jika dilihat dengan akal yang sehat dan pikiran positif. Kalau menggunakan kaca mata atau sudut pandang KNPB dan TPNPB maka tidak akan menemukan manfaatnya karena mereka dan kelompok-kelompok yang berseberangan dengan NKRI “TIDAK MEMILIKI AKAL” atau ”SUDAH HILANG AKALNYA”.

Ayo saudara-saudara..! saya mengajak kita gunakan akal sehat dan pola pikir yang baik untuk mendapatkan berkat dari PON XX Papua, gunakan kemampuan dan talenta kita untuk mendapatkan manfaatnya, jangan sampai Ketika PON berlalu kita tidak merasakan apa-apa, itu sama saja dengan kelompok yang “Tidak Berakal”.

Terima kasih

Salam Akal Sehat

Frederick Angguhatu (Pegiat PON)

03/10/2021

Read More

Manfaat Dan Keuntungan PON XX Bagi OAP Apa?

Merespon Tanggapan Ones Suhuniap

Bagi orang papua kehadiran Pekan Olah Raga Nasional di Papua sangat disambut baik kecuali bagi orang-orang yang berseberangan dengan pemerintah seperti kelompok KNPB dan TPNPB-OPM, kelompok inilah yang selalu menciptakan gangguan serta penyebaraan Hoax terkait PON.

“Seperti yang kita ketahui release dari Polda Papua bahwa ada indikasi kelompok ini mengganggu berjalannya PON.”

Bertolak belakang dengan masyarakat papua pada umumnya mereka merasakan manfaat dari PON tersebut. Mulai dari banyak fasilitas olahraga baru yang dibangun, hingga publikasi gratis terhadap keindahan Papua. Sehingga Bumi Cendrawasih makin dikenal oleh netizen di seluruh dunia.

”Bahkan masyarakat dapat berkesempatan memperkenalkan budaya-budaya dan pariwisata yang ada di Papua”

Menanggapi pernyataan Ones Suhuniap selaku juru bicara knpb terkait apa manfaat PON di Papua? Perlu saya sejaskan bahwa yang pertama adalah anda (Ones Suhuniap) tidak ada urusan dengan PON, tetapi mengapa anda (KNPB) mencoba mengganggu berjalannya PON!

Kedua, anda hanya membangun opini dari sudut pandang anda sendiri sebagai kelompok yang melawan pemerintah, kalau anda menyadari bahwa PON tidak ada urusan dengannya anda, maka saya minta tutup mulut saja dan stop bangun provokasi serta hoax di media.

Saya sampaikan bahwa PON adalah Pesta Rakyat Yang Perlu Diamankan demi berlangsungnya PON yang nyaman, kehadiran aparat keamanan dipertaruhkan hanya untuk menjaga marwah dan martabat orang papua sebagai tuan rumah.

“Dimana-mana pelaksanaan PON sebelumnya pasti diamankan dengan melibatkan pasukan baik dari TNI maupun Polri, bahkan Asian Game pun lebih lebih extra lagi yang melibatkan pasukan-pasukan khusus yang jumlahnya beribu-ribu, tujuannya hanya untuk menjaga martabat sebagai tuan rumah dan menjaga keamanan dari adanya gangguan-gangguan keamanan.”

Ini perlu dipahami untuk kita semua, terutama Ones Suhuniap (KNPB) dan kelompok-kelompok ataupun oknum yang berseberangan dengan NKRI, bahwa PON bermanfaat bagi orang-orang yang berpikiran baik saja, tidak bermanfaat bagi orang-orang yang berpikiran kotor.

“Salam Cerdas Untuk KNPB”

Johan Rumbino (Pengamat Papua)

Jumat, 01/10/21

Read More

KKB Ngalum Kupel Kembali Bakar Bangunan di Pegunungan Bintang, Bupati Minta Aparat Keamanan Mengambil Tindakan Tegas

www.cnnindonesia.com

baca: KKB Bakar Bangunan Sekolah di Pegunungan Bintang

29/09/21 08:16

Setidaknya ada empat bangunan yang dibakar oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabuaten Pegunungan Bintang, Papua. Keempat bangunan berada di distrik Oklip.

"Pada hari Selasa tanggal 18 September 2021 pagi bertempat di Distrik Oklip Kabupaten Pegunungan Bintang Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Lamek taplo  kembali melakukan pembakaran beberapa bangunan-bangunan di sana," ungkap salah seorang warga.

Bupati Pegunungan Bintang Spey Yan Birdana ST, M.Si saat dikonfirmasi mengungkapnya kondisi Kabupaten Pegunungan Bintang sebelumnya sangat kondusif aman dan damai, namun dikarenakan adanya peristiwa di Kiwirok yang dilakukan oleh kelompok KKB, sehingga Kabupaten Pegunungan Bintang seminggu ini mengalami gangguan kamtibmas.

“Sebelumnya Kabupaten ini sangat aman dan damai, namun dikarenakan adanya peristiwa di Kiwirok yang mengakibatkan tenaga Kesehatan meninggal akibat dar penyerangan KKB, sehingga perlu dilakukan Tindakan yang tegas untuk memberikan rasa aman dan damai”

Lebih lanjut Bupati kata Bupati, dirinya meminta kepada Kapolda, Pangdam, Dandim,  dan seluruh jajaran Polres untuk mengambil Tindakan tegas dan terukur terhadap kelompok-kelompok yang mengacaukan kabupaten pegunungan Bintang.

