Tampilkan postingan dengan label BREAKING NEWS. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label BREAKING NEWS. Tampilkan semua postingan

Rabu, 15 September 2021

KKB Serang Kiwirok, Tenaga Kesehatan Alami Kekerasan

wrtsh papua


Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kembali melakukan teror dan aksi biadab di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang. Aksi tersebut berupa teror penyerangan, pembakaran dan pengrusakan fasilitas, serta tindakan asusila terhadap sejumlah tenaga kesehatan.

Peristiwa tersebut terjadi pada 13 September 2021 pukul 09.00 WIT, dimana KKB pimpinan Lamek Taplo berupaya mengacaukan situasi keamanan di Distrik Kiwirok. Aksi tersebut diduga masih berkaitan dengan ditangkapnya dua orang KKB pada 9 September sebelumnya.

“Tanggal 9 itu sudah ditangkap, baru kemarin (13/9) mereka serang lagi. Kami masyarakat takut karena mereka datang ke rumah-rumah, dari informasi mereka itu kelompok Lamek Taplo,” ungkap Nelson Kalakmabin sebagai tokoh masyarakat di Distrik Kiwirok.

Atas peristiwa tersebut sejumlah masyarakat mengaku mendapat tindak kekerasan, bahkan telah dikonfirmasi terkait 6 tenaga kesehatan dari Puskesmas Kiwirok yang sempat hilang hingga akhirnya ditemukan dalam keadaan penuh luka.

“Kemarin kami sempat cari-cari mantri dengan suster yang hilang, puji tuhan sudah ditemukan. Mantri dia tangan patah, ada juga yang kena panah. Cuma suster-suster ini yang membuat kami sangat karena marah melihat keadaannya. Ada yang dapat parang, luka-luka, mereka juga dilecehkan (tindak asusila),”

Sementara Dandim 1715 Yahukimo Letkol Inf Christian Irreuw mengatakan salah seorang anggotanya terluka akibat serangan KKB. Prada Ansar diketahui mengalami luka akibat terkena rekoset (pantulan peluru).

"Memang benar dalam peristiwa terkait KKB itu Prada Ansar terluka di lengan kanan, namun kondisinya saat ini stabil,"

Penyerangan oleh KKB disebutkan oleh sejumlah pihak telah sangat merugikan banyak pihak, terkait aksi biadab yang dilakukan di Distrik Kiwirok, oleh pengamat Papua bidang keamanan, Stepi Anriani dirinya menyesalkan jika aksi penembakan, pengrusakan dan pembakaran terhadap fasilitas umum telah memperpanjang deretan kasus teror yang dilakukan KKB.

“Jika melihat dari berbagai kajian, upaya yang dilakukan KKB hanya untuk mengacaukan situasi keamanan. Sebab tidak ada kaitannya tentang perjuangan (bagi KKB) dengan keberadaan puskesmas, kantor bank, atau bahkan sekolah yang akhirnya sekarang dibakar. Seharusnya fasilitas umum itu dijaga karena memberi manfaat bagi masyarakat sekitar,”

Stepi juga menyoroti terkait kasus serupa dimana seakan-akan banyak pihak yang memilih untuk bungkam dengan kondisi yang terjadi. Dirinya juga mempertanyakan peran Komnas HAM atau setiap organisasi yang sebelumnya banyak berbicara untuk membela hak-hak orang Papua.

“Saya juga soroti organisasi-organisasi yang sebelumnya banyak berbicara tentang HAM di Papua. Kondisi yang saat ini jelas memperlihatkan kebiadaban KKB, lalu kelompok-kelompok itu tidak bersuara sama sekali. Kalau hal itu yang ditunjukkan maka jangan salahkan publik jika ada anggapan kalau mereka juga bagian dari separatis,”

Senin, 06 September 2021

Kejahatan Itu Tidak dapat disembunyikan, Ibarat pepatah “sepandai-pandainya tupai melompat suatu saat akan jatuh juga”

wrtsh papua


Kejahatan Itu Tidak dapat disembunyikan, Ibarat pepatah “sepandai-pandainya tupai melompat suatu saat akan jatuh juga”

Oleh: Dwika Adythama (Pengamat Papua)

Akhir Pelarian Senat Soll

Tiga tahun sudah pencarian terhadap Senat Soll pelaku kejahatan dan kerusuhan di kabupaten Yahukimo Papua, Senat Soll yang diketahui merupakan pecatan TNI ditangkap oleh kepolisian resort Yahukimo.

Senat Soll merupakan DPO beberapa kasus kekerasan pada 30 Novemver 2019. Mantan anggota TNI ini ditangkap di Jalan Samaru, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, pukul 05.28 WIT. 

Selama 3 tahun ini sudah tercatat sebanyak 12 kejahatan yang dilakukan oleh Senat Soll setelah bergabung dengan kelompok criminal bersenjata (KKB): pada tahun 2018 Senat Soll terlibat kasus jual beli amunisi bersama anggota KNPB Yahukimo, Ruben Wakla yang telah masuk Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/86/X/2018/RESKRIM.

Awal Desember 2019, Senat Soll terlibat aksi pembakaran ATM BRI Unit Dekai berdasarkan laporan polisi Nomor 55 / I / 2019 / PAPUA / RES Yahukimo. Senat Soll terlibat dalam aksi pembunuhan Staf KPU Yahukimo Henry Jovinsky di Jembatan Brasa Dekai, 11 Agustus 2020.

Senat Soll juga terlibat kasus pembunuhan terhadap Sayib di Dekai Yahukimo pada 2019. Disusul aksi pada 26 Agustus terkait pembunuhan terhadap masyarakat bernama Yausan di Jalan Gunung Dekai Yahukimo.

Pada 18 Mei 2021 Senat Soll terlibat kasus pembunuhan terhadap dua anggota TNI di Ujung Bandara Dekai Selain membunuh anggota TNI, Senat Soll merampas 2 senjata jenis SS2V4. Senat Soll terlibat kasus penembakan terhadap pengendara motor di Jalan Longpon, Dekai, pada 21 Juni 2021. 

Pada 24 Juni 2021 Senat Soll kembali melakukan penembakan terhadap truk di Kali Seridala, pada hari yang sama, Senat Soll kembali melakukan penembakan di Kampung Bengki, Yahukimo hingga menyebabkan 4 orang meninggal dunia dan satu mengalami luka-luka yang memakan banyak korban.

