Dijadikan Tameng, Rakyat Papua Adalah Korban Kebiadaban Teroris

Pengamat Intelijen dan Terorisme Stanislaus Riyanta menilai, orang asli Papua terus menjadi korban atas kekejaman dari kelompok teroris di tanah Cenderawasih. (15/6)

Dia mengatakan jika propaganda kelompok teroris juga sebagai pemantik yang justru mengorbankan orang Papua sendiri.

“Setiap ada kabar yang beredar tentang teroris di Papua, kelompok ini selalu menjadikan rakyat sebagai tameng. Mereka membenturkan kabar untuk memancing amarah sehingga terjadi penolakan demi penolakan,”

Dia meyakini, tindakan mereka semakin tidak peduli akan nasib saudara sedarahnya sendiri demi ambisi pribadi.

"Cara-cara dan gerakan mereka sudah sesuai dengan definisi terorisme dalam UU No 5 Tahun 2018. Aksi ini juga dapat dinilai bahwa mereka semakin tertekan sehingga meningkatkan intensitas aksinya,"

Stanislaus mendorong, agar sinergi aparat keamanan dengan masyarakat bisa semakin diperkuat. Mengingat aksi kekejaman kelompok teroris di Papua dapat mengancam kapan saja.

"Aparat keamanan harus hadir untuk melindungi masyarakat, dan masyarakat harus percaya penuh kepada aparat keamanan,"

Stanislaus megingat, insiden penembakan kepala kampung Patianus Kogoya, juga tentang kisah tragis yang dialami pelajar asli Papua bernama Ali Mom yang menjadi korban Kebiadaban teroris di Papua.

Read More

Teroris Papua telah Menghambat Kemajuan, Pemberantasan Harus Dilakukan

Desakan pemerintah untuk segera menuntaskan permasalahan yang melibatkan aksi terorisme di Papua telah mendapat dukungan dari internal warga Papua. (14/6)

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Moses Waker sebagai salah seorang mahasiswa Papua asal Kabupaten Jayawijaya yang sedang menempuh pendidikannya di Kota Solo, Jawa Tengah.

“Kelompok teroris harus segera dihukum berat karena telah mengganggu ketertiban masyarakat,”

Waker dalam penuturannya juga mengatakan jika dampak dari eksistensi teroris di Papua telah menghambat pembangunan yang sedang digalakkan untuk mendorong kesejahteraan orang Papua.

“Selain itu, dampak terbesarnya adalah pembangunan yang terhambat. Ini sangat merugikan karena yang dibutuhkan Papua saat ini lebih pada ketersediaannya akses dan fasilitas,”

Waker seolah menanyakan tentang kelangsungan Papua jika teror masih terus terjadi. Oleh sebab itu pihaknya mendorong upaya pemerintah untuk segera memberantas jaringan teroris hingga tuntas.

“Kalau begini terus Papua akan semakin tertinggal dari daerah lainnya, maka saya minta kepada pemerintah untuk segera menyelesaikannya. Harus dihabiskan sampai akar-akarnya,”

Tercatat dalam satu bulan terakhir, setidaknya sudah 15 orang jaringan teroris dapat dilumpuhkan aparat keamanan, yang mana empat di antaranya meninggal dunia.

Sebelumnya, Satgas Nemangkawi juga telah menangkap satu anggota kelompok teroris di Timika, Mairon Tabuni. Mairon ditangkap aparat pada 10 Juni 2021 (malam) saat melakukan perjalanan ke Kota Timika dari Tembagapura dengan memanfaatkan rombongan bus.

Read More

Ini Pernyataan Sikap TPNOPM Batalyon Meme, Kalau Papua Merdeka

Yang akan berhak untuk mendapatkan kursi pemerintahan west Papua adalah batalyon meme dari kodap ngalum kupel, hal ini ditegaskan oleh perwakilan dari ULMWP melalui pernyataan sikapnya di kabupaten pegunungan bintang, Jumat 10/6/21.

