Pengamat Papua Tanggapi Pernyataan Theo Hesegem Terkait Pemekaran Provinsi Papua

Menanggapi Penyataan Bapak Theo Hesegem

Terima Kasih Sudah Mengungkapkan Penyebab Kegagalan OTSUS

Menurut Bapak Pejabat di Jakarta sangat Pintar, hebat dan luar biasa, tapi menurut saya Bapak Teho Hesegem lah yang paling hebat dan luar biasa, diaman bapak selalu berpikir bagaimana Papua kedepannya.

Salaam ini yang memainkan aspirasi masyarakat itu siapa? Betul-betul dari masyarakat itu sendiri atau dari kelompok kepentingan politik! Mungkin bapak Theo bisa menjawab sendiri, karena realitasnya aspirasi masyarakat selalu diselimuti oleh kepentingan politik Papua.

Kekwatiran bapak tentang sorotan dari dunia internasional bukannya bapak Theo sendiri yang membesarkan persoalan yang ada di Papua, situasi yang diangkat seolah terjadi Pelanggaran HAM, ruang demokrasi yang tidak bebas, otonomi khusus yang gagal, penegakan hukum yang keliru.

Baca Juga:

Dugaan Intervensi Kelompok Separatis di Papua Melalui Internal Partai Politik

Mari kita kupas satu persatu, yang pertama soal pelanggaran HAM, pernahkah bapak menyampaikan statemen atau pernyataan yang menyebutkan kalau TPN-OPM/KKB/KKSB melakukan pembunuhan dan pembantaian terhadap warga sipil bahkan aparat keamanan, kalau belum pernah jangan lagi bapak bicara soal pelanggaran HAM di Papua.

Kedua, bicara ruang demokrasi yang tidak bebas, dimana letak tidak bebasnya, negara Indonesia sudah memberikan aturan-aturan dalam menyampaikan haknya di muka umum, kalau pun ada larangan itu sifatnya demi ketertiban masyarakat, masyarakat lain juga punya hak untuk menggunakan ruang public, bukan demo dengan anarkis, mencuri, merampok, merusak fasilitas negara, justru Tindakan anarkis itulah yang sebenarnya yang disebut pelanggaran HAM karena hak seseorang telah terganggu oleh akibat aksi anarkis dari demo.

Ketiga otonomi khusus yang gagal, terima kasih atas keterbukaan bapak, karena dengan pernyataan bapak sudah dapat diungkapkan kalau kegagalan tersebut disebabkan dari kelompok mana, tentunya kelompok yang bukan lain adalah kelompok elit papua dan pejabat papua, pejabat dan kelompok elit ini dari mana asalnya? Bukan kah saat ini mereka berasal dari wilayah yang sama dengan bapak, apa karena bapak Theo tidak mndapatkan bagian dari mereka sehingga bapak mengungkapkan kalau selama ini pejabat dan elit papua gagal mensejahterakan orang Papua.

Baca Juga:

DEMO TOLAK PEMEKARAN PROVINSI PAPUA TENGAH, OTSUS DAN PEMBENTUKKAN POLRES DOGIYAI BISA MERUGIKAN RAKYAT DI DOGIYAI

Orang-orang yang mendapatkan fasilitas hingga Pendidikan keluar negeri lebih banyak berasal dari mana? Sedangkan masyarakat yang lebih punya hak tidak mendapat haknya tidak pernah menyatakan bahwa Otsus situ Gagal. Bahkan kelompok-kelompok yang berseberangan dengan NKRI saja mendapatkan bagian dan jatah dari OTSUS, masa iya bapak tidak dapat kan tidak mungkin, apalagi semua elemen mengetahui kalau bapak theo sendiri bagan dari mereka.

Ada pribahasa yang menuliskan begini “MAKAN DANA OTSUS TAPI TERIAK MERDEKA”, 

Pemerintah sudah menganalisa dan mengkaji lebih dalam terkait kondisi dan keadaan yang terjadi selama ini, sehingga diberikanlah kebijakan pemekaran provinsi, ini dilakukan demi kesejahteraan yang berkeadilan, selama ini hanya sekelompok masyarakat tertentu yang merasakan kesejahteraan, dengan adanya pemekaran maka kesejahteraan itu akan terbagi sesuai dengan wilayahnya. Kalau dimekarkan jadi 3 provinsi maka 3 kelompok yang akan merasakan, selama in ikan hanya 1 kelompok saja.