Pada 25 Juni 2021Senat Soll melakukan pembakaran alat berat di Kali Seridala. Tidak ada korban jiwa dalam aksi tersebut, namun tindakan Senat telah membuat warga ketakutan. 

Penembakan kembali terjadi terhadap anggota Polri di Area Kali  El Dekai pada 9 Juli 2021. Aksi ini menyebabkan satu anggota Polri terluka dan telah ditangani Polres Yahukimo.

Terakhir Senat Soll terlibat kasus pembunuhan karyawan PT Indo Papua di Jembatan Kali Brasa Yahukimo, 22 Agustus 2021. Kejahatan ini menjadi catatan terakhir Senat Soll yang menyebabkan dua orang meninggal dengan cara mengenaskan.

Disini saya sampaikan bahwa kejahatan itu sama dengan “KARMA” apa yang diperbuat setiap manusia maka dia akan mendapatkannya juga suatu saat. 

“siapa yang menanam, maka dia akan menuai”

Tuhan Tidak Buta

06/09/2021

Jumat, 03 September 2021

Kabar Penangkapan Pimpinan KKB, Tokoh Masyarakat Turut Tolak Setiap Aksi Separatisme di Yahukimo

wrtsh papua


Salah seorang pimpinan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang juga merupakan DPO kasus separatisme di Yahukimo berhasil ditangkap Kepolisian. Penangkapan tersebut terjadi pada 2 September (kemarin) di Jl. Samaru, Dekai, Yahukimo.

Senat Soll alias Ananias Yalak yang merupakan pimpinan KKB Yahukimo baru-baru ini telah menggegerkan publik dengan aksi biadabnya membakar dua pekerja PT. Indo Papua yang tengah menyelesaikan pembangunan jembatan untuk jalan trans Papua.

Robi Silak sebagai tokoh masyarakat Yahukimo menanggapi baik penangkapan terhadap Senat Soll, dirinya menyebutkan jika upaya tegas aparat cukup membuat masyarakat Yahukimo menjadi tenang dan tidak takut atas ancaman-ancaman yang sering dilakukan KKB.

“Kami masyarakat Yahukimo sangat senang dengan kabar ini. TNI Polri harus tegas, tangkap semua itu KKB. Setelah kejadian terakhir itu (pembunuhan dua pekerja PT Indo Papua) kami takut beraktivitas, tidak ada masyarakat yang berani jauh-jauh dari kota,”

Senat Soll yang juga sebagai aktor dalam pembunuhan Staff Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tahun Agustus tahun 2020, dikatakan Robi telah mengganggu kenyamanan masyarakat. 

“Senat Soll, dia itu sangat mengganggu. Masyarakat disini sudah berulang kali mendapat ancaman sampai teror pembunuhan, padahal kita ini masyarakat sipil tidak tahu masalah. Memang sudah mengganggu jadi kami senang dengar kabar dia ditangkap,”

Selain itu Robi melihat jika aksi separatisme bukan hanya dilakukan oleh gerombolan KKB Senat Soll, pihaknya menyadari jika aksi-aksi organisasi KNPB juga menjadi salah satu bentuk ancaman keamanan di wilayah Yahukimo.

“Saya berharap lagi kalau KNPB itu juga bisa ditindak tegas, mereka juga salah satu sumber penyakit (faktor ancaman keamanan) di Yahukimo. Kami orang-orang tua tidak suka dengan mereka yang selalu membuat kekacauan atau melakukan provokasi,”

Robi menambahkan jika Yahukimo adalah wilayah yang menjunjung tinggi adat kebersamaan dan menolak segala bentuk kekacauan/kekerasan. Oleh sebab itu dirinya berharap besar agar embrio-embrio kekerasan yang dibawa oleh kelompok separatis bisa dimusnahkan.

“Jangan membuat Yahukimo ini menjadi daerah merah, kami orang adat menjaga Yahukimo ini dalam damai. Sudah seharusnya aksi kekerasan atau ancaman dari kelompok separatis itu harus dihilangkan dari sini,”

Senin, 23 Agustus 2021

Dua Pekerja Tewas Dibakar KKB, Tokoh Papua Sebut Komnas HAM Seakan Tak Peduli

wrtsh papua


Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) masih menjadi ancaman nyata bagi masyarakat di Papua, setelah sebelumnya 3 rumah warga di Kabupaten Yahukimo sengaja dibakar, ditempat yang sama pula dikabarkan 2 orang pekerja jembatan tewas disiksa dan dibakar KKB.

Aksi biadab tersebut bukanlah aksi yang bisa ditoleransi, kecaman terhadapnya diketahui meluap dari sejumlah tokoh Papua. Wakil Bupati Yahukimo Esau Miran melalui sambungan telepon mengungkapkan rasa kesal dan kemarahannya terhadap aksi teror KKB.

"Ya, informasinya ada 2 orang pekerja jembatan yang tewas dibakar KKB kemarin (22/8) sore. Ini sangat biadab, tidak bisa dibiarkan lagi. Kehidupan seorang manusia itu harus dihormati, saya turut berduka dengan kabar tersebut,"

Aksi teror yang dilakukan di jembatan Sungai Brazza tersebut menyisakan tragis yang mendalam. Rionaldo Raturoma dan Dedi Imam Pamuji harus meregang nyawa dengan kondisi sekujur tubuh hangus terbakar.

"Saya melihat kondisi korban saja sudah marah, saya membayangkan bagaimana situasi pada saat itu, yang jelas tindakan itu sangat biadab dan tidak menghargai HAM. Kami akan berkoordinasi dengan aparat keamanan ataupun berbagai lembaga untuk menangani kasus ini,"

Sementara salah seorang tokoh senior Papua, Franz Korwa mendesak TNI-Polri untuk melakukan langkah tegas terkait pemberantasan kelompok separatis yang telah menghambat pembangunan di Papua secara umum.

"Baru kemarin kita semua sibuk dengan pembakaran rumah warga, sekarang ini dua pekerja tewas dibakar. Sungguh tindakan yang tak layak dilakukan oleh seorang 'manusia'. Saya tegaskan kepada TNI-Polri untuk segera menuntaskan setiap permasalahan teror bersenjata,"

Meski demikian, Korwa sadar jika upaya TNI-Polri kerap dibatasi oleh berbagai kepentingan lembaga/organisasi yang berlindung dibalik 'tembok' hak asasi manusia. Dicontohkannya, Komnas HAM perlu melakukan kajian khusus terkait penanganan kelompok bersenjata yang terus menghantui masyarakat di Papua.

