Kantor MRP Kosong, Massa Papua Desak Pemerintah Lanjutkan Otsus

 

Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) didapati kosong ketika beberap aelemen masyarakat bermaksud melakukan aksi unjuk rasa terkait dukungan dan pandangannya terhadap kebijakan otonomi khusus bagi Papua. (13/1)

 

Diketahui sebanyak enam organisasi berlatar belakang Orang asli Papua (OAP) tersebut diantaranya adalah DPD Pemuda Mandala Trikora, Brigade 571, LGMP, Pemuda Panca Marga, Barisan Merah-Putih, dan IKKBP.

 

Dalam orasinya, Ali Kabiay sebagai Ketua DPD Pemuda Mandala Trikora menyampaikan bahwa MRP sebagai representasi OAP yang berasaskan Pancasila dan UUD 1945 telah mencoba berkhianat dengan membuka peluang menjaga eksistensi gerakan kelompok separatisme di Papua.

Naftall Tipagau, DPO Pemasok Senjata KBB Intan Jaya Berhasil Ditangkap

 

“MRP adalah organisasi buah hasil otsus,tugasnya menjamin 3 bidang, yaitu adat, agama, dan perempuan. Disana tidak ada fungsi politik. Maka jangan campur adukkan tugas MRP, apalagi gerakan politik yang dilakukan oleh MRP seolah menghidupkan eksistensi kelompok separatis,” ujar Ali dalam penyampaiannya.

 

Ali juga menyampaikan pandangannya tentang otsus bagi Papua. Menurutnya kebijakan otsus adalah upaya baik yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat untuk menunjang kesejahteraan orang Papua.

 

“Tidak ada yang gagal dari otsus, kebijakan itu kan sangat pro terhadap orang Papua. Kalau mau dibilang gagal, maka yang gagal adalah pejabatnya yang tidak berkompeten. Mereka tidak bisa menjaga harapan rakyat,”

Benny Giay Dituduh Campuri Agama dengan Urusan Politik

 

Apa yang disampaikan oleh Ali juga didasari fakta bahwa sebanyak 42 trilyun rupiah dari 126 trilyun alokasi dana otsus yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh pejabat di Papua.

 

“42 trilyun itu bukan uang yang sediki, ini sangat disayangkan. apalagi berkembang anggapan kalau penyelewengan dana itu sempat digunakan untuk mendanai kepentingan dari kelompok separatis. Kalau sudah begini, apa gunanya? Yang gagal siapa?” ujarnya.

 

Ali juga menyampaikan agar masyarakat di Papua tidak perlu terpengaruh oleh ajakan dan hasutan aksi dari kelompok-kelompok anti-NKRI melihat dampak buruk yang akan ditimbulkan.

ULMWP Telah Mengadu Domba OAP Lewat Politik di Gereja

 

“sekali lagi saya minta kepada orang Papua, masyarakat dan generasi pemuda agar tidak terpengaruh. Kita melihat aksi Mogok Sipil Nasional yang diinisiasi oleh KNPB, itu adalah ajakan yang tidak tepat, tidak ada nilai positifnya bagi OAP karena semua hanya hasutan untuk kepentingan mereka (KNPB),”

 

Pada akhir kesempatannya Ali menyerukan untuk dilakukan pengauditan dana di Papua yang rawan akan korupsi, ia juga meminta kepada setiap pejabat/tokoh untuk tidak menjadikan rakyat sebagai tameng dalam setiap urusan politik. Menurutnya siasat tersebut akan sangat menyakiti orang Papua karena dijadikan dimanfaatkan untuk tujuan yang semu.

 

Ditambahkan bahwa setelah aksinya tidak ditanggapi sebab kantor MRP kosong, para demonstran tersebut berpindah ke persimpangan tugu Marthen Indey dan kawasan perkantoran DPR Papua (DPRP) yang berada di Imbi, pusat Kota Jayapura.