“Siapa yang bermain agar diambil dan diproses secara hukum, kita harus kembalikan lagi kabupaten pegunungan bintang menjadi kabupaten yang aman dan damai” tuturnya

Read More

Ketua LMA Kabupaten Mappi Dukung Program Otsus dan Realisasi Pemekaran Papua Selatan

Pelaksanaan Otsus dan rencana pemerkaran Provinsi Papua Selatan mendapat dukungan dari Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Mappi, Valentinus Tanggipaimu. Disampaikan oleh Valentinus bahwa pemerintah telah memberikan harapan besar bagi Papua, sebab otsus dan pemekaran wilayah dinilai baik untuk mendukung percepatan pembangunan di Papua.

“Kami LMA Kabupaten Mappi sangat mendukung sepenuhnya upaya pemerintah untuk membangun Papua. Ini adalah langkah nyata yang harus dihargai, sehingga tidak ada alasan untuk tidak mendukung. Justru kami sangat berterima kasih karena ada harapan baik lewat program itu,”

Valentinus menyebut jika otsus dan pemekaran wilayah akan memberi dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi, terselenggaranya pendidikan, dan ketersediaan fasilitas kesehatan yang jauh lebih baik.

“Program itu juga demi kesejahteraan masyarakat, kami percaya nanti ekonomi pasti menjadi lebih baik, pendidikan, dan kesehatan, semua akan tumbuh menjadi lebih baik lagi,”

Oleh sebab itu, terkait pemekaran wilayah Papua Selatan, dirinya mewakili LMA Kabupaten Mappi mengharap program tersebut dapat segera direalisasikan.

“Segera saja pemerintah rumuskan semua yang berkaitan dengan rencana pemekaran ini, saya sangat berharap kalau pemekaran ini bisa segera direalisasikan. Masyarakat Mappi dan seluruh orang di selatan Papua tentu menyambut baik,”

Valentinus beralasan jika Provinsi Papua Selatan terealisasi maka segala hal menyangkut birokrasi akan terpangkas, hasilnya masyarakat sendiri yang merasakan manfaatnya.

“Yang jadi kendala di Mappi dan semua wilayah selatan sekarang ini adalah masalah birokrasi ke provinsi, kalau bisa diselesaikan tentu ini akan mempermudah masyarakat. Tidak perlu lagi kita jauh-jauh, biaya yang keluar dari hal-hal seperti itu akan sangat minim nanti. Setiap proses akan semakin cepat,”

Read More

Sebby Sambom Jangan Jadi Yudas, Bicara Yang Benar Sesuai Perintah Tuhan!

Sebby Sambon Manusia Terkutuk

Apa dasar anda mengatakan Dokter, Tukang Bangunan, Pilot, Sopir, Pastor yang ada di Papua semua Militer Indonesia, "Pakailah Akal Sehat, Jangan Akal Kotor Seperti Yudas"

Mereka yang menjadi korban dari kebiadaban kelompok anda (TPNPB-OPM) mereka semua murni pekerja sosial, mereka bagian dari umat Tuhan yang tidak punya hak nyawanya dicabut selain dari kuasa Tuhan.

"Maka anda sebagai juru bicara TPNPB - OPM akan mempertanggung jawabkan semuanya nanti kepada Tuhan"

Mereka bukan militer ataupun polisi, seperti yang anda katakan di media, "mereka adalah agen- agen  TNI - Polri yang bertugas di pedalaman".

Bukankah hal-hal ini sering anda sampaikan di media ketika kelompok anda TPNPB - OPM setiap melakukan penembakan terhadap warga sipil. Jadi siap-siaplah ketika Tuhan  memanggil anda, maka siapkan jawabannya.

Negara kami NKRI bukan menghancurkan umat manusia, apalagi di tanah Papua, justru kami membangun tanah Papua dengan "HATI" bukan dengan "KEKERASAN" sayangnya  selalu ada yang mengganggu bahkan mereka menantang perang dengan NKRI.

Negara kami sebenarnya sangat mudah menghancurkan dan menghabiskan kalian TPNPB - OPM dalam waktu singkat, namun bukan itu tujuan dan program pemerintah, NKRI bekerja dengan HATI sehingga semua masyarakat dilayani dengan ikhlas, termasuk kalian TPNPB - OPM.

"Kalau bukan genosida, imigran atau pendatang tinggalkan Papua, tidak ada lagi kalimat yang bisa anda sampaikan kepada publik selain itu, "Sebby Sambom Kehabisan Kata-kata".

Buktikan kalau NKRI membabi buta dan brutal selama ini, lihat generasi Papua yang saat ini, mereka semakin maju dan berkembang, dimana letaknya babi buta dan brutal itu.

Generasi papua telah menyadari selama ini termakan janji-janji kemerdekaan oleh TPNPB - OPM.