"Hanya memang tidak semudah itu, aparat selalu dibenturkan dengan berbagai keterlibatan dari lembaga/organisasi HAM yang saya rasa mereka punya kepentingan lain. Saya tandai saja bagaimana peran Komnas HAM dalam menangani kasus seperti ini, karena sampai sekarang saja belum ada pernyataan terkait, sekedar kecaman saja tidak ada toh?"

Korwa menegaskan jika lembaga/organisasi HAM harus pula terbuka dengan kondisi yang terjadi saat ini. Pihaknya menuturkan jika peran lembaga/organisasi HAM justru ditandai sebagai komplotan yang mendukung aksi kekerasan bagi pihak kelompok separatis.

Menyinggung soal perkara rasisme yang menjadi isu sensitif di Papua sejak dua tahun terakhir, Korwa menjelaskan jika pembunuhan dua orang karyawan PT Indo Papua juga merupakan bentuk rasis yang diperparah dengan aksi biadab.

"Jadi yang kemarin-kemarin teriak rasis itu sekarang juga harus melihat fakta. Jika melihat siapa korbannya maka KKB sudah melakukan tindakan rasisme, sayangnya diperparah dengan aksi pembunuhan dengan cara yang biadab,"

Minggu, 22 Agustus 2021

Sepekan Tercatat 2 Kasus Penyerangan Warga Sipil dalam Aksi Teror KKB

wrtsh papua


Kontak senjata terus pecah antara Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dengan TNI-Polri dalam beberapa hari terakhir di wilayah Yahukimo, Papua. Tokoh senior Franz Korwa dalam keterangannya mempertanyakan terkait kabar pembakaran tiga rumah warga yang dilakukan oleh KKB.

Meskipun tidak ada korban jiwa akibat dari peristiwa tersebut, namun Korwa menilai akan ada dampak psikologis lain yang mempengaruhi aktivitas masyarakat di Wilayah Kabupaten Yahukimo.

"Kalau setiap aksi selalu menjadikan rakyat sipil sebagai korban, tentu hal itu sangat merugikan. Kalau memang KKB itu mau melawan negara, ya jangan usik warga sipil. Mereka tidak terlibat dalam konflik tapi mengapa rumahnya sampai dibakar?"

Korwa menambahkan jika aksi teror yang dilakukan KKB di Wilayah Yahukimo menunjukkan tren yang meningkat. Pihaknya tidak tahu persis terkait hal tersebut, namun dirinya khawatir jika konflik yang diciptakan KKB mulai menyasar kehidupan warga sipil.

"Saya dapat kabar kalau KKB di Yahukimo itu bukan asli Yahukimo, mereka datang dari wilayah-wilayah lain. Akan sangat buruk jika mereka datang ke Yahukimo hanya untuk menebar teror, bahkan kalau memang warga sipil dirugikan, hal itu sangat disayangkan,"

Terkait dengan aksi teror, sebelumnya di Kabupaten Puncak telah terjadi penembakan terhadap warga sipil yang dilakukan oleh KKB. Aksi tersebut terjadi pada 21 Agustus 2021 dini hari ketika KKB melakukan penyerangan terhadap aparat keamanan.

"Benar sudah dikonfirmasi ada satu warga terkena tembakan. Diduga tembakan berasal dari KKB yang saat itu secara tiba-tiba melakukan serangan ke pos aparat keaman," ungkap Kepada Dinas Sosial Kabupaten Puncak, Paniel Wakerkwa.

Wakerkwa dalam keterangannya menyebutkan jika aksi salah sasaran tersebut telah membuat warganya merasa takut.

"Bagaimana tidak takut, kita ini masih tidur (peristiwa terjadi pada pagi dini hari), tapi ada bunyi tembakan. Satu warga sipil yang tidak tahu situasi pun jadi sasaran,"

Hancurlah Vanuatu Negara Yang Suka Ikut Campur Urusan Indonesia

wrtsh papua


Dikabarkan Vanuatu menjadi sorotan dunia internasional setelah diketahui menjual paspor warga negara kepada para buron.

Selalu ikut campur dengan urusan Indonesia apalagi urusan Papua merdeka, ternyata Vanuatu selama ini disokong oleh negara kangguru Australia.

Ibarat pepatah mengatakan sepandai-pandainya tupai melompat suatu saat akan jatuh juga.

Seperti inilah yang akan dialami oleh Vanuatu, selama ini bersembunyi dibalik negara kangguru, maka bersiap-siaplah menjadi negara yang disoroti melindungi para penjahat alias buronan.

Warga Vanuatu menuturkan untuk mendapatkan warga negara di Vanuatu tidak sulit cukup mengeluarkan dana senilai 2 milyar sudah mendapatkan hak menjadi warga negara Vanuatu.

Ini kebijakan pemerintahan negaranya, dana yang diterima sebesar 2 Milyar itu oleh pemerintah Vanuatu digunakan untuk kesejahteraan rakyatnya.

"Negara vanuatu memang kecil dan miskin, namun pemerintahnya juga tidak boleh melindungi para buronan dari negara luar,"

Skema ini sudah lama menjadi kontroversi, dan menjadi sorotan luas setelah laporan the investigasi diterbitkan,  hal ini akan membuat pemerintah Vanuatu menghadapi pilihan sulit antara potensi sanksi internasional atau kerugian ekonomi karena para pembeli paspor ini termasuk sejumlah pengusaha dan individu yang sedang dicari polisi.

Rijick Cadhrunic

Sabtu, 21 Agustus 2021

Pengejaran TNI-Polri, KKB Justru Tembak Warga Sipil

wrtsh papua


Aksi penembakan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap warga sipil kembali terjadi. Aksi tersebut dikaitkan sebagai upaya balas serangan setelah sebelumnya kelompok tersebut melarikan diri pasca pengejaran pasukan gabungan TNI-Polri. (21/8)

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Puncak, Paniel Wakerkwa dalam keterangannya menyebutkan jika telah terjadi kontak senjata antara TNI-Polri dengan KKB pada 19 Agustus 2021. Bahkan aksi pengejaran KKB dilakukan aparat sampai ke Kampung Mundidok.