Perwakilan dari Departemen Politik ULMWP yang saat berkunjung ke pegunungan bintang menyampaikan hasil rapat ULMWP yang dipimpin oleh Benny Wenda beberapa waktu lalu.

Benny menyampaikan terima kasih atas dukungan dari kodap Ngalum Kupel yang mendukungl ULMWP sebagai Wadah Perjuangan Kemerdekaan Papua.

Disampaikan juga, ketika West Papua sudah merdeka, maka komando militer akan diserahkan kepada Batalyon Meme, karena selama ini dinilai sudah berjuang dengan memperhatikan hak-hak kemanusiaan.

Perwakilan Departemen Politik ULMWP, menegaskan kembali yang berhak menjadi presiden west Papua hanya tuan Benny Wenda, dan semua keputusan ada pada tuan Benny Wenda.

Read More

Lagu Lama. Teroris Kehabisan Bensin, Waktunya Tunggu Dana Desa

Kabar terdesaknya kelompok teroris atas upaya penegakan hukum aparat gabungan TNI Polri disejumlah wilayah di Papua diketahui membawa dampak lain bagi roda kehidupan masyarakat Papua secara umum.

Ali Kabiay sebagai tokoh pemuda asal Papua dalam keterangannya mengungkapkan jika ada ancaman lain setelah kelompok teroris mundur dari pengejaran aparat. Hal tersebut diungkapkan Ali saat menyinggung momen pencairan dana desa sebagai salah satu kebijakan pemerintah.

“Saya soroti jika kelompok teroris yang lari dari kejaran aparat ini bisa berdampak lain. Utamanya pencairan dana desa,”

Dalam keterangannya, Ali menegaskan jika dana desa harus bisa dioptimalkan untuk tujuan membangun Papua. Dalam penyampaiannya, Ali cukup merasa risau dengan kabar terkait perampokan anggaran yang kerap dilakukan oleh kelompok teroris.

“Bukan menjadi rahasia lagi, setiap kali dana desa mau didistribusikan maka kelompok teroris juga ikut campur tangan disana. Mereka sengaja datang untuk minta jatah, padahal mereka ini kan kelompok anti pemerintah,”

Ali menambahkan jika kelompok teroris bahkan kerap melakukan cara-cara kekerasa berupa ancaman kepada aparat kampung demi mendapatkan bagian dari dana desa sebelumnya.

“Banyak peristiwa sebelumnya yang telah terjadi, kelompok teroris ini datang ke Kepala Desa dengan menodongkan senjata. Kalau sudah seperti itu situasinya, tentu sangat meresahkan,”

Sebagai salah satu implementasi otonomi khusus (otsus), kegunaan dana desa menurut Ali Kabiay akan sangat membantu dalam menunjang berbagai keperluan warga Papua, terutama di wilayah pegunungan yang aksesnya masih sangat terbatas.

“Sedikit demi sedikit Papua ini harus tetap dibangun. Terkait dana desa itu juga demi kesejahteraan tentunya. Maka harus dimanfaatkan sebagaimana mestinya,”

Read More

Tertibkan Asrama Mahasiswa, Rektor Uncen Dinilai Mengambil Langkah Tepat

Jayapura - Langkah Rektorat Universitas Cenderawasih menertibkan dan mengosongkan asrama mahasiswa serta rusunawanya di Perumnas 3 Waena, Kota Jayapura, Papua, dinilai Lembaga Bantuan Hukum Papua sebagai tindakan yang tepat.

Para penghuni asrama mahasiswa Universitas Cenderawasih (Uncen), sudah tidak murni lagi merupakan mahasiswa Uncen, jadi tindakan ini perlu dilakukan dan diberi apresiasi, karena selama ini mahasiswa Uncen merasa tidak nyaman tinggal di Rsunawa.