"Mau ikut perang?" Maaf generasi cerdas Papua tidak berpikir mundur kembali, silahkan berperang melawan TNI dan polri, tapi jangan lari dan cari perlindungan berkoar-koar di media dengan suara Yudas dan berharap PBB merespon.

Sampai kapanpun PBB tidak akan pernah merespon yang anda sebut dengan perjuangan, "Itu tidak mungkin karena perjuangan yang kalian lakukan itu perjuangan kotor, tidak murni, biadab, bukan dari HATI melainkan dari KOTORAN alias SAMPAH.

"Semoga Tuhan Membalas Perbuatan Kalian, Hukum Karma masih berlaku"

Indonesia, 17/09/2021

(Suara Hati Korban Kebiadaban KKB / TPNPB - OPM)

Read More

Tenaga Kesehatan Pertanyakan Peran Pegiat Ham di Papua

Sebanyak ratusan tenaga kesehatan melakukan aksi unjuk rasa dan longmarch sebagai bentuk protes atas kekerasan terhadap rekan mereka yang menjadi korban kebiadaban Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Diketahui sebelumnya bahwa pada tanggal 13 September 2021, KKB melakukan penyerangan terhadap dokter dan perawat yang bertugas di Puskesmas Kiwirok Kab. Pegunungan Bintang. Atas peristiwa tersebut salah seorang korban bernama Gabriella Meilani diketahui meninggal dunia dan ditemukan di dasar jurang.

"Tenaga kesehatan hadir di masyarakat itu bukan untuk membunuh, mereka bahkan jauh-jauh bertugas sampai ke pedalaman Papua untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat," ungkap Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pegunungan Bintang, Sabinus Uropmabin. (16/9)

Sebagai bentuk protes terhadap aksi kekerasan yang kerap dilakukan KKB, Sabinus mengatakan untuk sementara waktu telah menarik seluruh nakes dari sejumlah Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya yang berada di distrik-distrik.

"Seluruh tenaga medis di distrik-distrik sudah kami tarik semua, sehingga kami meminta kepada seluruh masyarakat untuk sementara bisa bertanggung jawab pada kesehatan masing-masing,"

Yanuar sebagai salah seorang peserta aksi mengungkapkan rasa kesal dan amarahnya terkait peristiwa penyerangan KKB terhadap rekan-rekannya di Kiwirok.

"Menurut saya tidak ada aksi kekerasan yang bisa dibenarkan. KKB tidak punya alasan logis untuk membenarkan aksi biadabnya, itu sangat-sangat tidak terpuji, ini lah sesungguhnya aksi melanggar HAM,"

Dirinya juga mengaku sangat sakit hati jika melihat setiap aksi yang menyinggung eksistensi KKB, dimana masih ada sejumlah kelompok yang seolah membela dan membenarkan perilaku biadabnya.

"Ada kelompok-kelompok yang masih membenarkan aksi biadab, apalagi saya tahu mereka itu orang yang pernah mengenyam pendidikan tinggi. Saya tandai mereka, ada pegiat HAM juga,"

Yanuar juga menyebutkan jika ada kecenderungan para pegiat HAM yang masih subjektif dalam memandang situasi di Papua. Dirinya sadar jika ada kepentingan dari sejumlah pegiat HAM yang seolah mendukung KKB dalam upaya perlawanan terhadap negara.

"Yang namanya pegiat HAM itu mendukung setiap orang (sebagai korban) tanpa membedakan SARA, tapi dengan kejadian sekarang ini, mereka hanya membisu. Tentu ada perbedaan jika situasinya terbalik, mereka seperti anjing kelaparan yang sangat beringas mencoba menyalahkan pihak lain. Pandangan saya, pegiat HAM seperti itu (mereka) punya kepentingan sendiri, mereka mendukung gerakan separatisme di Papua,"

Read More

Viktor Yeimo Tegaskan Perjuangan Berlanjut Meski Harus Dipenjara

Aktivis KNPB Kota Jayapura menyebutkan jika kondisi Viktor Yeimo sudah berangsung membaik dan bisa keluar dari rumah sakit. Viktor Yeimo yang sudah dirawat sejak 30 Agustus disebutkan telah sehat berkat kepedulian semua pihak.

Narasumber AD adalah anggota KNPB aktif yang turt menjaga Viktor dalam masa perawatannya di RSUD Kota Jayapura, dirinya lantas mengisyaratkan jika Viktor akan kembali berjuang dalam membela hak-hak orang Papua.

“Viktor sudah sehat, kondisi ini juga sudah dikonfirmasi dokter yang menangani. Setelah ini Viktor akan turun kembali untuk melanjutkan perjuangan,”

Viktor sebagai pejuang kemerdekaan dikatakan siap untuk berjuang meskipun dirinya berada dalam penjara. Menurutnya penjara bukan sebuah tempat yang harus dialergikan oleh para pejuang kemerdekaan sejati.

“Tidak ada, semua tempat sama saja. Viktor ada pejuang sejati yang siap membela hak orang Papua meski harus berpindah-pindah penjara. Pengaruh Nelson Mandela sudah melekat pasti dengan jati diri seorang Viktor,”

Dengan keberanian yang ditunjukkan Viktor, AD mengatakan jika hal tersebut akan mematahkan stigma terkait opini Viktor sebagai pejuang pengecut. Viktor Yeimo adalah simbol pemimpin perjuangan sejati yang sadar akan resiko.

