PNG Dukung Kedaulatan RI, Kelompok East Sepik akan Diusut

Pemerintah Papua Nugini (PNG) mengambil tindakan untuk menyelidiki pernyataan sekelompok warganya yang dikenal sebagai kelompok East Sepik yang menyatakan akan membantu gerombolan teroris di Papua. (12/5)

Hal tersebut disampaikan oleh Duta Besar RI di Port Moresby Andriana Supandi, pihaknya mengaku jika Pemerintah PNG melalui Menlu Soroi Eoe telah menyatakan jika aksi sepihak yang dilakukan oleh kelompok East Sepik adalah perbuatan kriminal.

"Menlu PNG dalam keterangannya kepada wartawan di Port Moresby menyatakan kasus tersebut sedang diinvestigasi oleh Pemerintah PNG, mereka menyebut jika aksi yang dilakukan adalah tindakan kriminal,"

Baca Juga: 

Dugaan Dana Otsus Digunakan Membiayai Teroris Papua, DPR Dukung Pengusutan Tuntas

Selain itu Panglima Militer PNG Mayjen Gilbert Toropo juga menyatakan bahwa kelompok dalam video yang ramai beredar sebelumnya tidak mewakili negara PNG.

"Mereka adalah kelompok kejahatan yang akan bertentangan dengan posisi PNG terhadap RI sebagai negara tetangga yang bersahabat. Secara mutlat PNG menghargai kedaulatan Indonesia," 

Diketahui kelompok teroris Papua menjadi salah satu biang kekacauan, bahkan aksi-aksinya yang biadab terkenal telah merugikan banyak pihak. Sebab kelompok tersebut tidak segan melakukan kekerasan bahkan pembunuhan terhadap warga sipil yang tidak tahu menahu terkait konflik yang terjadi.

Read More

Dugaan Dana Otsus Digunakan Membiayai Teroris Papua, DPR Dukung Pengusutan Tuntas

Komisi I DPR RI Bobby Adhito Rizaldi mendukung keputusan pemerintah yang menetapkan status kelompok kriminal bersenjata di Papua menjadi gerakan teroris. Sebab kelompok tersebut dianggap telah banyak merugikan berbagai pihak.

“Pemerintah secara serius telah menangani perkara ini, termasuk kesesuaian penggolongan kelompok tersebut sebagai bagian dari jaringan teroris. Bahkan undang-undang terkait juga dimaksudkan untuk menjamin para korban, termasuk masyarakat sipil diantaranya,”

Oleh karena Itu, Bobby mendukung tindakan tegas dan terukur harus dilakukan oleh TNI Polri dalam menuntaskan aksi terorisme di Papua, pemerintah juga harus mengungkap aktor intelektual dibalik gerakan teror di Papua.

Baca Juga: 

Ketua OPM Disikat Pendiri OPM, Jeffrey Bomanak Dianggap Gagal Paham

“Negara bisa menggunakan segala upaya yang terukur, sehingga bisa menuntaskan masalah yang ada. aktor-aktor juga perlu diungkap, termasuk dugaan dana otsus yang banyak digunakan untuk mendukung kelompok teroris ini,”

Terkait tarik ulur pelabelan teroris Papua, Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan penetapan status teroris terhadap gerakan KKB Papua sudah sesuai dengan amanat UU No 5 tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme.

“Semua sudah sesuai, dan tidak ada juga pelanggaran HAM atas tindakan dari pemerintah.  Sehingga saat ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan upaya terbaik demi kedamaian di Papua,”

Read More

Ketua OPM Disikat Pendiri OPM, Jeffrey Bomanak Dianggap Gagal Paham

Penangkapan terhadap Jubir Internasional KNPB Victor Yeimo masih menjadi perbincangan hangat, terkait dengan hal itu Jeffrey Bomanak yang mengklaim dirinya sebagai Ketua Organisasi Papua Merdeka (OPM) angkat suara dan mendesak Polisi untuk membebaskan Victor tanpa syarat.