"Kemarin (19/8) terjadi kontak senjata antara TNI Polri dengan KKB. Sempat baku kejar sampai di Kampung Mundidok, disana dapat kabar kalua ada anggota KKB tertembak. Sekarang dirawat di ilaga dan senjatanya diamankan,"

Terkait korban warga sipil, Wakerkwa menyebutkan jika peristiwa tersebut terjadi dini hari tadi (21/8) Ketika KKB melakukan aksi penyerangan.

"Baru tadi subuh KKB Kembali datang, mereka melakukan serangan. Tapi dari penyerangan itu mereka salah sasaran, salah satu warga justru kena tembak,"

Atas penembakan yang mengenai warga sipil tersebut, sejumlah penduduk dikabarkan menjadi panik dan mengungsi ke Ilaga untuk mengamankan diri. Wakerkwa mengaku belum melakukan pendataan terhadap warga, namun pihaknya telah berkoordinasi dengan Bupati Intan Jaya sebagai upaya tindak lanjut.

"Belum kami datakan siapa-siapa dan berapa jumlahnya. Sekarang saya sudah berkoordinasi dengan Bupati agar bisa ditindak lanjuti oleh pemerintah,"

Jumat, 20 Agustus 2021

Jubir TPNPB: Kolonialisme ULMWP Hancurkan Perjuangan Papua

wrtsh papua


Sebby Sambom sebagai Juru Bicara TPNPB-OPM membeberkan alasan terkait polemik klaim Demianus Magay Yogi sebagai panglima tertinggi. TPNPB mengakui jika aksi ilegal tersebut dilakukan karena pengaruh ULMWP. (20/8)

Dalam keterangannya Sebby menyebut jika ULMWP adalah actor dalam perpecahan perjuangan bangsa Papua. 

"ULMWP adalah otak dibalik konflik yang terjadi, aksi-aksi seperti ini tidak bisa dibiarkan karena akan mengancam dan mengaburkan sejarah perjuangan,"

Secara terang-terangan Sebby lantas menyebut nama Manaseh Tabuni sebagai bagian dari Biro Pertahanan ULMWP yang secara diam-diam telah merencanakan aksi kudeta militer. 

"Publik perlu tahu jika ini permainan Manaseh Tabuni dengan Biro Pertahanan ULMWP, mereka mencoba melakukan aksi kudeta militer,"

Menurut Sebby, ULMWP yang mendesak agar TPNPB tunduk dibawah WPA (sayap militer milik ULMWP) telah menjadi polemik berkepanjangan. Dirinya meyakini jika WPA yang tidak pernah mendapat pengakuan oleh rakyat Papua, saat ini sedang membangun kepercayaan tersebut.

"WPA tidak diakui dunia internasional, bahkan rakyat papua sendiri tidak mengakui. Makanya mereka mau mengambil TPNPB, namun dampaknya akan sangat besar. Nilai sejarah akan hilang dan perjuangan akan berubah menjadi tidak suci lagi,"

Selain itu, Sebby beralasan jika ULMWP merupakan organisasi yang penuh akan kepentingan serta berorientasi pada keuntungan bagi anggota-anggotanya.

"Dimana ada uang, disitu ULMWP bisa hidup. Kalua tidak ada uang, mereka tidak mau berjuang. Organisasi ini mementingkan keuntungan saja. ULMWP adalah organisasi kolonialisme bagi Papua sendiri,"

Kamis, 19 Agustus 2021

Politik Kotor ULMWP, Pengangkatan Demianus Yogi sebagai Panglima TPNPB-OPM Ilegal dan Tidak Sah

wrtsh papua


Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Sebby Sambom akhirnya angkat suara terkait aksi klaim Demianus Magai Yogi sebagai penglima tertinggi dalam organisasinya.

Pernyataan tersebut disampaikan Sebby Sambom dalam Siaran Pers Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB-OPM pada tanggal 18 Agustus 2021.

Sebby Sambom menyampaikan jika pengangkatan Demianus Magai Yogi dilakukan dengan cara yang ilegal dan tidak sah. Sambom beralasan jika konferensi yang terjadi sebelumnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa melibatkan kepengurusan yang sah.

"Secara tegas kami sampaikan jika klaim Demianus Yogi tdiak sah, pengangkatannya telah dilakukan dengan cara yang ilegal tanpa melibatkan 33 Kodap yang ada,"

Sabby menilai jika aksi pengangkatan Demianus Yogi sebagai upaya kelompok ULMWP untuk menjatuhkan nama baik TPNPB-OPM. Dirinya juga menyebutkan bahwa pengangkatan tersebut merupakan aksi terselubung yang direncanakan untuk kepentingan tertentu.

"Aksi yang dilakukan itu sangat buruk dan sangat berbahasa. Kami sangat menyayangkan kelompok ULMWP ikut camput dalam urusan organisasi TPNPB. Pengangkatan Demianus Yogi hanya aksi terselibung yang merugikan,"

Sebby yang terlanjur geram mengancam akan merombak struktur Kodap IV dan tidak akan menganggap Demianus Yogi sebagai pimpinan didalamnya. Sebby bahkan menganggap jika aksi Demianus Yogi sebagai bentuk pengkhianatan terhadap bangsa.

"Lebih baik kami hancurkan orang-orang disana, kami tidak akan anggap Yogi sebagai bagian dari perjuangan. Bisa dibilang dia adalah pengkhianat,"

Pengangkatan Damianus Yogi, TPNPB-OPM Kodap XV Ngalum Kupel Menolak Dualisme Kepemimpinan di Tubuh TPNPB-OPM

wrtsh papua


TPNPB OPM NEWS

TENTARA PEMBEBASAN NASIONAL PAPUA BARAT ORGANISASI PAPUA MERDEKA TPNPB-OPM

KODAP XV NGALUM KUPEL

Berkaitan dengan kabar tentang pengangkatan Damianus Yogi sebagai panglima tertinggi TPNPB-OPM, kami atas nama TPNPB-OPM KODAP XV NGALUM KUPEL mengelurkan 4 tuntutan dan pernyataan sikap sebagai berikut:

1. Atas nama perjuangan bangsa Papua dari Sorong sampai Samarai kami mempertanyakan aksi sepihak dalam pengangkatan DAMIANUS YOGI sebagai palima tertinggi.

2. Kami Pimpinan Militer Pangkodap XV NGALUM KUPEL dengan tegas menolak dualisme kepemimpinan di tubuh TPNPB-OPM. Secara mutlak kami Pimpinan Militer Pangkodap XV NGALUM KUPEL masih menganggap Jend. GOLIATH TABUNI sebagai pemimpin dan panglima tertinggi TPNPB-OPM di Tanah tumpah darah teritori West Papua.