“Meski akhirnya nanti mati di penjara, itu adalah jalan terbaik seorang pemimpin perjuangan. Viktor akan membuktikan hal itu, dia bukan pengecut. Viktor sendiri yang sampaikan jika pemimpin harus bisa menerima pahit dan kesengsaraan,”

Jalan yang dipilih Viktor Yeimo sebagai pejuang sepenuhnya disadari tentang segala resikonya, Viktor tidak akan gentar melawan sistem yang harus menghentikannya. Sel Mako Brimob bukan disebutkan AD sebagai momok yang membuat Viktor menjadi gentar.

“Mau itu di Mako Brimob juga tidak ada masalah bagi Viktor. Dia sendiri yang bicara kalau jangan ada upaya ‘merengek’ untuk minta pembebasan, perjuangan ini sepenuhnya harus diselesaikan, jangan meminta-minta,”

Meski demikian AD tetap menyampaikan jika Viktor berharap kepada seluruh pejuang untuk tetap melakukan perjuangan dengan cara masing-masing.

“Viktor sudah siap untuk melakukan perjuangan di dalam penjara, yang lain punya porsi berbeda sehingga lakukan perjuangan juga sesuai hati dan pikiran masing-masing,”

Read More

Dunia Internasional Dukung Penegakan Hukum atas Gangguan Separatisme di Papua

Proses hukum terhadap terdakwa Viktor Yeimo terkait aksi kerusuhan di Papua pada akhirnya mulai menyeret nama Emanuel Gobay dalam lingkaran permasalahan. Emanuel Gobay sebagai kuasa hukum sebelumnya banyak dicecar kritikan terkait prefesionalismenya menangani kasus Viktor Yeimo, bahkan dirinya dianggap tidak memiliki kompetensi mumpuni.

Gobay dianggap telah menentang norma dan aturan atas upaya membenarkan tindakan kriminal. Sebab banyak pihak menyebutkan jika peran Viktor Yeimo sudah kepalang basah dalam menggerakkan massa terkait aksi kerusuhan yang terjadi di Papua pada tahun 2019 lalu.

Tak hanya itu, Viktor Yeimo bahkan secara terang-terangan menyebutkan kalimat terkait perlawanan terhadap pemerintahan Indonesia. Salah seorang tokoh Agustinus R pun menyebut jika sosok Gobay sebagai kuasa hukum tidak punya kompetensi mumpuni. Hal tersebut dikatakan sebab Gobay tidak pernah sekalipun memenangkan perkara kliennya dalam persidangan.

“Kalau memang dia membela sebuah kebenaran, tentu hukum yang terang akan memenangkannya dalam sidang. Tetapi faktanya kan berbeda, dia tidak pernah menang, karena apa? Ya karena dia itu kan membela pihak yang salah, itu saja sebenarnya,”

Terkait internasionalisasi isu tentang Papua, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memberikan pakem terkait upaya penegakan hukum terhadap kelompok pelaku kejahatan. PBB tidak pernah membatasi upaya penegakan hukum bagi negara berdaulat terhadap gangguan separatisme.

“Pada hakikatnya setiap negara berdaulat diberikan keleluasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, termasuk dalam hal penegakan hukum terhadap aksi-aksi separatisme yang mengganggu keaman. Poin itu termaktub dalam Prinsip Dasar HAM PBB terkait Penegakan Hukum,” ungkap Rafael Ramirez sebagai Komite Dekolonisasi PBB.

Terkait eksistensi gerakan separatisme di Papua, Komisioner Tinggi HAM PBB melalui Michelle Bachelet juga telah menegaskan jika PBB sangat mendukung upaya penuh pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan perkara di Papua.

“Atas dasar menghormati kedaulatan bagi Indonesia, kami (PBB) selalu mendukung aksi pemerintah Indonesia untuk menuntaskan permasalahan terkait Papua. Kami juga menyadari jika konflik di Papua erat berkaitan dengan eksistensi separatisme,”

Michelle juga menambahkan jika PBB menyadari eksistensi separatisme di Papua telah menciptakan disinformasi yang luas. Terkait hal tersebut, dirinya menjelaskan terkait aksi separatisme di Papua adalah murni sebagai aksi yang tidak bisa dibenarkan, sehingga setiap bentuk pembalaan terhadapnya juga termasuk didalamnya.

Read More

Hancurlah Vanuatu Negara Yang Suka Ikut Campur Urusan Indonesia

Dikabarkan Vanuatu menjadi sorotan dunia internasional setelah diketahui menjual paspor warga negara kepada para buron.

Selalu ikut campur dengan urusan Indonesia apalagi urusan Papua merdeka, ternyata Vanuatu selama ini disokong oleh negara kangguru Australia.

Ibarat pepatah mengatakan sepandai-pandainya tupai melompat suatu saat akan jatuh juga.

Seperti inilah yang akan dialami oleh Vanuatu, selama ini bersembunyi dibalik negara kangguru, maka bersiap-siaplah menjadi negara yang disoroti melindungi para penjahat alias buronan.