Namun pernyataan Jeffrey Bomanak sontak ditepis oleh tokoh senior Papua yang juga sebagai pendiri OPM dimasa lalu, Nicholas Simion Messet. Dalam keterangannya Messet tidak sependapat dengan Jeffrey yang sebelumnya sempat melontarkan empat pernyataan sikap terkait kasus yang dialami Victor Yeimo. (11/5)

“Adik (Jeffrey Bomanak) ini saya rasa dia tidak memahami konteks dari kasus yang terjadi. Otomatis empat pernyataan sikapnya itu tidak tepat,”

Messet mengatakan jika kasus yang dialami oleh Victor Yeimo berkaitan dengan rasisme yang berujung pada aksi kerusuhan.

Baca Juga: 

Nicholas Messet Geram Veronica Koman Selalu Provokasi Papua

“Victor ini kan otak kerusuhan, waktu kejadian juga dia ada ditengah-tengah masyarakat yang melakukan aksi,”

Meski dalam pernyataannya Messet sepakat jika aksi turun jalan yang dilakukan oleh ribuan orang Papua sebagai bentuk reaksi dan kemarahan atas perilaku rasisme, namun dirinya membantah jika upaya pengrusakan, pembakaran, bahkan pembunuhan seolah dibenarkan.

“Kalau dibilang marah ya semua kita marah, dan aksi turun jalan juga sebagai ekspresi diri itu benar. Tapi yang saya juga sangat marah itu dampak yang ditimbulkan saat itu. Kita lihat bagaimana Gedung-gedung dibakar, dirusak, sampai orang juga ada yang dibunuh,”

Atas pernyataan Jeffrey Bomanak tersebut, Messet menegaskan kepada seluruh simpatisan kelompok teroris Papua untuk tidak lagi menggiring opini terkait rasisme.

Baca Juga: 

Tak Simpatik, ULMWP Justru Tekan Victor atas Penangkapannya oleh Polisi

“Jangan setiap orang Papua yang ditangkap itu kita bilang rasis. Saya tegaskan kalau negara ini adalah negara hukum, jadi mau itu orang papua kah, mau dia bukan kah, kalau salah ya tetap harus dihukum,”

Dibalik riuhnya narasi negatif yang dibangun oleh kelompok separatis, Messet juga menjabarkan ungkapan atas apresiasi terhadap orang Papua yang berhasil membawa pengaruh baik terhadap bangsa.

“Orang Papua juga tidak selalu dinilai bersalah, kita punya orang-orang tua yang berhasil membangun Papua ini menjadi daerah yang maju, itu juga banyak diapresiasi. Jadi tidak ada istilah membedakan orang dengan isu rasis, itu semua tidak benar,”

Read More

Nicholas Messet Geram Veronica Koman Selalu Provokasi Papua

Aktivis terlebih buron Veronica Koman dituding sebagai provokator yang selalu membuat kekacauan trejadi di Papua. Hal tersebut disampaikan oleh tokoh senior Papua yang juga pendiri Organisasi Papua Merdeka (OPM) Nicholas Messet.

Menurut Nicholas, Veronica Koman sama sekali tidak punya hak untuk bicara masalah Papua, terlebih ia dalam situasi pelarian ke Australia. 

"Anda, Veronica Koman, bukan orang Papua. Anda tidak lebih dari seorang provokator. Pengalamanmu hanya sebatas penelitian studi yang relative singkat, itu juga dilakukan kepada orang-orang yang bermasalah,”

Nicholas Messet yang akrab disapa Nick Messet itu mengatakan agar Veronica Koman bisa berkaca dan mawas diri untuk tidak lagi memanfaatkan Papua dengan berbagai aksi provokasinya. Pasalnya, menurut Nicholas Messet kondisi sekarang sudah tidak ada lagi keraguan dari Pemerintah Republik Indonesia dalam membangun Papua.

Baca Juga: 

Tak Simpatik, ULMWP Justru Tekan Victor atas Penangkapannya oleh Polisi

Bahlkan menurut Nicholas Messet, dirinya hanya memandang Veronica Koman sebatas memanfaatkan situasi semata demi keuntungan.