3. Kami Pimpinan Militer Pangkodap XV NGALUM KUPEL akan melakukan perlawanan terhadap aksi sepihak. Termasuk kepada kelompok-kelompok yang mendukung pengangkatan panglima palsa DAMIANUS YOGI.

4. Kami menolak keterlibatan ULMWP dalam aksi ADU DOMBA yang akan menghancurkan perjuangan TPNPB-OPM.

Demikian kami sampaikan 4 poin tuntutan dan pernyataan sikap yang sudah menjadi kesepakatan Bersama seluruh prajurit Pimpinan dan Pasukan TPNPB-OPM Kodap XV NGALUM KUPEL.

Ngalum Kupel 18 Agustus 2021

Panglima Kodap XV NGALUM KUPEL

Brigadir Jenderal Lamek Taplo

Selasa, 10 Agustus 2021

Mobilisasi Massa oleh KNPB dan Mahasiswa Ditentang ULMWP

wrtsh papua


Isu mobilisasi massa yang akan dilakukan oleh kelompok KNPB mendapat penolakan dari Biro Politik ULMWP. Sebab aksi tersebut dianggap akan menghambat pergerakan politik yang diusung ULMWP.

Berkaca pada peristiwa pada tahun 2019, Bazooka Logo dalam keterangannya mengungkapkan jika mobilisasi massa yang berujung kerusuhan telah mendesak ULMWP untuk vakum dalam aksi dan pergerakan.

"Mobilisasi massa tidak perlu dilakukan, tidak ada hal mendesak untuk sekarang. Kalau memang sampai terjadi, secara tidak langsung itu akan menghancurkan rencana dari ULMWP nantinya,"

Logo menambahkan jika peristiwa kerusuhan pada tahun 2019 sebelumnya yang berujung pada aksi penangkapan secara strategis telah dianggap sebagai celah bagi aparat keamanan untuk membenarkan aksi penangkapan terhadap tokoh-tokoh besar pergerakan.

"Peristiwa lalu menjadi satu catatan bagi kelompok pergerakan termasuk ULMWP. setelah terjadi kerusuhan, Buchtar ditangkap, Agus Kossay ditangkap, saya sendiri juga ditangkap. Aparat sudah merencanakan semua itu,"

Terkait penangkapan terhadap tokoh pergerakan, Logo menilai jika hal tersebut kembali terulang maka akan terjadi kekosongan terkait pergerakan dalam waktu yang sangat lama.

"Pertama kali yang menjadi ancaman adalah tidak akan ada lagi pergerakan dalam waktu yang sangat lama, itu adalah kerugian terbesar. Ditambah lagi dalam aksi penangkapan akan memberi anggapan kalau kami (tokoh pergerakan) ini memang salah. Kami sadar kalau kubu aparat tetap sulit untuk disalahkan,"

Terkait dengan hal tersebut, Logo kembali menegaskan jika aksi mobilisasi massa tidak perlu dilakukan. Pihaknya bahkan sedikit menyinggung jika ULMWP sudah memiliki rencana aksi lain yang dianggap lebih tepat dilakukan.

Jumat, 06 Agustus 2021

Pengkhianatan Belanda terhadap Asas Hukum Internasional Melahirkan Konflik di Papua

wrtsh papua


Integritas Papua dalam NKRI disebutkan pakar hukum internasional telah sah dan tidak ada lagi opsi terkait referendum untuk memisahkan diri. Bahkan jika dilihat dalam prespektif hukum internasional terkait penyelenggaraan Perjanjian New York dan PEPERA, dua hal tersebut dalam hakikatnya tidak perlu dilakukan.

“Asas hukum internasional yaitu Uti Possidites Juris masih berlaku, artinya batas wilayah suatu negara yang berdaulat setelah penjajahan mengikuti batas wilayah koloni dari negara penjajahnya,” ujar Prof. Hikmahanto Juwana.

Menurut Hikmahanto bahwa agenda Perjanjian New York dan PEPERA merupakan agenda Belanda yang tidak kunjung menepati perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB).

“Apa yang dilakukan pemerintah saat itu sangatlah tepat, upaya perundingan dikedepankan untuk mengambil hak atas Tanah Papua yang tidak kunjung diserahkan oleh Belanda,”

Jusuf Wanandi sebagai saksi sejarah pelaksanaan PEPERA dalam keterangannya juga menegaskan ada kepentingan Belanda yang tidak kunjung memberikan wilayah Papua sebagai wilayah kedaulatan RI.

“Ada kepentingan yang dilakukan Belanda, sejak perundingan pertama kali (KMB) pada tahun 1949 seharusnya wilayah Papua sudah dibicarakan setahun setelahnya. Namun yang terjadi sampai dengan tahun 1969 PEPERA baru bisa dilakukan,”

Wanandi juga mengatakan jika keberadaan Belanda di Papua jauh sangat merugikan kedaulatan RI. Pasalnya Belanda justru membentuk Papua sebagai ‘NEGARA BONEKA’ yang dalam janjinya akan dimerdekakan pada kemudian hari.

“Upaya pemerintah Indonesia hanya sebatas reaksi atas kedudukan Belanda di Papua, karena dalam periode tersebut Belanda malah membentuk ‘negara boneka’, Sehingga Belanda telah melakukan pengkhianatan Asas Hukum Internasional.

sumber: Jusuf Wanandi

Kamis, 05 Agustus 2021

KNPB jadi Ancaman Nyata yang Merusak Kedamaian di Merauke

wrtsh papua


Komite Nasional Papua Barat (KNPB) banyak disebutkan sebagai kelompok yang terafiliasi dengan gerakan separatisme. KNPB lekat dengan upaya menciptakan aksi yang terstruktur dalam menggerakkan masaa untuk melakukan tindakan melawan hukum.

Kasus KNPB yang sempat meramaikan jagad media sosial sebelumnya ketika kelompok tersebut melakukan aksi intimidasi terhadap anak-anak Papua di Merauke yang kedapatan ingin mendaftar sebagai calon anggota TNI maupun Polri.

"Mereka melakukan doktrinisasi dengan cara mengintimidasi banyak anak-anak Papua yang mau jadi anggota (TNI/Polri). Mereka secara terang-tetangan mengancam kami," ungkap salah seorang pemuda asli Merauke.