“Ini langkah yang tepat untuk proses perkuliahan kedepannya bagi mahasiswa Uncen, secara keseluruhan mahasiswa Uncen mendukung dan menerima penertiban tersebut dan tidak terlihat adanya pemaksaan,”

Diungkapkan oleh mahasiswa, bahwa sebelumnya pihak Uncen telah memberikan himbauan dan melakukan pertemuan serta dikuatkan dengan surat pemberitahuan kepada penghuni asrama,” ujarnya.

Jadi LBH Papua dan Mahasiswa Uncen sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi atas langkah persuasif yang diambil pihak Uncen.

Read More

Jadi Sarang KNPB, Rusunawa Uncen Memang Harus Dinormalisasi

Universitas Cenderawasih (Uncen) yang sebelumnya melakukan pengosongan asrama rusunawa telah membentuk tim pendataan dan penertiban atas asset milik lebaga pendidikannya tersebut. Dalam hasil pendataan yang dilakukan tim mendapati hasil yang mencenganngkan.

Dilaporkan oleh Rektor Uncen Apolo Safanpo bahwa fasilitas pendidikan tersebut justru hanya dimanfaatkan sebanyak 25 persen oleh mahasiswanya, sedangkan 75 persen dimanfaatkan oleh warga sipil yang tidak terdaftar sebagai bagian dari Uncen.

“Jadi kami juga baru tahu jika dari seluruh total penghuni asrama mahasiswa dan rusun 75 persennya bukan mahasiswa. Yang berstatus mahasiswa hanya berkisar 25 persen, sisanya orang luar,”

Meski telah melakukan prosedur yang benar, Apolo mangaku mendapat banyak tentangan dari kelompok yang tidak terima atas pengosongan yang dilakukannya tersebut.

Baca Juga: 

Pengamat Papua Dukung Penertiban Asrama Rusunawa Uncen

“Memang banyak yang tidak terima dengan pengosongan yang dilakukan, tapi saya tegaskan jika itu adalah asset milik Uncen, maka kami bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaannya. Namun yang terpenting, apa hak mereka sedangkan mereka bukanlah bagian dari keluarga Uncen”

Apolo mengaku jika upaya penertiban bukan dilakukan tanpa pemberitahuan lebih dulu. Bahkan Apolo menyampaikan jika hal tersebut sudah disampaikan sejak tahun 2018 dan dilakukan bertahap. Terkait hal tersebut, salah seorang mahasiswa Uncen bernama Johan Mabel mengapresiasi upaya petinggi Uncen dalam menertibkan asrama tersebut.

“Saya sangat mengapresiasi dalam penertibannya ini, karena saya melihat kehidupan di asrama ini banyak kepentingan kelompok maupun individu diluar kepentingan pendidikan,”

Baca Juga: 

Pengamat Papua Dukung Penertiban Asrama Rusunawa Uncen

Johan yang berasal dari Wamena dan baru menjadi mahasiswa Uncen 2 tahun silam tersebut mengaku cukup terbantukan dengan wacana Uncen untuk menormalisasi penggunaan asrama.

“Saya sudah dua tahun ini di Jayapura, tidak ada saudara. Jadi untuk mencari tempat tinggal saja itu sudah jadi hambatan saya untuk belajar. Kalau memang asraman mau digunakan seperti peruntukannya, maka saya sangat setuju,”

Selain itu fakta lain di lingkungan asmara ternyata juga kerap digunakan oleh kelompok yang menggunakan area kampus sebagai tempat mabuk – mabukan, tempat transaksi narkoba hingga regenerasi organisasi separatis (KNPB).

Read More

Daftar Kekejaman Teroris Papua, Orang Papua Jadi Korban dan Sangat Menderita

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H., S.U., M.I.P menyebut sebanyak 95 orang meninggal dunia akibat aksi kekerasan yang dilakukan kelompok teroris Papua sepanjang tiga tahun terakhir. Dari total korban tersebut, 59 warga sipil, 27 prajurit TNI, dan 9 personel Polri. (23/5)

Seluruhnya 95 orang, itu dengan tindakan yang sangat brutal, ujar Mahfud MD dalam rekaman suara yang dirilis Kemenko Polhukam.

