Bupati Yahukimo Tak Sepaham atas Tuntutan Demo Pelajar

Situasi kamtibmas di Kabupaten Yahukimo yang sempat tidak kondusif dalam beberapa bulan terakhir mendesak Kepala Daerah untuk menyikapi penanganan konflik dengan mendatangkan bantuan tambahan berupa pengerahan aparat keamanan dari satuan Brimob. (22/1)

Bupati Yahukimo Didikus Yahuli juga mengatakan bahwa wilayahnya sempat menjadi daerah rawan karena berulang kali mendapat gangguan dari kelompok separatis, serta pecahnya konflik horizontal yang melibatkan dua suku besar sudah dikhawatirkan mengganggu aktivitas masyarakat secara umum.

"Perlu sama-sama kita ketahui kalau situasi di Yahukimo sempat menjadi daerah merah. Konflik terjadi dimana-mana, sudah sangat mengkhawatirkan. Maka dengan segala upaya demi situasi yang kondusif, memang perlu didatangkan Brimob tambahan," ujar Bupati.

Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Didikus Yahuli menanggapi aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah pelajar sekolah menengah yang secara tiba-tiba menyuarakan tuntutannya untuk menarik penugasan Brimob dari Yahukimo.

"Saya sangat mengapresiasi kinerja Polri dalam menangani konflik di Yahukimo, saya berterima kasih karena sudah melaksanakan tugas dengan baik, memberikan perlindungan keamanan disini," tambahnya.

Bupati bahkan mengaku sangat menyesali aksi unjuk rasa yang dilakukan para pelajar dengan cara pandang sepihak. Sebab menurutnya bukan perkara mudah mengakomodir tempat tinggal bagi aparat keamanan yang bertugas di Yahukimo.

"Dulu ketika kerusuhan terjadi, bahkan asrama Polisi sampai ditempat banyak masyarakat untuk cari perlindungan. Hanya memang saat ini bukan perkara mudah untuk menyediakan fasilitas meski hanya berupa rumah singgah bagi anggota Brimob yang baru akan bertugas,"

Bukan tanpa sebab, Bupati yang mengaku bertanggung jawab atas instruksinya untuk memaksimalkan aula gedung sekolah agar dapat digunakan sementara oleh Brimob, sebab proses belajar mengajar bagi para pelajar sekolah belum sepenuhnya  berjalan dengan semestinya.

"Sekolah juga belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga kami sendiri yang minta agar anggota Brimob untuk sementara bisa menempati aula sekolah, lagi pula itu hanya sementara. Apa yang saya lakukan bukan untuk kepentingan tertentu, kami semua sudah membahasnya bersama-sama,"

Didimus Yahuli lantas meminta kepada seluruh pihak untuk tidak mempermasalahkan peristiwa sebelumnya. Sebab menurutnya kabar penolakan kehadiran aparat keamaman di Yahukimo hanya disebabkan aksi provokasi oleh kelompok yang tidak suka dengan TNI-Polri.

"Tentu saya sangat kecewa, tetapi mau bagaimana juga para siswa adalah anak-anak kami. Sehingga sekarang ini kami minta untuk peristiwa sebelumnya tidak perlu lagi dipermasalahkan, itu hanya aksi provokasi yang dilakukan kelompok tertentu,"

Read More

Ketua OPM Bungkam Klaim Sepihak Biro Politik ULMWP

Biro Politik United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dalam setiap agendanya dianggap tidak pernah bekerja dengan baik untuk tujuan membela hak orang Papua. Setiap klaim yang dilakukan hanyadianggap sebagai kebohongan untuk menutupi keburukan yang ada.

“Kebohongan demi kobohongan selalu dilakukan oleh ULMWP, terlebih oleh mereka di Biro Politik. Mereka tidak pernah bekerja dengan tulus demi orang Papua,” ungkap Jeffrey Bomanak.

Jeffrey meragukan pernyataan Bazoka Logo (Kepala Biro Politik ULMWP)  yang sebelumnya mengklaim bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akansegera hadir ke Papua terkait investigasi kasus HAM yang pernahh terjadi.