Kelompok KNPB di Merauke juga disebutkan sangat aktif dalam menciptakan kegaduhan lewat media sosial. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kapolres Merauke AKBP Untung Sangaji dalam keterangan persnya.

"Kelompok ini adalah salah satu ancaman bagi keamanan di wilayah Papua khususnya juga bagi Kabupaten Merauke. Mereka ini aktif melakukan provokasi dengan menyebarkan berita-berita bohong (hoaks)"

Sangaji dalam penuturannya menyebutkan jika pihaknya yang didukung oleh masyarakat Merauke dan sejumlah komponan termasuk para tokoh adat, berusaha untuk menjaga situasi yang damai sekaligus sebagau bentuk tanggung jawab dalam menjaga kedaulatan NKRI.

"Tindakan kepolisian dalam menangkal pengaruh dari kelompok KNPB tidak semata berlalu begitu saja. Kami mendapat dukungan penuh dari masyarakat dan juga para tokoh adat. Maka kepolisian dengan penuh tanggung jawab berupaya untuk terus menjaga kedamaian di Merauke,"

Rabu, 04 Agustus 2021

Akal-Akalan Elit Politik atas Penolakan Perjanjian New York dan Latar Belakang Referendum Papua

wrtsh papua


Penolakan atas Perjanjian New York belakangan mulai diupayakan oleh kelompok tertentu yang memiliki kepentingan lain. Namun tuntutan atas penolakan perjanjian tersebut dianggap sebagai cara yang sangat tidak tepat untuk dikemukakan.

Menko Polhukam Republik Indonesia Mahfud MD dalam sebuah keterangan pers pada kahir tahun 2020 juga telah menyebutkan jika ada kelompok tetentu yang memanfaatkan kondisi/dinamika di Papua untuk tujuan kepentingan tertentu.

“Banyak kepentingan atas Papua, namun yang perlu ditekankan kalau hal itu dianggap oleh pemerintah tidak menjadi soal. Sebab secara hukum yang sah, Papua adalah bagian dari NKRI. Keputusan ini telah disahkan PBB,”

Secara garis besar Perjanjian New York dalam mengembalian wilayah Papua ke Indonesia turut melibatkan seluruh perwakilan orang Papua (dan Papua Barat). Sehingga dapat dipastikan jika keinginan untuk bergabung pada Indonesia murni lewat pemikiran orang-orang tua dahulu.

“Tidak ada lagi yang bisa ditawar terkait status Papua, saya sebagai pelaku sejarah mengtakan jika keputusan orang-orang tua dahulu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Papua ini sudah final,” ujar Ramses Ohee sebagai tokoh senior di Papua.

Sehingga penolakan atas tuduhan Perjanjian New York yang dianggap minor tersebut tidaklah mendasar. Berbagai narasi klaim yang saat ini beredar justru hanya membelokkan fakta sejarah, tentu bersamaan dengan aksi terselubung demi kepentingan pribadi.

Atas riuhnya penolakan Perjanjian New York oleh kelompok tertentu sebelumnya, tentu telah memunculkan ungkapan lain terkait dengan propaganda referendum bagi Papua. Sayangnya hal itu juga menjadi sebuah bentuk kesalahan lainnya.

Sebab referendum adalah upaya yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang dapat dipertanggung jawabkan keududukannya untuk memerdekakan negara tertentu yang statusnya berada dalam jajahan sebuah negara lain.

Faktanya, sejak awal adanya Papua, wilayah ini tidak pernah sekalipun terjajah bahkan oleh negara Indonesia. Justru melalui Perjanjian New York yang kemudian melahirkan PEPERA, Papua secara mutlak telah memilih menjadi bagian yang terintegrasi dengan wilayah NKRI.

“Papua saat ini menjadi wilayah sah dari Republik Indonesia. Sehingga tidak perlu lagi ada upaya referendum, hal-hal semacam itu tidak perlu lagi dikemukakan. Kalau memang ada, dapat dipastikan mereka ini kelompok yang melawan pemerintah. Melawan pemerintah artinya mereka berupaya melawan hukum,”

Satu KKB Tewas dalam Operasi Keamanan TNI-Polri di Kabupaten Puncak Jaya

wrtsh papua


Aparat keamanan yang tergabung dalam Satuan Tugas Nemangkawi berhasil menembak mati salah seorang anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Bernama Kopengga Enumbi di Kampung Puncak Senyum, Distrik Irimuli, Kabupaten Puncak Jaya. (3/8)

Diketahui jika Kopengga Enumbi yang merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) atas kasus pencurian senjata dengan kekerasan di Pospol Kulirik Kabupaten Puncak Jaya pada 2014.

Dalam upaya penindakan yang dilakukan oleh TNI -Polri, Enumbi sebelumnya sempat melakukan perlawanan sehingga aparat melakukan tindakan tegas yang mengakibatkan anggota KKB tersebut meninggal dunia di tempat.

“Telah dilakukan langkah tegas sebagai upaya penegkan hukum terhadap Kopengga Enumbi. Dia adalah salah satu DPO kepolisian. Pelaku juga sempat melawan, sehingga aparat melakukan tindakan terukur di lokasi,” ujar Kabid Humas Polda Papua, Kombes AM Kamal.

Aparat kepolisian bersama dengan TNI lantas mengamankan sejumlah barang bukti berupa 11 butir amunisi kalibar 5,56 mm, 1 buah pisau, 1 buah helm, 1 buah tas noken, dan 1 buah telepon genggam. Sejumlah barang bukti tersebut diamankan untuk dilakukan proses hukum dan penyelidikan lebih lanjut.

“Sudah diamankan barang bukti milik pelaku, saat ini diamankan untuk dilakukan proses hukum juga penyelidikan lebih lanjut,”

Kamal menambahkan jika anggota KKB Yambi yang berada dibawah pimpinan Lekagak Telenggen tersebut telah dievakuasi ke RSUD Mulia untuk dilakukan tindakan medis dan upaya visum et repertum.

Dalam keterlibatannya sebagai KKB yang kerap melakukan aksi kekerasan dan ancaman terhadap warga di Papua, Enumbi diketahui memiliki peran sebagai pemenuhan kebutuhan logistik bagi pergerakan kelompok Lekagak Telenggen.