Ingat, Pemekaran Provinsi adalh Tolak Ukur karena itu adalah bagian dari upaya untuk kesejahteraan yang berkeadilan, bapak sudah lupa dengan Papua Barat k? bagaimana kondisinya sekarang? Lebih baik dan lebih maju to dari Papua. Bapak Theo yang sudah cerdas marilah kita berpikir lebih cerdas lagi jangan gunakan otak dangkal milik orang lain.

Papua, 27 Februari 2021

Edward G, M. (Pengamat Papua Cinta NKRI)

Read More

Dugaan Intervensi Kelompok Separatis di Papua Melalui Internal Partai Politik

 

Video viral tentang pernyataan sikap yang mengatasnamakan Partai Demokrat terkait situasi politik di Papua atas inisiatif dan dibuat secara sepihak. Hal ini disampaikan oleh satu anggota Partai Demokrat yang juga ikut dalam kegiatan tersebut.

“video itu diambil dari acara rapat koordinasi internal partai, awalnya saya tidak tau kalau ada agenda seperti itu. Karena saya dan beberapa orang sudah ada didalam ya kami ikuti saja,” ungkapnya saat dihubungi untuk tidak mengekspos namanya. (27/2)

Diketahui sebelumnya bahwa pernyataan tersebut mendesak setidaknya tiga poin permasalahan terkait penolakan aparat non-organik, penolakan pemekaran provinsi, dan penolakan otonomi khusus Papua.

Baca Juga:

DEMO TOLAK PEMEKARAN PROVINSI PAPUA TENGAH, OTSUS DAN PEMBENTUKKAN POLRES DOGIYAI BISA MERUGIKAN RAKYAT DI DOGIYAI

Dikatakan juga aksi spontan tersebut dirasa cukup ceroboh. Pernyataan tersebut akan mengganggu stabilitas internal partai nantinya, dimana akan terjadi perpecahan, apalagi pada saat itu sekretaris Partai Demokrat Boy Markus Dawir tidak hadir.

“Jadi kami tidak tahu tentang adanya rencana pernyataan tersebut. Kami disuruh untuk foto bersama setelah disuruh untuk membaca pernyataan yang sudah dibuat,” ungkapnya merasa tidak nyaman setelah mengetahui video tersebut sudah beredar di Medsos. 

Analis politik dan kebijakan publik, Karyono Wibowo mengatakan bahwa seruan sepihak erat kaitannya dengan adanya intervensi dari kelompok separatis prokemerdekaan di Papua.

“Dari seruan yang dilakukan, semua seolah berkaitan langsung dengan berbagai pernyataan yang keluar dari pentolan-pentolan kelompok separatis disana. Bisa jadi itu intervensi,”

Baca Juga:

Fakta Ancaman Demo Dogiyai, Knpb Dibalik Layar

Peristiwa yang terjadi di Papua semakin mengguncang internal Partai Demokrat secara menyeluruh baik tingkat regional maupun pusat, sebab dalam tingkat nasional pun, mencuat kabar tentang ancaman kudeta kepada Ketua Umum, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Atas berbagai konflik yang terus terjadi, pengamat politik sekaligus Direktur Political And Public Policy Studies (P3s), Jerry Massie memprediksi Partai Demokrat bisa terbelah menjadi dua kubu.

Hingga saat ini, tim mencoba menghubungi Boy Markus Dawir selaku Sekretaris Partai Demokrat terkait situasi di Partai Demokrat namun belum ada respon.