Warga Vanuatu menuturkan untuk mendapatkan warga negara di Vanuatu tidak sulit cukup mengeluarkan dana senilai 2 milyar sudah mendapatkan hak menjadi warga negara Vanuatu.

Ini kebijakan pemerintahan negaranya, dana yang diterima sebesar 2 Milyar itu oleh pemerintah Vanuatu digunakan untuk kesejahteraan rakyatnya.

"Negara vanuatu memang kecil dan miskin, namun pemerintahnya juga tidak boleh melindungi para buronan dari negara luar,"

Skema ini sudah lama menjadi kontroversi, dan menjadi sorotan luas setelah laporan the investigasi diterbitkan,  hal ini akan membuat pemerintah Vanuatu menghadapi pilihan sulit antara potensi sanksi internasional atau kerugian ekonomi karena para pembeli paspor ini termasuk sejumlah pengusaha dan individu yang sedang dicari polisi.

Rijick Cadhrunic

Read More

Stop Teriak Merdeka!, Gunakan Otsus Untuk Membangun Papua

Pemuda Papua harus mengisi kemerdekaan dengan memanfaatkan perpanjangan Undang-undang Otsus Papua.

Kebijakan perpanjangan Otsus di Papua merupakan anugrah dari Tuhan kepada Papua lewat Pemerintah Pusat. Kita bersyukur pemerintah telah memberikan program keberlanjutan Otsus sesuai aspirasi masyarakat Papua seutuhnya.

“Pemerintah Pusat dan DPR RI terus memperhatikan masyarakat di wilayah paling timur Indonesia. Perpanjangan Otsus yang diberikan ini merupakan solusi buat generasi di Papua untuk bisa membangun agar sama dengan wilayah bagian barat di Indonesia, ini perlu kita berterima kasih dan bersyukur.“

Para pemuda di Papua yang merupakan generasi penerus bangsa tidak lagi mengotak-ngotakkan diri apalagi mengaitkan dengan seruan Papua Merdeka lewat aksi demonstrasi dan provokasi.

“Kita di Papua ini sudah merdeka!, sekarang tinggal bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini dengan memajukan kesejahteraan melalui kebijakan otonomi khusus yang sudah disahkan" 

Semua elemen masyaralat di papua agar terus bergandengan tangan menciptakan suasana yang damai dan kondusif.

“Kalau kita di Papua damai, maka pembangunan bisa berjalan dengan baik, dan kita bisa sejahtera,”

Kepada DPR Papua dan DPRD agar bersama-sama rakyat ikut mengawal penggunaan dana Otsus, sehingga dana yang di berikan dari pusat tersebut bisa dirasakan hingga ke masyarakat paling bawah.

“Sekarang tinggal bagaimana kita yang di Papua ikut bersama mengawasi penggunaan dana Otsus tersebut, baik DPR Papua maupun DPRD bersama semua elemen, mari kita terlibat untuk ikut mengawasi dana Otsus yang di berikan ini untuk kemajuan Papua Tercinta,”

Berhenti diskusi Papua Merdeka kalau tidak mau terbelakang.

Jakarta, 21 Agustus 2021

Aliansi mahasiswa Papua Sejabotabek

Read More

Kepala Suku Papua Tolak Aksi Demo dan Provokasi Tuntut Dibebaskannya Victor Yeimo

 

Proses hukum terhadap Victor Yeimo mendapat dukungan dari Kepala Suku di Kabupaten Jayawijaya. Hengky Heselo dalam penyampaiannya mengatakan jika aktor perusak negara harus ditindak tegas.

“Victor Yeimo itu perusak negara Republik Indonesia. Bapak Kapolda Papua jalankan saja proses hukum, tidak bisa begitu saja dibebaskan,”

Heselo mengatakan jika tuntutan pembebasan Victor Yeimo yang dilakukan oleh mahasiswa dan KNPB sangat tidak mendasar. Pihaknya menegaskan jika proses hukum harus tetap dilakukan sebab negara Indonesia adalah negara hukum.

“Negara ini bukan punya KNPB yang semaunya sendiri melawan hukum. Tetap lakukan proses hukum terhadap setiap orang yang melanggar hukum. Victor Yeimo ini sudah merusak (keamanan) negara,”

Heselo juga meminta kepada jajaran Polres Jayawijaya untuk menolak setiap aksi demo karena rawan akan provokasi.

“Kepada Polres Jayawijaya, saya minta tidak boleh ada aksi demo dari mahasiswa dan KNPB di Wamena. Mereka hanya akan membuat kekacauan dengan berbagai provokasi,”

Pihaknya menambahkan jika semangat menjaga kedamaian di Wamena sudah kembali terbangun, oleh sebab itu setiap aksi yang mengancam kedamaian negara harus dihindarkan. Mengingat kerusuhan yang terjadi di Wamena pada tahun 2019 mencatatkan sebanyak 33 warga tewas mengenaskan.

Proses hukum terhadap Victor Yeimo harus tetap jalan, jangan dibebaskan begitu saja, tuturnya.