Anggota KKB, DPO Kasus Perampasan 8 Senjata Pospol Kulirik Ditembak Mati

wrtsh papua


Tim gabungan TNI – Polri yang tergabung dalam Satgas Nemangkawi berhasil melumpuhkan Satu Orang Anggota KKB Kopengga Enumbi Alias Tamu Enumbi (28), Selasa tanggal 3 Agustus 2021 pukul 11.20 WIT, di Kampung Puncak Senyum Distrik Irimuli Kabupaten Puncak Jaya.

Polda Papua menyebutkan, langkah penegakkan hukum oleh Tim gabungan TNI – Polri yang tergabung dalam Satgas Nemangkawi dipimpin Ipda Dedi Sudomo bersinergi dengan Satgas Pamrahwan Yonmek 521/DY dan Satgas Pinang Sirih Yonif R 613/RA terhadap seorang DPO KKB Yambi an. Kopengga Enumbi Alias Tamu Enumbi (28).

“Saat dilakukannya penindakan terdapat perlawan dari pelaku sehingga personel mengambil tindakan tegas terukur dengan menembak pelaku Kopengga Enumbi Alias Tamu Enumbi (28) yang mengakibatkan pelaku meninggal dunia di tempat.Pukul 12.00 WIT, Jenazah Kopengga Enumbi KKB Yambi atau DPO Polres Puncak Jaya dibawa ke RSUD Mulia,” Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Drs. Ahmad Musthofa Kamal di Jayapura, Selasa (3/8/2021).

Barang Bukti yang diamankan yakni,

11 butir munisi jenis SS1 kaliber 5,56 mm,1 buah pisau badik, buah helm warna hijau stabile,1 bunkus rokok surya 16, pinang dan siri, 1 buah tas atau noken dan buah hp samsung.

Kabid Humas mengatakan Kopengga Enumbi alias Yamu Enumbi merupakan DPO Polres Puncak Jaya LP/Berkas/02-K/I/2014/SPKT atas kasus pencurian dengan kekerasan Perampasan 8 Senjata Pospol Kulirik di Pospol Kulirik Kabupaten Puncak Jaya pada tanggal 04 Januari 2014 dan DPO/82/XII/2018/DITRESRIMUM 5 Desember 2018.

“Selama ini Kopengga Enumbi alias Tamu Enumbi berperan dalam memenuhi kebutuhan logistik bagi pergerakan KKB Yambi dibawah pimpinan Lekagak Telenggen. Kemudian, Kopengga Enumbi alias Tamu Enumbi juga merupakan adik kandung dari Lerimayu Enumbi KKB Yambi,” kata Kabid Humas.

Ditambahkan pelaksanaan penegakkan terhadap Kopengga Enumbi alias Yamu Enumbi KKB Yambi atau DPO Polres Puncak Jaya merupakan hasil sinergitas antara Satgas Pamrahwan Yonmek 521/DY, Satgas Pinang Sirih Yonif R 613/RA, beserta jajaran Apintel di Kabupaten Puncak Jaya,” ujar Kabid Humas.

Selasa, 03 Agustus 2021

Kejati Papua Terima Uang Otsus yang Disalahgunakan, 9 Orang Diperiksa

wrtsh papua

Program Otonomi Khusus (otsus) dalam awal perencanaannya dimaksudkan sebagai bentuk percepatan untuk membangun Papua. Sebab melalui otsus Papua telah diberikan hak untuk mengatur wilayahnya sesuai dengan pendekatan adat dan budaya asli.

Namun program pro rakyat tersebut dianggap terlalu manis, sehingga tidak jarang ada oknum yang tergiur untuk bermain peran atasnya. Otsus justru lekat dengan penyalahgunaan kebijakan yang dilakukan oleh para pemimpin di Papua itu sendiri. Otsus yang semestinya dimaksudkan untuk mengangkat martabat orang Papua justru dipandang sebagai cara memperkaya diri.

Terkait dengan hal tersebut, Kejaksaan Tinggi Papua dikabarkan telah berhasil menyelamatkan kerugian negara dalam kasus penyalahgunaan dana otsus yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Papua. (2/8)

Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Nicolaus Kondomo dalam keterangannya menyebutkan jika penyelamatan kerugian negara itu merupakan hasil dari pengembalian kerugian dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua.

"Uang tersebut merupakan pengembalian dari Dinas Pendidikan terkait penggunaan anggaran dari kegiatan Supervisi dan PBM Sekolah, Evaluasi kinerja dan kegiatan perlombaan siswa,"

Kajati mengatakan jika uang yang berhasil diselamatkan sebesar Rp.3.566.994.700, dan akan terus dikembangkan. Pihaknya juga menyampaikan telah melakukan penyelidikan terhadap 9 orang sebagai saksi untuk dimintai keterangan. Diketahui dari 9 saksi tersebut, salah satu diantaranya adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua.

Menurut Kondomo motif dalam kasus ini diperuntukan tidak sesuai dengan DPA, bahkan uang yang dicairkan tidak sesuai dengan prosedur yang semestinya.

Minggu, 01 Agustus 2021

Kasus Corona Meroket, “Tangkap dan Proses Hukum Oknum Mahasiswa Yang Melanggar Aturan Prokes”

wrtsh papua


Setiap polemik yang terjadi di Papua, dianggap oleh banyak pengamat sebagai buah dari upaya elit politik untuk menciptakan konflik baru. Elit politik dinilai telah menjual konflik untuk mendapatkan keuntungan pribadi, sehingga stigma Papua sebagai wilayah rawan konflik tidak bisa dielakkan.

Terkait dengan tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh dua oknum TNI AU di Kabupaten Merauke, saat ini juga dianggap sebagai salah satu upaya elit untuk memperpanjang konflik, meski perkembangan kasus tersebut telah diselesaikan. Bahkan melalui petinggi TNI pun mengancam agar pelaku dibawa pada peradilan umum.

Freddy Numberi sebagai tokoh senior Papua menganggap kasus di Merauke sarat kepentingan, oleh sebab itu mantan Menteri Perhubungan itu meminta agar masyarakat tidak terprovokasi dengan aksi-aksi yang bersifat spontanitas.

Selain itu, tidak bisa dipungkiri jika kelompok mahasiswa adalah salah satu komponen yang kerap dimanfaatkan oleh elit politik untuk menyuarakan isu/kepentingan lainnya. Padahal seharusnya mahasiswa sebagai generasi berpendidikan mampu memiliki semangat untuk membangun Papua, bukan terjerumus pada dunia gelap sebagai alat elit politik.