Read More

DEMO TOLAK PEMEKARAN PROVINSI PAPUA TENGAH, OTSUS DAN PEMBENTUKKAN POLRES DOGIYAI BISA MERUGIKAN RAKYAT DI DOGIYAI

Demo tolak otsus, tolak pemekaran provinsi Papua tengah dan pembangunan Polres Dogiyai pada tanggal 22 Februari 2021 bisa merugikan rakyat Dogiyai sendiri, hal ini bukan tanpa alasan, tetapi jangan sampai rakyat dikorbankan demi kepentingan elit – elit di Papua. Dengan melihat aksi demo tersebut, kita sudah bisa melihat bahwa aksi demonstrasi tersebut di dalangi oknum – oknum dan kelompok – kelompok serta organisasi – organisasi yang bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara, ada KNPB, PRP dan AMP, melihat jumlah massa yang ikut dalam aksi demo tersebut tentu sangat krusial sekali, rakyat yang tidak tahu apa – apa di tipu dan di provokasi demi kepentingan kelompok tertentu di Papua.

Ada bargaining tertentu yang di bangun oleh beberapa elit di Papua, agar pemerintah tentunya akan terkecoh dan tidak serius untuk melihat persoalan sebenarnya yang terjadi di Papua. Persoalan sebenarnya yang terjadi di Papua adalah persoalan penyalahgunaan anggaran atau korupsi, kita semua sepakat bahwa korupsi di Papua adalah penyakit masyarakat yang harus di lawan bersama – sama seluruh komponen anak bangsa, kasihan sekali kalau tidak di lawan yang korban nantinya adalah rakyat yang tidak tahu apa – apa.

Baca Juga:

Fakta Ancaman Demo Dogiyai, Knpb Dibalik Layar

Saya sendiri terkejut waktu melihat Video aksi Demo di kabupaten Dogiyai pada tanggal 22 Februari 2021 tersebut, bagaimana tidak terkejut, rakyat yang datang dan ikut serta saja jumlahnya banyak, tentu demo tersebut sudah melanggar protokol kesehatan, sebab sekarang kita ada di masa pandemic covid – 19, di masa pandemic seharusnya para korlap demo tidak memprovokasi rakyat untuk turun ke jalan dalam jumlah yang banyak, kalau sampai ada rakyat di Dogiyai yang terpapar covid, bagaimana nantinya nasib mereka dan keluarga mereka, korlap harusnya bertanggung jawab, dan bukan hanya koordinator lapangan tetapi para elit yang ada di belakang aksi tersebutlah yang harus juga bertanggung jawab.

Ada satu aspek penting yang harus di ingat oleh elit – elit yang ada di belakang aksi tersebut, karena apa..?

karena mereka mengajak rakyat di Dogiyai untuk menolak pembangunan Polres di Kabupaten Dogiyai, jika rakyat menolak, trus jika ada suatu permasalahan atau tindak kriminal yang terjadi dan mengorbankan rakyat di Dogiyai, siapa yang akan bertanggung jawab..? apa kah korlap..? atau elit Papua yang ada di belakang aksi tersebut, tentu tidak ada yang akan bertanggung jawab.

Baca Juga:

Yan Mandeas kepada KKB, Aksi Teror akan Segera Ditindak

Semua persoalan yang menyangkut persoalan aksi – aksi kriminal tentu akan di selesaikan oleh pihak Kepolisian, sudah tentu hadirnya Polres di Dogiyai akan sangat penting, untuk itu rakyat tak boleh lagi terprovokasi oleh hasutan beberapa elit di Papua yang hanya mencari keuntungan tertentu.

Saya juga mendengar kabar dari beberapa teman di Dogiyai bahwa mereka atau rakyat yang ikut aksi demo tanggal 22 Februari 2021 tidak di berikan makan atau air minum oleh korlap, bahkan uangpun tidak di kasih, kasihan rakyat di sana sudah di provokasi, di bodohi, trus terindikasi terkena covid, namun tidak di hargai sama sekali, rakyat demo tidak dikasih air minum, dan makan, kasihankan rakyat menjadi alat politik tertentu.

Saya berharap nantinya rakyat akan segera paham, karena mereka sudah di tipu. Aksi – aksi unjuk rasa yang di boncengi oleh organisasi – organisasi terlarang di Indonesia pasti membawa bencana, para korlap sering menghilangkan uang makan para peserta demo, kasihan sekali melihat nasib rakyat yang tidak tahu apa – apa.

