Kebijakan Otsus yang dicetuskan
sebagai jalan tengah atas tarik ulur situasi di Papua masih menjadi perdebatan
yang panjang. Tentu hal tersebut dikarenakan pendapat pro kontra dari masyarakat
termasuk para pemangku kebijakannya.
meski demikian, dukungan terhadap
otsus masih lebih santer terdengar melalui berbagai platform media. Terlebih otsus
yang sudah dijalankan hampir 20 tahun lamanya cukup berhasil memberikan dampak
baik bagi kelangsungan kehidupan masyarakat.
memang selama hampir dua decade perjalanan
otsus di Papua tidak selalu tepat sasaran, hal tersebut juga yang diungkapkan
oleh Sekretaris Jenderal Presidium Papua, Thaha Al-Hamid dalam keterangannya
pada 24 Desember 2020 lalu.
baca juga:
ULMWP Hoax! NRFPB Tidak Mendukung Pemerintahan Benny Wenda
“Sebagai orang asli Papua bisa dipastikan
semua telah merasakan otsus, meski belum terlihat secara signifikan. Namun otsus
ini telah mengajarkan bagaimana orang Papua bisa memimpin daerahnya sendiri,”
ungkapnya.
Ditambahkan bahwa upaya yang
dilakukan pemerintah pusat terhadap Papua patut diapresiasi, otsus merupakan
produk hukum yang bermula dari pemikiran bijak serta pendekatan kemanusiaan. Walaupun,
menurut Thaha bahwa otsus masih menyisakan tugas tambahan.
“Otsus sudah berjalan baik, namun
kedepan harus dilakukan evaluasi terhadap beberapa sektor didalamnya. Sebab apa
gunanya otsus jika implementasi di lapangan tercoreng oleh ketidak mampuan
pemerintah daerah dalam mengelola,” tambahnya.
baca juga:
Miris! Pentolan Organisasi Makar Di Merauke Adalah ASN
Thaha mengatakan bahwa pejabat
Papua sendiri belum siap untuk mengelola otsus terutama pada sektor keuangan yang
diketahui jumlahnya tidak kurang dari 100 Trilyun Rupiah.
“Perlu juga mengkritik internal
Papua, karena mereka sendiri malah tidak siap dengan itu semua. Sehingga banyak
yang lupa jika sudah melihat gelontoran uang begitu banyaknya. Mungkin setelah
ini bisa dilakukan upaya penyelidikan terkait itu,”
Diketahui bahwa Thaha mendukung
upaya dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika harus terjun mengaudit
penggunaan dana otsus. Pihaknya menambahkan bahwa KPK tidak perlu takut untuk
mengusut adanya indikasi korupsi dana di Papua.
baca juga:
Jan Arebo: Isu Kegagalan Papua Sengaja ‘Digoreng’ Kelompok Anti Pemerintah
“ini saya ungkapkan karena rasa
kekhawatiran, sebuah daerah tidak akan pernah beranjak maju jika masih terdapat
celah korupsi didalamnya. Sebab uang-uang itu adalah hak bagi rakyat, digunakan
untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya.
Diakhir kesempatannya, Thaha
meminta kepada setiap masyarakat untuk tenang dan tidak terprovokasi berbagai
hasutan yang tidak jelas sumber dan asal muasalnya. Menurutnya lebih baik
masyarakat bisa tenang serta tidak bertindak secara emosional, sebab otsus
adalah milik bersama (OAP), sehingga setiap permasalahannya harus diselesaikan dengan
nilai kebersamaan.
0 komentar:
Posting Komentar