Read More

Mobilisasi Massa oleh KNPB dan Mahasiswa Ditentang ULMWP

Isu mobilisasi massa yang akan dilakukan oleh kelompok KNPB mendapat penolakan dari Biro Politik ULMWP. Sebab aksi tersebut dianggap akan menghambat pergerakan politik yang diusung ULMWP.

Berkaca pada peristiwa pada tahun 2019, Bazooka Logo dalam keterangannya mengungkapkan jika mobilisasi massa yang berujung kerusuhan telah mendesak ULMWP untuk vakum dalam aksi dan pergerakan.

"Mobilisasi massa tidak perlu dilakukan, tidak ada hal mendesak untuk sekarang. Kalau memang sampai terjadi, secara tidak langsung itu akan menghancurkan rencana dari ULMWP nantinya,"

Logo menambahkan jika peristiwa kerusuhan pada tahun 2019 sebelumnya yang berujung pada aksi penangkapan secara strategis telah dianggap sebagai celah bagi aparat keamanan untuk membenarkan aksi penangkapan terhadap tokoh-tokoh besar pergerakan.

"Peristiwa lalu menjadi satu catatan bagi kelompok pergerakan termasuk ULMWP. setelah terjadi kerusuhan, Buchtar ditangkap, Agus Kossay ditangkap, saya sendiri juga ditangkap. Aparat sudah merencanakan semua itu,"

Terkait penangkapan terhadap tokoh pergerakan, Logo menilai jika hal tersebut kembali terulang maka akan terjadi kekosongan terkait pergerakan dalam waktu yang sangat lama.

"Pertama kali yang menjadi ancaman adalah tidak akan ada lagi pergerakan dalam waktu yang sangat lama, itu adalah kerugian terbesar. Ditambah lagi dalam aksi penangkapan akan memberi anggapan kalau kami (tokoh pergerakan) ini memang salah. Kami sadar kalau kubu aparat tetap sulit untuk disalahkan,"

Terkait dengan hal tersebut, Logo kembali menegaskan jika aksi mobilisasi massa tidak perlu dilakukan. Pihaknya bahkan sedikit menyinggung jika ULMWP sudah memiliki rencana aksi lain yang dianggap lebih tepat dilakukan.

Read More

Bupati Paniai Tak Mau Kompromi meski KKB Terdesak dan Kurang Dana

Beredar kabar tentang kondisi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Paniai yang tengah terdesak karena kesulitan dana dan bahan makanan. Hal tersebut seolah berkaitan dengan aksi KKB yang terbatas karena kehadiran aparat keamanan yang di Paniai.

Bupati Paniai Meki Nawipa saat dikonfirmasi tidak menampik kabar tersebut. Nawipa membenarkan jika terdapat permohonan terkait dukungan dana untuk keperluan operasional KKB.

“Saya dapat laporan kalau KKB ini minta uang. Mereka mengirimkan surat lewat orang suruhan,”

Nawipa mengungkapkan desakan permintaan sejumlah uang oleh KKB juga berkaitan dengan proses pengerjaan sambungan kabel jaringan internet di Paniai. Namun Nawipa menegaskan jika uang yang dimiliki oleh pemerintah hanya akan digunakan untuk proses pembangunan.

“Pemerintah ini punya uang untuk membangun, Paniai masih butuh pembangunan dibanyak sektor. Saya tegaskan kalau uang yang dimiliki pemerintah tidak akan digunakan untuk memfasilitasi kelompok KKB,”

Nawipa berpandangan jika ketersediaan internet di Paniai yang terbatas, secara perlahan mencoba dipenuhi oleh pemerintah. Namun aksi KKB yang secara tidak langsung telah melakukan teror terhadap pekerja, dirasa telah menghambat proses tersebut.

“paniai ini internet terbatas, maka kami ingin membangun. Saya sangat menyayangkan ada aksi teror yang dilakukan KKB kepada pekerja internet. Saya rasa ini sudah menghambat,”

Meki Nawipa juga berpandangan jika ada hal lain yang perlu dipenuhi dan dirasa lebih memberi manfaat ketimbang berkutat dengan urusan separatisme. Sebelumnya Nawipa mengaku telah mengirimkan 5 anak Papua untuk melanjutkan pendidikan di Amerika.

“Setiap yang positif pasti pemerintah akan dukung, kami kemarin berangkatkan 5 anak Papua ke Amerika. Ini akan menjadi kebanggaan, biarlah mereka menjadi contoh. Harapannya setelah selesai sekolahnya, mereka ini yang akan membangun Papua,”

Read More

Kejati Papua Terima Uang Otsus yang Disalahgunakan, 9 Orang Diperiksa

Program Otonomi Khusus (otsus) dalam awal perencanaannya dimaksudkan sebagai bentuk percepatan untuk membangun Papua. Sebab melalui otsus Papua telah diberikan hak untuk mengatur wilayahnya sesuai dengan pendekatan adat dan budaya asli.

Namun program pro rakyat tersebut dianggap terlalu manis, sehingga tidak jarang ada oknum yang tergiur untuk bermain peran atasnya. Otsus justru lekat dengan penyalahgunaan kebijakan yang dilakukan oleh para pemimpin di Papua itu sendiri. Otsus yang semestinya dimaksudkan untuk mengangkat martabat orang Papua justru dipandang sebagai cara memperkaya diri.