Oleh : Ali. K (PMT PAPUA)

Read More

Fakta Ancaman Demo Dogiyai, Knpb Dibalik Layar

Fakta adanya aksi ancaman dan kekerasan terkait aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat Dogiyai muncul terdengar, hal ini dikatakan oleh salah seorang warga berinisial SG(35) yang mengaku bahwa dirinya telah mencapat ancaman dari anggota kelompok separatis untuk mengikuti aksi pada 22 Februari 2021 lalu.

“Saya pribadi bersaksi jika ada anggota dari KNPB (kelompok separatis) yang menyuruh kami untuk pergi keluar rumah dan ikut demo kemarin,” ujar SG dalam keterangannya. (25/2)

SG yang berprofesi sebagai petani tersebut mengaku terpaksa menuruti permintaan untuk turut melakukan aksi unjuk rasa, sebab dirinya merasa khawatir atas ancaman yang dilakukan oleh anggota KNPB.

Baca Juga:

Yan Mandeas kepada KKB, Akti Teror akan Segera Ditindak

“Kami memang tidak bisa berbuat apa-apa, anggota berjumlah puluhan itu sempat mendatangi rumah untuk menyisir warga. Semua dari kami diminta ikut, itu saja,”

Salah seorang tokoh Papua, Franz Korwa mengatakan jika KNPB adalah organisasi sipil yang terafiliasi dengan gerakan separatis, sehingga setiap aksi yang direncanakan akan tetap dilakukan meskipun harus menyinggung tindakan yang tidak manusiawi.

“Kasus yang paling nyaring adalah pembunuhan warga sipil oleh Ketua KNPB di Sorong, padahal masalahnya hanya salah paham, tapi berujung maut. Itu sebagai gambaran tentang semua aksi yang dilakukan KNPB akan menimbulkan konflik baru karena mereka sangat tidak manusiawi,”

Korwa mengatakan jika polemik dan kegaduhan yang terjadi di Papua saat ini banyak dipengaruhi oleh provokasi dari kelompok KNPB.

Baca Juga:

Ciptakan Kegaduhan, Fredy Anouw Disebut Mending Jabat Kursi DPR West Papua

“Banyaknya konflik yang tercatat semua dipengaruhi KNPB, selain mereka akan menghalalkan segala cara, mereka juga tidak segan melakukan aksi-aksi ancaman dan kekerasan kepada korbannya,”

Korwa juga menilai bahwa banyak masyarakat di Papua yang hidup dibawah tekanan dari organisasi separatis KNPB. Sehingga dirinya merasa kasihan dengan warga yang harus menuruti kemauan atas kepentingan kelompok tersebut.

“Fokus saat ini masyarakat menjadi korban dari segala bentuk intimidasi, sangat disayangkan karena mereka akan dibodohi oleh kepentingan yang tidak masuk akal, ataupun kepentingan untuk kelompok itu sendiri, ini seperti benalu jika terus dibiarkan,” pungkasnya.

Read More

Yan Mandeas kepada KKB, Aksi Teror akan Segera Ditindak

Yan Permenas Mandenas sebagai anggota Komisi I DPR RI dalam bebagai pernyataannya mengungkapkan jika pihaknya sedang berfokus dalam urusan konflik yang ramai terjadi di Papua. Melalui pertemuannya dengan Panglima Kodam 17 Cendrawasih dirinya mengaku jika polemic yang sedang terjadi harus segera dituntaskan.

“Kunjungan ke Panglima untuk membahas beberapa poin, diantaranya pasti untuk menuntaskan konflik yang banyak bersinggungan dengan penggunaan senjata.hal tersebut karena banyak peristiwa saat ini yang ramai dimanfaatkan untuk jadi polemik baru,” ujar Yan dalam keterangannya.

Selain itu, Yan yang menilai bahwa konflik yang terjadi di Papua saat ini menunjukkan angka peningkatan, oleh sebab itu ia berencana menyiapkan sebuah strategi untuk menghentikan aktivitas kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang kerap mengganggu situasi keamanan.