“PBB datang ke Papua karena usulan ULMWP itu tidak benar, bahkan ULMWP sudah pernah mendapat peringatan. Jadi ULMWP bisa dipastikan tidak pernah punya kesempatan untuk mendekat ke PBB. Semua yang diberitakan tidak ada dasarnya,” tambah Jeffrey yang juga merupakan Ketua Organisasi Papua Merdeka (OPM-TPNPB).

Jefrey Bomanak lantas membandingkan klaim yang dilakukan Bazoka Logo dengan fakta terkait sejumlah penolakan terhadap organisasi milik Benny Wenda tersebut. Dirinya membandingkan fakta lain yang diterima ULMWP kala mendapat usiran dari pemerintah Papua Nugini sesaat berencana mendirikan kantor perwakilan.

“Mau buat kantor perwakilanndi PNG saja sudah diusir, apalagi mau usul PBB supaya datang ke Papua. Meski rasanya agak pahit, saya justru lebih percaya kalau PBB datang ke Papua untuk mengapresiasi kemajuan Papua di masa Jokowi,”

ULMWP disebutkan oleh Jeffrey Bomanak hanya bisa memunculkan kontroversi untuk sekedar mendongkrak nama besar. Sebab sebelumnya ULMWP pernah mengaku bahwa status Papua akan segera ditentukan bersamaan ketika pihaknya telah bergabung bersama negara-negara pasifik dalam forum MSG.

“Sangat disayangkan ULMWP punya basis masa yang tidak sedikit, semuanya dibohongi begitu saja. Harapan yang dinantikan orang Papua tidak pernah terjadi karena ULMWP hanya bisa berbohong. Ingat ketika mereka klaim jadi anggota MSG, itu kabarnya tidak pernah lagi terdengar karena memang mereka tidak bisa jadi anggota MSG,”

Dalam akhir kesempatannya Jeffrey menegaskan agar ULMWP bisa lebih memahami kondisi rakyat Papua tanpa harus menjual harapan dengan kebohongan. Dirinya juga meminta agar ULMWP kembali berkaca pada pergerakan suci yang diajarkan para pendahulu.

“Apa kalian tidak lelah menjadi Judas bagi orang Papua yang selalu berharap dengan kecemasan? Sudahi kebohongan yang justru akan mengubur masa depan orang Papua, dan kembali untuk meneruskan perjuangan suci yang diajarkan moyang Bangsa Papua,”

Read More

KNPB Menolak Simbol Kekerasan dalam Aksi Perjuangan

Menurut Juru Bicara Ones Suhuniap, KNPB menegaskan bahwa perjuangan untuk mencapai tujuan utama kemerdekaan Papua tidak boleh dilakukan dengan cara kekerasan.

"Tidak boleh ada kekerasa di atas tanah ini, kalau TPNPB masih keras kepala berjuangan dengan kekerasan, maka apa bedanya dengan yang terjadi sekarang ini? Bukan tidak mungkin masa depan negara ini akan hancur meski dikuasai oleh orang Papua sendiri,"

Suhuniap menambahkan bahwa penggunaan senjata bukan solusi tuntas untuk mengakhiri konflik di Papua. Menurutnya konflik masih akan terus berlanjut jika korban masih terus berjatuhan karena terkena peluru dari moncong-moncong senjata.

"Jangan pernah berpikir kalau semua masalah ini selesai sampai tidak ada lagi orang yang bisa membalas serangan senjata, itu tidak mungkin terjadi. Penyelesaian konflik di Papua tidak akan pernah selesai kalau masih ada korban jatuh karena senjata,"

Ones juga mengatakan jika konflik bersenjata masih diwajarkan terjadi, maka masyarakat sipil akan menerima dampak terbesarnya. Dirinya lebih menyarankan jika TPNPB bisa membuka diri dan mengedepankan dialog kepada pemerintah.