Terkait dengan hal tersebut, Kejaksaan Tinggi Papua dikabarkan telah berhasil menyelamatkan kerugian negara dalam kasus penyalahgunaan dana otsus yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Papua. (2/8)

Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Nicolaus Kondomo dalam keterangannya menyebutkan jika penyelamatan kerugian negara itu merupakan hasil dari pengembalian kerugian dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua.

"Uang tersebut merupakan pengembalian dari Dinas Pendidikan terkait penggunaan anggaran dari kegiatan Supervisi dan PBM Sekolah, Evaluasi kinerja dan kegiatan perlombaan siswa,"

Kajati mengatakan jika uang yang berhasil diselamatkan sebesar Rp.3.566.994.700, dan akan terus dikembangkan. Pihaknya juga menyampaikan telah melakukan penyelidikan terhadap 9 orang sebagai saksi untuk dimintai keterangan. Diketahui dari 9 saksi tersebut, salah satu diantaranya adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua.

Menurut Kondomo motif dalam kasus ini diperuntukan tidak sesuai dengan DPA, bahkan uang yang dicairkan tidak sesuai dengan prosedur yang semestinya.

Read More

AROGANSI KESUKUAN DALAM KEKUASAAN ADALAH AWAL KETIDAKPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP LUKAS ENEMBE

Kepada Gubernur Provinsi Papua

Dengan Hormat

Salam Sejahtera 

Semoga Bapak di berikan Kesehatan, kebijaksanaan, Panjang usia dan keamanan Oleh Tuhan Yesus, Agar mengabdi dan melayani rakyat dan masyarakat Papua.

Menindak lanjuti VISI-MISI LUKMEN jilid II kalimat terakhir yaitu "BERKEADILAN", maka pada kesempatan ini, kami usulkan agar bapak gubernur kembali meninjau rekomendasi kepada bapak Yunus Wonda dr partai Demokrat. 

Bapak Gubernur harus adil dalam mengambil keputusan/kebijakan, sebab Demokrat sudah menjabat Gubernur Papua, maka Partai Demokrat tidak perlu lagi usung calon PAW wagub Papua sebab di Papua terdiri dari:

1. 255 Suku

2. 5 Wilayah adat

3. 9 partai Koalisi dari 16 parpol

4. Dapil V Penyuplai suara terbanyak

5. Gubernur, DPR, PON Papua, OPD di propinsi Papua di dominasi suku Dani

Oleh sebab itu, Bapak Gubernur sebagai Ketua Papua bangkit jilid II, segera  keluarkan Bapak Kenius Kogoya & Bapak Yunus Wonda dari calon wagub Papua PAW. 

Pak Kenius Kogoya adalah ketua DPD partai Hanura Papua sekaligus Ketua KONI Papua yg kelola 900 milyar dana PON, Sedangkan Pak Yunus Wonda adalah Wakil Ketua I DPR Papua, sekaligus Ketua harian PB PON Papua yang kelola anggaran 4 Triliun. Jika mereka berdua di akomodir dalam cawagub PAW Papua maka, berpotensi menggunakan uang PON utk belanja kursi saat pemilihan Wakil di DPR Papua. 

Demikian penyampaian kami, atas perhatian Bapak Gubernur, kami sampaikan terima kasih. 

Shaloom

Generasi Penyatu Bangsa Papua

Read More

Distribusi Dana di Papua Rawan Diselewengkan KKB

Pemerintah berkomitmen melanjutkan Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang berakhir tahun 2021, demi mewujudkan pembangunan SDM dan Infrastruktur yang maju dalam bingkai NKRI.

Saat ini usulan perpanjangan Otsus Papua sedang dibahas Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Demi perbaikan Otsus Papua, terdapat 14 poin usulan dalam revisi UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua. Sebanyak 14 poin itu merupakan aspirasi masyarakat Papua Barat. Poin revisi ini adalah rangkuman dari 24 bab dan 79 pasal di dalam UU 21 tentang Otsus Papua.

Selain revisi pada pasal dan bab di UU Otsus Papua, pemerintah juga menambah dana Otsus Papua dari 2 persen menjadi 2,25 persen. Dana ini tidak seluruhnya berbentuk block grant atau bantuan hibah dari pemerintah pusat yang tidak disertai syarat tertentu.

Dari dana 2,25 persen tersebut, sebanyak 1,25 persen akan berbentuk specific grant, di mana nantinya penyediaan jasa publik akan ditentukan oleh pemerintah pusat. Sedangkan sisanya yaitu 1 persen menjadi block grant. Karena specific grant yang di earmark, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyarankan perpanjangan dan peningkatan dana Otsus Papua dilakukan tepat waktu agar tidak mempengaruhi siklus anggaran.

Tito juga mengingatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua akan berkurang jika belum ada keputusan perpanjangan dan peningkatan dana Otsus Papua. Selain itu, efek domino dari pembahasan Otsus yang tidak tepat waktu adalah proses pembangunan di Papua baik dari sisi kesehatan, pendidikan, dan afirmasi orang Papua Asli akan terganggu.