Baca Juga:

Ciptakan Kegaduhan, Fredy Anouw Disebut Mending Jabat Kursi DPR West Papua

"Kami juga membahas strategi yang tepat untuk penanganan wilayah-wilayah konflik agar tidak melebar kemana-mana dan KKB bisa dihentikan pergerakan mereka karena sudah sangat merugikan. Selama ini KKB sudah mengganggu mobilitas di daerah dan mengganggu aktivitas masyarakat di berbagai wilayah,"

Pembahasan penanganan konflik dalam domain kawasan perbatasan tersebut tidak hanya akan dibahasnya sendiri, Yan mengaku bahwa hal tersebut sudah masuk ranah kenegaraan sehingga memerluka penanganan yang menyeluruh.

Baca Juga:

Ali Kabiay: Dewan Gereja Ceroboh dan Rasis kepada OAP

“Perihal KKB ini sudah tingkat nasional ranahnya, tentu menjadi kewajiban negara untuk segera menghentikannya. Yang terpenting negara tidak boleh kalan dengan kelompok kecil (KKB) yang selalu mengganggu masyarakat,”

Yan juga menegaskan jika TNI dan Polri harus segera mengerahkan berbagai potensi yang ada untuk tujuan yang lebih baik, yaitu menghapus pergerakan separatis KKB di Tanah Papua.

“Kita semua harus menghentikan aksi kekerasan KKB, kita memiliki kemampuan untuk itu, jadi saya minta aksi KKB harus segera dihentikan, sebab mereka selalu mengganggu proses pembangunan di Papua,”

Read More

Ciptakan Kegaduhan, Fredy Anouw Disebut Mending Jabat Kursi DPR West Papua

Salah seorang elemen yang menamai dirinya sebagai Komponen Merah Putih, Simon P. Goo menganggap bahwa pembangunan tingkat lanjut yang sedang digenjot untuk Papua harus disandung oleh beberapa pihak yang memiliki kepentingan pribadi.

Sebagai pemuda asli Dogiyai, Simon mengkritik keras sikap dari salah seorang anggota DPRP Papua Alfred Fredy Anouw. Menurutnya Fredy Anouw adalah alat yang hanya digunakan oleh kelompok tertentu untuk mendukung beberapa kepentingan yang tidak bisa disebutkan.

“Sungguh disayangkan Fredy Anouw ini sedang dimanfaatkan. Entah apa motifnya tapi kemunculannya baru-baru ini seolah hanya untuk ‘menolak’ kayu agar konflik semakin menjadi. Kita tidak pernah mengenal dia, dan sekalinya muncul (sekarang) apa yang diperbuatnya?” ujarnya. (25/2)

Baca Juga:

Ali Kabiay: Dewan Gereja Ceroboh dan Rasis kepada OAP

Simon menduga bahwa Fredy adalah simpatisan dari gerakan separatis di Papua, meski diketahui bahwa dirinya saat ini menyandang jabatan sebagai anggota DPRP Papua.

“Saya meyakini kalau dia itu simpatisan (gerakan prokemerdekaan) yang bersembunyi dibalik jas seorang DPRP. Kalau dia saja masih memakan uang dari institusi negara, saya percaya kalau omongannya hanya provokasi. Mungkin ada yang kurang dari hartanya sekarang, atau nafsunya belum tercukupi,” sindir Simon.

Simon menambahkan sebagai wakil rakyat yang bertugas untuk kepentingan rakyat, sudah menjadi keharusan bagi Fredy Anouw untuk memikirkan tentang kesejahteraan rakyat dengan jabatan yang dimiliki saat ini. Kontrofersi yang dilakukan oleh Fredy Anouw juga dinilai semakin membuka tabir bahwa dirinya adalah pengkhianat negara.