"Hentikan perang, stop mengorbankan warga sipil. Jangan pernah mewajarkan penyelesaian konflik dengan menggunakan senjata. Secara tegas KNPB memintankepada TPNPB dan pihak pemerintah untuk menempuh jalur damai,"

Pernyataan Suhuniap diketahui sebagai perwujudan agenda dan aksi perjuangan yang dipegang teguh oleh KNPB. Diketahui bahwa KNPB kerap mengkampanyekan aksi perjuangan dengan menjunjung tinggi hak antar manusia secara utuh.

Read More

KNPB Racuni Pelajar Yahukimo dengan Muatan Separatisme

Tokoh Senior dan pengamat Papua menilai aksi demonstrasi yang dilakukan sekelompok orang yang mengaku sebagai pelajar di Kabupaten Yahukimo dianggap telah ditunggangi oleh kepentingan salah satu organisasi separatis anti pemerintah. 

Franz Korwa dalam keterangannya mengatakan bahwa hal tersebut adalah salah satu bentuk kemunduran proses belajar mengajar di Kabupaten Yahukimo, Papua. Terlebih aksi penyusupan yang dilakukan KNPB ditegaskannya bukan kali pertama terjadi, Korwa juga menyinggung aksi unjuk rasa serupa di Kota Wamena yang berakhir rusuh. (20/1) 

"Tidak elok melihat pelajar seperti itu, tapi kami sebagai orang tua juga tidak bisa menyalahkan, sebab keterlibatan KNPB memang nyata adanya. Kami minta hal seperti ini jangan kembali terulang, peristiwa di Wamena polanya sama persis. Aparat keamanan dan sejumlah pihak harus bisa mengantisipasi kemungkinan terburuk," 

Korwa bahkan menuduh jika aksi yang digelar disejumlah gedung instansi pemerintah di Yahukimo tersebut memang murni sebagai bagian dari eksistensi kelompok separatis. Hal tersebut diungkapkannya mengingat massa aksi dinilai tidak memahami kondisi terkini dan asal menggelorakan tuntutan. 

"Sebelum menggelar aksi, pastikan dulu kabar yang terbaru. Padahal polemiknya sudah dibicarakan, kemudian dari dinas terkait juga mengaku sudah ambil jalan tengah dua hari sebelumnya, tapi aksi demo tetap terjadi. Jadi sebenarnya apa tuntutan mereka? Atau hanya mau memanfaatkan situasi?" 

Menurut Korwa kelompok KNPB adalah pihak yang harus bertanggung jawab sepenuhnya atas kemerosotan moral dan pendidikan di seluruh Papua. KNPB dinilai telah menghambat proses pendidikan karena turut melibatkan anak usia dini untuk melangsungkan agenda-agenda separatis. 

"Yang perlu ditegaskan bahwa aparat tidak pernah punya tujuan menduduki fasilitas pendidikan. Aksi demo itu tidak beralasan, bahkan aksi-aksi semacam itu memang sudah menjadi bagian dari agenda separatis. Melihat bagaimana kelompok separatis yang terdesak karena kehadiran aparat keamanan maka sekarang ini mereka mencari cara untuk memulangkan pasukan yang ada," 

Diketahui sebelumnya bahwa aparat keamanan dilibatkan untuk mengatasi konflik perang suku antara suku Yali dan Kamyal, bahkan Korwa menambahkan jika kehadiran aparat keamanan di Yahukimo juga perlu diapresiasi karena berhasil menangkap pimpinan kelompok separatis bersenjata, Senat Soll (2/9/21) dan Damianus Magayang (27/11/2021)

Read More

Tokoh Pemuda Merauke Sebut Pemekaran Provinsi Segera Dilakukan

Dalam rentetan peristiwa aksi penolakan pembentukan provinsi baru dinilai oleh salah seorang Tokoh Pemuda sebagai cara yang sengaja dilakukan olehnkelomppl separatis untuk menghentikan upaya pemerintah dalam mensejahterakan rakyat Papua. 