“Anda hanya mencari keuntungan atas kekisruhan ini. Saya harap, Anda Veronica Koman jangan campuri lagi urusan Papua, Anda adalah provokator yang pengecut bersembunyi di luar negeri,”

Menurut Nick Messet, masih ada kelompok kriminal di Papua, tetapi eksistensinya sudah semakin melemah yaitu OPM tersebar dalam empat faksi, yaitu Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dengan Presiden Victor Yeimo.

Kemudian, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dengan Presiden Benny Wenda, OPM Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (OPM-TPNPB) dipimpin Jeffrey Bolmanak, dan Kelompok Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) dengan Presiden Forkorus Yaboisembut.

Read More

Tak Simpatik, ULMWP Justru Tekan Victor atas Penangkapannya oleh Polisi

Victor Yeimo sebagai Juru Bicara Internasional Komite Nasional Papua Barat (KNPB) telah ditangkap Polisi pada 9 Mei 2021 di kawasan Tanah Hitam, Kota Jayapura. Berkaitan dengan ramainya kabar penangkapan Victor Yeimo, hal tersebut justru membuat Jubir salah satu organiasai perjuangan Papua lainnya merasa geram.

“Saya melihat berbagai berita tentang penangkapan dia, memang dia ini aktivis, tapi seolah-olah berita yang beredar sekarang membuat saya juga merasakan malu,” ujar Jacob Rumbiak sebagai Jubir ULMWP.

Jacob diketahui merasa risih terkait kekonyolan media-media di Papua yang bermaksud mendukung dan mengangkat moril seorang Victor Yeimo, dirinya justru menganggap jika media telah memperlihatkan ketidakberdayaan seorang aktivis Papua.

Baca Juga: 

Pasca Penetapan Teroris Papua, Pimpinan KNPB Langsung Ditangkap Polisi

Namun Jacob juga menuduh jika peran media dan dukungan terhadap Victor juga merupakan boomerang dari apa yang telah dilakukan oleh KNPB dalam menjaga pergerakannya.

“Bisa juga kebodohan yang terjadi sekarang ini sebagai buah dari cara main KNPB. Saya sudah lama tidak sepakat dengan KNPB yang terlalu ceroboh dalam melakukan aksi dan pergerakan,”

Jacob mengganggap aksi KNPB jauh dari peran perjuangan Papua. Dirinya menilai jika KNPB berulang kali telah melegalkan berbagai cara hanya untuk meraih keuntungan pribadi, lebih parah hal tersebut dilakukan dengan cara menipu.

“Sudah beberapa kali KNPB mengambil peran dengan cara memotong jalan, sehingga arah perjuangan yang dilakukan mereka ini mulai berubah. Tidak jarang mereka menipu rakyat untuk bermobilisasi demi suara-suara yang sebenarnya tidak begitu penting,”

Baca Juga: 

Polisi Tangkap teroris Victor Yeimo, Siapa Selanjutnya?

Jacob bahkan geram ketika kabar terkait aksi KNPB dan Victor Yeimo yang diketahui membawa lari dana bantuan dari elit di Papua.

“Saya jujur saja, memang ada beberapa pejabat itu yang mendukung kami dengan dana. Tapi dana itu tidak bisa digunakan karena dibawa lari Victor. Dari itu saja, perjuangan Papua ini terhambat. Saya bicara kalau Victor ini tidak seperti yang orang pikirkan, dia juga punya otak busuk,”

Terkait pernyataannya, Anton malah tidak keberatan ketika Polisi berhasil menangkap Jubir Internasional KNPB tersebut. Dirinya menganggap penangkapan yang terjadi juga sebagai hukum alam bagi Victor Yeimo.

Read More

Pasca Penetapan Teroris Papua, Pimpinan KNPB Langsung Ditangkap Polisi

Pasca penetapan kelompok separatis di Papua sebagai gerakan terorisme, Juru Bicara Internasional KNPB, Victor Yeimo diketahui telah diringkus aparat keamanan di Jayapura (9/5).