Terlebih situasi pandemi covid-19 mulai menjadi ancaman bagi wilayah Papua. Gubernur Papua Lukas Enembe pun secara terbuka sudah menyuarakan jika penanganan Virus Corona harus dilakukan sedini mungkin. Hal tersebut menghantui Enembe sebab pihaknya khawatir soal keterbatasan fasilitas kesehatan di Papua.

Sehingga pembatasan terhadap setiap kelompok yang berpotensi menghadirkan massa juga harus disikapi oleh aparat keamanan. Kepolisian dan TNI diharapkan mampu menghentikan mobilisasi massa yang dicurigai melakukan ‘aksi tunggangan’ yang telah terkoordinir tersebut. Bila perlu tindakan tegas harsu dilakukan, tangkap dan proses hukum ‘otak’ dari aksi yang telah membuat kekhawatiran, sebab mereka telah melawan aturan yang ditetapkan pemerintah.

Yorrys Raweyai sebagai Ketua Forum Komunikasi dan Aspirasi MPR untuk Papua juga mengharapkan langkan nyara sehingga periswa yang terjadi di Merauke tidak menjadi isu liar yang berkembang diluar konteks.

“kasus sebelumnya, banyak aksi yang justru hanya mengganggu ketertiban umum. Jangan lagi terulang peristiwa buruk seperti itu. Papua ini tempat yang penuh kedamaian dan kasih sayang, jauhkan setiap bibit kekacauan dari tanah ini,”

AROGANSI KESUKUAN DALAM KEKUASAAN ADALAH AWAL KETIDAKPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP LUKAS ENEMBE

wrtsh papua


Kepada Gubernur Provinsi Papua

Dengan Hormat

Salam Sejahtera 

Semoga Bapak di berikan Kesehatan, kebijaksanaan, Panjang usia dan keamanan Oleh Tuhan Yesus, Agar mengabdi dan melayani rakyat dan masyarakat Papua.

Menindak lanjuti VISI-MISI LUKMEN jilid II kalimat terakhir yaitu "BERKEADILAN", maka pada kesempatan ini, kami usulkan agar bapak gubernur kembali meninjau rekomendasi kepada bapak Yunus Wonda dr partai Demokrat. 

Bapak Gubernur harus adil dalam mengambil keputusan/kebijakan, sebab Demokrat sudah menjabat Gubernur Papua, maka Partai Demokrat tidak perlu lagi usung calon PAW wagub Papua sebab di Papua terdiri dari:

1. 255 Suku

2. 5 Wilayah adat

3. 9 partai Koalisi dari 16 parpol

4. Dapil V Penyuplai suara terbanyak

5. Gubernur, DPR, PON Papua, OPD di propinsi Papua di dominasi suku Dani

Oleh sebab itu, Bapak Gubernur sebagai Ketua Papua bangkit jilid II, segera  keluarkan Bapak Kenius Kogoya & Bapak Yunus Wonda dari calon wagub Papua PAW. 

Pak Kenius Kogoya adalah ketua DPD partai Hanura Papua sekaligus Ketua KONI Papua yg kelola 900 milyar dana PON, Sedangkan Pak Yunus Wonda adalah Wakil Ketua I DPR Papua, sekaligus Ketua harian PB PON Papua yang kelola anggaran 4 Triliun. Jika mereka berdua di akomodir dalam cawagub PAW Papua maka, berpotensi menggunakan uang PON utk belanja kursi saat pemilihan Wakil di DPR Papua. 

Demikian penyampaian kami, atas perhatian Bapak Gubernur, kami sampaikan terima kasih. 

Shaloom

Generasi Penyatu Bangsa Papua

Kamis, 29 Juli 2021

KEPEMIMPINAN GUBERNUR PAPUA MENERAPKAN SISTEM DINASTI

wrtsh papua


Kepemimpinan Gubernur Papua Lukas Enembe sangat memprihatinkan, dimana jabatan pemerintahan yang dianut pada periode pertama dan keduanya, dimana jabatan pemerintahan mulai dari pucuk pimpinan di provinsi Papua seperti Gubernur Papua sendiri, MRP, DPRP dan beberapa jabatan struktural didominasi oleh satu daerah atau suku saja.

Sebagai contoh pada pengusungan bursa calon wakil gubernur di sisa waktu periode kedua ini untuk mengganti almarhum Klemen Tinal sangat terlihat jelas sekali kalau pengusulan beberapa nama calon yang diusulkan oleh partai kualisi, sangat mononjol.

Apa yang sudah diterapkan oleh Lukas Enembe hanya menunggu bom waktu saja. Papua sesungguhnya bukan didiami atau milik satu suku, ras, atau agama tertentu. Bagaimana mau dan bisa menyatukan tekat kalau Papua yang besar ini diisi oleh satu kelompok atau golongan tertentu saja.

Lihat saja, sebagian besar pucuk pimpinan di Papua semua berasal dari wilayah puncak jaya, ini akan meninggalkan kesan buruk dan bencana bagi generasi berikutnya.

Berikan kesempatan kepada putra dan putri asli Papua lainnya untuk berdiri berbagi negerinya Papua agar tercipta kebersamaan dan menyatu antar sesama suku, golongan, agama yang ada di tanah Papua.

Berilah kesempatan pengisian kekosongan jabatan wakil gubernur dan jabatan-jabatan lainnya kepada putra dan putri lain dari luar puncak jaya, karena satu kabupaten tidak bisa mewakili satu wilayah adat di Papua, dan semestinya harus ada kesadaran yang tinggi lahir dari hati untuk membangun negeri ini.

Kalau tidak bisa melalui jabatan-jabatan yang ada di Papua, sebaiknya Papua ini dibagi atau dipecah menjadi beberapa provinsi sehingga semua putra dan putri asli Papua bisa membangun negerinya sesuai dengan adat masing-masing, seperti provinsi Papua Selatan sesuai dengan adat anim ha, begitu juga dengan tabi, lapago, mepago dan lainnya.

Pemecahan provinsi ini dinilai lebih baik dan cocok dengan aturan adat ataupun kesukuan yang ada di Papua, sehingga dapat berkarya dan bermanfaat untuk wilayah adat masing-masing, dari pada hanya satu golongan tertentu saja yang menikmatinya, ini yang disebut dengan "Dinasti".

Jayapura, 28 Juli 2021

Masyarakat Papua Bersatu