Alex Gebze dalam keterangannya mengatakan bahwa upaya pemekaran akan dianggap oleh kelompok separatis sebagai bentuk ancaman tersendiri bagi pergerakannya. 

"Kuncinya adalah kesejahteraan bagi rakyat di Papua, jika hal itu terwujud maka gerakan separatis akan hilang sehingga sudah pasti mereka yang sekarang ada berusaha untuk menolaknya. Saya katakan demikian sebab kelompok separatis sudah pasti akan terdesak dan tidak lagi mendapat simpati raiyat," 

Meski demikian, Gebze menambahkan agar negara tetap diminta mewaspadai aksi penolakan yang tidak menutup kemungkinan akan berdampak menjadi perkara yang lebih luas. Dirinya menyoroti upaya kelompok separatis yang juga menggandeng influencer dan elit politik untuk menciptakan kegaduhan. 

"Saya yakin negara punya caranya sendiri, sebab harus kita sadari bahwa kelompok separatis ini punya banyak cara dan alasan. Bahkan kita kenal disana ada nama Natalius Pigai, sebagai seorang elit politik juga influencer yang dikenal kerap membuat kegaduhan atas setiap permasalahan yang terjadi," 

Sebagai generasi penerus dirinya menjelaskan bahwa pemekaran provinsi adalah salah satu harapan baru bagi Orang Papua untuk mendapatkan kesetaraan dan menerima hak-haknya sebagai warga negara. Alex juga menjelaskan bahwa Papua bagian selatan dianggapnya jarang mendapat perhatian dari pemerintah provinsi. 

"Bisa dibilang Papua bagian selatan ini tumbuh dan besar atas inisiatif orang-orangnya sendiri. Sebab disini kami jarang mendapat perhatian dari orang-orang di provinsi. Tentu dengan pemekaran itu menjadi harapan baru bagi kami khususnya orang Papua yang berada di bagian selatan untuk mendapatkan kesetaraan," 

Alex bahkan mengkritik kinerja seorang kepala daerah setingkat provinsi terkait kehadirannya untuk sekedar menengok langsung kondisi di wilayahnya. Selain faktor jarak yang cukup jauh, faktor terkait administrasi juga membuat Papua bagian selatan jarang terekspos untuk dikembangkan potensi-potensinya. 

"Coba hitung saja berapa kali gubernur mau datang ke Merauke untuk melihat langsung kondisi yang terjadi. Sehingga pemekaran itu penting dilakukan, untuk memangkas birokrasi, mempersingkat waktu, dan juga meningkatkan pelayanan masyarakat sehingga lebih aktif dan tepat sasaran,"

Read More

KNPB 'Lawan' Dianggap Simbol Semu

Tokoh Departemen Urusan Politik ULMWP dalam dinamika pergerakan pembebasan Papua menegaskan bahwa setiap kelompok yang bertentangan dengan ULMWP akan dicap sebagai pihak musuh yang harus dilawan, Bazoka Logo menegaskan bahwa hal tersebut tidak terkecuali bagi organisasi yang diawaki okeh orang Papua sendiri. (18/1)

"Kami di ULMWP sudah mencatatkan capaian keberhasilan, selangkah lagi cita-cita Bangsa Papua akan terwujud. Makanya tidak ada yang bisa gagalkan, kami akan lawan mereka orang-orang yang mengganggu ULMWP, termasuk organisasi orang Papua sendiri,"

Lebih lanjut, Bazoka Logo bahkan menyinggung sosok Warpo Wetipo yang merupakan tokoh organisasi KNPB. Menurutnya ada pekerjaan rumah sendiri dalam tubuh KNPB sehingga tidak perlu menggurui ULMWP.

"Jangan pernah merasa paling tahu soal perjuangan Papua, saya tahu kalau kamu orang KNPB punya masalah besar di internal, jadi lebih baik selesaikan dulu itu, tidak usah mau ganggu ULMWP,"

Warpo Wetipo juga dituduh hanya bisa mengumbar suara tanpa realisasi aksi. Bazoka Logo bahkan menganggap KNPB hanya menyibukkan diri dengan aksi kosong yang tidak memberi dampak bagi perjuangan Papua.