Hal tersebut sejalan atas perintah Menko Polhukam Mahfud MD dalam keterangan sebelumnya yang mengatakan jika setiap orang atau kelompok yang mendukung pemberontakan di Papua adalah bagian dari teroris itu sendiri.

“Setiap orang atau kelompok yang mendukung gerakan separatisme di Papua adalah bagian dari teroris itu sendiri, maka kami telah berkoordinasi dengan petugas keamanan untuk menindak lanjuti terkait perkembangan yang ada nantinya,”

Baca Juga: 

Polisi Tangkap teroris Victor Yeimo, Siapa Selanjutnya?

Penangkapan dedengkot KNPB yang juga menjadi bagian dari otak terorisme di Papua tersebut pun akhirnya diapresiasi oleh tokoh senior Papua, Franz Korwa.

“Saya sangat mengapresiasi upaya penangkapan terhadap Victor Yeimo. Setelah pecahnya kerusuhan, dan setiap provokasi atau berita bohong yang dilontarkannya, saya harap ini akan membuka kasus-kasus lainnya,” (10/5)

Korwa sepakat bahwa tidak hanya kepada Victor Yeimo melainkan seluruh elemen yang mendukung aksi terorisme di Papua.

Baca Juga: 

Inilah Catatan Dosa VY, Terungkap Setelah Ditangkap

“Tidak hanya kepada Victor tentunya, secara keseluruhan tentunya juga kepada aksi-aksi terorisme. Tidak ada ampun bagi teroris yang sudah membuat awan hitam di Papua,”

Dalam akhir penyampaiannya, Korwa menegaskan jika upaya penegakan hukum oleh pemerintah pasca pelabelan teroris tidak akan mempengaruhi kehidupan masyarakat di Papua.

“Ini juga jadi pembuktian, memang tidak ada sangkut pautnya dengan masyarakat Papua, kecuali memang dirinya terlibat dalam gerakan teroris,”

Read More

Polisi Tangkap teroris Victor Yeimo, Siapa Selanjutnya?

Penangkapan Juru Bicara Internasional Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Victor Yeimo pada 9 Mei 2021 disebut akan kembali menjaring sejumlah simpatisan ataupun tokoh lainnya yang menjadi bagian dalam gerakan terorisme Papua.

Penangkapan di Jayapura oleh Kepolisian tersebut juga mendapat perhatian besar sebab Victor Yeimo dinilai sebagai salah satu tokoh sentral dari pergerakan terorisme Papua.

“Victor Yeimo ini bukan orang sembarangan, dia jadi salah satu orang yang punya nama besar lewat pergerakan yang dibuatnya. KNPB menjadi contoh karena organisasi itu sudah cukupjuga punya nama besar,” ujar tokoh senior Papua, Franz Korwa. (10/5)

Disebutkan bahwa Victor Yeimo merupakan salah satu otak kerusuhan yang terjadi disejumlah wilayah di Provinsi Papua pada 2019 lalu. Korwa menilai jika peristiwa tersebut menjadi salah satu catatan kelam bagi Papua.

Baca Juga: 

Inilah Catatan Dosa VY, Terungkap Setelah Ditangkap

“Kejadian itu sungguh sangat disayangkan, bagaimana bangunan dan fasilitas umum dirusak bahkan dibakar, masyarakat mengalami traumatis, bahkan ada juga pembunuhan terhadap warga sipil yang terjadi di Wamena,”

Diakhir penuturannya, Korwa percaya bahwa penangkapan terhadap Victor Yeimo menjadi alarm keras bagi aktor-aktor kerusuhan dan setiap jaringan yang terlibat atas gerakan teroris Papua.

“Pasti Kepolisian akan mengembangkan penangkapan terhadap Victor, jadi tinggal tunggu siapa lagi yang dapat giliran,”

Read More

Inilah Catatan Dosa VY, Terungkap Setelah Ditangkap

Jayapura - Victor Yeimo alias VY yang ditangkap aparat penegak hukum di Abepura telah melakukan serangkaian tindakan pidana yang akhirnya ditetapkan sebagai DPO kasus kriminalitas di Papua tahun 2019 lalu.