“Totalnya ada 95 orang meninggal sebagai korban kekejaman kelompok ini, menjadi catatan yang kelam,”

Dalam catatan Mahfud MD, selain mengakibatkan nyawa manusia melayang, juga terdapat 110 korban luka-luka. Dari seluruh total korban itu meliputi sebanyak 53 orang warga sipil, 51 orang prajurit TNI, dan 16 personel Polri.

“Korban luka-luka juga tidak sedikit, 110 orang telah menjadi saksi hidup dari kelompok separatis ini. melihat rekam jejaknya maka pemerintah berupaya mengambil langkah-langkah yang strategis,”

Baca Juga: 

Pengamat Papua Dukung Penertiban Asrama Rusunawa Uncen

Disisi lain, Mahfud MD mengaku heran dengan aksi kekerasan yang dilakukan KKB sering kali direkam. Itu selalu ada videonya.

“Beritanya banyak tersebar, ada juga videonya. Sehingga dari itu semua kita mulai datakan, kita punya daftar tindak lanjut tentang ini,”

Mahfud menegaskan, bahwa kendati KKB selama ini beraksi dengan sangat brutal. Namun pemerintah Republik Indonesia tetap berusaha menyelesaikan konflik dengan berpedoman faktor hak asasi manusia (HAM) dan kita tetap berpedoman jaga hak asasi manusia, tuturnya.

Sebelumnya pemerintah menetapkan KKB sebagai teroris. Penetapan ini merujuk pada Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU.

Read More

Pengamat Papua Dukung Penertiban Asrama Rusunawa Uncen

Jayapura - Upaya persuasif sudah sering dilakukan oleh pihak Uncen terhadap penghuni rusunawa Uncen, yang pada akhirnya penertiban harus dilakukan  dengan menghadirkan satuan PolPP, TNI dan Polri.

Berdasarkan data yang ada penghuni rusunawa tidak murni semuanya mahasiswa Uncen, ada mahasiswa dari luar Uncen, ada anak-anak, orang tua bahkan kelompok organisasi diluar kemahasiswaan pun ada di situ, dan ini sudah wajar untuk ditertibkan.

“Saya melihat kerja keras pihak Uncen bersama pemerintah selama ini untuk memberikan himbauan bahkan surat pemberitahuan sudah sering dilakukan, dan pada hari ini penghuni asrama rusunawa dapat ditertibkan,” 

Tindakan ini sangat didukung demi keberlanjutan proses perkuliahan, selama ini para mahasiswa diintimidasi oleh kelompok KNPB sehingga tidak fokus dalam perkuliahan, semoga setelah ditertibkan akan memberikan rasa nyaman bagi mahasiswa Uncen. 

Baca Juga: 

Aktivis Minta Oknum Pejabat Penyokong Victor Yeimo Harus Diperiksa

Untuk itu pihak pemerintah harus terus mengawasi dan mengawal proses perkuliahan bagi mahasiswa Uncen terutama pada asrama-asrama, harus diberlakukan kembali keamanan kampus dan asrama yang melibatkan Menwa dan Pihak Keamanan.

Sudah banyak sekali keluhan-keluhan dari adik-adik mahasiswa selama ini kalau rusunawa  dijadikan tempat organisasi terlarang ataupun tempat penyimpanan motor-motor curian.

Semoga kedepan para adik-adik mahasiswa dapat belajar dengan tenang dan baik dibawah pengawasan pihak pemerintah.

Edward GM, Pengamat Papua

Read More

Aktivis Minta Oknum Pejabat Penyokong Victor Yeimo Harus Diperiksa

Jakarta - Tidak hanya Victor Yeimo yang Ditangkap, Aktivis Papua juga minta agar aparat penegak hukum menangkap oknum pejabat atau elit Papua yang selama ini menyokong dana kepada Victor Yeimo.

"Penjelasan dari Victor Yeimo saat kunjungan LBH di mako Brimob bahwa Victor selama ini didukung oleh oknum pejabat dan elit Papua, selaku aktivis kami minta KPK melakukan penyidikan ke Papua" ungkap Berto.