Secara umum, niat pemerintah memperpanjang Otsus Papua disertai revisi UU Otsus dengan poin perubahan berasal dari aspirasi OAP sangat bijak. Terlihat bagaimana pemerintah mengedepankan perkembangan Papua agar menjadi lebih baik dengan mendukung suara OAP.

Yang perlu diperhatikan yaitu penerapan anggaran Otsus di lapangan. Selama ini, banyak suara OAP yang mengeluhkan dana Otsus tidak maksimal direalisasikan untuk kepentingan OAP. Ternyata setelah diselidiki, terjadi penyelewengan dana Otsus.

Pada 17 Februari 2021, Polri mengungkap temuan penyelewengan anggaran Otsus Papua lebih dari Rp1,8 triliun. Karoanalis Baintlekam Polri Brigjen Pol Achmad Kartiko dalam rapat pimpinan (Rapim) Polri 2021 di Mabes Polri menjelaskan, dana untuk Otsus Papua hingga saat ini sebesar Rp126 triliun. Rincian anggaran itu adalah Rp93,05 triliun untuk Otsus Papua sejak 2002. Sedangkan sebesar Rp33,94 triliun diberikan sejak 2009.

Achmad mengatakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan pemborosan dan ketidakefektifan dalam penggunaan anggaran Otsus. Dugaan penyelewengan tersebut meliputi laporan fiktif pembayaran sejumlah bangunan di Papua Rp1,8 triliun, pembangunan fiktif dalam pembangunan PLTA sekitar Rp9,67 miliar, dan penggelembungan harga dalam pengadaan sejumlah fasilitas umum di wilayah Papua.

Temuan lainnya diungkapkan Kapolda Papua yang ketika itu dijabat Paulus Waterpaw. Menurut Paulus, kelompok kriminal bersenjata (KKB) membeli senjata api dengan memeras kepala desa yang telah mendapat dana desa.

Fakta-fakta ini harus dicermati dan diawasi lebih lanjut. Jangan sampai tujuan mulia pemerintah dalam menggelontorkan anggaran untuk masyarakat Papua malah dirampok secara licik oleh kelompok tertentu terutama separatis.

Saya mendukung Otsus dilanjutkan dengan skema penyaluran dana yang lebih baik dan transparan. Otsus jilid 2 harus segera disahkan agar pembangunan Papua dapat berlanjut dan berkesinambungan.

Read More

KEPEMIMPINAN GUBERNUR PAPUA MENERAPKAN SISTEM DINASTI

Kepemimpinan Gubernur Papua Lukas Enembe sangat memprihatinkan, dimana jabatan pemerintahan yang dianut pada periode pertama dan keduanya, dimana jabatan pemerintahan mulai dari pucuk pimpinan di provinsi Papua seperti Gubernur Papua sendiri, MRP, DPRP dan beberapa jabatan struktural didominasi oleh satu daerah atau suku saja.

Sebagai contoh pada pengusungan bursa calon wakil gubernur di sisa waktu periode kedua ini untuk mengganti almarhum Klemen Tinal sangat terlihat jelas sekali kalau pengusulan beberapa nama calon yang diusulkan oleh partai kualisi, sangat mononjol.

Apa yang sudah diterapkan oleh Lukas Enembe hanya menunggu bom waktu saja. Papua sesungguhnya bukan didiami atau milik satu suku, ras, atau agama tertentu. Bagaimana mau dan bisa menyatukan tekat kalau Papua yang besar ini diisi oleh satu kelompok atau golongan tertentu saja.

Lihat saja, sebagian besar pucuk pimpinan di Papua semua berasal dari wilayah puncak jaya, ini akan meninggalkan kesan buruk dan bencana bagi generasi berikutnya.

Berikan kesempatan kepada putra dan putri asli Papua lainnya untuk berdiri berbagi negerinya Papua agar tercipta kebersamaan dan menyatu antar sesama suku, golongan, agama yang ada di tanah Papua.

Berilah kesempatan pengisian kekosongan jabatan wakil gubernur dan jabatan-jabatan lainnya kepada putra dan putri lain dari luar puncak jaya, karena satu kabupaten tidak bisa mewakili satu wilayah adat di Papua, dan semestinya harus ada kesadaran yang tinggi lahir dari hati untuk membangun negeri ini.

Kalau tidak bisa melalui jabatan-jabatan yang ada di Papua, sebaiknya Papua ini dibagi atau dipecah menjadi beberapa provinsi sehingga semua putra dan putri asli Papua bisa membangun negerinya sesuai dengan adat masing-masing, seperti provinsi Papua Selatan sesuai dengan adat anim ha, begitu juga dengan tabi, lapago, mepago dan lainnya.

Pemecahan provinsi ini dinilai lebih baik dan cocok dengan aturan adat ataupun kesukuan yang ada di Papua, sehingga dapat berkarya dan bermanfaat untuk wilayah adat masing-masing, dari pada hanya satu golongan tertentu saja yang menikmatinya, ini yang disebut dengan "Dinasti".

Jayapura, 28 Juli 2021

Masyarakat Papua Bersatu

Read More