Saat ditangkap VY tidak melakukan perlawanan dan mengikuti petugas kepolisian saat diminta untuk menaiki kendaraan untuk dimintai keterangan di Polda Papua.

Dilansir dari suarapapua VY pernah melakukan tindakan ancaman atau ujaran kebencian kepada mantan Kapolda Papua Paulus Waterpauw, dengan kasus ini VY dapat diancam dengan UU ITE pencemaran nama baik dan ujaran kebencian melalui media.

Sebelumnya juga VY pernah melakukan tindak pidana membawa lari anak dibawah umur di Sentani, kasus juga belum diselesaikan baik secara hukum maupun adat.

Baca Juga: 

Diminta Lepas Atribut ke-Indonesiaan, “Tidak ada Orang Papua yang Mau Hidup Susah”

Pada tahun 2019 saat aksi kerusuhan terjadi dari pemerintah provinsi Papua memberikan dana sebesar 300.000.000 kepada VY untuk masyarakat yang telah terhasut oleh VY mengikuti aksi demo, namun dana tersebut dibawa lari olehnya.

Ini terbukti dengan ditemukannya beberapa bukti tranfer sebesar 1 Milyar saat dilakukan pemeriksaan kepada VY. Transaksi ini membuktikan kalau VY mendapatkan aliran dana dari pemerintah Papua.

Selain itu VY juga diancam pasal 160 KUHP tentang penghasutan dimana VY juga merencanakan aksi Mogok Sipil Nasional dan mengajak, menghasut, memprovokasi masyarakat baik terang-twrangan maupun melalui media sosial.

Dari hasil pengakuan VY akan terbuka proses penyidikan terhadap oknum-oknum pejabat dan elit-elit Papua yang selama ini ikut memberikan dukungan baik berupa dana maupun fasilitas lainnya. 

Read More

Diminta Lepas Atribut ke-Indonesiaan, “Tidak ada Orang Papua yang Mau Hidup Susah”

Seruan kepada Orang Asli Papua (OAP) dalam kampanye hitam untuk melepas atribut kepegawaian yang berkaitan pemerintah Indonesia tidak banyak ditanggapi. Hal tersebut dirasa hanya bagian dari provokasi simpatisan kelompok teroris yang selalu berupaya mendorong konflik di Papua.

“Tidak ada yang mau bertindak bodoh seperti itu, saya mendengar dan melihat sendiri apa yang disampaikan oleh tuan Sambom dalam video yang beredar. Ya, kami tidak tanggapi provokasi sseperti itu,” ungkap Zeth Murib salah seorang Apatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Puncak, Papua.

Zeth dalam keterangannya menanggapi pernyataan Juru Bicara kelompok teroris, Sebby Sambom tersebut, menilai jika perjuangan Papua untuk merdeka dan lepas dari keterbelakangan justru sedang sedang dilakukannya saat ini dengan menyibukkan diri atas pekerjaannya.

“Wujud merdeka sesungguhnya itu kan bebeas dari segala bentuk tekanan, dan salah satu tekanan itu adalah kemiskinan. Jadi kalau saya tidak bekerja, saya tentu akan miskin, lalu siapa yang merdeka?”

Baca Juga: 

Wajar Rakyat Menilai Komnas HAM jadi Bagian dari Separatisme Papua

Zeth mengungkapkan keprihatinannya terkait propaganda yang dilakukan oleh Sebby Sambom. Menurutnya jika sampa orang Papua telah terprovokasi dan menelan mentah-mentah ajakan tersebut, maka hal tersebut dianggapnya sedang mencari susah dalam kesusahan.