“Gaji yang diterimanya itu dari rakyat, maka bekerjalah untuk rakyat, jangan untuk kepuasan diri sendiri ataupun kelompokmu. Dulu dia pernah menolak Koramil, sekarang mau sibuk menolak pemekaran dan pembangunan Polres. Ya, itu semakin mengindikasi kalau dia memang bagian dari separatis,”

Baca Juga:

Penangkapan Oknum TNI di Nabire Setelah Jual 125 Peluru ke KKB

Simon kembali mengatakan kalau Fredy Anouw tidak layak menjaga amanah rakyat Papua karena kehadirannya hanya akan membuat kegaduhan. Dikatakan kalau Fredy Anouw lebih cocok untuk mengisi kursi di DPR West Papua dari negara sementara yang dibentuk Benny Wenda.

“Untuk apa dia berpura-pura membela rakyat, rakyat tidak berpikiran seperti apa yang dia mau. Kalau memang seperti itu lebih baik sekarang dia bekerja untuk DPR West Papua saja, sepertinya Benny Wenda lebih membutuhkannya,”

Diakhir kesempatannya Simon Goo sebagai Komponen Merah Putih menegaskan kepada Fredy Anouw untuk tidak mencari perhatian dengan mengorbankan masyarakat Dogiyai. Pihaknya juga melontarkan kalimat pedas kala mengingatkan bahwa rakyat Dogiyai sedang menderita, sedangkan Fredy Anouw mulai kenyang dengan uang otsus yang didapatkan.

Read More

Ali Kabiay: Dewan Gereja Ceroboh dan Rasis kepada OAP

Ketua DPD Pemuda Mandala Trikora Provinsi Papua, Ali A. Kabiay menilai pernyataan Dewan Gereja Papua telah melukai hati orang Papua karena menyinggung ujaran rasis dan berpotensi menimbulkan konflik baru.

Melalui siaran persnya, Ali menyampaikan bahwa Dewan Gereja telah melenceng dari marwah dan ajaran gereja. Ia menganggap Dewan Gereja justru mencoba membeda-bedakan kelas masyarakat dikehidupan.

“Saya berpikir jika Dewan Gereja sudah melenceng jauh dari ajaran Tuhan Yesus untuk saling mengasihi antar sesama umat manusia, susah payah Papua ini dipersatukan tapi oleh Dewan Gereja justru mulai dicerai-beraikan lagi,” ujarnya. (23/2)

Baca Juga:

Penangkapan Oknum TNI di Nabire Setelah Jual 125 Peluru ke KKB

Ali lantas menuduh jika pernyataan yang dimoderatori oleh Pdt. Benny Giay tersebut adalah murni pernyataan rasis yang akan menyakiti setiap orang asli Papua (OAP).

“bahkan pernyataan mereka (Dewan Gereja) itu lebih menyakitkan ketimbang kasus awal di Surabaya. Kasus di Surabaya lebih ke sebab-akibat dan itu wajar jika terjadi perselisihan, tapi pernyataan dari Dewan Gereja ini benar-benar menyakiti hati dan perasaan OAP, mereka yang menciptakan konflik,”

Ali juga mengatakan bahwa kasus rasisme yang menjadi cerita kelam di Papua dalam beberapa tahun lalu, kini sudah mulai ditinggalkan. Pihaknya meyakini bahwa ujaran yang bernada rasis telah disepakati untuk deperangi bersama, tidak hanya bagi OAP tapi seluruh umat manusia di Indonesia.

“Rasisme menghadirkan kekacauan di Papua, sudah jelas dampaknya pasti negatif. Nah, ini Dewan Gereja malah mendorong lagi pernyataan rasis. Maksudnya apa? kalau memang mau membuat kekacauan maka sebaiknya tinggalkan Papua sekarang juga, sebab OAP bukanlah hewan monyet seperti apa yang mereka bicarakan,”

Baca Juga:

Dugaan Rantai Korupsi Otsus Papua, Penegakan Hukum Harus Segera Dilakukan

Ali menegaskan bahwa kedudukan pemuka agama seperti yang disandang Dewan Gereja seharusnya bisa memberikan kesejukan bagi kehidupan umat, bukan mendorong perselisihan dengan memanfaatkan sentimental dan amarah.