"Apa yang bisa dibanggakan dari organisasi musiman, tidak punya road-map yang jelas. Bergerak tanpa komando dan semaunya sendiri. Semua yang dilakukan itu percuma, mereka sudah pincang,"

Bazoka Logo yang juga merupakan salah satu jajaran Menteri dari 12 Kabinet Pemerintahan Sementara yang dibentuk Benny Wenda menambahkan bahwa slogan 'Lawan' yang selalu dibanggakan KNPB hanya simbol kesemuan yang tidak berarti apapun.

"Mau lawan tapi apa yang dilawan, mau lawan juga apa yang dikerjakan tidak paham. Jadi lawan-lawan itu cuma simbol yang tidak punya makna. Semua akan menjadi percuma, rugi waktu berjalan tapi tidak pernah dapat apa-apa. Sialnya satu per satu orang KNPB justru dapat tangkap,"

Bazoka Logo bahkan menduga jika aksi jalan di tempat yang terjadi dalam tubuh KNPB justru menyeret organisasi tersebut tunduk pada sistem yang digalakkan Pemerintah Indonesia. Sebab kabar yang beredar KNPB sempat bermain mata karena secara diam-diam turut mendukung kelancaran Otonomi Khusus (otsus) bahkan Pekan Olahraga Nasional (PON).

"Sistem dilawan dengan sistem, negara dilawan dengan negara, tapi kalau KNPB tidak seperti itu. Makanya sekarang mereka terseret ke dalam sistem Indonesia. Atau bisa saja mereka punya pikiran untuk memerdekakan Papua meski masih ada dalam bingkai NKRI. Itu yang saya maksud seperti menikmati legalnya otsus dan event PON,"

Read More

Misi Terselubung Benny Wenda & ULMWP Terbongkar

Pengaruh Benny Wenda dalam gerakan pembebasan Papua Barat dinilai tidak pernah memberi dampak apapun. Keterkibatan Benny dalam upaya pembebasan dilakukan hanya untuk mengais keuntungan lewat serangkaian aksi-aksinya.

"Benny Wenda tidak sehebat yang orang pikirkan, dia adalah orang bodoh yang sedang dihujani kekayaan sehingga terlihat berpendidikan. Dasi yang dia pakai, hanya sekedar kamuflase agar terlihat lain," ungkap Jeffrey Pagawak dalam sebuah keterangan tertulis. (17/1)

Jeffrey mengkritik aksi politik Benny Wenda terkait diplomasi yang dianggap sedang dikerjakannya. Sebab Benny lebih memilih menggencarkan keinginannya dalam diplomasi ke wilayah-wilayah di Pasifik. Terkait hal tersebut, Jeffrey menaruh keraguan soal apakah diplomasi pembebasan Papua sudah mentah di tangan PBB.

"Dia hidup di Inggris sudah berapa tahun lamanya? Jika memang Benny adalah seorang pejuang tokoh kemerdekaan, seharusnya dia punya jalan yang bagus. Bukan malah bergeser ke negara Pasifik, ini adalah kemunduran, atau memang Benny seolah sudah masuk daftat hitam PBB,"

Bersama dengan organisasi yang dibentuknya hanya untuk dibawanya kabur ke luar negeri, Benny dan ULMWP dianggap sebagai duet maut untuk terus mendulang kekayaan. Lewat kebohongan pemerintahan sementara, UUDS, sampai misi negara hijau, semua dianggap Jeffrey telah sukses menambah pundi-pundi uangnya.

"ULMWP dibentuk hanya untuk keperluannya sendiri, supaya ketika dia mencari suaka sudah ada jabatan yang dipegangnya, padahal itu semua palsu. Ternyata memang benar, semua yang dilakukan hanya untuk menambah kekayaan Benny sendiri. Sangat miris karena orang Papua sedang ditipu,"

Jeffrey mencontohkan hal lain seperti janji kemerdekaan yang dikaitkan dengan pengaruh MSG, PIF, dan ACP. Saat ini ketiga organisasi tersebut dianggap tidak memiliki pengaruh berarti. Bahkan klaim dukungan kemerdekaan Papua oleh 79 negara dari total 84 negara juga seakan menguap begitu saja.