“Coba pikirkan, apakah ajakan tersebut menjadi solusi? Saya rasa tidak. Jadi kalau ada orang Papua sebagai simpatisan yang termakan provokasi dari Sebby Sambom, dia itu sedang cari susah dalam kesusahan,”

Bahakn Zeth dalam guraunya mengungkapkan jika Sebby Sambom bisa berubah pikiran jika saja dirinya ditawari posisi dan kedudukan seperti apa yang mencoba dilawannya saat ini.

“Saya yakin kalau dia pakai seragam juga, lalu gaji juga cukup, dia pasti berbah pikuran. Jadi semua ini hanya karena dia tidak pnya diposisi itu,”

Read More

Wajar Rakyat Menilai Komnas HAM jadi Bagian dari Separatisme Papua

Sikap Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM) dalam menyikapi persoalan di Papua telah dianggap memakai standar ganda. Hal tersebut disebutkan ketika Komnas HAM justru mempermasalahkan upaya pemerintah dalam mengatasi konflik yang terjadi.

Hal ini ditegaskan oleh Koordinator Nasional ALiansi Mahasiswa dan Milenial Indonesia (AMMI), Nurkhasanah dalam dukungannya terkait pelabelan teroris bagi kelompok separatis Papua.

Menurutnya upaya tersebut justru merupakan capaian yang patut diapresiasi bukan justru dicecar dengan pernyataan yang melemahkan. Sebab dianggap oleh AMMI bahwa eksistensi kelompok separatis di Papua yang terus melakukan kekejian dan sadisme.

"Yang menjadi pertanyaan kami selama ini, dan berpuncak pada penolakan Komnas HAM soal labelisasi teroris untuk kelompok separatis tersebut, mengapa Komnas HAM seperti memakai standard ganda. Sebab ketika terjadi penemakan terhadap sipil, Komnas HAM ini seakan tidak bersuara,"

Baca Juga: 

Pengamat Nasional Tepis Dampak Keamanan atas “Label Teroris Papua”

Hal tersebut semakin kontras terjadi ketika situasinya berbalik dan kepentingan dari kelompok separatis sedang terganggu.

"Namun begitu kepentingan kelompok separatis terganggu, mengapa Komnas HAM seolah baru sadar tentang tugas mereka mengawal pelaksanaan dan penghormatan akan HAM? Kemana saja mereka selama ini?"

AMMI menegaskan, dengan mengedepankan sikap seperti itu, wajar bila di masyarakat berpandangan jika sikap Komnas HAM seakan-akan hanya mengakui hak-hak asasi para personel kelompok teroris. Sementara warga Papua yang selama ini dirugikan hak-hak dasar mereka yang paling utama, yakni keamanan dan hak berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup, tidak mereka akui.

"Padahal, bukankah warga Papua juga punya hak asasi untuk hidup aman, hak untuk dapat bekerja mencari penghidupan dengan tenang tanpa rongrongan kelompok separatis? Janganlah Komnas HAM hanya bicara kalau kepentingan kelompok separatis terganggu, karena dengan begitu akan wajar kalau rakyat mempertanyakan sikap adil Komnas HAM,"

Baca Juga: 

Tidak Ada Kepentingan Agama dalam Label Teroris Papua, Natalisu Pigai Dianggap Upayakan Konflik Baru

Dia juga mempertanyakan pernyataan salah seorang Komisioner Komnas HAM yang menilai langkah pelabelan teroris itu tidak tepat karena yang seharusnya dilakukan adalah pendekatan soft approach.

"Lha, kemana saja Komnas HAM selama ini? Bukankah operasi pemulihan yang selama ini dilakukan BIN Daerah Papua dan Satgas Nemangkawi itu soft approach? Dalam pengamatan kami Otoritas di Papua itu senantiasa mendekati warga dan selalu mencari jalan damai untuk memulihkan situasi," kata Nurkhasanah

Karena itu, menurut AMMI, justru karena sikap kelompok separatis teroris Papua yang gelap mata atas kekejiannya, negara juga perlu sesekali melakukan operasi yang lebih tegas, yang khusus ditujukan untuk memerangi kelompok separatis-teroris tersebut.

Read More