Senin, 04 Oktober 2021

Penyerangan Puskesmas di Kiwirok Mencirikan Gerakan Terorisme

wrtsh papua


Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) angkat bicara menanggapi aksi kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang, Papua.

Menurut Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey, kekerasan KKB terhadap petugas kesehatan di Kabupaten Kiwirok melanggar hak asasi manusia. Frits bahkan menyebut kekerasan yang dilakukan KKB itu termasuk aksi teroris.

“Meskipun Komnas HAM keberatan dengan pelabelan teroris terhadap OPM, tindakan berupa pembunuhan terhadap tenaga kesejatan tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai kelompok yang bercirikan teroris,”

Pola yang digunakan KKB disebutkan sama dengan aksi di Kabupaten Nduga pada bulan April lalu, dalam aksi penyerangan tersebut KKB melakukan kekerasan terhadap guru pendidik. Komnas HAM Papua menyerukan kutukan keras atas aksi yang dilakukan KKB terhadap pekerja kemanusiaan.

Menurutnya, organisasi separatisme di Papua saat ini terfragmentasi menjadi tiga kelompok besar. Yakni, kelompok sipil bersenjata, kelompok yang dipelihara oleh korporasi dan kelompok yang memperjuangkan suksesi politik.

“Saat ini gerakan yang dilakukan oleh KKB memiliki pola baru yang menyasar warga sipil, ini dampak dari terfragmentasinya tiga organisasi searatis. Masing-masing dari mereka memiliki cara pandang yang tentu sudah berbeda juga,”

Komnas HAM mengaku jika penyerangan di Kiwirok yang menyasar warga sipil terlebih sebagai petugas kesehatan adalah kasus yang terakhir kali ditangani. menurut Komnas HAM, tindakan tersebut telah memenuhi unsur pelanggaran HAM, mengacu pada UU Nomor 39 Pasal 1 angka 1.

“Tindakan ini telah menghilangkan rasa aman, hak hidup dan merupakan tindakan penyerangan langsung terhadap tenaga Kesehatan,”

 Hal senada diungkapkan Staf Ahli Wakil Presiden Republik Indonesia, Dr Sri Yunanto. Ia mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Menurutnya, tindakan KKB sudah masuk kriteria terorisme. Secara teori, suatu kelompok dikategorikan sebagai kelompok teroris jika memenuhi beberapa indikator.

“Artinya, menggunakan kekerasan sebagai strategi utama, menolak negosiasi, menyebarkan teror dan propaganda palsu, serta menyerang warga sipil. Berdasarkan indikator tersebut, OPM Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dapat dikategorikan sebagai kelompok teroris karena dilihat dari gerakannya menyerang warga sipil, menolak proses dialog, merusak objek vital publik dan menimbulkan ketakutan,”

Sri mengatakan pemerintah telah memprioritaskan dialog untuk menyelesaikan masalah di Papua. Pendekatan penanganan KKB di era reformasi jauh lebih baik dibandingkan era orde baru. Terlebih, otonomi khusus sebagai solusi permasalahan politik di Papua telah memberikan banyak manfaat.

About the Author

wrtsh papua / Author & Editor

Has laoreet percipitur ad. Vide interesset in mei, no his legimus verterem. Et nostrum imperdiet appellantur usu, mnesarchum referrentur id vim.

0 komentar:

Posting Komentar