"Kalau mau dijabarkan ada banyak aksi yang tidak pernah terwujud, semuanya hilang begitu saja. Contohnya adalah klaim dukungan MSG, PIF, ACP, semua hilang dan tidak pernah terjadi. Bahkan harapan besar yang membuat orang Papua sempat senang terkait dukungan 79 negara, sampao sekarang ini tidak lagi ada kelanjutannya,"

Read More

Orang Papua dalam Penjara Separatisme

Berbagai macam konflik di Papua dinilai sewaktu-waktu dapat berulang kali terjadi selagi eksistensi kelompok separatis masih diambang permukaan. Hal tersebut lantaran pengaruh kelompok separatis sudah menjalar bebas bahkan sampai meracuni pribadi seorang individu manusia Papua.

Alih-alih selalu mendengungkan aksi kebebasan sebagai hak atas kedaulatan setiap manusia, kelompok separatis justru dianggap sedang membelanggu pemikiran orang Papua sendiri. Lewat pengaruhnya, kelompok separatis selalu berupaya menolak setiap bentuk kemajuan dan keterbukaan pemikiran.

Padahal dalam tajuk menyikapi penyelesaiian konflik, utamanya harus dilakukan dengan kepala terbuka dan perasaan saling mengerti satu sama lain serta kesadaran untuk mau beranjak dalam meninggalkan setiap bentuk keburukan. Segala hal yang bernilai baik tentu harus diapresiasi dengan cara yang baik, dan bukan justru melahirkan permasalahan lain yang hanya akan memenuhi setiap lini perdebatan.

Namun tidak bisa dipungkiri jika apresiasi atas kebaikan selalu urung terjadi, kelompok separatis selalu memiliki seribu satu alasan untuk menampik kemajuan di Papua, selain itu faktor terkait kepentingan-kepentingan yang sifatnya individu selalu dikedepankan meski secara tidak langsung harus mengorbankan orang Papua.

Dampak konflik yang dimunculkan kelompok separatis dianggap telah merugikan banyak sektor, dan orang-orang Papua sendiri yang akhirnya harus menanggung kerugian. Sebab waktu yang terus berlalu secara sia-sia dalam kurun yang tidak singkat telah menyita kesempatan setiap orang Papua untuk menjemput kesejahteraannya.

Langit hitam di depan mata harusnya mampu membuka indera Orang Papua untuk berani bertindak dan tegas menolak setiap bentuk pengaruh separatisme. Segala kemudahan tanpa rasa pamrih sudah disajikan pemerintah bagi setiap warga negaranya, sehingga saat ini tinggal bagaimana orang tersebut dapat pandai memanfaatkannya.

Oleh sebab itu, mengingat sisi kelam yang dibawa kelompok separatis dalam mempengaruhi situasi di Papua, upaya pemerintah dalam menggelar operasi penindakan hukum terhadap kelompok separatis tidak dapat disalahkan. Sebab tujuan utamanya adalah untuk menguatkan sektor perintis demi kesejahteraan bagi orang Papua.

(Robertus Jitmau, Mahasiswa Papua di Yogyakarta)

Read More

Kabar Gembala Elias Kalakmabin Terungkap, Ancaman Separatis Menghantui

Dalam pernyataan sepihak yang dipublikasi salah satu organisasi separatis (KNPB), Gembala Elias Kalakmabin dikabarkan hilang akibat tindakan represif oleh aparat keamanan di wilayah Distrik Serembakon, Kabupaten Pegunungan Bintang.

Namun kabar hilangnya seorang tokoh agama tersebut dibantah oleh DK yang merupakan warga Distrik Serambakon, menururnya Elias Kalakmabin sedang berada di rumah kerabatnya.