Ditambahkan oleh Ali, bahwa pihaknya juga merasa kecewa dan heran dengan Dewan Gereja yang terlalu ceroboh karena mengeluarkan pernyataan yang menghasut dan tidak menggambarkan kesejukan atau nilai kedamaian bagi umat.

“Saya tegaskan lagi bahwa permasalahan rasisme sudah berakhir, semua pelaku dan korban sudah mendapatkan hak ataupun hukuman sesuai dengan perbuatannya. Maka jangan lagi ada yang memantik api perselisihan. Dewan Gereja seharusnya bisa membawa kedamaian bagi seluruh umat, jangan memanfaatkan sesuatu hanya untuk kepentingan sendiri,” pungkasnya.

Read More

Penangkapan Oknum TNI di Nabire Setelah Jual 125 Peluru ke KKB

Tim gabungan Polres Nabire dikabarkan berhasil menangkap lima orang terduga jaringan jual/beli senjata ilegal untuk mengakomodir eksistensi kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. (23/2)

Kapolres Nabire AKBP Kariawan Barus dalam penuturannya membenarkan peristiwa tersebut, pihaknya mengatakan bahwa kronologis penangkapan terjadi pada Senin 22 Februari 2021 oleh tim gabungan yang sebelumnya telah melakukan pendalaman terkait kasus jual/beli senjata di Kabupaten Nabire.

“Benar telah diamankan 5 orang, semuanya merupakan terduga jaringan jual beli senjata di Kabupaten Nabire. Dari aksi yang dilakukan semua mengarah pada KKB,” ujar Kapolres. (23/2)

Baca Juga:

Dugaan Rantai Korupsi Otsus Papua, Penegakan Hukum Harus Segera Dilakukan

Dalam penangkapan tersebut Kapolres menuturkan bahwa salah seorang diantaranya adalah oknum anggota TNI yang bertugas di Detasemen Zeni Tempur 12/OHH Nabire, dan dalam keterangannya saat ini berstatus desersi.

“Benar kami juga amankan salah seorang diantaranya yang merupakan anggota berpangkat tamtama, dan dalam keterangan yang diperoleh bahwa anggota tersebut berstatus desersi,”

Kapolres mengatakan dari hasil pengembangan yang dilakukan bahwa transaksi jual beli senjata oleh mantan personel TNI tersebut telah dilakukan sebanyak tiga kali dengan total 125 butir amunisi terjual. 

Baca Juga:

Komnas HAM: Kami Mendukung TNI Polri Diperkuat di Papua, Mereka Institusi yang Melindungi HAM

“Transaksi tersebut sudah dilakukannya sebanyak 3 kali, dengan total amunisi terjual ada 125 butir. Dari kasus tersebut juga telah diamankan uang tunai senilai 100 juta rupiah dan 20 butir amunisi lainnya sebagai barang bukti transaksi,”

Kariawan dalam penyampaiannya mengatakan bahwa Nabire merupakan salah satu wilayah yang kerap menjadi tempat transit dalam peredaran senjata dan amunisi ilegal. Hal tersebut diungkapkannya mengingat demografi Nabire yang memungkinkan jaringan KKB untuk terus melakukan aksinya.

 “Nabire memiliki jalur laut yang menjadi akses utama dari berbagai transaksi. Lebih dari itu bahwa Nabire juga berbatasan langsung dengan Paniai, Intan Jaya, dan beberapa titik lain terkait maraknya eksistensi KKB,”

Read More

Dugaan Rantai Korupsi Otsus Papua, Penegakan Hukum Harus Segera Dilakukan

Terhitung dua puluh tahun Papua digelontorkan dana besar untuk mendukung segala bentuk percepatan pembangunan. Melalui kebijakan otonomi khusus (otsus) pemerintah bersikap meminimalisir kesenjangan yang terjadi di bumi Cenderawasih tersebut.

