Mahasiswa Papua Tolak Separatisme. Pancasila dan UUD’45 Tak Tergantikan

 

Forum Mahasiswa Papua - Maluku Utara (FORMALUT) dan Sentral Organisasi Pelajar Mahasiswa Indonesia Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara (SeOPMI HalTim) menolak aksi separatisme dan mendorong percepatan pembangunan di Bumi Cenderawasih, Papua. (28/12)

 

Koordinator aksi, Harmawi Ade mengatakan bahwa pihaknya merasa terusik dengan situasi yang terjadi di Papua saat ini, terutama oleh konflik yang selalu dilatar belakangi oleh pergerakan kelompok spearatis.

 

“Tidak ada hentinya Papua selalu dirundung permasalahan. Menurut kami otak dari terhambatnya kemajuan di Papua besar dipengaruhi oleh tindakan separatis yang mengancam,” ungkapnya dalam aksi yang digelar didepan Kantor Radio Republik Indonesia Ternate.

baca juga:

Jan Arebo: Isu Kegagalan Papua Sengaja ‘Digoreng’ Kelompok Anti Pemerintah

 

Meluas, pihaknya juga menyoroti penggunaan media sosial yang dimanfaatkan oleh kelompok separatis untuk menyebarkan propaganda dan provokasi terkait kepentingan mereka untuk mengacaukan keamanan di Papua.

 

“Terutama persebaran informasi yang terjadi di media sosial, mereka (kelompok separatis) ini selalu membuat masyarakat menjadi resah, ini bersinggungan dengan dampak psikologis. Bahkan peristiwa kerusuhan di tahun 2019 lalu juga karena faktor hoaks yang disebar oleh kelompok-kelompok tidak jelas,” tandasnya.

 

Oleh sebab itu pihaknya bersama dengan FORMALUT dan SeOPMI HalTim bersikap untuk tegas dalam menolak setiap upaya yang dilakukan oleh kelompok separatis yang berseberangan dengan asas Pancasila serta UUD 1945.

baca juga:

KNPB Otak Dari Rentet Pembunuhan Di Maybrat, Papua Barat

 

“Melalui ini, kami sampaikan pernyataan sikap bahwa tidak boleh ada organisasi manapun yang mencoba menggantikan Pancasila dan UUD1945, dari Sabang sampai Merauke. Lebih baik bubarkan organisasi-organisasi radikal dan tumpas hingga tuntas kelompok separatis,”

 

Terhadap apa yang disampaikannya, Ade menilai bahwa pembangunan di Papua sudah beranjak baik dan signifikan, dia bahkan yakin bahwa hal itu akan mendorong kesejahtaraan rakyat Papua.

baca juga:

Pakar: Kelompok Separatis Papua Tidak Pernah Berkontribusi

 

“Trans Papua sepanjang 4 ribu KM itu adalah poros dari pembangunan di Papua, setelah itu baru merambah pada pengadaan sektor penting lainnya seperti pemenuhan kebutuhan listrik/internet, menunjang berbagai fasilitas kesehatan/transportasi/pendidikan, dan tidak lupa pemenuhan aspirasi rakyat lewat kebijakan otonomi khsusu (otsus),” tandasnya.

Ade menyinggung otsus sebab kebijakan tersebut dinilai telah menjadi terobosan yang paling tepat untuk menjangkau keinginan rakyat Papua dalam menunjang kesejahteraan. Sebab otsus diperuntukkan agar Papua bisa menjadi daerah yang semakin maju dan muaranya untuk meminimalisir kesenjangan yang teradi.