"Tidak benar kabar itu, saya warga asli tidak pernah tahu ada seorang gembala yang ditembak. Gembala Elias kemarin saya masih lihat dia ada di rumah salah satu saudara,"

Diketahui sebelumnya DK menolak memberi keterangan terkait kabar Elias Kalakmabin. Dalam alasannya DK mengaku mendapat ancaman dari kelompok separatis yang sesekali masih terlihat di wilayah Distrik Serambakon.

Menurut DK kabar tidak bernar terkait penembakan terhadap Gembala Elias Kalakmabin adalah salah satu propaganda yang dilakukan kelompok separatis untuk mengacaukan situasi di Kabupaten Pegunungan Bintang.

"Sebelumnya banyak aksi gangguan yang dilakukan kelompok separatis, sampai akhirnya aparat TNI-Polri bisa mengembalikan situasi. Jadi ada kemungkinan besar memang kelompok separatis mau melakukan aksi biadabnya lagi setelah ini,"

Sebagai warga lokal DK merasa sangat marah dengan aksi-aksi gangguan yang dilakukan kelompok separatis. DK menyebut pengaruh dari kabar yang tidak benar sebelumnya akan membuat keresahan bagi masyarakat.

"Kalau urusannya dengan aksi separatisme, pasti warga merasa ketakutan. Setelah ini masing-masing dari kami disini pasti merasa khawatir dengan situasi keamanan, akhirnya kami juga yang dirugikan,"

Read More

Menilik KNPB sebagai Organisasi Sumber Kekacauan di Papua

Aksi saling sikut antar organisasi pergerakan pembebasan Papua sudah menjadi rahasia umum. Hal tersebut yang akhirnya menggerakkan pengurus KNPB untuk terus berlomba mencari pamor meski dengan cara kontroversi.

“Bukan lagi menjadi rahasia, semua orang paham kalau antar mereka (organisasi pembebasan Papua) tidak baku cocok, yang paling ketara KNPB, mereka selalu punya seribu cara untuk mendongkrak eksistensi,” ujar salah seorang pengamat dan tokoh senior Papua, Franz Korwa.

Korwa menjelaskan bahwa Ketua KNPB, Agus Kossay, secara organisasi menginginkan pergerakan sentral pembebasan Papua berada dalam kendalinya.

“Faktanya demikian, KNPB menginginkan setiap pergerakan itu berada dalam kendalinya. Sebab KNPB adalah salah satu organisasi pergerakan yang sudah cukup makan asam garam. Mereka berdiri sudah belasan tahun, dan faktor kecemburuan juga jadi alasan lain,”

Korwa menambahkan bahwa ada kecenderungan organisasi KNPB yang kerap melakukan penyebaran informasi yang tidak tepat semata-mata hanya untuk menarik perhatian publik.

“Karena cara yang paling mudah untuk dapat perhatian publik adalah menyebarkan berita yang dilebih-lebihkan, atau bahkan diubah faktanya agar lebih menghebohkan,”

Masih lekat dalam ingatan Korwa terkait disinformasi yang disebarkan Juru Bicara Internasional KNPB dan sejumlah pengurus KNPB hingga akhirnya menimbulkan kerusuhan di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2019 lalu.

“Peristiwa itu tidak ada yang bisa melupakan, informasi yang diputar balik akhirnya menimbulkan masalah yang lebih besar. Kita saksikan bagaimana Jayapura dan Wamena hancur, bahkan korban jiwa hingga puluhan orang,”

Sebagai salah satu organisasi yang mengancam kedaulatan negara dan sebagai perkumpulan yang selalu mengundang permasalahan, Korwa mendesak kepada negara untuk dapat bertindak tegas untuk membatasi ruang KNPB dengan mekanisme hukum yang berlaku.

“Negara tudak boleh kalah, kita punya mekanisme hukum yang sah untuk sekedar menghapuskan KNPB sebagai organisasi pembuat kekacauan. Tindakan tegas harus dijalankan, mereka adalah kelompok yang menentang negara,”

Read More