Berkaitan itu pemerintah baik KPK ataupun penegak hukum lainnya harus berani mengambil tindakan hukum terhadap oknum-oknum yang sudah ikut menyokong dana kepada Victor. Dari mana dana yang diberikan oleh oknum pejabat dan elit Papua tersebut kalau bukan dari penyalahgunaan anggaran.

Salah satunya adalah oknum KNPI, membayar kelompok KNPB untuk melakukan aksi demo di beberapa tempat di Papua, semua itu dana dari mana, dan bisa jalan-jalan keluar Papua sampai ke Batam seenaknya.

Ini harus disikapi oleh penegak hukum, jangan jadikan Victor dan KNPB sebagai kambing hitam, padahal ada elit Papua yang lebih punya kepentingan dibalik semua ini.

Read More

Tokoh Agama di Papua Dukung Penumpasan Konflik Akibat Teroris

Kelompok teroris yang menyatakan dirinya sedang membela hak-hak orang asli Papua nyatanya tidak mendapat dukungan penuh dari orang Papua itu sendiri. hal tersebut semakin membenarkan analisis dari pengamat teroris terkait adanya unsur kepentingan yang dibawa oleh kelompok separatis Papua dalam setiap konfliknya. (22/5)

“Konflik di Papua yang dilakukan oleh kelompok teroris ini sangat penuh dengan kepentingan pribadi, jauh dari hakikat untuk membela hak orang Papua,” ujar Stanislaus Riyanta.

Dukungan terkait penyelesaian konflik di Kabupaten Puncak juga datang dari Pengurus Gereja-gereja Jayawijaya (PGGJ) Pdt. Joop Suebu dalam keterangannya sangat mendukung setiap upaya pemerintah dalam menangani aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok teroris.

Baca Juga: 

Menko Polhukam: Kelompok Teroris Papua Bukan Bagian Rakyat Sipil Papua

“Saya pribadi juga sebagai pengurus PGGJ megutuk keras aksi kekerasan yang terjadi di Puncak belangangan ini. korban berjatuhan mulai dari aparat keamanan hingga warga sipil,”

Pdt. Suebu dalam penyampaiannya sangat mengharapkan tindakan nyata yang dilakukan pemerintah Indonesia, baik atas penindakan terhadap kelompok teroris ataupun setiap induvidu diluar gerakan bersenjata yang sudah merugikan nama Papua.

“Permasalahan ini Papua ini juga tidak hanya konflik bersenjata, tapi juga ada dugaan korupsi. Itu semua orang-orangnya adalah pelaku kejahatan sehingga perlu ditindak demi Papua yang damai,”

Baca Juga: 

Kelompok Teroris Memaksa Masyarakat Harus Mengungsi ke Ilaga, Puncak

Seperti diketahui, aksi kekerasan di tanah Papua telah banyak terjadi, baik dalam bentuk pengrusakan hingga pembunuhan. Dalam periode Januari hingga April 2021, kelompok teroris setidaknya telah melakukan 10 tindakan pembunuhan dan pengrusakan fasilitas publik di Papua. Mulai dari pembunuhan guru, pelajar, hingga tukang ojek. 

Kelompok teroris juga terlibat dalam pengrusakan dan pembakaran terhadap sekolah, helikopter milik PT. Arsa Air hingga rumah kepala suku dan guru di Beoga. Hal tersebut telah menambah catatan hitam kelompok teroris pada periode-periode sebelumnya. 

Tahun 2020, tercatat kelompok teroris telah melakukan 46 aksi kekerasan. Pada tahun 2018 telah membantai 31 pekerja sipil yang sedang melakukan pembangunan jalan Trans Papua. Bahkan pada tahun 2017 sebelunya , teroris Papua juga melakukan penyanderaan terhadap 1300 warga sipil di Distrik Tembagapura yang terulang lagi pada Maret 2020.

Read More