Meski membentuk perubahan yang signifikan, dalam dua puluh tahun itu juga dugaan mega korupsi dana otsus tak pernah tersentuh. Ketua Umum Lembaga Pemantau Penanganan Covid 19 dan Program Pemulihan Ekonomi, Arief Poyuono kepada wartawan menyebutkan bahwa perlu dilakukannya pengauditan terkait dana yang seharusnya digunakan untuk mensejahterakan orang Papua.

“Dana otsus untuk Papua sudah digelontorkan pemerintah selama 20 tahun, namun dana itu dirasa kurang maksimal karena ada indikasi korupsi didalamnya, seharusnya dana seperti itu digunakan untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya. (21/2)

Baca Juga:

Komnas HAM: Kami Mendukung TNI Polri Diperkuat di Papua, Mereka Institusi yang Melindungi HAM

Dikatakan oleh Puyono bahwa dana yang diserahkan pada pemerintah daerah bukan hanya terikat pada anggaran otsus, diketahui bahwa Papua juga menerima beberapa dana hibah, dana desa, dan alokasi lainnya.

“Ada banyak sekali uang uang diserahkan kepada pemerintah di Papua, selain otsus tentu ada anggaran lain yang diberikan kepada mereka. Namun bantuan finansial yang sangat besar tersebut malah mengherankan karena pertumbuhan di Papua terasa sangat lamban,”

Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa perekonomian Papua mengalami kontraksi hingga minus 15,75 persen pada kuartal terakhir 2019. Pertumbuhan Domestik Regional Bruto terjun bebas dari 7,37 persen pada tahun 2018 ke minus 13,63 persen pada kuartal pertama 2019.

Baca Juga:

Jangan Asal Mengatasnamakan Lembaga Menggugat Lembaga Negara, Apalagi Presiden

Selain itu, tambah Puyono, berbagai kebijakan pemerintah dianggap tidak berhasil menyelesaikan permasalahan Papua. Menurutnya hal ini disebabkan karena masalah di Papua memiliki keterkaitan erat dengan isu politik yang berimplikasi pada gerakan separatisme ataupun berbagai permasalahan sosial lainnya.

“Maraknya praktik korupsi yang disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia dan lemahnya transparansi di pemerintahan daerah Papua hanya memperburuk kondisi yang ada, belum lagi keterikatan beberapa sektor yang dibawah tekanan gerakan separatis,”

Menurut Arief Puyono, bahwa penegakan hukum terkait penyelewengan anggaran harus disudahi dan pihaknya mendorong kepada aparat penegak hukum untuk dapat melakukan penelusuran. Hal tersebut, kata Arief, demi kesejahteraan Papua yang lebih baik lagi.

Read More

Komnas HAM: Kami Mendukung TNI Polri Diperkuat di Papua, Mereka Institusi yang Melindungi HAM

Komite Nasional Hak Asasi Manusia akhirnya bereaksi atas kondisi yang terjadi di Intan Jaya terkait dengan gencarnya aksi teror yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Hal ini disampaikan oleh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik yang menyatakan bahwa pihaknya tidak setuju atas desakan agar aparat keamanan ditarik dari Intan Jaya. (15/2)

“Itu tidak mungkin, bahaya kalau aparat keamanan ditarik. Itu sama saja melemahkan tindakan dan Komnas HAM tidak setuju. Intan Jaya sedang ada masalah disana jadi tidak mungkin dilakukan penarikan pasukan,” ujarnya.

Damanik mengatakan bahwa sejatinya kehadiran aparat TNI Polri di Intan Jaya sebagai upaya untuk menjaga kedaulatan negara.

“Jadi pengurangan atas upaya propaganda tentang penarikan pasukan itu tidak masuk akal. Indonesia adalah negara yang berdaulat, maka tidak aka nada yang bisa mengganggu itu semua,”

Damanik juga menaruh harapan lebih kepada aparat TNI Polri untuk melakukan tindakan atas setiap kelompok yang mencoba melawan hukum dan mengganggu masyarakat.

“Tentunya semua harapan kita serahkan kepada TNI Polri untuk membendukung serangkaian aksi teror bersenjata. Bahkan Komnas HAM akan mendukung untuk memperkuat pasukan jika memang diperlukan,” pungkasnya.

Read More